Beranda blog Halaman 2

Pemohon Hadirkan 2 Saksi Bersertifikat BNSP

0
Metro, Jakarta – Dua orang saksi dihadirkan pemohon pada sidang lanjutan perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (26/1/2022)

Bicara tentang pelaksanaan Uji Komptensi Wartawan di Dewan Pers merupakan bukti terjadinya ketidakjelasan tafsir Undang-Undang Pers.

Saksi Dedik Sugianto selaku Ketua Umum organisasi pers Sindikat Wartawan Indonesia menjelaskan kepada Majelis Hakim MK mengenai kerugian konstitusionalitas organisasi pers akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Ayat (5).

Pemohon

Karena kesalahan tafsir tentang UU Pers tersebut menyebabkan kesepakatan organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 tentang peraturan standar organisasi wartawan dijadikan Dewan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers.

“Akibatnya kami yang mendirikan organisasi pers sesudah tahun 2006 itu kehilangan kesempatan membuat peraturan pers. Seharusnya kesepakatan bersama itu menjadi peraturan masing-masing organisasi pers termasuk SWI meski tidak ikut menyusun dan memutuskannya,” ungkap Dedik.

Akibatnya, menurut Dedik, pihak SWI sebagai organisasi pers berbadan hukum yang diakui negara melalui SK Menkumham Nomor : AHU-0011935.AH.01.07 Tahun 2017 tidak pernah diajak atau diundang Dewan Pers untuk mengusulkan pencalonan anggota Dewan Pers dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers.

Pemohon

Dedik juga memaparkan contoh konkrit kerugian konstitusional pihaknya karena Dewan Pers sebagai fasilitator justeru membuat Peraturan Pers yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan ini menurutnya sangat merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia.

“Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi. Dan Lembaga Pengujinya pun wajib berlisensi BNSP,” terangnya.

Pemohon

“Seharusnya wartawan yang diuji kompetensi memiliki sertifikat dari BNSP yang sah dan diakui pemerintah serta dunia internasional,” jelas Dedik.

Oleh karena kerugian konstitusionalitas itulah Dedik mengatakan, pihaknya selaku Ketum SWI ikut membentuk Dewan Pers Indonesia yang Independen sesuai amanah UU Pers melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang demokratis.

“Sayangnya setelah saya mencalonkan diri dan ikut terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia namun pengajuan penetapan Keanggotaan DPI tidak kunjung ditetapkan melalui SK Presiden meski sudah diajukan ke Presiden,” urainya.

Hal itu menurut Dedik, karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat 5 UU Pers yang seolah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan sendiri menolak atau menerima pengesahan keanggotaan Dewan Pers.

Senada dengan Dedik, saksi lainnya Hika Transisia selaku Sekretaris Jenderal Jurnalis Nasional Indonesia ikut mengungkap kerugian konstitusionalitasnya karena ketidakjelasan tafsir UU Pers.

Hika Transisia menjelaskan, pihaknya mengalami kerugian konstitusionalitas karena tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan dibidang pers.

Menurutnya, Dewan Pers telah membuat dan menentukan sendiri peraturan tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi Pers yang telah memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah sah berbadan hukum berdasarkan SK Menkumham Nomor : AHU-0010829.AH.01.07 Tahun 2019.

“Sejatinya kesepakatan peraturan oleh organisasi-organisasi pers itu dibuat dan di SK kan oleh masing organisasi pers untuk menjadi alasan dan target mencapai standar sesuai peraturan itu.

Tapi juga tidak menghalangi atau membatasi pengurus atau anggota JNI mengajukan calon atau memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers,” ungkap Hika.

Sebagai Asesor Kompetensi dari JNI pada LSP Pers Indonesia, Hika juga menuturkan, pihaknya mengalami kerugian konstitusionalitas karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 Ayat 2 huruf f UU Pers. “Dewan Pers telah mengambil alih hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan di bidang pers khususnya tentang Standar Kompetensi Wartawan,” ungkapnya.

