https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog Halaman 224

Harga Menjanjikan, 1 Sawmill Di Kalbar Ekspor Kayu

2
Metro, Kalbar  – Dilansir dari redaksisatu.id,  Dengan harga menjanjikan, salah satu Sawmill yang terletak di Gang Sagu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ini diam-diam selama ini telah melakukan ekspor kayu ke Eropa.

Diketahui, harga kayu yang di ekspor kayu berasal dari Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi. Hal ini diungkapkan secara eksklusif oleh Lim Sui Khiang pada Selasa (18/1), Pukul 12.39 WIB.

Mantan Anggota DPR RI, pemilik CV. Sari Fasifik ini menyampaikan, bahwa aktivitas Sawmill miliknya ini sudah berjalan sekitar kurang lebih 26 Tahun, sejak 1996.

WhatsApp Image 2022 01 25 at 12.05.42

“Sudah 20 Tahun lebih, kita Ekspor ke Eropa”. Kata Lim Sui Khiang.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku lebih tertarik melakukan Ekspor ke Benua Eropa karena harganya lebih tinggi ketimbang harga lokal.

“Harga tertinggi yang kita pilih, Jepang, Inggris dan Korea”. Ujarnya.

WhatsApp Image 2022 01 25 at 12.05.43

Lim Sui Khiang,pemilik Sawmill CV. Sari Fasifik ini pun mengaku memiliki dokumen perusahaan dan legalitas izin Ekspor yang lengkap.

“Kalau kita tidak ada izin Ekspor, mana bisa, PPN segala ada”. Tuturnya.

Sawmill CV. Sari Fasifik ini melakukan Ekspor berbagai macam jenis kelompok kayu Meranti olahan ke Benua Eropa.

“Kayu Bengkirai, Jabon, kadang Akasia, dan Meranti”. Terangnya.

Namun sebelumnya, Aphin yang tiba-tiba datang ke Sawmill saat wartawan redaksisatu.id melakukan konfirmasi dan investigasi terhadap keberadaan dan aktivitas Sawmill CV. Sari Fasifik, mengatakan bahwa kayu olahan Sawmill ini hanya dijual untuk memenuhi kebutuhan lokal saja.

WhatsApp Image 2022 01 25 at 12.05.43 1

“Tidak dijual ke luar Pak, kita jual buat kebutuhan lokal saja,” kata Aphin, Selasa (11/1), siang.

Aphin menyampaikan, bahwa kayu olahan Sawmill CV. Sari Fasifik tidak memenuhi standar grade.

“Kita tidak mampu, gradenya tinggi, sementara yang kita olah disini kayunya dempul-dempul semua,” tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya mengaku selama ini tidak pernah mengetahui aktivitas Sawmill CV. Sari Fasifik yang berada di Gang Sagu itu.

“Sawmill yang ada di Gang Sagu itu sudah lama tidak berproduksi, kita juga tidak pernah menerima dokumen perizinan mereka,” kata Kasi Pemerintah Desa Arang Limbung, Muhammad Yani, diruang kerjanya, Selasa (18/) Pukul 11.30 WIB.

Pemerintah Desa pun sampai saat ini tidak pernah mendengar lagi terkait aktivitas yang dilakukan oleh Sawmill CV. Sari Fasifik tersebut.

“Sampai sekarang ini sudah tidak kedengaran lagi untuk memproduksi mereka-mereka yang di Gang Sagu itu, tapi kayaknya aktivitasnya masih ada, cuma tidak tahu, apakah masih bentuk kegiatan Sawmill atau kegiatan lain, begitu”.  Tutur Muhammad Yani.

Menurutnya, Sawmill itu sudah lama tidak beraktivitas. Bahkan Sawmill tersebut pernah dipersoalkan oleh warga setempat, karena terlalu dekat pemukiman warga dan terutama masalah polusinya.

“Sudah lama itu mas, sudah berapa tahun tidak ada kegiatan aktivitas, baik warga atau pun yang berkaitan dengan aktivitas tersebut lah”. Pungkasnya.[] Adrian/Red.

Sengketa Lahan 2 Warga, Polres Melawi Sepenuhnya Hadirkan ATR/BPN

2
Metro, Melawi – Sengketa lahan antara Helena Diu dan Budan, 2 orang warga Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Satreskrim Polres Melawi menghadirkan ATR/BPN Kabupaten Melawi pada Senin (24/1) untuk melakukan verifikasi di lapangan.

