Cibinong | metroindonesia.id – Untuk menciptakan suasana indah dan asri disepadan situ Jagaraksa, desa Tamansari Kabupaten Bogor dilakukan penataan dan revitalisasi
Kepala desa Tamansari Sunandar .S.Pdi dalam kesempatan mengunjungi proses pengerjaan situ Jagaraksa oleh Dinas Sumber Daya Air propinsi Jawa Barat, UPTD Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah sungai Ciliwung – Cisadane.
Kepala desa Tamansari Sunandar
Proyek yang dikerjakan oleh pelaksana CV. NUR memakai sumber dana dari APBD Propinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp.3.954.347.125.58,- masa waktu pelaksanaan selama 180 Kalender.
Pengerjaan situ Jagaraksa, pengguna jasa dibantu oleh konsultan Supervisi PT. Duta Bhuana Jaya berdasarkan kontrak kerja nomor :09.4 /PUR.08/,PPK-SP/REH.Embung .Tanggal 13 April 2023.
Area yang terkena penataan dan revitalisasi
Yang bertugas membantu pengguna Jasa dalam pengendalian/pengawasan kualitas, kuantitas maupun waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi/ Pemborongan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan/kontrak.
Kepada metroindonesia.id Sunandar berharap “hasil pengerjaan penataan dan revitalisasi dapat menjadi Destinasi Wisata Situ Tamansari dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga atau wisatawan untuk mengisi aktivitas liburan selain dari fungsi pokok penampung persediaan air dimusim kemarau” ujarnya [] Lukas Diana
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Praktisi hukum, Yustinus Bianglala, S.H., mengatakan bahwa konferensi pers yang digelar Pemkab Melawi pada Senin (5/6) kemarin soal defisit dan utang belum mampu mencapai tujuan dilaksanakan konferensi pers dimaksud. DPRD Melawi diminta bentuk Pansus agar masalah ini terang benderang.
“Defisit memang berbeda dari utang. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan Pemda Melawi lebih kecil daripada jumlah belanja pada tahun anggaran yang sama, sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dibayar yang berlaku bukan hanya tahun tunggal tetapi untuk semua jumlah terutang,” kata Lala sapaan akrabnya, Selasa (6/6).
Lanjutnya, defisit menyebabkan Pemda Melawi berutang atau istilah teknisnya (melakukan) penerimaan pinjaman jika defisit tidak dapat ditutupi melalui mekanisme penerimaan pembiayaan, antara lain, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
“Tapi kalau SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dapat menutupi defisit, maka Pemda Melawi seharusnya tidak berutang,” jelas Lala yang juga pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Melawi tahun 2004 s/d 2014 ini.
“Tidak berutang yang saya maksudkan adalah dalam upaya menutupi defisit dalam konteks postur APBD TA 2022,” imbuh Lala..
Menurut Lala,setelah mencermati pemberitaan media online terkait konferensi pers, ternyata Pemkab Melawi dalam konferensi pers tidak menjelaskan mekanisme penerimaan pembiayaan yang digunakan dalam menutup defisit Tahun Anggaran 2022.
Gambar ilustrasi defisit
“Saya mengasumsikan dalam rangka menutupi defisit APBD TA 2022, Pemda Melawi tidak berutang,” sindirnya.
“Apabila Pemda Melawi tidak berutang untuk menutupi defisit APBD TA 2022, mengapa sesuai hasil review Ispektorat pada bulan Januari 2023, Pemda Melawi pada TA 2022 (tahun tunggal) berutang sejumlah 97 milyar kepada pihak ketiga?,” ujar Lala penuh tanya.
“Merujuk penjelasan konferensi pers yang dilakukan Pemkab Melawi seperti di media online Meldanews, utang 97 milyar terjadi karena semua kegiatan Pemda Melawi dilaksanakan tetapi kas tidak mencukupi untuk membayar kegiatan tersebut disebabkan karena realisasi pendapatan tidak mencapai target,” kata Lala.