Akibatnya Standar Uji Kompetensi Wartawan yang selama ini dijalankan oleh Dewan Pers, Pelaksanaan Uji Kompetensinya tidak sesuai dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja Nasional Indonesia.

Menariknya pada sidang ini, kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata menanyakan kepada kedua saksi mengenai kerugian konstitusionalitas terkait apakah organisasi kedua saksi dilibatkan Dewan Pers dalam penyusunan peraturan Dewan Pers.

Kedua saksi seragam mengaku tidak tahu dan tidak pernah difasilitasi Dewan Pers dalam menyusun peraturan pers.

Turut hadir dalam sidang kali ini perwakilan dari Kuasa Hukum Presiden RI, pihak terkait Dewan Pers, organisasi pers PWI, AJI, dan AMSI, Kuasa Hukum Pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH.

Sementara dari pihak pemohon yang hadir Heintje Mandagi dan Soegiharto Santoso. Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat yang memimpin sidang menanyakan ke pihak kuasa hukum Presiden RI dan pihak terkait Dewan Pers untuk menghadirkan saksi dan ahli pada sidang berikut.

Dewan Pers akan menghadirkan 3 orang saksi dan 3 orang ahli. Sementara pihak pemerintah memilih tidak mengajukan saksi dan ahli.

Sidang perkara uji materi UU Pers ini akan dilanjutkan pada 16 Februari 2022 untuk mendengarkan keterangan saksi dari Dewan Pers dan DPR. Khusus saksi dari DPR selama persidangan selalu berhalangan hadir. ***

Kecelakaan Maut, 1 Orang Tewas Mengerikan

0
Kecelakaan
Metro, Melawi – Kecelakan lalu lintas kembali menelan korban, 1 orang pengendara motor tewas ditempat setelah bertabrakan dengan sebuah mobil dump truk di Jalan Poros Tengah Provinsi Kalimantan, di Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi pada Selasa (25/1) pukul 10.45 WIB.
Hasil olah TKP dan keterangan saksi mata, saat terjadi kecelakaan, pengendara sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi KB 6109 JI  yang dikenadari oleh Pandung Sujana (55) melaju dari arah Sintang menuju Nanga Pinoh. Sedangkan Mobil dump truk dengan nomor Polisi KB 9841 HI yang dikendarai oleh Yohanes Oskar Raga (33) melaju dari arah Nanga Pinoh ke arah Sintang.

“Saat itu ada mobil dump truk terparkir karena pecah ban. Sepeda motor itu mau mendahului, tapi dari arah depan ada mobil dump truk yang juga sedang melaju. Karena jarak terlalu dekat, tabrakanpun terjadi”. Ujar saksi mata saat kejadian.

Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto  melalui Kasat Lantas Polres Melawi, AKP Suwaris mengungkapkan, kejadian tersebut terjadi pada pukul 10.45 WIB dengan melibatkan dua unit kendaraan yang berlawanan arah.

“Kejadian laka lantas tersebut melibatkan satu unit sepeda motor dan satu unit dump truk. Akibat kejadian tersebut, satu meninggal di tempat yaitu, pengendara sepeda motor Pandung Juanda (55) warga Desa Tanjung Niaga”. Jelasnya.

AKP Suwaris melanjutkan, korban meninggal dunia langsung di evakuasi Ke RSUD oleh petugas Sat Lantas Polres Melawi dengan dibantu warga. Sementara, untuk pengendara dump truck beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini diamankan di Kantor Sat Lantas Polres Melawi guna diperiksa lebih lanjut.

Terkait kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, AKP Suwaris pun menyampaikan imbauannya kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Selalu utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Mulai dari memperhatikan kelengkapan kendaraan, memperhatikan kecepatan kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas”. imbaunya.[]Humas/Red.

Camat Tamansari Resmi Menggelar Musrenbang TA 2023

0
camat tamansari
Metro, Bogor – Untuk menciptakan pembangunan yang terencana, terukur dan bertanggungjawab. Camat Tamansari, Yudi Santoso menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan. Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Musrenbang mengangkat tema “Membangun  Masyarakat Kabupaten Bogor Dengan Panca Karsa  Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” di gelar di GOR Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Selasa (25/1) pukul 09.00 WIB.

