MELAWI, Metroindonesia.id – Kepala Subsektor Pinoh Selatan, Polsek Nanga Pinoh kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat yang di kemas dalam Program Nuan Bekesah di Desa Landau Garong, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (26/5) pagi.
Kaposlek Nanga Pinoh, Iptu Edi Marwan melalui Kepala Subsektor Pinoh Selatan Aipda Suhartoyo menyampaikan bahwa, Jumat Curhat mulai kembali di gelar untuk menerima secara langsung keluhan masyarakat Desa khususnya di Desa Landau Garong.
“Kegiatan Jumat Curhat di Desa Tumbak Raya untuk mendengar secara langsung informasi, keluhan, aduan, saran, kritik dan masukan dari masyarakat langsung,” kata Aipda Suhartoyo.
Pemuda Desa Landau Garong sampaikan keluh kesah kepada Kasubsektor Pinoh Selatan Aipda Suhartoyo.
Diungkapkan Suhartoyo dalam Jumat Curhat tersebut dilakukan bersama tokoh pemuda Desa Landau Garong. Adapun keluhan yang disampaikan seputar menyampaikan imbauan Kamtibmas di Desa tersebut
“Dalam diskusi bersama para pemuda Desa kami sampaikan imbaun agar tetap bersinergi dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas di Desa,” ujarnya.
Pemuda Desa Landau Garong sampaikan keluh kesah kepada Kasubsektor Pinoh Selatan Aipda Suhartoyo.
Suhartoyo juga mengimbau kepada masayrakat Desa agar menjauhi narkoba dan jangan mudah percaya dengan berita hoak,
“Kami minta para pemuda desa agar menjauhi narkoba dan pergaulan bebas. Jika mendapatkan informasi dari media sosial agar selektif untuk mengindari berita hoax,” imbaunya.
Aldi, salah satu pemuda Desa Landau Garong menyambut baik kegiatan Jumat Curhat yang di lakukan oleh Subsektor Pinoh Selatan di Desanya. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat positif dan masyarakat dapat menyampaikan langsung terkait gangguan Kamtibmas.
Pemuda Desa Landau Garong sampaikan keluh kesah kepada Kasubsektor Pinoh Selatan Aipda Suhartoyo.
“Kami menyampaikan kekhawatiran terutama masalah penyalahgunan Narkoba tertutama Bagai generasi muda Desa. Walaupun kami belum tahu secara pasti ada tidaknya pemuda des akita yang terjerat, tapi kami berupaya melakukan pencegahan, makanya kami sampaikan dalam Jumat Curhat ini,” ujar Aldi
Ditambahkan Aldi bahwa, sebagai pemuda Desa Landau Garong dirinya siap bersinergi dengan Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif terutama di Desa Landau Garong.
“Kami siap membantu dan bekerjasama dengan personel Polri yang ada di desa untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya.
MELAW-KALBAR, Metroindonesia.id – Kecamatan Nanga Pinoh merupakan Kecamatan yang paling pertama melakukan verifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 di tingkat Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat dengan naik status menjadi Kecamatan Mandiri.
Kegiatan verifikasi IDM tahun 2023 tingkat Kecamatan ini yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Nanga Pinoh pada Rabu (24/5) yang dihadiri oleh 17 Kepala Desa, operator IDM dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.
Camat Nanga Pinoh, Hendra Permana menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Desa yang telah bekerja keras selama beberapa hari ini dalam proses penginputan IDM sampai pada verifikasi berkas dan finalisasi Berita Acara di tingkat Kecamatan.
“Seluruh rangkaian tersebut tentunya dilaksanakan dan dikerjakan dengan tim yang solid, sehingga menghasilkan capaian 100 persen dan Kecamatan Nanga Pinoh mendapatkan status mandiri secara nasional,” kata Hendra.
Hendra menambahkan bahwa hasil tersebut tidak menjadikan kebanggaan semata namun tentunya perlu motivasi lebih utamanya dalam mempertahan status mandiri yang telah dicapai dan meningkatkan apa yang belum tercapai untuk penilaian IDM 2024 mendatang.
