Janji 💯 Hari Kerja Menteri ATR/BPN

Metro, Jakarta – Janji 💯 hari kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama juru bicara  Teguh Hari Prihatono dalam diskusi dengan tema “apakah sece.,pat jet tempur”

Selain juru bicara kementerian ATR/BPN, panitia juga menghadirkan narasumber dari Komisi II DPR RI Riyanta, SH dan Effendi Ghazali sebagai narasumber dibidang. komunikasi.(24/9)

Banyaknya persoalan, dan bagaimana mengatasi sepak terjang mafia tanah di tanah air, Teguh Hari Prihatono menyampaikan “dalam satu hari bisa ribuan kasus masuk terkait urusan tanah, dan itupun belum termasuk kasus tanah yang belum terselesaikan” ujarnya.

Janji 100

Dari beberapa peserta yang hadir juga menyampaikan beberapa perkara, dimana pihak BPN selalu melepas tanggung jawab, sementara sertifikat tanah merupakan hasil produk ATR/BPN.

Persoalan tanah yang disampaikan peserta di antaranya l, tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan No. 1 Jakarta Timur, Tanah di area Sentul City Kabupaten Bogor dan pembebasan lahan untuk mesjid agung Payakumbuh di  tanah Pusaka Tinggi milik suku Sikumbag yang terletak di Kel. Pakan Sinayan Kota Payakumbuh Sumbar yang diduga pembebasan tidak sesuai prosedur.

Kepada peserta yang hadir, Hari berjanji akan mengundang Kanwil ATR/BPN Jawa Barat pada diskusi berikut, termasuk kepala ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Janji 100

Di tempat terpisah, Asesor LSP Pers Indonesia – BNSP A. Rachman memberi tanggapan “Wartawan Indonesia tidak akan pernah dapat mempublikasikan sesuai kode etik jurnalistik pasal 3, tentang kebenaran informasi ketika setiap kantor ATR/BPN selalu memberi jawaban Warkah bukan informasi publik, jika ingin dibuka, bersidang dulu di pengadilan”.

Diskusi kembali di lanjutkan pada 26 September 2022 di Kantor Para Syndicate Kebayoran baru dengan tema “memberantas mafia tanah dan janji Reforma Agraria” Red.

Dr. Yanto Pejabat MA Jadi Dalang

Metro – Dr. Yanto Pejabat MA Jadi Dalang di Festival Mie Bakso, tak terpengaruh dengan isu miring yang sedang menerpa institusi Mahkamah Agung,

Direktur Tindak Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Yanto, SH, MH sibuk dengan kegiatan kemasyarakatan.

Dr. Yanto ikut aktif berpartisipasi memeriahkan Festival Mie Bakso & Bazar UMKM serta Pagelaran Wayang Kulit dengan lakon Lahirnya Wisanggeni.

Dr. Yanto

Kegiatan tersebut diselenggarakan di halaman parkir Gedung RRI, Semarang dalam rangka pengukuhan Pengurus Pusat APMISO Nusantara (Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso), dimana Ki Yanto tampil sebagai Dalang bersama Ki Sri Kuncoro Brimob pada Sabtu (24/09/2022).

Menariknya, pada kegiatan tersebut hadir pula Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) yang juga pemilik perusahaan MNC Group Hary Tanoesoedibjo serta tentunya Ketua Umum APMISO Nusantara Lasiman. Kegiatan ini makin meriah dengan kehadiran bintang tamu Endah Laras, Woro Mustiko, Cak Yudho Bakiak dan Cak Kaila.

Dr. Yanto

Dalam kesempatan tersebut Mendag Zulhas mengukuhkan Pengurus Pusat APMISO Nusantara dan menegaskan tentang perhatiannya terhadap pedagang mi dan bakso yang harus mendapat perhatian lebih serta harus diberi dukungan, terutama soal harga bahan pokoknya.

“Inikan mi dan bakso usaha UMKM yang merata ada di seluruh Indonesia jadi harus mendapat perhatian, kita dukung terutama untuk bahan pokok tepung, daging, mi, bawang, hingga minyak goreng,” kata Zulhas.