Musrenbang Kecamatan dipimpjn langsung oleh Camat Tamansari, Yudi Santoso. Turut hadir sebagi narasumber  Staf Ahli Ekbang, Rustandi., Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bogor, Heksi Lestari., OPD terkait., dan 7 Kepala Desa se- Kecamatan Tamansari., serta beberapa tokoh masyarakat.

Camat Tamansari, Yudi Santoso mengatakan, Musrenbang kali ini untuk mengusulkan pembangunan di tahun 2023. Menurutnya ada 5 bidang startegis pembangunan yang difokuskan di Kecamatan Tamansari.

“Lima bidang yaitu, pendidikan, kesehatan, Ekonomi dan Pelayanan Publik, Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, dan Ketertiban dan keamanan masyarakat”. Kata Yudi Santoso.

Yudi juga menyampaikan hasil Musrenbang Kecamatan ini selanjutnya akan disampikan pada Musrenbang di Tingkat Kabupaten. Ia berharap usulan yang disampikan dalam Musrenbang ini dapat direalisasikan pada tahun 2023 mendatang.

“Kita semua berharap apa yang telah diusulkan dalam Musrenbang ini dapat terealisasikan di Tahun Anggaran 2023 mendatang”. Tutupnya. [] Lukas Diana.

Harga Menjanjikan, 1 Sawmill Di Kalbar Ekspor Kayu

0
harga
Foto: Istimewa
Metro, Kalbar  – Dilansir dari redaksisatu.id,  Dengan harga menjanjikan, salah satu Sawmill yang terletak di Gang Sagu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ini diam-diam selama ini telah melakukan ekspor kayu ke Eropa.

Diketahui, harga kayu yang di ekspor kayu berasal dari Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi. Hal ini diungkapkan secara eksklusif oleh Lim Sui Khiang pada Selasa (18/1), Pukul 12.39 WIB.

Mantan Anggota DPR RI, pemilik CV. Sari Fasifik ini menyampaikan, bahwa aktivitas Sawmill miliknya ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 26 Tahun, sejak 1996.

“Sudah 20 Tahun lebih, kita Ekspor ke Eropa”. Kata Lim Sui Khiang.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku lebih tertarik melakukan Ekspor ke Benua Eropa karena harganya lebih tinggi ketimbang harga lokal.

“Harga tertinggi yang kita pilih, Jepang, Inggris dan Korea”. Ujarnya.

Lim Sui Khiang,pemilik Sawmill CV. Sari Fasifik ini pun mengaku memiliki dokumen perusahaan dan legalitas izin Ekspor yang lengkap.

“Kalau kita tidak ada izin Ekspor, mana bisa, PPN segala ada”. Tuturnya.

Sawmill CV. Sari Fasifik ini melakukan Ekspor berbagai macam jenis kelompok kayu Meranti olahan ke Benua Eropa.

“Kayu Bengkirai, Jabon, kadang Akasia, dan Meranti”. Terangnya.

Namun sebelumnya, Aphin yang tiba-tiba datang ke Sawmill saat wartawan redaksisatu.id melakukan konfirmasi dan investigasi terhadap keberadaan dan aktivitas Sawmill CV. Sari Fasifik, mengatakan bahwa kayu olahan Sawmill ini hanya dijual untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

“Tidak dijual ke luar Pak, kita jual buat kebutuhan lokal saja,” kata Aphin, Selasa (11/1), siang.

Aphin menyampaikan, bahwa kayu olahan Sawmill CV. Sari Fasifik tidak memenuhi standar grade.

“Kita tidak mampu, gradenya tinggi, sementara yang kita olah disini kayunya dempul-dempul semua,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya mengaku selama ini tidak pernah mengetahui aktivitas Sawmill CV. Sari Fasifik yang berada di Gang Sagu itu.

“Sawmill yang ada di Gang Sagu itu sudah lama tidak berproduksi, kita juga tidak pernah menerima dokumen perizinan mereka,” kata Kasi Pemerintah Desa Arang Limbung, Muhammad Yani, diruang kerjanya, Selasa (18/) Pukul 11.30 WIB.