“Berdasarkan frasa kas tidak mencukupi (pada 31 Desember 2022), maka terjadi defisit 97 milyar dan defisit tersebut menyebabkan utang 97 milyar. Namun, utang 97 milyar ini bukan dalam bentuk penerimaan pinjaman untuk menutupi defisit APBD TA 2022,” pungkasnya.
Yustinus Bianglala,SH., praktisi hukum yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Melawi tahun 2004 s/d 2014.
Menurutnya, hutang 97 milyar adalah kewajiban yang harus dibayarkan Pemda Melawi kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/ jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar karena kas tidak mencukupi untuk itu.
“Jika TA 2022 kas tidak mencukupi untuk membayar utang 97 milyar, lalu utang dibayar menggunakan dana apa? Dibayar tahun berapa?,” tanyanya lagi.
“Jika utang 97 milyar belum dibayar bukan karena kas tidak mencukupi, melainkan disebabkan faktor lain, misalnya, faktor administrasi proyek. Baru logis bahwa defisit tidak menyebabkan utang sejumlah 97 milyar.” ulas Lala.
“Saya jadinya bertanya-tanya, benarkah telah terjadi perubahan defisit yang sangat signifikan antara apa yang ditetapkan dalam APBD TA 2022 dengan kenyataan?” tanya Lala lagi.
Lala juga mempertanyakan dasar hukum penyelesaian utang sejumlah 97 milyar pada TA 2022? Sudahkah Pemda Melawi memiliki Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah? Dalam konferensi pers Pemkab Melawi, Perbub dimaksud tidak disebutkan sebagai dasar hukum yang digunakan Pemkab Melawi.
“Kondisi ini mendorong saya mengusulkan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Melawi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membuat terang benderang polemik terkait defisit ini,” tegasnya.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Menjawab polemik defisit APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs Paulus menggelar konferensi pers di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Senin (5/6) pukul 10.30 WIB.
Drs. Paulus mengatakan bahwa, terkait polemik yang ada di masyarakat, defisit APBD Kabupaten Melawi hanya sebesar 2,36 persen tidak melebihi ambang batas maksimal 4,4 persen seperti yang diatur dalam PMK nomor 117 tahun 2021 dan PMK nomor 116 tahun 2021.
“Total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.119 triliun, untuk belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 1.146 triliun, dari jumlah tersebut, selisih pendapatan dengan belanja daerah sedikit,” jelasnya.
Terkait persoalan hutang kepada pihak ketiga, Paulus menyampaikan bahwa hutang tersebut disebabkan oleh target pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai di tahun 2022.
“Target PAD yang dialokasikan sebesar Rp. 89 Milyar, sementara yang terealisasi sebesar Rp 49 milyar dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 40 milyar, inilah yang menjadi penyebab terjadinya hutang APBD tahun 2022,” kata Paulus.
Paulus menambahkan bahwa, Pemkab Melawi mencatat hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 97 milyar di tahun 2022.
Gambar Ilustrasi
“Karena target PAD tidak tercapai, maka hutang ini muncul dan pemerintah berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Untuk melakukan pembayaran hutang maka harus dicantumkan dalam APBD tahun 2023,” pungkasnya.
Dijelaskan kembali oleh Paulus bahwa, untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga sudah 95 persen dibayarkan kepada pihak ketiga dan tersisa 5 persen lagi sebesar Rp 5 milyar lebih yang akan dibayarkan pada juni 2023 ini.
“Defisit dan hutang merupakan hal yang biasa namun dalam hal ini Pemkab Melawi terus berupaya memperbaiki keuangan daerah. Ini perlu kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat agar tidak ada lagi polemik di masyarakat” kata dia.
Menanggapi predikat WTP dalam APBD tahun anggaran 2022, Paulus mengatakan bahwa, ranah tersebut merupakan ranah BPK selaku badan badan pemeriksa keuangan.
“predikat WTP itu wewenang BPK, tentunya BPK dalam menetapkan WTP berdasarkan kaidah penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Kalo semua unsur terpenuhi predikat dibaru diberikan oleh BPK,” ungkapnya.