“Dari 17 Desa yang ada dari hasil IDM 2023 tercatat 12 berstatus mandiri, 2 Desa berstatus maju dan 2 desa berstatus berkembang. Sudah tidak ada lagi desa yang statusnya tertinggal atau sangat tertinggal di Kecamatan Nanga Pinoh,” ungkapnya.
Namun demikian, Hendra juga meminta agar masing-masing desa meningkatkan skor IDM di tahun 2024 mendatang sesuai rekomendasi hasil IDM terutama layanan di bidang Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta penanggulangan bencana.
“Secara umum dibidang kesehatan penambahan tenaga kesehatan, pendidikan penambahan jumlah guru, ekonomi peningkatan bumdes, lingkungan, penambahan perlengkapan mitigasi bencana. Dan kesemua indikator tersebut dapat terwujud dengan dukungan stakeholders dan pemangku kepentingan terkait di tingkat Kabupaten,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Desa Kabupaten Melawi, Ferry Agung Sasongko yang membenarkan bahwa Kecamatan Nanga Pinoh merupakan Kecamatan paling pertama yang melakukan verifikasi IDM 2023 di tingkat Kabupaten Melawi dengan naik status menjadi Kecamatan mandiri.
“Kami juga minta maaf kepada para kades jika selama pendampingan dalam melakukan input IDM ini membuat kurang nyaman bahkan kurang tidur karena harus melakukan verifikasi data yang akan di input,” ucap Ferry.
Ferry juga menjelaskan bahwa, IDM ini mempunyai nilai penting bagi desa dan pemerintah secara nasional untuk mengukur tingkat keberhasilan desa dalam membangun dan mengalokasikan Dana Desa tahun 2024 mendatang.
“Hasil IDM ini juga akan dijadikan acuan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa di tahun 2024. Semoga saja desa yang naik statusnya menjadi desa maju dan mandiri mendapatka perhatian dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
“Untuk verifikasi di tingkat Kabupaten jika tidak ada perubahan akan dilaksnakaan pada 28 Mei 2023. Untuk kemudian hasil IDM tingkat Kabupaten disampaikan di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Kami juga mendorong percepatan input IDM untuk Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Melawi,” tutupnya.
Oleh : Eduard B.Sianturi, S.Pd Bendahara PA GMNI Humbang Hasundutan
Terbentuknya sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai upaya pencegahan tindakan otorite oleh penguasa pemerintahan.
Dengan sistem pemerintahan demokrasi memberikan kebebasan pribadi yang lebih luas, dan wWarga negara Indonesia diberi kesempatan sebesar-besarnya untuk menentukan nasibnya sendiri.
Demokrasi tidak lahir dengan sendirinya, demokrasi lahir sebagai bentuk pemikiran, perdebatan dan polemik panjang mengenai bagaimana pranata kehidupan dapat dilakukan dengan baik. Demokrasi terikat pada etika, moral, nilai-nilai sakral oleh karena itu, dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratik, maka pemilu di anggap sebagai jalan utama untuk mencapai keberhasilan demokrasi.
Pada pemilu tahun 2004 menjadi pemilu pertama di Indonesia yang di anggap paling demokratis, hal ini disebabkan dalam pemilu 2004, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih secara langsung melalui wakil-wakil mereka yang akan duduk di parlementer.
Bukan hanya itu, pada pemilu 2004 juga, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia dapat memilih presidennya secara langsung.
Namun, tidak dapat dipungkiri, di balik semarak penyelenggaraan pemilu 2004 yang dianggap demokratis itu, justru tumbuh bibit-bibit permainan politik yang licik nan keji.
Semakin demokratis suatu pemilihan umum, maka semakin membuka peluang besar bagi siapapun untuk mencalonkan diri.
Semakin banyak kontestan politik yang ikut bertarung dalam pemilu, maka persaingan untuk mendapatkan suara rakyat semakin berat.
Semakin demokratis suatu pemilihan umum, maka semakin terbuka identitas para kandidat, maka semakin besar peluang antar kandidat untuk menyerang pribadi kandidat lain.