Pemerintah Desa pun sampai saat ini tidak pernah mendengar lagi terkait aktivitas yang dilakukan oleh Sawmill CV. Sari Fasifik tersebut.

“Sampai sekarang ini sudah tidak kedengaran lagi untuk memproduksi mereka-mereka yang di Gang Sagu itu, tapi kayaknya aktivitasnya masih ada, cuma tidak tahu, apakah masih bentuk kegiatan Sawmill atau kegiatan lain, begitu”.  Tutur Muhammad Yani.

Menurutnya, Sawmill itu sudah lama tidak beraktivitas. Bahkan Sawmill tersebut pernah dipersoalkan oleh warga setempat, karena terlalu dekat pemukiman warga dan terutama masalah polusinya.

“Sudah lama itu mas, sudah berapa tahun tidak ada kegiatan aktivitas, baik warga atau pun yang berkaitan dengan aktivitas tersebut lah”. Pungkasnya.[] Adrian/Red.

Sengketa Lahan 2 Warga, Polres Melawi Sepenuhnya Hadirkan ATR/BPN

1
Sengketa
Metro, Melawi – Sengketa lahan antara Helena Diu dan Budan, 2 orang warga Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Satreskrim Polres Melawi menghadirkan ATR/BPN Kabupaten Melawi pada Senin (24/1) untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Sebelumnya, Helena Diu merasa 12 batang pohon kelapa sawit miliknya telah di tebang oleh Budan yang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sengketa tersebut sempat dilakukan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Koperasi, namun tak membuahkan hasil.

Tak terima hasil mediasi, Helena Diu mengadukan perihal tersebut ke Mapolres Melawi pada 18 September 2021 lalu. Pihak polres Melawi sempat memanggil beberapa orang saksi atas pengaduan Helena Diu untuk dilakukan penyelidikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak Polres Melawi menyurati Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Melawi untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah milik keduanya.

Dengan disaksikan oleh saksi batas, pihak KUD, Pemerintahan Desa Beloyang, pihak perusahaan, warga dan beberapa media, pengukuran lahan dilakukan secara bersama pada Senin, (24/1).

Koordinator Survei Pengukuran dan Pemetaan ATR/BPN Kabupaten Melawi, Nanang Munandar mengatakan, pengukuran ini dilakukan atas permintaan penyidik Polres Melawi. Pengukuran lahan sengketa akan dilakukan sesuai kepemilikan sertifikat lahan yang dimiliki oleh Helena Diu dan Budan.

“Kedatangan kami disini untuk mengukur lahan sesuai sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Setelah kita ukur berdasarkan sertifikat semua sudah sesuai”. Kata Nanang.

Menurut Nanang, ada pergeseran patok batas sehingga mengurangi volume lahan milik Budan.

“Pemegang sertifikat ini nggak tau posisi patoknya dimana. Kami dengan penyidik Polres datang kesini untuk memposisikan patok tersebut. Setelah diposisikan nggak ada masalah dan lahan cukup semua”. Pungkasnya.

Sementara itu, pihak pelapor Helena Diu mengatakan dengan kehadiran BPN telah memberikan titik terang terkait batas patok tanah yang dimilikinya berdasarkan sertifikatnya.

“Kalo sudah seperti ini kami sudah merasa puas. Yang kami pertahankan itu karena patok tadi, tapi kalo patoknya sudah seperti itu apa boleh buat, saya terima”. Ucap Helena Diu saat diwawancarai.

Hal senada juga diungkapkan terlapor, Budan, menurutnya kehadiran BPN telah memberikan titik terang terkait persoalan lahan miliknya.

“Saya sudah tenang dengan pengukuran lahan oleh BPN. Saya jadi tau mana hak saya. Saya juga berharap hal-hal seperti ini jangan terulang lagi”. Ungkap Budan.

Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto melalui Kasat Reskrim, AKP I Ketut Agus Pasek Sudina saat ditemui membenarkan adanya persoalan tersebut.