“Catatan BPK juga banyak yang harus kami perbaiki, termasuk hutang Pemkab. Tapi kita bertanggungjawab untuk membayar hutang tersebut,” tutupnya.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – “Tahun Anggaran 2022, Pemda Melawi mengalami gagal bayar,” ungkap praktisi hukum Yustinus Bianglala, SH., Minggu (4/6). Saat dimintai tanggapan perihal polemik defisit APBD Kabupaten Melawi TA 2022 dan penilaian WTP oleh BPK RI serta hubungan antara defisit dan WTP.
Dikatakan Yustinus Bianglala bahwa, defisit APBD adalah kekurangan pendapatan daerah atas pengeluaran pada tahun anggaran yang sama. Secara teknis biasanya dibedakan antara defisit APBD dan defisit realisasi APBD. Yang pertama bersifat perkiraan, yang kedua sifatnya nyata (atau terjadi).
“Defisit harus ditutupi pada tahun anggaran yang sama. Defisit dapat ditutupi dengan penerimaan pembiayaan, misalnya, melalui sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.” ulas Lala sapaan akrabnya.
gambar ilustrasi
Lebih lanjut Lala mengatakan, apabila SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang tidak dapat menutupi defisit, maka defisit APBD ditutupi dengan utang atau istilah teknisnya penerimaan pinjaman.
“Pertanyaannya, defisit realisasi APBD Kabupaten Melawi TA 2022 sejumlah 6 milyar lebih, ditutup pakai apa?” tanya Lala
“Sejauh yang saya ketahui, Pemda Melawi tidak menutupi defisit dengan utang. Namun, berdasarkan press release Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Melawi pada tanggal 1 Juni 2023, Pemda Melawi memiliki kewajiban kepada mitra, yaitu pihak ketiga sebesar 5%,” timpalnya.
gambar ilustrasi
“Nah, apabila kewajiban 5% yang dimaksud tidak terkait dengan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi, maka dapat dipastikan pada TA 2022, Pemda Melawi telah mengalami gagal bayar,” ungkap Lala.
Ia tidak lupa mewanti-wanti, supaya Pemda tidak menggunakan, misalnya, pendapatan transfer TA 2023 untuk menyelesaikan kewajiban 5% pada TA 2022 sebab itu merupakan perbuatan melawan hukum yang apabila menyebabkan kerugian keuangan negara masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Sementara itu, untuk menjawab hubungan antara defisit dan WTP oleh BPK RI atas laporan keuangan Pemda Melawi Perlu diperhatikan empat indikator penentu WTP atas laporan keuangan.
Gambar Ilustrasi
“Pertama, laporan keuangan harus disajikan sesuai standar akuntasi pemerintahan (SAP). Kedua, informasi yang diungkap dalam laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, ada dan efektifnya sistem pengedalian internal Pemda. Terakhir, realisasi anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Lala.
“Apa yang dipertanyakan Shirat Nur Wandi, Ketua Kamus Raya itu terkait dengan indikator terakhir. Apabila benar realisasi defisit APBD Kabupaten Melawi TA 2022 sebesar 81 milyar, maka pelaksanaan anggaran tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Kita patut mempersoalkan WTP oleh BPK RI,” ujar Lala.
“Saya berharap ke depan, Pemda Melawi mengambil kebijakan anggaran berimbang dalam penyusunan APBD,” kata Lala mengakhiri wawancara.
Cibinong | metroindonesia.id – Pemkab Bogor bekerjasama dengan Direktorat KPK tentang pencegahan tindak korupsi.
Evi Handayani, selaku spesialis sosialisasi dan kampanye anti korupsi mengatakan bahwa, “kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan kampanye anti korupsi, karena KPK tersebut, ada 3 Sula, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan”. ujarnya.
Kegiatan sosialisasi anti korupsi
“Kegiatan ini juga merupakan sebuah edukasi kepada masyarakat, kita ingin hadir di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan masyarakat itukan taunya KPK hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saja”, ujar Evi di sela-sela acara yang diadakan di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Minggu, (04/06/2023).