Inilah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi hari ini berjalan ke arah kekejian demi mendapat sebuah jabatan.
Sumber foto : https://persma.radenintan.ac.id/2020/05/12/demokrasi-yang-dikendalikan-oligarki/
Pemilu 2004 hanya pembuka bagi kekejian dan kelicikan penyelenggaraan politik yang dikabarkan demokratis. Di pemilu 2009, 2014 dan di pemilu 2019 kita dapat lihat secara bersama-sama, bahwa pemilu yang seharusnya menjadi jalan utama untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis justru berubah menjadi arena pertempuran yang saling menjatuhkan dengan menyerang pribadi kontestan lain
Lalu sebutan apa yang paling pantas untuk menjuluki seluruh kekacauan yang terjadi di tengah penyelenggaraan demokrasi negeri ini? terkhusus di kabupaten Huumbang Hasundutan yang kita cintai ini??
Metro Indonesia.id I CIBINONG – Pekerjaan jaring pengaman jembatan Kalibaru Cibinong yang dikerjakan di Jembatan Jl alternatif Lipi Cibinong menuai kejanggalan dan pertanyaan publik, pasalnya pekerjaan tersebut, selain tak mencantumkan keterangan nilai fisik nama dan jenis pekerjaan, dan pengakuan pekerja lapangan yang enggan mengatakan nama PT atau CV yang mengerjakan, namun Ia hanya menyebut nama seorang ‘bos’ yang diduga mitra ‘orang dinas’ di PUPR.
“Bapak sebagai apa tanya-tanya saya?, ini pak Yopi yang dapat kerjaan, saya hanya pekerja. Pak Yopi yang punya CV, yang punya kerjaan,” kata pekerja jaring jembatan LIPPI yang mengaku namanya Budi, (rec.data) ketusnya
Ditanya terkait nama CV yang mengerjakan, Budi enggan menjelaskan nama CV atau jenis Badan Usaha milik Yopi yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.
“Gak tau saya (apa nama CV nya), kadang-kadang kan pakenya banyak (Bendera CV / Badan Usaha-red) pake CV ini..,CV ini,” ucap dia dengan nada kikuk, enggan menjelaskan.
Sementara itu, menurut warga sekitar (R) yang mengetahui pekerjaan jaringan jembatan tersebut mengatakan, sejak awal dikerjakan tidak ada petunjuk penjelasan pekerjaan Jaring Jembatan dilokasi.cetusnya
Suasana malam sekitar jembatan
“Proyek ini sejak awal dikerjakan saya tidak tau proyek apa, tidak ada petunjuk pagu anggarannya. Pada saat kita tanya pekerja, dikatakan pekerjaan pak Yopi dari PUPR. Saya juga sudah mengkonfirmasi ke PUPR, kabarnya nama pak Yopi tidak ada. Nah sesuai peraturan yang di PUPR, harusnya ada penanggung jawab nya ini bagian pemeliharaan jalan dan jembatan.di PUPR, makanya proyek ini diduga siluman, karena tiďak ada yang bisa di konfirmasi,” terangnya, Selasa (23/5/23) saat di temui awak media di ruang kerjanya
Masih kata dia , kita tidak tahu ini anggarannya berapa, yang mengerjakan CV siapa, dan tidak ada petunjuk di lokasi. Bahkan ada pengakuan dari pekerja yang menyebutkan pekerjaan tersebut ditunjuk oleh seseorang dari dinas PUPR namun tak menjelaskan dari CV mana yang ditunjuk. Diiduga pekerjaan itu bukan dikerjakan oleh pekerja yang berbadan hukum, melainkan dikerjakan oleh pekerja bengkel
Tidak tampak informasi pelaksana pekerjaan
Makanya yang mengerjakan pekerjaan itu mengaku pekerja bengkel Teralis listrik dari wilayah Cibinong, makanya pekerja itu tidak tau pake cv apa,” ungkapnya lagi.