Sebelumnya, Helena Diu merasa 12 batang pohon kelapa sawit miliknya telah di tebang oleh Budan yang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sengketa tersebut sempat dilakukan mediasi kedua belah pihak oleh pihak Koperasi, namun tak membuahkan hasil.

Tak terima hasil mediasi, Helena Diu mengadukan perihal tersebut ke Mapolres Melawi pada 18 September 2021 lalu. Pihak polres Melawi sempat memanggil beberapa orang saksi atas pengaduan Helena Diu untuk dilakukan penyelidikan.

IMG 20220124 120347

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak Polres Melawi menyurati Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Melawi untuk melakukan pengukuran sertifikat tanah milik keduanya.

Dengan disaksikan oleh saksi batas, pihak KUD, Pemerintahan Desa Beloyang, pihak perusahaan, warga dan beberapa media, pengukuran lahan dilakukan secara bersama pada Senin, (24/1).

Koordinator Survei Pengukuran dan Pemetaan ATR/BPN Kabupaten Melawi, Nanang Munandar mengatakan, pengukuran ini dilakukan atas permintaan penyidik Polres Melawi. Pengukuran lahan sengketa akan dilakukan sesuai kepemilikan sertifikat lahan yang dimiliki oleh Helena Diu dan Budan.

IMG 20220124 122439

“Kedatangan kami disini untuk mengukur lahan sesuai sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Setelah kita ukur berdasarkan sertifikat semua sudah sesuai”. Kata Nanang.

Menurut Nanang, ada pergeseran patok batas sehingga mengurangi volume lahan milik Budan.

“Pemegang sertifikat ini nggak tau posisi patoknya dimana. Kami dengan penyidik Polres datang kesini untuk memposisikan patok tersebut. Setelah diposisikan nggak ada masalah dan lahan cukup semua”. Pungkasnya.

IMG 20220124 114123

Sementara itu, pihak pelapor Helena Diu mengatakan dengan kehadiran BPN telah memberikan titik terang terkait batas patok tanah yang dimilikinya berdasarkan sertifikatnya.

“Kalo sudah seperti ini kami sudah merasa puas. Yang kami pertahankan itu karena patok tadi, tapi kalo patoknya sudah seperti itu apa boleh buat, saya terima”. Ucap Helena Diu saat diwawancarai.

Hal senada juga diungkapkan terlapor, Budan, menurutnya kehadiran BPN telah memberikan titik terang terkait persoalan lahan miliknya.

“Saya sudah tenang dengan pengukuran lahan oleh BPN. Saya jadi tau mana hak saya. Saya juga berharap hal-hal seperti ini jangan terulang lagi”. Ungkap Budan.

Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto melalui Kasat Reskrim, AKP I Ketut Agus Pasek Sudina saat ditemui membenarkan adanya persoalan tersebut.

“Melalui Kanit Lidik kita surati BPN untuk melakukan pengecekan bersama di lapangan terkait lahan milik Helena Diu dan Budan”. Jelasnya saat ditemui diruang kerjanya pada Selasa, (25/1).

Menurutnya, jika sudah ada ketentuan dari BPN terkait kejelasan lahan yang disengketakan tersebut dan tidak merugikan salah satu pihak akan dihentikan penyelidikannya.

“Kita akan hentikan penyelidikan jika memang tidak memenuhi syarat berdasarkan keterangan dari pihak terkait dalam hal ini ATR/BPN”. Tutupnya.[]Ade Shalahudin/Dik.

Perumda Tirta Pakuan Beri Jaminan Mutu

0
Metro, Bogor Raya – Perusahaan umum daerah (Perumda) Kota Bogor berusaha memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen.

Untuk memberikan pelayanan maksimal, Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf .ST. menyampaikan akan memberikan jaminan mutu air layak konsumsi.

Ardani Yusuf .ST. selaku Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan ; Menghimbau Kepada Masyarakat agar Dirumahnya masing masing Untuk Menampung Air.Perlu kami sampaikan wilayah pelayanan zona 7 WTP Katulampa dengan sumber air dari sungai ciliwung.