Sedangkan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanusudibyo yang didaulat sebagai Dewan Pakar APMISO Nusantara mengatakan, UMKM adalah kunci kebangkitan ekonomi pada saat krisis pada tahun 1998.

Dr. Yanto

“Oleh karena itu saya siap membantu pelaku UMKM utamanya APMISO agar naik kelas melalui jaringan MNC Group dan MNC Group, yang juga memiliki MNC Bank sehingga pedagang bakso yang kesulitan permodalan bisa mengajukan kredit, termasuk memberikan edukasi berupa cara pengolahan bakso yang enak, higienis, danhalal,” urainya.

Di sela kegiatan, Ki Yanto bertutur : “Sejak dulu hiburan budaya akan menjadi magnet yang menarik perhatian banyak penonton, khususnya pagelaran wayang kulit akan menjadi hiburan sekaligus ada makna pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ada nilai-nilai edukasinya.”

Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini menghadirkan ratusan pegadang kecil kuliner UMKM untuk menjajakan dagangan masing-masing dan menariknya tak kurang dari 2.000 porsi bakso ikut digratiskan bagi warga pengunjung.

Hadir secara khusus Tim LSP Pers Indonesia dari Jakarta yaitu Soegiharto Santoso alias Hoky, Vincent Suriadinata, SH., MH., CTA dan Hendra Juenda, ikut menyaksikan pertunjukan ini.

Dalam kesempatan tersebut Hoky, sapaan akrab Soegiharto Santoso, mengapresiasi penyelenggaran pergelaran wayang kulit di Semarang ini. Sebagai penggemar pertunjukan wayang, Hoky mengaku sebelumnya sempat pula menghadiri pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dengan cerita Semar Mbangun Kayangan di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri pada 2 Juli 2022 yang lalu.

Bahkan Hoky dan Vincent telah beberapa kali hadir saat Ki Dr. Yanto, pentas di TMII Jakarta.

“Saya sangat senang dan bangga diundang menyaksikan pertunjukkan wayang dengan penampilan Ki Yanto sebagai Dalangnya. Kami semua yang hadir sangat terhibur dan terpukau dengan penampilan beliau, dan ternyata beliau juga akrab dengan teman-teman wartawan di Semarang yang ikut menyaksikan pertunjukan,” ungkap Hoky.

Hoky juga mengapresiasi sikap pejabat MA yang satu ini dalam hal berkomunikasi dengan wartawan, termasuk dengan dirinya yang selalu dijawab ketika melakukan komunikasi lewat pesan singkat melalui aplikasi Whatsap. “Hingga saat ini beliau tetap berkenan melayani dan menjawab komunikasi teman-teman wartawan via WhatsApp.

Padahal dengan jabatan beliau saat ini sebagai Direktur (Panmud) Pidana Umum MA, pasti sangat sibuk sekali,” ungkap Hoky yang juga merupakan wartawan media online Biskom dan Guetilang.com.

Sosok Ki Yanto yang merupakan putra terbaik Gunung Kidul Yogyakarta ini didaulat sebagai Ketua Nasional Paguyuban Gunung Kidul Jateng, dimana sebelumnya sempat menjabat Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar Bali dan pernah pula bertugas sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Yanto juga dikenal luas sebagai hakim yang cukup ditakuti para koruptor, terbukti ketika dia menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, meski saat itu Setya Novanto dikawal sejumlah kuasa hukum terbaik di Indonesia.

Selain Perkara Tipikor, Dr. Yanto juga pernah mengadili perkara terorisme yaitu pengeboman di Hotel JW Marriott Jakarta, serta kasus pelik tentang pelecehan seksual di JIS (Jakarta International School).

Reputasi Dr. Yanto tidak hanya dalam menjalankan tugas utamanya sebagai hakim yang dihadapkan dengan puluhan perkara besar, namun dia juga menjabat sebagai Ketua Umum PMJB (Persatuan Masyarakat Jawa Bengkulu) serta sebagai akademisi atau Dosen S3 di Universitas Jayabaya Jakarta.