Lebih jauh Ia menyebut, pekerjaan Jaring Jembatan ini diduga proyek siluman tanpa adanya petunjuk pagu jenis pekerjaan dilokasi jembatan dari dinas PUPR. Hal itu menimbulkan dugaan di masyarakat, proyek Jaring Jembatan tersebut dikerjakan oknum PUPR itu sendiri yang memanfaatkan pekerja bengkel Teralis untuk menyelesaikan pekerjaan Jaring Pengaman Jembatan di beberapa titik jembatan Kalibaru.
Sampai saat ini pihak PUPR yang terkait pekerjaan Jaring Jembatan tersebut belum dapat memberikan keterangan kepada publik (pers), atas dugaan proyek ‘siluman’ tersebut. (Richard P)
Cibinong | meteoindonesia.id – Pekerjaan pemasangan jaring pengaman pada jembatan Kalibaru LIPI Cibinong dikerjakan tanpa papan proyek.
Informasi tersebut disampaikan kepada media metroindonesia.id oleh warga sekitar yang dinilai proses pengerjaan tidak profesional.
Pekerja tanpa dilengkapi APD
“Dimana 2 buah Dynabolt di tanam pada tembok jembatan, sedangkan 2 buah Dynabolt lagi ditanam pada tempelan pondasi tambahan oleh pekerja yang tidak dilengkapi Alat Pengaman Diri (APD)” ujar warga yang tidak ingin disebutkan namanya.Selasa (23/5/23).
Dari hasil pantauan dilapangan, media tidak menemukan apa yang menjadi informasi warga masyarakat, termasuk direksi kit sebagai suatu syarat mutlak keterbukaan informasi publik ketika proyek dikerjakan.
Tidak tampak informasi pelaksana pekerjaan
Ketika dikonfirmasi pelaksana pekerjaan mengaku dan menyampaikan “Bapak sebagai apa tanya-tanya saya?, ini pak Yopi yang dapat kerjaan, saya hanya pekerja. Pak Yopi yang punya CV, yang punya kerjaan,” kata pekerja jaring jembatan LIPPI yang mengaku namanya Budi, (rec.data/tim.red).
Ditanya terkait nama CV yang mengerjakan, Budi enggan menjelaskan nama CV atau jenis Badan Usaha milik Yopi yang digunakan untuk pekerjaan tersebut.
“Gak tau saya (apa nama CV nya), kadang-kadang kan pakenya banyak (Bendera CV / Badan Usaha-red) pake CV ini..,CV ini,” ucap dia dengan enggan menjelaskan.
Suasana malam sekitar jembatan
Yang menarik ada pengakuan dari pekerja yang menyebutkan pekerjaan tersebut ditunjuk oleh seseorang dari dinas PUPR namun tak menjelaskan dari CV mana yang ditunjuk.
Diiduga pekerjaan itu bukan dikerjakan oleh pekerja yang berbadan hukum, melainkan dikerjakan oleh pekerja bengkel.
“Makanya yang mengerjakan pekerjaan itu mengaku pekerja bengkel Teralis listrik dari wilayah Cibinong, makanya pekerja itu tidak tau pake cv apa,” ungkapnya lagi.
Sampai saat ini pihak PUPR yang terkait pekerjaan Jaring Jembatan tersebut belum dapat memberikan keterangan kepada publik (pers), atas dugaan proyek ‘siluman’ tersebut. (*) Richard P .
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Petani kelapa sawit di Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat meminta lahan perkebunan kelapa sawit yang terlantar dan dikuasai oleh PT RKA (Rafi Kamajaya Abadi) dikembalikan.
Hal tersebut disampaikan Lenan saat ditemui olek awak media pada Senin (22/5). Menurutnya, sejak tahun 2014 hingga sekarang lahan yang sudah diserahkan warga banyak yang ditelantarkan oleh PT RKA.
“Tak hanya itu kami juga meminta PT RKA agar mengeluarkan lahan warga yang tidak diserahkan namun masuk dalam HGU,” ujar Lenan yang juag mantan Kepala Desa Nanga Tikan ini.
Sembilan (9) tahun terlantar, lahan ditumbuhi tumbuhan liar.