Evi juga menyatakan, KPK menginginkan semua elemen masyarakat teruntuk berkolaborasi dengan khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah daerah yang ke-4 yang telah dikunjungi oleh Bus KPK di tahun 2023.
“Kota yang pertama di datangi adalah DKI Jakarta, kedua Kota Bogor, ketiga di Depok, nah yang keempat Kabupaten Bogor. Nah, untuk Kabupaten Bogor ini, perayaan ini, kita laksanakan tentunya dengan akuntator, yang dimana anti politik uang, dan anti serangan fajar”, ungkap Evi.
Drs Ade jaya Munadi SH MH kepala Ispektorat kab Bogor
“Jangan sampai berhenti disini saja untuk kampanye anti korupsinya, harapannya adalah terus berkelanjutan. Semoga juga Kabupaten Bogor terus adakan kampanye anti korupsi, yang tentunya disesuaikan dengan sasarannya”, pungkasnya.
Dilokasi yang sama, Ade Jaya, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor juga menambahkan sosialisasi dan edukasi tersebut, merupakan tambahan bagi masyarakat, yang dimana notabene anti dengan korupsi.
“Semoga adanya kampanye anti korupsi ini, menjadi timbul sebuah komitmen, agar dapat mencegah korupsi, dan semoga itu semua dapat berjalan dengan baik“, tutupnya,
Di tempat terpisah, A. Rachman memberikan pendapatnya tentang sosialisasi dimasyarakat yang dinilai kurang tepat sasaran “masyarakat tidak pegang anggaran bagaimana bisa melakukan tindak korupsi, untuk pencegahan masyarakat juga tidak berdaya, karena semua informasi penggunaan anggaran menjadi rahasia pejabat” ujarnya.
Lebih lanjut A. Rachman juga menyampaikan, “sampai saat ini Inspektorat kabupaten Bogor belum memberikan informasi publik kepad meteoindonesia.id terkait retribusi pemakaian air tanah oleh Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ”
“Jadi diharapkan masyarakat diberi akses dan informasi penggunaan anggaran, KPK dan Inspektorat jangan Anti kepada masyarakat ketika diminta informasi publik atas hasil pengawasan ” jelasnya.[] Richard P.
Acara wisuda siswa-siswi PAUD Permata Bangsa Desa Baru
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Kepala Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Eet Roskayudi Aroy bakal menggratiskan biaya masuk PAUD untuk tahun ajaran 2023/2024 bagi warganya.
Hal tersebut disampaikan Kades Eet dalam kegiatan wisuda siswa-siswi PAUD Permata Bangsa Desa Baru tahun ini yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Baru, Sabtu (3/6) pagi.
Menurutnya, Pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan mendasar untu meciptakan generasi muda desa yang tangguh dan mampu berkompetisi dengan desa lain khususnya di Kecamatan Nanga Pinoh.
Penyerahan trophy kelulusan siswa-siswi PAUD Permata Bangsa oleh Kades Eet Roskayudi Aroy
“Penerimaan peserta didik untuk PAUD Permata Bangsa Desa Baru tahun ini saya gratiskan mulai dari pakaian dan buku bahan ajar. Biayanya akan dianggarkan dalam APBDesa perubahan tahun ini,” kata Kades Eet.
Dijelaskan Kades Eet bahwa, kebijakan yang diambilnya ini selaras dengan kebijakan nasional dan 18 program SDGs Desa dari pemerintah pusat.
“Selain itu, pelatihan terhadap tenaga pengajar PAUD juga penting untuk meningkatkan kualitas Pendidikan PAUD,” pungkasnya.
Foto bersama siswa-siswi PAUD Permata Bangsa
Kades Eet juga menyayangkan kondisi gedung PAUD Permata Bangsa yang ada saat ini dinilai kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar.
“Saya ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Pendidikan di Desa Baru. Lokal belajar yang digunakan saat ini sangat tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar, selain itu sedikit jauh dari pusat desa, Kemungkinan tahunn depan akan kami anggarkan untuk membangun gedung yang layak,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ny. Ria Roskayudi selaku bunda PAUD Permata Bangsa Desa Baru mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Baru kepada PAUD Permata Bangsa.