Saat menjabat Ketua PN Jakarta Pusat, Dr. Yanto berhasil membenahi perangkat sistem peradilan yang sangat berarti untuk peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh masyarakat di PN Jakarta Pusat.

Terbukti sistem Pelayanan Hukum Relay ON (Registrasi dan Layanan Online), Program Integrated Crime Justice Online, Gugatan Online, dan 3 ruang sidang teleconference yang dibangun, serta fasilitas tercanggih Videotron ukuran 3 X 4 Meter semakin memudahkan proses hukum bagi para pihak yang berperkara.

Bahkan sempat membangun Masjid Al-Ihklas yang mewah dan artistik dua lantai dengan terselesaikan cepat, melakukan MoU dengan Mabes Polri, Kejagung, Densus 88, PPATK yang semuanya terkoneksi dengan pihak Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), mendapatkan Sertifikat Iso 4.0 dan Akreditasi Berskala Internasional.

Keunikan pejabat MA yang satu ini masuk kategori multitalented. Pejabat yang sangat familiar dengan kalangan wartawan ini ternyata piawai juga bermain gitar dan pandai bernyanyi.

(Penulis : Soegiharto Santoso, Ketua Pendiri LSP Pers Indonesia dan Ketua OKK DPP SPRI)

Universitas IPWIJA Siap Laksanakan Program Rekognisi

Metro – Rektor Universitas IPWIJA (UNIP) Ir. Besar Agung Martono, MM., DBA, menyatakan pihaknya siap melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu model pembelajaran di Perguruan Tinggi untuk program studi Manajemen dan Magister Manajemen.

Hal itu disampaikan Rektor UNIP Besar Agung Martono saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Koordinasi perdana pimpinan UNIP dan jajaran Kepala Program Studi pada (23/9/2022) di Kampus Universitas IPWIJA.

Kewenangan pelaksanaan RPL di UNIP ini, kata Rektor Agung, diberikan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kepada Ketua Program Studi Manajemen S1 dan Ketua Program Magister Manajemen S2 untuk menyelenggarakan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A pada semester Ganjil tahun akademik 2022/2023.

Universitas IPWIJA

“Ada dua mekanisme dan skema penyelenggaraan RPL Tipe A yaitu terdiri dari Tipe A1 untuk pelaksanaan RPL Pendidikan formal danTipe A2 untuk pelaksaaan RPL Pendidikan non formal, informal dan pengalaman kerja,” terang rektor.

Dalam kesempatan ini Universitas IPWIJA melaksanakan RPL Tipe A2 dengan tujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu dalam menempuh pendidikan tinggi melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat, serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

“Manfaat utama dari RPL yaitu dengan total mata kuliah yang diperoleh melalui penyetaraan akademik dan pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikat, maka pemohon RPL dapat menyelesaikan perkuliahan dengan waktu yang singkat dibandingkan dengan mahasiswa yang menempuh jalur reguler,” ujarnya lagi.

Universitas IPWIJA

Selanjutnya Rektor Agung menambahkan, RPL merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Dan Permendikbud Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau yang kemudian dituangkan dalam Implementasi Teknis RPL sesuai SK Dirjen Belmawa Nomor 123/B/SK/2017 tentang Penyelenggaraan RPL.

Dalam kesempatan yang sama Estuti Fitri Hartini, SE, MM sebagai Kepala Unit RPL Universitas IPWIJA menjelaskan, tujuan RPL antara lain memberi pengakuan seseorang terhadap pembelajaran lampau yang telah dijalani dan merupakan strategi untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan ketrampilan berharga yang sudah dimilikinya.

“Untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran lampau maupun ketrampilan yang dimiliki oleh seserorang, Universitas IPWIJA melakukan asesmen dan validasi portofolio serta dokumen pemohon RPL.

Selanjutnya Asesor akan menetapkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) atau jumlah mata kuliah yang dibebaskan dari yang seharusnya ditempuh oleh pemohon RPL,” urainya.