Perumda Tirta

Hampir 5 bulan kebelakang kekeruhan Air Sungai Ciliwung rata-rata diatas 600 NTU. Bahkan bisa mencapai 4.500 NTU.

Seyogyanya Untuk menjaga kualitas Air Yang Jernih dan Sehat, kita menurunkan kapasitas WTP Katulampa dari 330 l/d menjadi 280 l/d, Berpengaruh terhadap level di Reservoir( Bak Penampungan) Katulampa.

Pada pagi hari yang biasanya level Reservoir Katulampa mencapai 4 meter namun dengan kondisi saat ini hanya mencapai 2 meter bahkan sering dibawah 2 meter. Kami sedang mencari inovasi terkait dengan kekeruhan Air yg cukup tinggi. Kami tetap berusaha memberikan pelayanan yg terbaik kepada masyarakat kota bogor.

Pada Kesempatan ini Kami mengHimbau kepada masyarakat untuk menampung air pada saat level reservoir tinggi.[] Lukas.Diana

20 DPAC PKB Di Ketapang Resmi Gelar Musancab Serentak

0
Metro, Ketapang – Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC. PKB) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, melaksanakan musyawarah serentak 20 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) se-Kabupaten Ketapang. Musyarawah Anak Cabang (Musancab) dengan mengusung tema “Penataan Struktur dan Penyeragaman Masa Bakti” digelar di Hotel Aston Ketapang pada Minggu (23/1).

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, H. Farhan., Pengurus DPC dan DPAC PKB Kabupaten Ketapang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya pelaksanaan Musancab 20 pengurus tingkat Kecamatan di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, Ketapang merupakan lokasi terakhir pelaksanaan Musancab di 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar.

WhatsApp Image 2022 01 24 at 16.40.34 2

“Saya harap pembenahan struktur jangan sampai terhenti di tingkat Kecamatan. Namun harus sampai ke desa dan dusun, serta harus Selektif dalam memilih calon di 6 dapil di Ketapang. Sehingga PKB dapat menambah jumlah kursi”. Ungkap Mulyadi Tawik.

 

Mulyadi juga menekankan agar DPAC terus melakukan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh NU, tokoh masyarakat dan agama di Kabupaten Ketapang.

Untitled
Ketua DPW PKB Kalbar: Mulyadi Tawik

“Saya minta agar kader-kader PKB tetap solid bekerjasama dalam struktur di semua tingkatan, niscaya kita akan mendapatkan kemenangan”. Imbaunya.

Sementara itu, Ketua DPC PKB Ketapang, Fathul Barri menuturkan, bahwa PKB dilahirkan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sehingga antara NU dengan PKB mempunyai ikatan sejarah yang sangat dekat.

“Musancab DPAC PKB merupakan proses penataan dan pergantian pengurus di tingkat Kecamatan yang ada di Ketapang”. Kata Fathul Barri.

Anggota DPRD Kabupaten Ketapang ini juga menegaskan, PKB Ketapang akan selalu konsisten dalam membenahi struktur organisasi agar terwujudnya partai yang kuat. Musancab ini juga menjadi momentum konsolidasi untuk persiapan pemilihan serentak tahun 2024.

Ditempat yang sama, Wakil Bupati Ketapang, H. Farhan, berharap PKB dapat menyusun struktur secara baik, sehingga kader-kader partai dapat mengabadikan diri untuk membangun bangsa.

WhatsApp Image 2022 01 24 at 16.40.34 2“Membangun tidak hanya diperankan satu partai namun perlu banyak partai. Semua partai politik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun Kabupaten Ketapang”. Ujarnya.

Farhan juga mengajak kader-kader PKB untuk berperan serta mengabdikan diri dalam kebersamaan untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ketapang.

“Saya juga menghimbau agar dalam pelaksanaan kegiatan Musancab ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Agar kita selalu dalam keadaaan sehat dan dapat menutus mata rantai penyebaran covid”. Tutupnya.[]Cecep Permadi.

20 Asesor Resmi Sertifikasi Wartawan

2
Metro, Jakarta – Indonesia mencatat sejarah baru, 20 Asesor LSP Pers Indonesia  – BNSP siap sertifikasi wartawan, tercatat dalam sejarah Indonesia, khusus bidang pers, pertama LSP Pers resmi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelaksana Sertifikasi Kompetensi Wartawan Indonesia disaksikan tim tekhnis BNSP pada Jumat (21/1/2022) Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta.merupakan

20 asesor

“Sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia  dengan 20 asesor sebagai pelaksana undang undang negara melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi.