“Melalui Kanit Lidik kita surati BPN untuk melakukan pengecekan bersama di lapangan terkait lahan milik Helena Diu dan Budan”. Jelasnya saat ditemui diruang kerjanya pada Selasa, (25/1).

Menurutnya, jika sudah ada ketentuan dari BPN terkait kejelasan lahan yang disengketakan tersebut dan tidak merugikan salah satu pihak akan dihentikan penyelidikannya.

“Kita akan hentikan penyelidikan jika memang tidak memenuhi syarat berdasarkan keterangan dari pihak terkait dalam hal ini ATR/BPN”. Tutupnya.[]Ade Shalahudin/Dik.

Perumda Tirta Pakuan Beri Jaminan Mutu

0
Metro, Bogor Raya – Perusahaan umum daerah (Perumda) Kota Bogor berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen.

Untuk memberikan pelayanan maksimal, Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf .ST. menyampaikan akan memberikan jaminan mutu air layak konsumsi.

Ardani Yusuf .ST. selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan ; Menghimbau Kepada Masyarakat agar Dirumahnya masing masing Untuk Menampung Air.Perlu kami sampaikan wilayah pelayanan zona 7 WTP Katulampa dengan sumber air dari sungai ciliwung.

Perumda Tirta

Hampir 5 bulan kebelakang kekeruhan Air Sungai Ciliwung rata-rata diatas 600 NTU. Bahkan bisa mencapai 4.500 NTU.

Seyogyanya Untuk menjaga kualitas Air Yang Jernih dan Sehat, kita menurunkan kapasitas WTP Katulampa dari 330 l/d menjadi 280 l/d, Berpengaruh terhadap level di Reservoir( Bak Penampungan) Katulampa.

Pada pagi hari yang biasanya level Reservoir Katulampa mencapai 4 meter namun dengan kondisi saat ini hanya mencapai 2 meter bahkan sering dibawah 2 meter. Kami sedang mencari inovasi terkait dengan kekeruhan Air yg cukup tinggi. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yg terbaik kepada masyarakat kota bogor.

https://youtube.com/shorts/FHUaW_sdq-U?feature=share

Pada Kesempatan ini Kami mengHimbau kepada masyarakat untuk menampung air pada saat level reservoir tinggi.[] Lukas.Diana

20 DPAC PKB Di Ketapang Resmi Gelar Musancab Serentak

0
DPAC
Metro, Ketapang – Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC. PKB) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melaksanakan musyawarah serentak 20 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Ketapang. Musyarawah Anak Cabang (Musancab) dengan mengusung tema “Penataan Struktur dan Penyeragaman Masa Bakti” digelar di Hotel Aston Ketapang pada Minggu (23/1).

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, H. Farhan., Pengurus DPC dan DPAC PKB Kabupaten Ketapang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya pelaksanaan Musancab 20 pengurus tingkat Kecamatan di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, Ketapang merupakan lokasi terakhir pelaksanaan Musancab di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.

“Saya harap pembenahan struktur jangan sampai terhenti di tingkat Kecamatan. Namun harus sampai ke desa dan dusun, serta harus Selektif dalam memilih calon di 6 dapil di Ketapang. Sehingga PKB dapat menambah jumlah kursi”. Ungkap Mulyadi Tawik.

 

Mulyadi juga menekankan agar DPAC terus melakukan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh NU, tokoh masyarakat dan agama di Kabupaten Ketapang.

Ketua DPW PKB Kalbar: Mulyadi Tawik

“Saya minta agar kader-kader PKB tetap solid bekerjasama dalam struktur di semua tingkatan, niscaya kita akan mendapatkan kemenangan”. Imbaunya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Ketapang, Fathul Barri menuturkan, bahwa PKB dilahirkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sehingga antara NU dengan PKB mempunyai ikatan sejarah yang sangat dekat.

“Musancab DPAC PKB merupakan proses penataan dan pergantian pengurus di tingkat Kecamatan yang ada di Ketapang”. Kata Fathul Barri.