Ditambahkan pula, pemohon harus mengikuti pendidikan formal program studi Manajemen di UNIP sampai selesai dan mendapatkan ijasahnya.

Hal itu menurutnya, dimaksudkan agar pemohon RPL tetap harus melaui pendidkkan tinggi agar yang bersangkutan dapat memperoleh nilai akademik dan capaian pembelajaran secara utuh.

“Untuk itu RPL wajib diselenggarakan dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan berkesinambungan. Seluruh proses dan luaran dari program ini wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” imbuh Estu dalam mengakhiri paparannya.

Hadir dalam Rakor tersebut antara lain Ketua Yayasan IPWI Jakarta, Dr. Sri Lestari, MA, DBA, Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Pengembangan Dr. Heru Mulyanto, SE., MM dan para Kepala Program Studi.

Penulis: Juniarto Rojo Prasetyo (Pendiri LSP Pers Indonesia)

Plt. Bupati Bogor Abaikan Surat Metro

Bendahara Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk menjadi teradu di Polres Bogor, Plt. Bupati Bogor tidan merespon informasi publik.

Metro, Bogor – Surat permohonan informasi publik yang ditujukan bendahara desa Cipicung berinisial “WS” menjadi teradu di Polres Bogor, setelah surat tembusan ke Plt Bupati Bogor tidak mendapat tanggapan resmi.

Informasi berdasarkan surat tanda penerimaan pengaduan nomor: STTP/157/IX/2022 tertanggal 16 September atas dugaan penggunaan tanda tangan palsu pada pembayaran honorarium penjagaan posko RW 04 desa Cipicung Kec. Cijeruk Kabupaten Bogor periode bulan Juli sampai Desember 2021 akibat tidak diresponnya surat Metro Indonesia oleh Plt. Bupati Bogor

Plt Bupati

Berdasarkan informasi dari narasumber, sudah tiga orang warga yang menyatakan tanda tangan di palsukan, bahkan ada kegiatan desa lainnya yang diduga juga di palsukan, namun upaya untuk mendapatkan kebenaran dari Plt. Bupati Bogor melalui media metroindonesia.id tidak mendapat respon positif.

Lebih lanjut, narasumber metroindonesia.id yang tidak ingin disebutkan namanya membeberkan  struktur organisasi Desa Cipicung, antara kepala desa, sekretaris desa dan bendahara diduga kuat masih ada hubungan family.

Pelaksanaan daripada Undang undang nomor: 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor, tidak berfungsi dengan baik, dugaan penyimpangan penggunaan BTT pada Bantuan Sosial tahun 2020 oleh Dinas perindustrian dan perdagangan belum juga terungkap sampai saat ini.

Plt. Bupati Bogor

Penggunaan dana BTT di Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga belum terjawabkan, baik oleh Plt Bupati maupun Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Selain tidak terjawab dari Plt. Bupati Bogor , ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bogor terkair penerbitan Peraturan Bupati nomor : 9 tahun 20202 dan peraturan Bupati Nomor: 24 tahun 2020.

Diwaktu dan tempat terpisah, redaksi juga mempertanyakan apakah Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten berprinsip menggunakan kode etik jurnalistik pasal 3 ketika menyebarkan release kepada awak media untuk di publikasikan.

seperti pada tahun 2020 dengan judul “Anggaran bansos COVID-19 di Kabupaten Bogor hanya cukup hingga Juli 2020” dilansir dari media antaranews.com yang di sampaikan Wakil Bupati Iwan (16/6) dengan anggaran itu dibagi untuk penanganan COVID-19 senilai Rp384.072.708.590.