Mandagi apresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia dan 20 asesor yang siap mensertifikatkan.

“Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya, Bukan dengan menguji layak orang baru belajar jadi wartawan.

20 asesor

“Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang nantinya 20 asesor kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah sah menurut pemerintah,” terang Mandagi Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia.

Ada dua orang  peserta dan dua dari 20 asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online.

Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung.

20 asesor

Komisioner BNSP Henny Widyaningsih Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah setuju lisensi LSP Pers Indonesia.

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga serahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia.

“Yang penting proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah.

Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi,” urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim saksi pelaksana asesmen LSP Pers Indonesia.

“Masak sudah  bekerja bertahun-tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk pastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude,” jelas Henny.

Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver.

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema sertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter.

“Saya bangga bisa ikuti SKW bersertifikat BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara.

Standar kompetensi harus digunakan benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan,” ujar Hernando, peserta dari media RCTI.

Peserta laiasal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi.

Menurut Mairizal, “akan mejadi suatu kewajiban memiliki sertifikat kompetensi bagi wartawan Utama untuk mengikuti aturan pemerintah.”

“Saya berharap 20 asesor pelaksana SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan Indonesia.

Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu,” kata Rizal menyarankan.

Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengucapkan puji syukur ats kehadiran BNSP pada penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia. lebih lanjut.

“setelah  peroleh Sertifikat Lisensi, tindaklanjut kami dapat laksanakan SKW bersama teman-teman wartawan seluruh Indonesia,” ungkap Hoky, lebih lanjut.

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia dengan 20 asesor yang hadir memenuhi pelaksanaan Withnes, akan tetapi lebih mengedepankan rasa tanggung jawab kesesama rekan Pers untuk lebih profesional.

Salah satu asesor LSP Pers Indonesia – BNSP A. Rachman sampaikan, ” dengan linsensi LSP Pers Indonesia ada sinergi antara LSP Pers dengan pemerintah dalam penyelenggaran Sertifikasi Kompetensi Wartawan ” jelasnya. (***)

OTT Resmi Tangkap Bupati Langkat 19/1

0
Metro, Medan – Polda Sumut bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT resmi tangkap Bupati Langkat, TRP

OTT Resmi menangkap Bupati Langkat TRP diamankan dirumahnya di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, pada Rabu (19/01).

Polda Sumut dan KPK turut mengamankan 7 tersangka lainnya diantaranya, Plt. Kadis PU Kabupaten Langkat yang semuanya langsung diterbangkan ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan KPK.

OTT Resmi

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi membenarkan penangkapan dalam OTT KPK tersebut.

Polda Sumut bersinergi dengan KPK mengamankan Bupati beserta empat orang lainnya atas dugaan tindak pidana korupsi”, Ujar Hadi

OTT Resmi tidak merinci korupsi apa yang dilakukan oleh tersangka TRP, hanya menuturkan dalam operasi tangkap tangan tersebut ada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Langkat yang juga diamankan

OTT Resmi“Kapolda Sumut turut serta membawa para tersangka menuju Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan. Polda Sumut dalam hal ini bersifat memback up proses pengamanannya saja”. Terang Hadi”Proses penyidikan sepenuhnya wewenang KPK”. Pungkas Hadi.

Penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Langkat menambah daftar panjang kepala daerah yang turut terlibat tindak pidana korupsi tidak membuat efek jera bagi kepala daerah lainnya untuk tidak berbuat hal yang sama.

OTT Resmi

Dari pantauan redaksi metroindonesia.id, masih ada kepala daerah yang merekayasa anggaran dengan memanfaatkan peraturan dan perundangan undangan yang tidak memiliki payung hukum.[]M.Amin.

 

Seruyan dan Melawi Kunci MoU Untuk 1 Tahun

0
Metro, Melawi – Dalam upaya meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Melawi dan  Seruyan, lakukan Memorandum Of Understanding (MoU) untuk 1 tahun.

