Masa sih orang setingkat Menteri dan Rektor UIII ngga faham arti status quo?

metroindonesia, Depok – Ahli waris pemilik tanah bekas hak milik adat kampung Bojong-Bojong =Malaka meminta Kementerian Agama dan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mau menghormati hukum dengan cara menghentikan seluruh kegiatan di lokasi tanah yang masih dalam sengketa dan status quo. “Kami meminta dengan segala hormat agar Menteri Agama dan Rektor UIII mau menghormati hukum. Kami mohon seluruh dunia kegiatan pembangunan Kampus UIII dihentikan dan lokasi tanah dikosongkan dari penguasaan fisik” tambah Yoyo menegaskan.

“Masa sih orang setingkat menteri ngga faham arti status quo? Rektor UIII juga yang katanya bergelar Profesor kok ngga ngarti apa yang harus dilakukan ketika hukum menyatakan tanah sengketa dalam keadaan status quo? Pak Komarudin Hidayat kan intelektual bersih yang punya integritas, beliau tak patut bersikap apatis terhadap penegakan dan penghormatan hukum” lanjut Yoyo.

Masih katanya Yoyo, ia menilai Rektor UIII tidak menghormati penegakan hukum terkait sengketa tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional Kampus UIII tersebut karena berdasarkan bukti, bukan hingga saat ini masih ada kegiatan perkuliahan di Kampus UIII tersebut.

“Seharusnya kegiatan perkuliahan di UIII dihentikan sebelum kasus sengketa tanahnya selesai dan memiliki kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut” ujar dia.

Namun faktanya, kegiatan perkuliahan masih berlangsung, pembangunan sarana dan prasarana kampus terus berjalan dan fakta itulah yang menjadi dasar dan alasan Yoyo Effendi menganggap Rektor UIII dan Menteri Agama abai terhadap penerapan dan penegakan hukum terkait kasus sengketa tanah tersebut. Sebelum ini, Humas PN. Depok menyatakan keadaan hukum tanah bekas hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah dalam keadaan status quo sebagai dampak hukum dari adanya putusan Perkara Perdata No. 259/Pdt.G/2021/PN.DPK yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkhract van gewijsde). ()

metroindonesia, id, Depok, – Humas Pengadilan Negri Depok, Divo Arianto, menyatakan status tanah Bojong yang dikuasai dan digunakan oleh Kementerian Agama RI untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Kampus Univeraitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada saat ini dalam keadaan status quo setelah perkara sengketa tanah antara Ahli Waris Pemilik Tanah Bekas Hak Milik Adat atas nama Ibrahim bin Jungkir Dkk melawan Kemenag RI dan enam instansi pemerintah lainnya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim PN. Depok dengan amar putusan tidak ada pihak yang dimenangkan maupun dikalahkan atau NO (Niet Onvanklijke Verklaard)

“Sengketa tanah Bojong itu sudah diputus dan putusannya sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap” Ujar.Divo kepada wartawan saat ditanya mengenai kasus tanah Bojong-Bojong Malaka di ruang Humas PN Depok belum lama ini. Divo melanjutkan keterangannya. Ia mengatakan bahwa seharusnya di atas lahan tanah seluas 111 hektar yang diklaim milik ahli waris tanah bekas hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka itu tidak boleh ada kegiatan apapun dari kedua belah pihak karena statusnya status quo. “Lahan tanah itu harus dikosongkan.

Kementerian Agama atau UIII maupun pihak ahli waris pemilik tanah adat dilarang menguasai fisik tanah dan melakukan kegiatan apapun” Tambahnya menjelaskan.

Menanggapi pernyataan Humas PN. Depok tersebut, Ketua LSM Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah (KRAMAT), Yoyo Effendi, mengatakan bahwa pihak Kementerian Agama dan UIII sedang mempertontonkan dirinya sebagai institusi negara yang boleh melanggar dan melecehkan hukum.

“Kementerian Agama dan UIII sedang menunjukan kekuasaannya. Kayaknya, bagi mereka hukum itu cuma mainan penguasa. Hukum boleh ditaati kalau menguntungkan kepentingan mereka. Kalau merugikan hukum boleh diabaikan” Kata wartawan senior yang sedang getol membela rakyat yang didholimi oknum mafia tanah ini.”Sejak perkara diputus dan putusannya sudah inkhrah sebenarnya kami bisa saja menduduki dan menguasai tanah kami tersebut.

Secara hukum kami sudah diakui sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut meskipun belum sepenuhnya. Aku Kami taat hukum, kami hormati hukum. Hukum menghendaki di tanah objek perkara itu tidak boleh ada kegiatan dari pihak manapun apalagi menguasai lahan.

Karena itu kami tidak mau masuk dan menduduki obyek perkara” ujarnya menjelaskan mengapa pihak warga tidak masuk dan menduduki tanah itu. “banyak sih yang menyarankan agar kami menduduki dan menguasai fisik tanah itu.

Tapi kami abaikan saran itu karena kami taat dan menghormati hukum. Justru kalau kami lakukan, sama gilanya dong dengan Kemenag dan UIII” Tutupnya.

Ditanya wartawan apa yang akan dilakukan ahli waris ketika melihat Kemenag dan UIII tidak mau keluar dari tanah itu bahkan masih terus melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kampus UIII, mantan komisioner KPU Depok periode 2008-2013 tersebut mengatakan pihaknya akan segera mengirim somasi kepada Kemenag dan UIII agar menghormati hukum dengan cara keluar dan tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan tanah tersebut, tegasnya. ()

metroindonesia id, Depok -Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang keterangan lebih saksi penganiayaan, pengeroyokan dan penodongan dengan senjata api bertempat di ruang sidang Kartika, Jln Boelevard Grand Depok City,, Kalimulya, Cilodong; Rabu (2/8/2023).

Sidang keterangan saksi dipimpin oleh majelis hakim Arianto, SH, MH dimulai pukul 17,30 wib sampai dengan selesai.

Korban penganiayaan dan pengeroyokan adalah Rudi Samin dan Aldo.

Kejadian penganiayaan, pengeroyokan dan penodongan dengan senjata api, pada saat kami sedang mendata jumlah warga di kavling Pepabri lahan eks RRI hari Minggu 13 Desember 2020, katanya Rudi Samin selaku korban penganiayaan, pengeroyokan dan penodongan.

Tiga pengeroyok tersebut adalah, Mad Yasin, Siswanto dan Yusef TB Ismail yang ditangani Kejari Depok dan penyidik Polres Depok hari Selasa 11 Juli 2023 dan kini resmi telah dititipkan di Rutan Kelas 1 Depok.

Saksi korban dari Rudi Samin untuk memberikan keterangan sebanyak 5 orang, yakni, Matias (Aldo), Rudi Samin, dan Karya, Ibu Enci, RT Yusef Saeful salah satu dari saksi terkait kenal dekat dengan terdakwa

Sementara lanjut Rudi Samin, pelaku yang menodongkan pistol sudah di selesaikan oleh lembaga tersebut.

Sedangkan pelaku warga sipil sedang diproses di Pengadilan Negri Depok, mereka di ganjar pasal 170 dan 350 KUHP tentang penganiayaan, pengeroyokan dan penodongan dengan senpi di depan UMUM dengan ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara.

Pada sidang tersebut, pihak terdakwa menyampaikan eksepsi, namun majelis hakim menolaknya. sidang yang berlangsung aman dan terkendali tersebut akan dilanjutkan minggu depan. ()