Plt. Bupati Bogor
keterangan : gambar dikutip dari berita rakyatbicara.co.ic

Namun pada tanggal 20-11-2020 Wakil Bupati Bogor melalui media rakyatbicara.co.id dalam judul “6 Ribu Ton Launching Penyaluran Bansos Tahap III, Wakil Bupati Meminta Keiklasan Kades dan Lurah”  menjadi pertanyaan publik dari mana Pemkab Bogor mendapat anggaran untuk pengadaan 6 ribu ton, yang dalam publikasi sebelumnya sudah di nyatakan hanya cukup sampai bulan Juli.

lagi lagi warga dikejutkan datangnya bantuan sosial di bulan Januari 2021 yang katanya tahap III juga, silahkan publik yang menilai apakah informasi yang disampaikan wakil Bupati yang saat ini menjabat Plt. Bupati Bogor adalah benar atau sebaliknya.[] Red.

Kapolda Sumut Kerjasama dengan PT. KAI

Metro, Medan: Rabu(21/9/2022) Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT. KAI Drive 1 Sumut

Tanda Tangan perjanjian kerjasama dilakukan bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Daniel A Chardin, Kabinda Sumut Brigjen TNI Asep Jauhari serta Mayjen TNI Dwi Sulakso selaku CDD Of security PT. KAI.

Kapolda Sumut

Sambil menikmati perjalanan dengan Kereta Api Reling Route Medan – Kualanamu, perjanjian kerja sama dilakukan dalam suasana santai dan kekeluargaan

Kapolda Sumut tampak berbincang bincang sambil menikmati pemandangan yang ada di sepanjang perjalanan dari dalam kereta api.

Kadivre l Sumut Setiawan mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini adalah tindak lanjut dari MOU.

Kapolda Sumut

TNI-Polri dan PT. KAI dalam pengamanan jalur kereta api baik penumpang maupun logistik untuk meningkat kan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

Mayjen TNI Dwi Sulakso selaku CDD Of security PT. KAI juga mengungkapkan bahwa Sumut sangat luar biasa karena bisa menyamakan persepsi dari Pangdam dan Kapolda terkait peningkatan pengamanan jalur kereta api.

Karena pengamanan bukan hanya tanggung jawab pihak Kepolisian saja tapi tanggung jawab kita bersama.

Sementara itu, Kapolda Sumut menyampaikan bahwa Polda Sumut akan mendukung sepenuhnya PT. KAI Divre 1 Sumut dan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api yang sudah ada sejak jaman dahulu.

Kapolda Sumut

Kapolda Sumut mengajak masyarakat untuk menjadikan kereta api sebagai salah satu sarana transportasi yang aman dan nyaman.[] M.amin.

DPD Sekber Wartawan Indonesia Kota Medan Resmi Terdaftar

Medan – Pengurus DPD Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kota Medan yang di Ketuai Donald Sinaga, Sekretaris: Endi Nababan dan Bendahara : Syamsir Alam Nasution akhir nya Resmi terdaftar di Kesbangpol Kota Medan.

Dengan menerima Surat Keterangan Terdaftar di kantor kesbangpol yang beralamat di Jl.Balaikota No.10 Medan, Rabu ( 21/9/2022 ) maka DPD Sekber Wartawan Indonesia di Kota Medan Resmi Terdaftar.

DPD Sekber Wartawan

Ketua dan Sekretaris DPD Sekber Wartawan Kota Medan di sambut baik dan ramah oleh Kabid Kesbangpol Kota Medan Pak Arbani Harahap SOS, dan mengatakan, ” Semoga SWI Kota Medan bisa bersinergi dengan pemerintah dalam hal program – program nya kedepan, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat terlebih untuk insan pers itu sendiri,” ungkap Pak Arbani Harahap.

Surat Keterangan Tanda Lapor Keberadaan Ormas Nomor : 220/2027/BKBP/IX/2022 dari Kesbangpol Kota Medan resmi diberikan Pak Riduan Siregar kepada Ketua Kota Medan Donald Sinaga.

DPD Sekber Wartawan

” Saya Mengucapkan Syukur atas terbit nya SKT dari Kesbangpol Kota Medan, dan ini semua berkat kerja sama dan kesolidan rekan – rekan anggota SWI Kota Medan semua, dan semoga kedepan nya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah Wartawan profesional dan paham tentang Undang _ undang Pers No. 40 tahun 1999.