H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dengan Bupati Seruyan, Yulhaidir di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Seruyan, pada Rabu (19/01).

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, Forkopimda, Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW, dan Para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi maupun di lingkungan Pemerintah .

Seruyan

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengungkapkan, kunjungannya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi  selain untuk meningkatkan kerjasama pembangunan, juga untuk mempererat silaturahmi dan menjalin persahabatan diantara kedua Pemerintah Daerah, lebih lanjut.

“Kerjasama pembangunan ini dimaksudkan untuk memantapkan hubungan keterkaitan antar daerah, meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan berbagai program kegiatan pembangunan, serta sinergitas pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah”. Ungkapnya, berikut penyampaian bupati

H. Dadi juga mengatakan, fokus awal kerjasama adalah di bidang kesehatan dan bidang infrastruktur, secara geografis adalah daerah tetangga sehingga dibutuhkan keterbukaan akses jalan antara Seruyan dan Melawi.

Seruyan

Kita semua berharap akses jalan bisa tersambung, sehingga jarak tempuh akan semakin singkat dan memudahkan aktivitas perekonomian”. Harapnya.

Bupati Melawi menyambut baik dan mendukung terciptanya kerjasama antara dinas kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi tentang pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan.

“Saya berharap dengan adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan RSUD Melawi akan semakin mempermudah masyarakat Seruyan yang tinggal di wilayah perbatasan Seruyan dan Melawi dalam memperoleh akses layanan kesehatannya”. Ujarnya.

Seruyan

“Jadi saya minta pihak RSUD Melawi bisa memfasilitasi saudara-saudara kita yang tinggal di perbatasan Seruyan dan Melawi untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pelayanan rujukan di RSUD Melawi”. Pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Seruyan, Yulhaidir menyambut baik adanya kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi di Kabupaten Seruyan, pertemuan tersebut sekaligus untuk menandatangani MoU di bidang pembangunan daerah dan perjanjian kerjasama di bidang kesehatan.

“Tanda tangan MoU ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dengan Pemerintah Kabupaten Melawi”. Ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati  juga mengungkapkan, bahwa salah satu bentuk perjanjian kerjasama adalah untuk menjamin kelangsungan penanganan terhadap pasien rujukan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan tidak mampu, serta peserta BPJS Mandiri Kelas III ke RSUD Melawi.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Melawi dalam hal pelayanan kesehatan dan rujukan bagi masyarakat  yang tinggal di perbatasan Seruyan dan Melawi”. Ucapnya.

Yulhaidir juga berharap pembukaan akses jalan antara dua Kabupaten tersebut bisa benar-benar terealisasi secepatnya, “Walaupun ada sejumlah tantangan dalam hal pembukaan akses jalan ini karena terkendala status hutan lindung. Namun kita akan tetap berupaya menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar keterbukaan akses  bisa cepat terealisasi”. Kata Yulhaidir.

“Apalagi pembangunan jalan ini dari Kabupaten Melawi sudah sampai ke perbatasan . Saya harap kerjasama  dapat berjalan baik dan saling terbina komunikasi yang baik”. Tutupnya.[]Humas.**

Bisnis Malam Kelabui Warga Kota Payakumbuh

1
Diduga oknum pemilik bisnis malam, pejabat BUMD di Kota Payakumbuh Sumatera Barat

Metro, Payakumbuh – Keberadaan Cafe dan Resto berkedok Resto “BISNIS MALAM” di Kota Payakumbuh sudah menjadi pembicaraan hangat di segala penjuru Kota Randang saat ini.

Kota yang dijuluki The City Of Randang tersebut merupakan kota yang terkenal sangat menjunjung tinggi dan kental dengan adat istiadat dan agamanya, yang berlandaskan pada adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), sayangnya kini sudah semakin tergerus oleh moderenisasi.

bisnis malam

Bagaimana tidak, saat Pemerintah Kota Payakumbuh lagi gencar-gencarnya mempromosikan Kota Randang sebagai salah satu kota yang kaya akan kuliner malamnya menjadi Bisnis Malam

Kesempatan tersebut juga diduga dimanfaatkan oleh beberapa oknum pelaku usaha nakal untuk membuka usaha yang berkedok Resto Karaoke yang berbau maksiat. Selain menyediakan dan menjual minuman beralkohol, tempat tersebut juga diduga menyediakan “Bunga Malam” atau wanita penghibur.

