Karawang.{metroindonesia.id}– Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan Karawang (AMPPERA) Karawang hari ini resmi melayangkan mosi tidak percaya dan tuntutan keras terhadap pengelola Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Dawuan, Cikampek. Langkah ini diambil menyusul temuan investigasi lapangan yang menunjukkan hilangnya buffer zone (zona penyangga) antara fasilitas penyimpanan BBM risiko tinggi dengan pemukiman padat penduduk di Desa Dawuan Barat.

“Yoga Muhammad Ilham S Koordinator AMPPERA menyampaikan.”Kondisi yang disebut sebagai “Patologi Spasial” ini menempatkan ribuan nyawa warga dalam ancaman permanen. Jarak antara tangki raksasa berisi jutaan liter bahan bakar dengan dinding rumah warga hanya dibatasi oleh tembok beton tipis, tanpa radius pengamanan sesuai standar internasional.

Bom Waktu di Jantung Pemukiman
Masyarakat Dawuan Barat tidak sedang tinggal di rumah, mereka sedang tidur di atas bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ketiadaan buffer zone yang tidak manusiawi bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk Kekerasan Struktural di mana kenyamanan ekonomi negara dibayar dengan ketakutan warga setiap detiknya.

AMPPERA menyoroti bahwa infiltrasi risiko telah masuk ke ranah sensorik warga; mulai dari bau uap hidrokarbon yang menyesakkan hingga getaran kronis truk tangki yang merusak struktur bangunan. Ini adalah bentuk nyata dari Ketidakadilan Lingkungan yang sistemik.

Maka dari itu, atas permasalahan tersebut kami AMPPERA Menuntut :
1.Audit Investigatif Segera: Mendesak KLHK dan Kementerian BUMN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap AMDAL dan kepatuhan standar Safety Distance (NFPA 30) pada TBBM Cikampek.

2.Kompensasi Kerentanan: Menuntut tanggung jawab korporasi atas devaluasi aset properti warga dan dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan emisi gas buang.

3.Redefinisi Batas atau Relokasi Adil: Perusahaan wajib menyediakan zona penyangga minimal 50 meter melalui skema pembebasan lahan yang adil, atau memindahkan operasional ke wilayah yang lebih aman.

4.AMPPERA menegaskan bahwa jika dalam 7 hari masa kerja tidak ada langkah konkret dari pemerintah dan korporasi, kami akan menempuh jalur parlementer jalanan dengan melakukan Demonstrasi dan melakukan jalur Gugatan Class Action (PMH) untuk melaporkan pelanggaran prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ini ke lembaga pengawas internasional.

Kami tidak akan menunggu tragedi Plumpang kedua terjadi di Karawang. Keamanan energi nasional tidak boleh dibangun di atas nisan warga lokal. Jika korporasi tidak mampu memberikan rasa aman, maka operasional mereka tidak layak berdiri di tanah kami.”Pungkas Yogi.

( Dra )

Karawang.{metroindonesia.id}-“Pria yang sudah beristri berinisial ( K ) atau dengan panggilan ( D ) warga Desa Cilewo kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Jawabarat. Diduga tega setubuhi beberapa orang pelajar perempuan (17) tahun Yang masih duduk dibangku sekolah menengah. Lalu untuk memuluskan perbuatan bejatnya ini, korban diiming-imingi uang.

Keluarga Korban saat di temuin tim media menjelaskan bahwa Pelecehan seksual terhadap Putrinya Si oknum Pelaku sudah di Laporkan kepada PPA Polres Karawang.
Kamis ( 26-03-2026 ).

Dengan dugaan kejadian tersebut tim media mendatangai Rumah yang diduga pelaku yang berinisial (K) alias D, Oknum Pelaku secara Netral di hadapan tim Media Mengakuinya telah Melakukan berhubungan intim dengan korban Namun persoalan tersebut sudah berdamai.”Ungkap Pelaku.( Berdamai entah apa yang di maksud? )
Jum’at ( 27-02-2026 ).

Akibat kejadian yang di alami korban secara pisik mental dan trauma bahkan bisa menjadi mengarah Hancur masadepan anak.

Secara umum Oknum Persetubuhan atau Pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat di Jerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Media akan terus konfirmasi ke pihak – pihak yang terkait Agar dugaan kasus ini bisa di tindak lanjut dengan tegas, setidaknya dugaan ini bisa dijadikan alat koreksi senantiasa bagi APH Penegak hukum Mabes Polri jakarta untuk Evaluasi terhadap APH yang menangani perkara di Polres Karawang.Guna Tegak Lurus Undang-undang Perlindungan anak di Fungsikan secara Tegas.Sampai berita terbit tim Media masih tahap menelusuri ke PPA Polres Karawang yang Menangani Perkara.

( Dra )

Karawang metroindonesia.id – Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karawang menargetkan pencairan uang kadeudeuh bagi purna Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilakukan sebelum Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 2026.

Keputusan tersebut merupakan hasil Musyawarah Luar Biasa (Muslub) yang digelar bersama pengurus Korpri unit dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, perwakilan PDKT, serta perwakilan purna ASN.

Ketua Korpri Kabupaten Karawang, Asip Suhendar, mengatakan forum Muslub menghasilkan sejumlah keputusan strategis, termasuk pencabutan kebijakan sebelumnya dan penetapan keputusan baru yang akan dijalankan oleh kepengurusan saat ini.

“Melalui Muslub ini kita sepakat mencabut keputusan lama dan menetapkan kebijakan baru yang menjadi dasar pelaksanaan program ke depan,” ujarnya di Galeri Pemda Karawang usai Muslub, Jumat (27/2/2026).

Ia mengakui proses pencairan dana kadeudeuh masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan anggaran serta persoalan aset organisasi yang saat ini masih dalam penanganan hukum di kejaksaan.

“Kami mohon maaf kepada bapak dan ibu purna ASN karena dengan kondisi keuangan yang ada, belum seluruhnya dapat kami penuhi sekaligus,” katanya.

Berdasarkan data Korpri, dana yang tersedia saat ini sebesar Rp10,2 miliar. Sementara jumlah penerima uang kadeudeuh tercatat sebanyak 1.930 orang, terdiri atas 1.191 peserta hasil KAP, 655 ASN pensiun tahun 2025, serta 84 pensiunan periode 2024 hingga awal 2026.

Hasil kesepakatan Muslub menetapkan nominal uang kadeudeuh sebesar Rp7 juta untuk setiap penerima. Dengan jumlah tersebut, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp13,5 miliar, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar Rp3,2 miliar.

Asip menjelaskan kekurangan tersebut diharapkan dapat tertutupi dari penyelesaian persoalan aset yang tengah berproses secara hukum.

“Insya Allah mulai 1 sampai 8 Maret kami lakukan proses administrasi dan verifikasi. Target kami tanggal 9 Maret sudah mulai pencairan secara bertahap melalui rekening masing-masing penerima,” tegasnya.

Ia menambahkan, pencairan dilakukan melalui transfer bank bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bank BJB untuk memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.

Bagi purna ASN yang telah meninggal dunia, pembayaran akan diberikan kepada ahli waris dengan melengkapi dokumen keterangan waris dari desa dan kecamatan setempat.

“Target kami sebelum Lebaran sudah mulai tersalurkan secara bertahap kepada para purna ASN,” tandas Asip.

( Dra )