Untuk selanjutnyaDPD Sekber Wartawan Kota Medan akan melakukan Audensi dengan Instansi Pemerintah,Kepolisian dan BUMN.[] M. Amin

Diduga Pembangunan Gedung KPUD Kabupaten Bogor Abaikan K3

BOGOR, METRO – Diduga proyek pembangunan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor mengabaikan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pembangunan Gedung KPUD menelan dana sebesar Rp 11.681.649.200 yang dikerjakan oleh PT Ardico Artha di Jalan Tegar Beriman Tengah nomor 35, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor diduga para pekerjanya tak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).

Tentunya saja hal itu tidak sesuai dengan Permenakertrans Nomor: PER. 08/MEN/VII/2010 Pasal 3 ayat 1. Dijelaskan dalam pasal tersebut APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh perusahaan secara cuma-cuma.

BACA JUGA: Dirut PDAM Tirta Melawi Periode 2022-2027 Resmi Dilantik Oleh Bupati

IMG 20220919 WA0048 e1663602827488
Keterangan foto: Pembongkaran gedung KPUD Kabupaten Bogor

APD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. pelindung kepala; b. pelindung mata dan muka; c. pelindung telinga; d. pelindung pernapasan beserta perlengkapannya; e. pelindung tangan; dan/atau f. pelindung kaki.

Hal tersebut juga diduga melanggar UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi.

Terkait Sanki APD, tertuang di Pasal 96 UU Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelengg⁷araan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

BACA JUGA: Diskumdag Melawi Gelar FGD Penyesuaian Harga BBM

IMG 20220919 WA0022 e1663602924343
Keterangan foto: Pembangunan Gedung KPUD Kabupaten Bogor

Diduga, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor tidak tegas terkait APD kepada perusahaan pemenang tender tersebut.

Hal ini terlihat pada pembangunan kantor KPUD Kabupaten Bogor yang dimulai pada 13 Juni 2022 lalu para pekerjanya tidak dilengkapi APD saat bekerja dan ini sangat membahayakan para pekerja.

BACA JUGA: Wakil Bupati Melawi Minta Inspektorat Turun Langsung Ke Lapangan Soal Ketahanan Pangan Desa

IMG 20220919 WA0024 e1663603031843
Keterangan: Foto gedung KPUD Kabupaten Bogor

Ilman Sihombing selaku pengawas pekerjaan ketika di konfirmasi via pesan WhatsApp mengatakan akan ditertibkan

“Siap, akan ditertibkan ke depannya,” pungkas Ilman.

 

Penulis: Richard Purba

Kurniawansyah Resmi Terpilih Sebagai Ketua IAKMI Melawi Periode 2022-2025

KALBAR, METRO – Kurniawansyah, SKM,. terpilih sebagai Ketua IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) Kabupaten Melawi periode 2022-2025 dalam musyawarah cabang IAKMI Ke-3 yang digelar pada Sabtu (17/9) di Aula RSUD Kabupaten Melawi.

Musyawarah IAKMI Kabupaten 1Melawi dihadiri langsung oleh Ketua IAKMI Provinsi Kalimantan Barat, Rizki Rahmat Akbar, S.KM., M.Eng pengurus dan anggota IAKMI Kabupaten Melawi.

Dalam musyawarah IAKMI Kabupaten Melawi, Rizki Rahmat Akbar menyampaikan, bahwa IAKMI harus menjadi motor penggerak dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di daerah.

BACA JUGA: Dirut PDAM Tirta Melawi Periode 2022-2027 Resmi Dilantik Oleh Bupati

IMG 20220919 WA0037
Foto: Kurniawansyah saat menyampaikan kata sambutan pada muscab IAKMI ke-3

“Anggota IAKMI harus terus mengupdate pengetahuan karena perkembangan di era teknologi digital sangat cepat berubah,” kata Rizki.

Rizki juga mengingatkan kepada pengurus IAKMI Kabupaten Melawi agar selalu update terhadap dinamika dan perubahan regulasi sangat dinamis.