Foto bersama siswa-siswi PAUD Permata Bangsa Desa Baru
Diakuinya bahwa saat ini PAUD Permata Bangsa belum bisa mengikuti akreditasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Ia berharap dengan penerimaan siswa-siswi baru tahun ini akan bisa mengikuti akreditasi.
“Kami berusaha kejar target agar PAUD Permata bangsa bisa mengikuti akreditasi,” kata dia.
Ria juga mengimbau kepada orang tua agar mendaftarkan putra-putrinya di PAUD Permata Bangsa Desa Baru untuk tahun jaran baru ini.
“Saya juga mengingatkan kepada orang tua yang anak-anaknya sudah lulus tahun ini agar memperhatikan kualitas belajar anak-anaknya. Pendidikan sepenuhnya hanya tanggung jawab pihak sekolah, pengawasan orang tua terhadap anak memiliki peranan yang sagat penting di luar sekolah,” imbaunya.
“Mari awasi anak-anak kita dalam Pendidikan agar menjadi generasi yang tangguh dan mampu berkompetisi diluar,” ajaknya.
Metro Indonesia. Id I Depok Tim Choki Sitohang Terpadu (CST) Ngobrol Santai bersama wartawan di Kedai Lakker, Jln, Raya Sersan Aning, Pancoranmas, Jumat, (2/6/23).
Di kesempatan itu, Christian Penggabean Tim Pemenangan Choky Sitohang Caleg DPR RI Dapil Depok – Bekasi mengobrol sekilas Visi /Misi Coki Sitohang.
Exif_JPEG_420
Christian yang didampingi oleh Martin Sihombing Cs, Ngobras bersama wartawan membicarakan seputar soal, Toleransi, kesejahteraan, pengangguran, Stunting, UMKM dan pendidikan di kota Depok.
Soal Toleransi, Depok Kota yang majemuk dan berketuhanan yang maha esa, dan jangan ijin pembangunan tempat ibadah di perduli, dan tetapi ijin panti pijat di perusahaan, ujarnya pertanyaan wartawan.
Selain Toleransi, Christian mengatakan, pihak CST juga fokus terhadap kesejahteraan, dan karena penduduk kota Depok rata-rata kerja di luar Depok, kalau malam jumlah penduduknya kurang lebih 3,5 juta jiwa, dan kalau siang separuhnya, mereka kerja banting tulang siang dan malam.
Exif_JPEG_420
Sedangkan pengangguran di kota Depok cukup signifikan angkanya, tentunya berkaitan dengan kelulusan sekolah, tapi banyak orang tua yang kurang mampu untuk melanjutkan kesenjangan pendidikan selanjutnya.Sementara lapangan pekerjaan sangat minim.
Untuk itu, Choky Sitohang siap memberikan inovasi agar para kaum milenial mampu mandiri dengan skiil yang di milikinya.
Begitupun soal membangun usaha yang bermanfaat guna, Tim CST siap memberikan training tentang Usaha atau UMKM untuk meningkatkan perekonomian.
Christian juga menerangkan bahwa Choki Sitohang juga pernah pernah terjun ke lapangan menjadi reporter, saat itu Choky pernah meliput kejadian pemboman di kedutaan Australia.
Menurutnya, karakter Choki Sitohang tidak suka beretorika, dia suka di lapangan, pernah naik kereta api dari stasiun Lenteng Agung ke stasion Depok Baru
Christian berjanji, Tim CST bersama wartawan akan membuat media Gathering dan membuat group untuk menerima masukan, pungkasnya. (Yuni)
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Polsek Sokan kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat dalam program Nuan Bekesah yang dilaksanakan di warkop Sudi mampir di Desa Muara Tanjung Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Jumat (2/6) pagi.
Kapolsek Sokan, Ipda Suyono mengatakan bahwa, Jumat Curhat Kembali digelar dalam rangka silaturahmi dengan warga serta menyikapi situasi berkaitan tentang Kamtibmas yang sekarang ini kondusif menjelang tahun politik 2024 diwilayah Kecamatan Sokan.