Anggota DPRD Kabupaten Ketapang ini juga menegaskan, PKB Ketapang akan selalu konsisten dalam membenahi struktur organisasi agar terwujudnya partai yang kuat. Musancab ini juga menjadi momentum konsolidasi untuk persiapan pemilihan serentak tahun 2024.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, berharap PKB dapat menyusun struktur secara baik, sehingga kader-kader partai dapat mengabadikan diri untuk membangun bangsa.

“Membangun tidak hanya diperankan satu partai namun perlu banyak partai. Semua partai politik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun Kabupaten Ketapang”. Ujarnya.

Farhan juga mengajak kader-kader PKB untuk berperan serta mengabdikan diri dalam kebersamaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

“Saya juga menghimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan Musancab ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Agar kita selalu dalam keadaaan sehat dan dapat menutus mata rantai penyebaran covid”. Tutupnya.[]Cecep Permadi.

20 Asesor Resmi Sertifikasi Wartawan

0
Metro, Jakarta – Indonesia mencatat sejarah baru, 20 Asesor LSP Pers Indonesia  – BNSP siap sertifikasi wartawan, tercatat dalam sejarah Indonesia, khusus bidang pers, pertama LSP Pers resmi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Wartawan Indonesia disaksikan tim tekhnis BNSP pada Jumat (21/1/2022) Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta.merupakan

20 asesor

“Sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia  dengan 20 asesor sebagai pelaksana undang undang negara melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi.

Mandagi apresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia dan 20 asesor yang siap mensertifikatkan.

“Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya, Bukan dengan menguji layak orang baru belajar jadi wartawan.

20 asesor

“Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang nantinya 20 asesor kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah sah menurut pemerintah,” terang Mandagi Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia.

Ada dua orang  peserta dan dua dari 20 asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online.

Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung.

20 asesor

Komisioner BNSP Henny Widyaningsih Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah setuju lisensi LSP Pers Indonesia.

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga serahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia.

“Yang penting proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah.

Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim saksi pelaksana asesmen LSP Pers Indonesia.

“Masak sudah  bekerja bertahun-tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk pastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude,” jelas Henny.

Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver.

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema sertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter.

“Saya bangga bisa ikuti SKW bersertifikat BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara.

Standar kompetensi harus digunakan benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan,” ujar Hernando, peserta dari media RCTI.

Peserta laiasal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi.

Menurut Mairizal, “akan mejadi suatu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi wartawan Utama untuk mengikuti aturan pemerintah.”

“Saya berharap 20 asesor pelaksana SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan Indonesia.

Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu,” kata Rizal menyarankan.

Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengucapkan puji syukur ats kehadiran BNSP pada penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. lebih lanjut.

“setelah  peroleh Sertifikat Lisensi, tindaklanjut kami dapat laksanakan SKW bersama teman-teman wartawan seluruh Indonesia,” ungkap Hoky, lebih lanjut.

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia dengan 20 asesor yang hadir memenuhi pelaksanaan Withnes, akan tetapi lebih mengedepankan rasa tanggung jawab kesesama rekan Pers untuk lebih profesional.

Salah satu asesor LSP Pers Indonesia – BNSP A. Rachman sampaikan, ” dengan linsensi LSP Pers Indonesia ada sinergi antara LSP Pers dengan pemerintah dalam penyelenggaran Sertifikasi Kompetensi Wartawan ” jelasnya. (***)

OTT Resmi Tangkap Bupati Langkat 19/1

0
Bupati
Metro, Medan – Polda Sumut bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT resmi tangkap Bupati Langkat, TRP

OTT Resmi menangkap Bupati Langkat TRP diamankan dirumahnya di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, pada Rabu (19/01).

Polda Sumut dan KPK turut mengamankan 7 tersangka lainnya diantaranya, Plt. Kadis PU Kabupaten Langkat yang semuanya langsung diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan KPK.

OTT Resmi

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan penangkapan dalam OTT KPK tersebut.