Sementara itu, Ketua IAKMI Kabupaten Melawi, Kurniawansyah menjelaskan, IAKMI merupakan organisasi profesi yang menaungi sarjana dan magister kesehatan masyarakat.

BACA JUGA: Diskumdag Melawi Gelar FGD Penyesuaian Harga BBM

IMG 20220919 WA0036
Foto: Pelantikan pengurus IAKMI Kabupaten Melawi periode 2022-2025

“Visi dan misi IAKMI adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan tanpa membeda-bedakan”, terang Kurniawansyah.

Masih kata Kurniawansyah, bahwa keberadaan IAKMI di Melawi akan mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BACA JUGA: Polres Melawi Bagikan 150 Paket Sembako Pasca Kenaikan Harga BBM

IMG 20220919 WA0038
Keterangan foto: Foto bersama usai pelantikan

“Dalam hal ini, IAKMI Melawi akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan, terutama pembangunan dibidang kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan Rapat Kerja untuk menyusun program kerja 1 periode mendatang,” tutupnya.

 

Penulis: Ade Shalahudin

Asesor BNSP Beri Sosialiasi Jelang SKW Perdana di Kota Medan

Metro, Medan – Sosialisasi Administrasi dan Portofolio untuk pemantapan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Solidaritas Pers Indonesia Sumatra Utara (DPW SPI Sumut) dengan Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC SPRI) Kota Medan, Jumat (16/09/2022).

Acara sosialisasi berlangsung di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) jalan Gatot Subroto Km 7,8 Medan.

Sosialisasi

Kegiatan ini dilakukan menjelang dilaksanakan SKW perdana di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 2022.

Asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang berlisensi (bersertifikat) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sengaja dihadirkan untuk memberikan arahan mengenai Portofolio yang harus dipersiapkan para Asesi (peserta),

Dengan tema ‘Sosialisasi pemantapan dalam pengisian Portofolio Asesmen SKW’, sebanyak 15 orang Asesi dari Skema Wartawan Muda Reporter, Wartawan Madya dan Wartawan Utama mengikuti dengan seksama arahan yang diberikan Asesor.

Ketua DPC SPRI Kota Medan, Dinatal Lumban Tobing dalam sambutannya mengajak para Insan Pers untuk segera mengikuti SKW ini. Karena SKW perdana di Kota Medan ini dinilai sangat besar manfaatnya untuk Wartawan ke depannya,

 

“Jadi untuk Skema SKW ini nantinya bisa kita lihat dari portofolionya dan tidak dibatasi dari media dan organisasi pers mana pun bisa menjadi peserta SKW,” ucap Dinatal. Dalam pesannya, Dinatal mengatakan peserta SKW harus tetap optimis dalam mengikuti SKW ini.

Sementara, Ketua DPW SPI, Perdamean Napitupulu dalam sambutannya menjelaskan, kolaborasi DPW SPI dengan DPC SPRI Kota Medan dilakukan mengingat persamaan waktu pelaksanaan dan efisiensi waktu Asesor yang akan melakukan Asesment.

Bron Alpino Situmorang, Penasehat DPC SPRI Kota Medan mengajak pers untuk tetap bersatu melalui SPRI, karena semakin kita bersatu dan kompak, pers akan semakin kuat dan diperhitungkan, jadi mari kita kembangkan organisasi pers kita ini, seperti saat ini kita sudah ada dua organisasi. Di sini SPRI dan SPI.

“Saya yang mewakili Penasehat SPRI merasa bangga dengan adanya SKW yang akan diselenggarakan oleh DPC SPRI Medan bersama DPW SPI Sumatera Utara,” ujarnya.

Wesly H Sihombing, dalam paparan awalnya mengapresiasi langkah yang dilakukan DPW SPI Sumut dan DPC SPRI Kota Medan untuk melaksanakan SKW bersertifikat dari BNSP (berlogo Burung Garuda) perdana di Kota Medan.

Dijelaskannya, setiap peserta (Asesi) wajib melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta portofolio sesuai skema yang inginkan. “Portofolio merupakan bukti dari apa yang kita kerjakan,” tuturnya.