Bahkan kata Lenan, dalam penyerahan lahan tak satupun warga baik Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan yang lainnya yang ikut menandatangani dokumen penyerahan tertutama dari warga pemilik lahan.
“Sampai sekarang banyak lahan yang terlantar, janji perusahaan tak satupun ditepati. Belum lagi ekonomi masyarakat saat sedang sulit karena tidak ada lapangan kerja di desa. Penyeraham lahanpun kami tidak ada yang dimintai tanda tangan dari perusaahaan saat itu” kata Lenan.
Lebih lanjut Lenan mengatakan bahwa, sejak pekerja dihentikan tahun 2014 silam sampai hari ini banyak lahan yang ditelantarkan oleh PT RKA sehingga lahan perkebunan banyak ditumbuhi tumbuhan liar dan tidak produktif.
Lokasi perkebunan kelapa sawit yang terlantar ditumbuhi rumput liar
“Lebih kurang 9 tahun banyak lahan kebun yang ditelantarkan oleh PT RKA, belum lagi janji kemitraan antara kami petani dan perusahaan belum ada kejelasan sampai hari ini,”
Diakui Lenan bahwa ia dan sejumlah petani lainnya telah mengelola secara mandiri lahan yang ditelantarkan oleh PT RKA selama belasan tahun tersebut.
“Mau bagaimana lagi semua itu kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lapangan pekerjaan taka da, karet kami sudah kami tebang semua saat penyerahan lahan,” ungkapnya.
Tanaman kelapa sawit yang ditelantarkan oleh PT RKA
Saat ditanyai mengenai adanya isu take over atau pengalihan kepemilikan perusahan dari PT RKA ke PT IKHASAS ia mengaku belum pernah ada keputusan yang jelas mengenai nasib petani sawit di Desanya tersebut.
“Dulu ada perjanjian antara kami dan pihak PT RKA, jika ada pengalihan kepemilikan perusahaan maka lahan dikembalikan ke masyarakat. Kami juga minta kepada PT RKA agar mengindahkan kesepakatan itu,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan kami belum bisa menemui pihak manajemen PT RKA untuk dikonfirmasi lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Seolah tak henti, keluhan terlantarnya lahan perkebunan petani kelapa sawit milik PT RKA (Rafi Kamajaya Abadi) kembali datang. Kali ini keluhan disampaikan oleh petani sawit di Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Petani meminta lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ditelantarkan oleh PT RKA (Rafi Kamajaya Abadi) agar dikembalikan.
Hal tersebut disampaikan Marsius, saat ditemui olek awak media pada Senin (22/5). Menurutnya, sejak penyerahan lahan seluas lebih kurang 300 hektar pada tahun 2010 hingga 2013 silam hingga sekarang lahan yang sudah diserahkan ditelantarkan oleh PT RKA.
“Sebelum menyerahkan lahan kami juga ada kesepakatan yang dibuat bersama pihak perusahaan. Kesepakatannya antara lain pembagian pola dan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat,” Jelas Marsius yang juga Kepala Desa Nusa Kenyikap ini.
Petani kelapa sawit Desa Nusa Kenyikap merawat secara mandiri lahan yang ditelantarkan oleh PT RKA
Menurut Marsius sejak tahun 2015 silam tidak ada aktivitas PT RKA untuk mengolah lahan. Namun warga masih menunggu itikad baik dari pihak perusahaan.
“Hingga tahun 2017 belum ada juga kegiatan dari perusahaan, kami merasa dirugikan dengan tidak adanya aktivitas yang dilakukan oleh PT RKA. Dulu kami berharap dengan menyerahkan lahan dapat meningkatkan kesejahteraan kami,” pungkasnya.
Marsius juga mengakui saat ini petani kelapa sawit ada yang mengelola kebun sawit secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
“Ada isu yang beredar bahwa PT RKA berencana akan mengambil alih lahan yang sudah dikerjakan oleh petani. Tentu saja kami tidak terima begitu saja jika itu terjadi. Belum lagi ada isu bahwa PT RKA sudah diambil alih sahamnya oleh PT IKHASAS,” kata Marsisus.