“Kami menerima beberapa masukan dari masyarakat terkait kondisi Kamtibmas menjelang Pemilu 2024 mendatang,” ujar Ipda Suyono.
Gelaran Jumat Curhat di Sokan
Lebih lanjut dikatakan bahwa, hubungan kedekatan Polri dan masyarakat khususnya di wilayah Sokan akan terus ditingkatkan sesuai masukan dari masyarakat.
“Hubungan yang selama ini sudah baik dengan warga agar dipertahankan dan ditingkatkan agar keamanan tetap kondusif. Masyarakat juga program polri dalam giat Jum’at curhat ” Nuan bekesah “yang selama ini sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Gelaran Jumat Curhat di Sokan
“Kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan. masukan yang disampaikan akan segera ditindak lanjuti,” ucapnya lagi.
Kapolsek Sokan juga mengajak seluruh warga Sokan agar bersama sama menjaga keamanan tetap aman dan kondusif kecamatan sokan menjelang pemilu 2024.
Gelaran Jumat Curhat di Sokan
Sumanto, salah satu warga Sokan menyampaikan apresiasi atas kegiatan Jumta Curhat yang kembali digelar oleh Polsek Sokan, menurutnya kegiatan tersebut telah mendekatkan Polri dan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif.
“Semenjak kegiatan Jumat Curhat ini digelar, masyarakat semakin dekat dengan Polri khususnya do Kecamatan Sokan. Masyarakat dengan mudah menyampaikan keluh kesah soal Kamtibmas. Kami harap kedekatan ini terus terjaga,” ucap Sumanto.
Selaku warga Sokan Sumanto juga siap mendukung kegiatan Polsek Sokan dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kecamatan Sokan.
“Saya akan terus mendukung kegiatan Polsek Sokan dalam menjaga situasi Kamtibmas di Sokan,” tutupnya.
Cibinong I metroindonesia.id – Wartawan yang akan meliput kegiatan Opening Ceremony UMKM Juara Kabupaten Bogor di Gedung Sekda 1 Pemkab Bogor mendapat perlakuan Diskriminasi oleh panitia pelaksana.
Kegiatan yang terkesan tertutup bagi wartawan ‘umum” (non kemitraan / Diskriminasi ) serta tidak mendapatkan informasi lengkap terkait anggaran yang dipergunakan pada kegiatan acara , sebagaimana kode etik jurnalistik pasal 3 ” wartawan Metro Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”
yang hendak meliput, pasalnya acara yang berlangsung di Gedung Sekda 1 Pemkab Bogor, panitia kegiatan nampak terkesan enggan menjumpai wartawan, bahkan Ketua Pendampingan UMKM Juara Kab Bogor bersama Koordinator acara yang mengaku dari perwakilan Provinsi, sempat menolak dikonfirmasi dan saling lempar narasumber sebagai pelaksana kegiatan, meski pada akhirnya menjawab secara non objektif kegiatan pada awak media saat di jumpai di sela acara tersebut
Koordinator program kegiatan UMKM Juara, Sarif, awalnya Ia nampak enggan dikonfirmasi terkait program kegiatan UMKM Juara Kabupaten Bogor, namun hanya menyebutkan dirinya sebagai Koordinator di acara tersebut.
“Liputan, tadi juga sudah ada yang liput dari kami, maaf ya. Kita baru mulai di open Ceremony aja sih, kita penugasan dari provinsi,”ujar Sarif, Selasa (30/5/23).
Sarif ketua koordinator UMKM Bogor Juara
Sementara itu, Ketua pendamping UMKM Juara Kabupaten Bogor, Dewi Sartika mengakui bahwa dirinya sebagai ketua pendamping, hanya sebatas mendampingi para peserta UMKM.
“Soal Anggaran (program kegiatan) saya tidak tahu, nanti tanyakan ketua koordinator panitia kita. Kegiatan UMKM Juara, sekarang kita tuh seremoni program UMKM juara,” ujar Dewi, enggan menyebutkan biaya akomodasi dan makan minum di kegiatan program pendampingan UMKM Juara, ditemui saat selesai acara.