Polda Sumut bersinergi dengan KPK mengamankan Bupati beserta empat orang lainnya atas dugaan tindak pidana korupsi”, Ujar Hadi

OTT Resmi tidak merinci korupsi apa yang dilakukan oleh tersangka TRP, hanya menuturkan dalam operasi tangkap tangan tersebut ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Langkat yang juga diamankan

OTT Resmi“Kapolda Sumut turut serta membawa para tersangka menuju Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan. Polda Sumut dalam hal ini bersifat memback up proses pengamanannya saja”. Terang Hadi”Proses penyidikan sepenuhnya wewenang KPK”. Pungkas Hadi.

Penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat menambah daftar panjang kepala daerah yang turut terlibat tindak pidana korupsi tidak membuat efek jera bagi kepala daerah lainnya untuk tidak berbuat hal yang sama.

OTT Resmi

Dari pantauan redaksi metroindonesia.id, masih ada kepala daerah yang merekayasa anggaran dengan memanfaatkan peraturan dan perundangan undangan yang tidak memiliki payung hukum.[]M.Amin.

 

Seruyan dan Melawi Kunci MoU Untuk 1 Tahun

0
Seruyan
Metro, Melawi – Dalam upaya meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Melawi dan  Seruyan, lakukan Memorandum Of Understanding (MoU) untuk 1 tahun.

H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dengan Bupati Seruyan, Yulhaidir di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Seruyan, pada Rabu (19/01).

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, Forkopimda, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, dan Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi maupun di lingkungan Pemerintah .

Seruyan

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengungkapkan, kunjungannya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi  selain untuk meningkatkan kerjasama pembangunan, juga untuk mempererat silaturahmi dan menjalin persahabatan diantara kedua Pemerintah Daerah, lebih lanjut.

“Kerjasama pembangunan ini dimaksudkan untuk memantapkan hubungan keterkaitan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, serta sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah”. Ungkapnya, berikut penyampaian bupati

H. Dadi juga mengatakan, fokus awal kerjasama adalah di bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, secara geografis adalah daerah tetangga sehingga dibutuhkan keterbukaan akses jalan antara Seruyan dan Melawi.

Seruyan

Kita semua berharap akses jalan bisa tersambung, sehingga jarak tempuh akan semakin singkat dan memudahkan aktivitas perekonomian”. Harapnya.

Bupati Melawi menyambut baik dan mendukung terciptanya kerjasama antara dinas kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi tentang pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan.

“Saya berharap dengan adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan RSUD Melawi akan semakin mempermudah masyarakat Seruyan yang tinggal di wilayah perbatasan Seruyan dan Melawi dalam memperoleh akses layanan kesehatannya”. Ujarnya.

Seruyan

“Jadi saya minta pihak RSUD Melawi bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan Seruyan dan Melawi untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pelayanan rujukan di RSUD Melawi”. Pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Seruyan, Yulhaidir menyambut baik adanya kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi di Kabupaten Seruyan, pertemuan tersebut sekaligus untuk menandatangani MoU di bidang pembangunan daerah dan perjanjian kerjasama di bidang kesehatan.

“Tanda tangan MoU ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Pemerintah Kabupaten Melawi”. Ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati  juga mengungkapkan, bahwa salah satu bentuk perjanjian kerjasama adalah untuk menjamin kelangsungan penanganan terhadap pasien rujukan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan tidak mampu, serta peserta BPJS Mandiri Kelas III ke RSUD Melawi.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Melawi dalam hal pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat  yang tinggal di perbatasan Seruyan dan Melawi”. Ucapnya.

Yulhaidir juga berharap pembukaan akses jalan antara dua Kabupaten tersebut bisa benar-benar terealisasi secepatnya, “Walaupun ada sejumlah tantangan dalam hal pembukaan akses jalan ini karena terkendala status hutan lindung. Namun kita akan tetap berupaya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar keterbukaan akses  bisa cepat terealisasi”. Kata Yulhaidir.

“Apalagi pembangunan jalan ini dari Kabupaten Melawi sudah sampai ke perbatasan . Saya harap kerjasama  dapat berjalan baik dan saling terbina komunikasi yang baik”. Tutupnya.[]Humas.**

22,922FansSuka
3,144PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Articles

Trending Now

Google search engine