Pemandangan memprihatinkan itu beberapa kali terekam oleh Awak Media di kelurahan Balai Panjang (Simpang Ngalau) di luar jam operasional yang diperbolehkan dan diduga keras tidak kantongi izin.

Tampak sangat jelas, Bisnis Malam dilokasi Resto tersebut berada di pinggir jalan raya yang merupakan jalan perlintasan dan selalu ramai dilewati pengendara.

 

Terlebih lagi terlihat di dalam 2 lokasi Cafe tersebut tampak penikmat dunia malam sedang berpesta minuman keras yang saling berpasang-pasangan.

bisnis malam

Awak Media juga memantau, sekitar pukul 03.00 (dini hari) masih banyaknya wanita keluar masuk di 2 lokasi Cafe bersama laki-laki.

bisnis malam

Berdasarkan Investigasi dilapangan, Awak Media berhasil mewawancarai salah seorang wanita berinisial AC (25 Tahun), AC membenarkan hal tersebut, dia mengatakan bahwa di dalam Resto Olivia dan Cafe Beranda 99 itu beroperasi sampai pukul 04.00 wib bahkan bisa lebih.

“Didalam Resto juga menjual minuman berakohol bahkan ada juga yang disediakan dari luar untuk di konsumsi di dalam resto tersebut, didalam juga tersedia karaoke, live musik, dan sebagai pendampingnya rata-rata kami mendapat tips 100 ribu rupiah per jamnya, “ungkap AC

Kita mengharapkan kondisi yang memprihatinkan ini dapat ditindaklanjuti semua pihak khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh agar terjaganya ketentraman dan ketertiban serta terhindarnya masyarakat dari segala perbuatan maksiat.(TIM)

‘Cembokur’ Bertopeng Politis di Isu Investasi

0
‘Cembokur’ Bertopeng Politis di Isu Investasi Gibran dan Kaesang
Oleh : Hence Mandagi / Ketua Dewan Pers Indonesia

Metro, Jakarta – Akhir-akhir ini jagad maya dibanjiri berita pelaporan dugaan korupsi terhadap dua anak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang dianggap cembokur politis.

‘Cembokur’ pemuda yang tengah bersinar ini menjadi sorotan publik ketika sang dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan keduanya terkait dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (10/1/2022) lalu.

Laporan tersebut menurut keterangan Ubedillah kepada wartawan di KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan bisnis start up milik Gibran dan Kaesang terkait dengan investasi yang berasal dari pelaku pembakaran hutan.

cembokur

Kasus ini sontak mengundang beragam reaksi publik di media sosial. Bisnis es doger dan kuliner yang digeluti kedua anak presiden ini diobok-obok pembenci dan banjir komentar cembokur miring di berbagai media social.

Namun tak sedikit pula pengagum kedua sosok muda ini ikut membanjiri kolom komentar dengan beragam tanggapan positif atas pencapaian dan bisnis yang dijalankan Gibran dan Kaesang. Sehingga isu korupsi ini dianggap berbau politis.

Bahkan ada relawan Jokowi Mania justeru ikut melaporkan balik dosen UNJ Ubedillah ke polisi untuk membela anak presiden yang menjadi terlapor di KPK.

cembokur

Menariknya, sang tertuduh Gibran dan Kaesang justeru gak mau ribut dan ambil pusing. Santai dan tenang tergambar dari wajah Gibran di beberapa chanel Yuotube, saat menanggapi laporan terhadapnya di KPK.

Berbagai media mainstream juga turut memberitakan kasus ini. Bahkan ulasan dan penelusuran rekam jejak bisnis Gibran dan Kaesang pun makin ramai dan transparan diberitakan di jejaring media online atau media daring.

Rasa cembokur publik tertuju pada bisnis kedua anak presiden ini.

Bisnis startup minuman tradisional Indonesia dengan label Goola milik Gibran pada 2019 mendapat suntikan dana sebesar USD 5 juta atau sekitar Rp 71 miliar dari Alpha JWC Ventures.

Alpha JWC Ventures juga menyuntik dana ke startup Mangkokku yang didirikan Gibran bersama Kaesang Pangarep, Arnold Purnomo, dan Randy Kartadinata sebesar USD 2 juta atau setara dengan Rp 29 miliar pada November 2020.