Asesor (Penguji) SKW bersertifikat BNSP dengan nomor MET 93000241901190262021, ini mengharapkan bila telah dinyatakan kompeten dan telah mendapatkan sertifikat dari BNSP, dapat menjaga profesionalitas dalam menjalankan profesi sesuai dengan skema yang telah dimiliki.

Diterangkan Wesly, secara Konseptual ada domain/ranah yang diasesmen dalam SKW pada ke-4 (empat) skema tersebut. Yaitu, Domain Kognitif berkaitan dengan Knowledge atau penguasaan terhadap implementasi berbagai keilmuan yang diperlukan bagi kerja Jurnalistik.

Lalu, Domain Psikomotor yang berkaitan dengan Skill atau keterampilan dalam menerapkan aspek Knowledge yang dimiliki pada segenap aktivitas kerja kewartawanan.

” Knowledge (ilmu pengetahuan), Skill (keterampilan) dan Attitude (Sikap) harus dimiliki oleh Wartawan,” ungkap Wesly.

Lanjutnya, adapun landasan hukum tentang BNSP dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia menjalankan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang BNSP

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018

9. Permenaker RI No. PPER.22/Men/IX/2009

10. Permenaker RI No. PER.21/Men/X/2007

11. Permenaker RI No. VI/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan pendaftaran LSP.

“LSP Pers Indonesia dalam proses sertifikasi Wartawan menggunakan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Wartawan Indonesia yang telah ter-registrasi oleh Kemenaker RI. Sedangan Skema Sertifikasi yang digunakan juga telah diverifikasi oleh BNSP,” jelas Wesly.

Ketua LSP P2 BBPVP Medan, Heri Prasetio dalam sambutannya mengajak wartawan untuk mendapatkan sertifikat tehknisnya dulu (propesi tehknis jurnalis), dan lanjutkan ke sertifikasi penguji (Asesor).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asesor BNSP, Wesly H Sihombing, Ketua DPW SPI, Pardamean Napitupulu dan jajaran, Ketua DPC SPRI Kota Medan, Dinatal Lumban Tobing dan jajaran, Penasehat SPRI Kota Medan, Bron Alpino Situmorang, Ketua LSP P2 BBPVP Medan, Heri Prasetio, para peserta SKW dan tamu undangan.

Sumber : SPI DPW Sumut.

Masyarakat Cigombong Peduli Lingkungan

Metro, Bogor – Istilah bahasa latin men sana in corpore sano seringkali terdengar dalam olahraga dan kebersihan sebagian daripada iman (alnazafat juz’ min al’iiman), mungkin dengan ini Masyarakat Cigombong Peduli Lingkungan (MAPELING) melakukan aksi bersih bersih.

Komunitas warga masyarakat Cigombong yang diketuai Asep Muhendar dengan didukung pemuda aktif dan peduli Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor

Demikian juga yang melatari hadirnya komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan (MAPELING) Kec Cigombong serta pemuda aktif dan peduli Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogormembersihkan sampah di area sepanjang jalan rute desa Pasir Jaya.

Masyarakat Cigombong

“Selain 2 manfaat dan bertujuan melakukan kegiatan Peduli Bumi dengan lingkungan bersih, indah dan nyaman bagi seluruh warga sekitar” ujar Asep Munandar kepada media, Minggu, (18/9).

Selain Mapeling, juga hadir Ketua PAC Cigombong POSPERA Abah Jajam bersama anggota, rekan mahasiswa dari universitas Pakuan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Masyarakat Cigombong

Abah Jajan juga berpesan kepada pemerintah kabupaten Bogor “Mohon kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menyediakan Bak Sampah Sementara di lokasi dimana banyak masyarakat yang belum siap menerima hidup bersih”  jelasnya.

Selain kami berolah raga pungut sampah, juga menjalnkan perintah agama untuk hidup bersih demi kemaslahatan bersama.[] Baron.

Berani Tampil Beda