Terkesan dirahasiakan, Dewi enggan menyebut anggaran biaya kegiatan yang dilaksanakan di gedung sekda1 tersebut, Ia hanya mengarahkan hal itu (anggaran program UMKM) kewenangan Dinas UMKM yang menjawabnya.
Dewi Sartika Ketua pendamping UMKM Kab. Bogor Juara
Masih di acara tersebut, wartawan yang mendapat perlakuan Diskriminasi menapat informasi dari salah satu peserta yang berhasil dikonfirmasi awak media saat ditemui diluar gedung acara Ia menyayangkan sikap panitia penyelenggara acara, alasan dia, selain waktu acara melebihi jadwal jam undangan yang semestinya selesai jam 12 siang, namun acara berlangsung sejak pagi hingga jam 3 sore, Ia pun tak mendapat makan siang dari panitia seperti peserta lainnya, selain itu, peserta juga dianjurkan untuk membuka rekening yang disediakan dari salah satu Bank sponsor UMKM Juara.
Stop perlakuan Diskriminasi terhadap jurnalis
“Undangannya sih dari pagi sampe jam 12 siang, cuma ini jam 2 belum beres juga, ini yang usaha bisa rugi waktu ninggalin usahanya, mana belum makan siang, Ini gimana panitianya ya?”, kata salah satu peserta (tak mau disebut nama-red) mendampingi keluarganya hingga acara berakhir.
para peserta UMKM Kab. Bogor Juara
Tak direspon konfirmasi dengan baik oleh Panitia acara UMKM, awak media yang merasa mendapat perlakuan Diskriminasi mendatangi kantor Dinas UMKM hendak mencari penjelasan dari pihak yang berwenang yakni Dinas UMKM terkait kegiatan ceremony UMKM di gedung sekda 1 tersebut, namun di kantor Dinas, Kadis UMKM tak dapat ditemui dikantornya. pesan what sapp pun terkirim tidak di buka.
Dengan kejadian tersebut, para wartawan berharap kepada stake holder untuk tidak lagi melakukan sikap Diskriminasi semua jurnalis memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, bukan karena kedekatan semata[] Richard P
Kasus lahan gunung geulis seluas 70 henktar makin terkuak
Bogor | metroindonesia.id – Dalam siaran persnya, Jimmi Mamesah menyatakan Sekda Burhanuddin oknum pejabat orang nomor dua di pemkab Bogor yang beliau tersebut adalah tokoh intelektual yang bekerjasama dengan para mafia hukum dan mafia tanah.
Tidak tanggung tanggung Jimmi juga menyampaikan nama nama perusahaan penggarap berdasi berbaju PT, Penadah intelektual 9 Naga, PT KAA Agung kencana,Muljadi Budiman, MCI, KJI, Imora Motor Honda dan Sumarecon.
Beranikah Burhanuddin buka bukaan data ?
Selain para pengusaha sukses, Kepala ATR/BPN juga disebutkan sebagai pejabat terkait termasuk Kepala Bidang Eko.
Sebagai hari jadi Kabupaten Bogor yang ke 541, Jimmi merasa mendapat berkah dari Tuhan atas penanganan kasus kepemilikan tanah saya 70 hektar di gunung geulis dengan Kementrian Polhukam RI, Kementrian ATR/BPN RI, Kepolisian RI, KPK, Ombudsman dan sampai pula kepada Presiden RI. Ir. H. Jokowi.
Sekretaris Daerah Burhanuddin
“Berdasarkan informasi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, saat ini dianggap sudah terpojok dan tak mungkin bisa mengelak bila pihak kementerian sudah turun tangan”, ujar salah satu penggarap yang terzholimi.
https://youtu.be/osXfGfR7RIk
“Bahkan akan terasa aneh, jika orang sekelas Sekda diam seribu bahasa ketika sudah mendapat cap dari warganya sendiri sebagai oknum yang bekerjasama dengan mafia tanah”, menurut warga yang enggan disebutkan namanya.[] Red.