Ditambahkan Marsius bahwa dirinya dan beberapa perwakilan warga pernah di undang oleh PT IKHASAS yang akan melakukan mediasi dengan masyarakat pemilik lahan. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan lagi dari PT IKHASAS.
“Dulu ada perjanjian antara kami dan pihak PT RKA, jika ada pengalihan kepemilikan perusahaan maka lahan dikembalikan ke masyarakat. Kami juga minta kepada PT RKA agar mengindahkan kesepakatan itu,” tegasnya.
Petani kelapa sawit Desa Nusa Kenyikap merawat secara mandiri lahan yang ditelantarkan oleh PT RKA
Terkait pembagian plasma petani oleh PT RKA kepada petani menurut Marsius hingga saat ini belum ada kejelasan.
“Kami juga dijanjikan uang tunggu sebesar RP200.000 per hektar setiap bulannya, tapi sampai saat ini tidak pernah kami menerima dari PT RKA. Keinginan kami, PT RKA mengembalikan lahan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Marsius juga berharap jika pihak PT RKA akan mengadakan pertemuan agar mengundang semua warga desanya yang menyerahkan lahan pada saat itu.
Marsius juga menyampaikan keluhan terkait lahan masyarakat yang tidak diserahkan tetapi masuk dalam HGU PT RKA.
“Kami juga minta agar PT RKA atau instansi terkait agar mengelurkan lahan warga yang tidak diserahkan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT RKA Kabupaten Melawi belum bisa dikonfirmasi.
Metro Indonesia. Id, l , – Keluarga Besar Hamza Center , Nuroji Center, Abdul Haris Babihoe Center menggelar Halal bi halal berlangsung di lapangan Nusantara Polo Club kampung Patriot, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Minggu, (21/5/2023).
Acara halal bi halal dihadiri Nuroji anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Abdul Haris Babihoe anggota DPRD Provinsi Jawa, yang juga Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat, H, Hamza, SE anggota DPRD Kota Depok Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, Turiman anggota DPRD Kota Depok, Kader dan sayap Partai Gerindra, para Tim sukses simpatisan, tokoh Agama juga tokoh masyarakat.
Hari ini acara halal bi halal sekaligus konsolidasi tim pemenangan Partai Gerindra bersama calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan kota Depok dari daerah pemilihan Depok – Bekasi, katanya Hamza.
Tim pemenangan Partai Gerindra Kota Depok dihadiri kurang lebih 600 orang, terdiri dari koordinator di 11 kecamatan dan di 63 kelurahan.
Acara konsolidasi tim pemenangan sekalian halal bi halal kita laksanakan di lapangan Nusantara Polo Club kampung Patriot, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, pada hari Minggu, (21/5/2023), dimulai pukul, 10.00 Wib, sampai dengan selesai, katanya H, Hamza, S.E Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok yang juga ketua Bapilu Partai Gerindra Kota Depok kepada awak media.
Hamza berharap, tim pemenangan yang hadir saat ini dapat memenangkan bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden pada Pemilu 24 Februari 2024 nanti. Setelah rapat Ini, tim pemenangan akan turun hingga ke akar rumput untuk mensosialisasikan
Prabowo Subianto calon Presiden dan juga calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Depok Dapil Depok – Bekasi, terang dia.
Exif_JPEG_420
Soal target Partai Gerindra kota Depok lanjut Hamza, Kita tidak muluk – muluk, suara pak Prabowo di kota Depok cukup 70% saja, sebab pada Pemilu 2019 Partai Gerindra Kota Depok capai 60,1 %,.
Hamza juga menargetkan kursi DPRD Kota Depok naik tiga sampai empat digit yakni 13 sampai 14 kursi, imbuh Hamza optimis.
” Untuk itu, semua tim pemenangan, harus turun untuk mensukseskan serta memenangi Pilpres dan Pileg pada Pemilu yang dilaksanakan serentak pada 4 februari 2024 tanpa serangan fajar. ” ini kesempatan Partai Gerindra “, sebut Hamza.