Rupanya perusahaan modal ventura ini tidak hanya menyuntik dana di usaha Gibran dan Kaesang namun sudah menyuntikkan dana ke 43 startup di Asia Tenggara pada 2016 senilai USD 50 juta yang sebagian besar dilakukan di Indonesia.

cembokur

Media Kumparan menyebutkan, dalam portofolionya, Alpha JWC Ventures telah berinvestasi ke sejumlah startup ternama seperti Kopi Kenangan, Ajaib, Lemonilo, Bobobox, Kredivo, TaniFund, hingga Zenius. Total ada 57 perusahaan dalam portofolio Alpha JWC Ventures. Aset yang dikelola mencapai USD 630 juta.

Ivestasi terhadap bisnis stratup yang serupa dengan binis Gibran dan Kaesang tak kalah menghebokan ketika Kopi Kenangan naik peringkat menjadi Unicorn baru setelah menerima suntikan dana senilai 1,3 triliun rupiah.

Pendanaan Seri C terhadap Kopi Kenangan ini dipimpin oleh Tybourne Capital Management, dan diikuti sejumlah investor dari seri sebelumnya, seperti Horizons Ventures, Kunlun dan B Capital, serta investor baru yaitu Falcon Edge Capital.

cembokur

Tidak ada yang berlebihan dengan nilai investasi besar di bisnis ini jika melihat nilai investasi yang disuntikan pemodal terhadap perusahaan New Retail F&B (makanan dan minuman) di Indonesia.

Beragam komentar cembokur miring dari politisi yang gak paham bisnis startup perusahaan New Retail F&B ini menjadi bola liar ketika digulir ke publik.

Namun bagi pemodal justeru berbanding terbalik. Tidak ada keraguan menggelontorkan dana puluhan miliar ke bisnis stratup milik kedua anak presiden. Jaminan kepastian balik modal bisa jadi karena pertimbangan kemudahan akses berusaha bagi kedua anak muda ini disokong Chef kenamaan Arnold.

Modal kepercayaan publik yang dimiliki Gibran pasca terpilih menjadi Walikota Solo pun makin meyakinkan pemodal untuk berinvestasi tanpa ragu.

Politisi dan pengamat hukum mestinya bangga dan mensuport kedua anak presiden ini. Sejatinya sangat muda bagi kedua anak presiden ini menjadi makelar proyek triliunan rupiah di berbagai kementrian. Bahkan calo jabatan sekalipun mudah bagi keduanya.

Tapi dua anak muda sederhana ini tidak memilih kedua profesi haram tersebut. Mereka lebih tertarik berbisnis kuliner dan usaha halal lainnya yang justeru bagi sebagian orang cukup sulit dilakoni.

Gibran dan Kaesang tidak memilih jalan pintas dan red carpet di bisnis proyek dan jual beli jabatan, sebagaimana lazimnya dilakukan anak dan pejabat korup di daerah yang sering di OTT KPK.

Faktanya, kucuran modal puluhan miliar itu ternyata beranak pinak melalui usaha Goola milik Gibran yang sudah bisa ditemui di berbagai mall di Indonesia.

Tak cuma itu, ada banyak usaha lainnya yang digeluti Gibran dan Kaesang yang tidak banyak diketahui publik. Namun akhir-akhir ini justeru kian terbuka lebar dan transparan dipublikasi media mainstream.

Penggiat medsos bisa berselancar di internet dengan mudahnya mengakses informasi cembokur bisnis Gibran dan Kaesang.

Sebagai wartawan, penulis memiliki tanggungjawab untuk melakukan kontrol sosial terhadap isu yang berkembang terkait kewibawaan simbol negara yang terus diobok-obok menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

UUD 1945 juga mengatur hak azasi setiap warga negara yang dilindungi untuk memiliki hak yang sama berusaha dan meningkatkan kehidupan masing-masing.

KPK juga dapat bekerja secara professional melayani setiap laporan masyarakat terkait perkara korupsi.

Namun, jika laporan yang tidak disertai bukti pelanggaran hukum yang dilakukan perusahaan Alpha JWC Ventures selaku penyuntik dana investasi, KPK harus terbuka juga ke publik.