Sementara, Sambutan Abdul Haris Babihoe Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Barat berharap tim pemenangan harus kompak, sepakat memenangkan pak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI, tegas Haris
Exif_JPEG_420
Kader Partai dan simpatisan harus bergerak memperjuangkan pemenangan Pemilu 2024, yang paling penting adalah kebersamaan, jangan bosan meneriakan “Partai Gerindra Menang, Prabowo Subianto Presiden.
Haris juga mengatakan kepada seluruh kader serta tim pemenangan agar tidak terbawa atau ter provokasi dengan isu-isu yang memecah belah persatuan anak bangsa, cetusnya.
Soal wakil Presiden imbuh Haris, kita serahkan saja sama pak Prabowo Subianto sambil menunggu arahan, ucap dia.
” Ingat kita ini masih punya hutang apa lagi kita yang sudah pernah menjabat anggota DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten maupun kota, karena belum menjadikan Prabowo Subianto sebagai Presiden, inilah kesepakatan kita bersama, pungkasnya Haris.
Sementara Nuroji anggota DPR RI yang juga pendiri Partai Gerindra ini menambahkan, banyak yang baru masuk Partai Gerindra langsung menjadi pengurus, ungkap anggota DPR RI 3 periode ini.
Ia menjelaskan, bahwa semangat Partai Gerindra itu di Gelora kan oleh bapak Prabowo Subianto sehingga partai ini menjadi partai politik terbesar ke – 2, berkat dukungan rakyat, imbuhnya.
Ia jelaskan, basis Gerindra ada di petani, nelayan, pedagang, pengusaha, guru dan buruh. Partai Gerindra merupakan simbol partainya rakyat. ” Kenapa saya masih mencalonkan satu periode lagi, karena saya masih punya hutang, tekad saya, pak Prabowo Subianto harus menjadi Presiden dulu.
Selain itu katanya, kita akan serius memikirkan, meneruskan program tentang pendidikan, imbuh seniman pemilik Sanggar Betawi ini.
Ia juga menyinggung soal pemilihan Walikota Depok, Siapa yang mau mau mencalonkan silahkan mempersiapkan dirinya, kalau pak Hamzah mau maju harus siap modalnya.
Masih katanya Nuroji, menyoal kontestasi politik, kita jangan terpancing issu yang menyesatkan, dan mau di adu domba berita di media sosial, sampaikanlah ke baikan yang menyejukan kepada masyarakat, imbau dia.
” Hari ini kita mulai kerja mensosialisasikan Prabowo Subianto menjadi Presiden dan juga caleg Partai Gerindra Dapil Depok dan Bekasi. Begitupun soal persiapan saksi.Kita segera akan persiapkan saksi untuk di 800 TPS X 2, tentunya akan melakukan pembekalannya “, lanjutnya.
Nuroji mengingatkan bahwa Partai Gerindra Juara Satu di Jawa Barat, kita jangan melangkah mundur.Tahun 2024 ini adalah tahunnya pak Prabowo Subianto, ujarnya.
Exif_JPEG_420
Acara Halal bi halal Partai Gerindra Kota Depok juga di lakukan pemberian sembako, dimeriahkan dengan hiburan dan hadiah door prize tersebut berjalan lancar, meski hujan turun acara sudah selesai. (Yuni)
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan istri Ny. Raisya Sarbina Dadi menghadiri langsung kegiatan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama (NU) di Desa Guhung, Kecamatan Belimbing pada Minggu (21/5) pagi.
Kegiatan peringatan 1 Abad NU turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa dan Istri serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat , Ritaudin, SE.
Dalam sambutannya, Bupati Melawi menyampaikan agar NU sebagai Ormas besar bisa saling menjaga kerukunan antar umat beragama terutama di Kabupaten Melawi.
“Mari kita saling menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjalin silaturrahmi dan diberikan kesehatan selalu,” kata Bupati.
Bupati Melawi juga memberikan bantuan sejumlah uang yang diterima secara langsung oleh Hasan selaku Ketua Panitia peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya peringatan 1 Abad NU Tahun 2023.