Sedangkan perusahaan Gibran dan Kaesang yang menerima dana investasi itu, jika ternyata terbukti menerima dana karena bisnis legal maka KPK harus berani mengungkapnya ke publik agar tidak menjadi cembokur dan bola liar dan dimanfaatkan oleh politisi dan lawan politik Presiden Joko Widodo.

Siapapun di negeri ini berhak berusaha. Gibran dan Kaesang juga berhak berbisnis secara legal.

Bisnis legal kedua anak presiden ini perlu didukung karena masih pada batas kewajaran dan masuk akal. Selaku anak presiden tentu banyak kemudahan yang bisa diperoleh.

Yang merasa cemburu atau ‘Cembokur’ (bahasa anak muda) anak presiden bisa sukses berbisnis seharusnya makin termotivasi untuk berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar mampu menjadi Presiden RI di 2024. Agar anak-anaknya bisa meraih sukses yang sama seperti Gibran dan Kaesang.

Catat Nilai Ekspor Sawit Hingga US$ 30,32 Miliar, Yessy Minta BPDPKS Tingkatkan Sosialisasi Ke Petani Kelapa Sawit

2
Metro, Jakarta – Catat nilai ekspor sawit hingga US$ 30,32 miliar. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Yessy Melania mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk lebih gencar melakukan promosi dan sosialisasi program ke masyarakat. Hal tersebut agar masyarakat petani kelapa sawit bisa merasakan program BPDPKS.

“Kampanye, branding dan edukasi bisa digalakkan lagi agar program yang baik bisa maksimal dan dirasakan petani kelapa sawit,” ujar Yessy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Dirut BPDPKS, Eddy Abdurrachman dan jajaran di kompleks parleman Senayan, Jakarta, Senin (17/1).

Yessy Melania mendorong BPDPKS agar memberikan alokasi yang baik terhadap dukungan pengembangan SDM dan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit.

“Saya menerima aspirasi dari Kepala Dinas Perkebunan Kalbar bahwa jalan-jalan akses ke perkebunan sawit rusak karena angkutan buah segar. Terlebih karena adanya bencana banjir, tentu akses jalan ini perlu mendapat perhatian dan support dari dana BPDPKS untuk perbaikan jalan”. Ungkap Legislator Partai NasDem Dapil Kalbar II ini.

“BPDPKS hanya ‘badan seperti bank’ yang membayarkan dan tidak punya kebijakan untuk mengatur anggaran. Semua di bawah Komite Pengarah”. Imbuhnya.

Untuk itu, Yessy meminta kepada Dirut BPDPKS dan Pimpinan Komisi IV DPR mewakili Fraksi Partai NasDem agar melakukan rapat bersama dengan Komite Pengarah BPDPKS. Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan dan keberpihakan anggaran BPDPKS ke depan lebih mengutamakan kepentingan pekebun dan masyarakat.

Yessy mengingatkan agar segera dilakukan pertemuan dengan Komite Pengarah untuk mengurai persoalan di tubuh BPDPKS, sehingga dana yang tersedia bisa segera diakses dan dimanfaatkan pekebun atau petani sawit dengan kualitas ekspor.

Terkait alokasi anggaran Rp. 3,6 triliun untuk insentif selisih harga minyak goreng dalam kemasan sederhana (minyak untuk masyarakat), Yessy meminta kejelasan, rincian, dan detail rencana implementasinya.

“Karena dana yang besar itu harus benar-benar dirasakan masyarakat serta meringankan kehidupan masyarakat”. Tegasnya.

Dirut BPDPKS, Eddy Abdurrachman menjelaskan, penyaluran dana BPDPKS melalui berbagai program. Diantaranya realisasi program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) sejak 2016-2021 adalah 242.537 ha dengan dana tersalur Rp. 6,59 triliun mencakup 105.684 orang pekebun. Sedangkan target Presiden tahun 2022 sebesar 500.000 ha.

“Kinerja penghimpunan dana BPDPKS 2015-2021 berada pada rentang Rp. 6,9 hingga Rp. 71,6 triliun dengan volume ekspor kepala sawit 18,49 sampai 40,77 juta ton dengan mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 7,7 sampai dengan US$ 30,32 miliar”. Jelasnya.[]**