Dalam Kesempatan tersebut, Ketua Panitia, Hasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Melawi beserta rombongan atas kehadirannya dalam memperingati 1 Abad NU di Desa Guhung.
“Dalam memperingati 1 Abad NU kami menggelar pengajian akbar dengan mendatangkan Ustadzah dari jawa Timur sebagai penceramah untuk memberikan tausiah. Selain itu, kami juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan orang yang tidak mampu,” kata Hasan.
Peringatan 1 Abad NU yang dilaksanakan di Desa Guhung dihadiri ratusan warga NU dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Melawi.
SUMBAR-PAYAKUMBUH, Metroindonesia.id – Mencuat isu adanya dugaan pelecehan seksual sesama jenis terhadap sesama santri di Pondok Pesantren Al Furqon yang terletak di Kotobaru, Simalanggang, Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat.
Diduga korban berinisial F dipaksa menandatangani surat pernyataan oleh oknum pengurus atas pelecehan seksual yang dilakukan F.
Yanti, orang tua F tidak terima jika anaknya dituduh melakukan pelecehan seksual, menurut yanti anak sudah 3 tahun mondok di pesantren tersebut.
gambar ilustrasi
“Saya diminta datang ke sekolah dan anak saya diminta tanda tangan surat pernyataan yang isinya mengakui bahwa anak saya telah melakukan pelecehan seksual sesame jenis sejak kelas 8,” uajr Yanti.
Anehnya menurut Yanti oleh pihak pengurus pesantren melarang dirinya untuk memberitahukan isi surat pernyataan tersebut kepada anaknya dan anaknya bisa mondok kembali seperti biasa.
Untuk memastikan kebenaran tersebut lantas Yanti menanyai anaknya F perihal tuduhan dari pengurus Ponpes tersebut. F membantah, bahwa tuduhan pengurus Ponpes kepada dirinya tidak benar.
gambar ilustrasi
“kami hanya bercanda dan tak sengaja saya menyentuh alat vital teman saya,” kata F menjawab pertanyaan orangtuanya.
Hal lain yang dianggap aneh oleh orang tua F, jika memang anaknya melakukan pelecehan dan ada korban di asrama.
“Kenapa dengan menandatangani surat perjanjian dimana F mengakui semua tuduhan, anak bisa masuk asrama lagi, bagaimana nasib korban,”. ujar orangtua F penuh tanya.
gambar ilustrasi
Orang tua akhirnya mengkonfirmasi tuduhan adanya kecendrungan sex menyimpang dengan membawa anak ke Psikolog Halvizh, dan hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan seksual pada F. Dalam artian F ini normal.
Pihak sekolah kemudian meminta orang tua untuk memasukkan lagi F ke pondok sebagai syarat utk ujian akhir. Orang tua F menolak anaknya tinggal di asrama dan meminta agar F bisa full day saja mengingat kondisi psikologis F yang sudah tertekan akibat tuduhan pelecehan seksual itu, namun pihak sekolah menolak. Tetap memaksa F untuk kembali ke asrama.
“Karna tidak ada kesepakatan itu, F tidak datang ke sekolah dan pada tanggal 13 Februari, F dikeluarkan secara sepihak dari data dapodik oleh Sekolah dan terancam tidak bisa mengikuti ujian akhir,” terang Yanti.
Menurut Yanti,hal ini sudah dilaporkan Dinas pendidikan dan Ombudsman, namun sampai hari H ujian tanggal 3 Mei 2023, tetap tidak ada kejelasan apakah F bisa ujian atau tidak, karna sekolah terus mempersulit dengan alasan yang dibuat-buat.
“Bahkan tanggal 15 Mei, F sudah datang ke sekolah untuk ujian susulan, atas rekomendasi Ombudsman, tapi tetap ditolak dengan alasan sekolah tidak menerima pemberitahuan sehari sebelumnya. Padahal menurut pihak Ombudsman, mereka sudah memberi tahu sekolah tanggal 14 Mei,” jelasnya.
Melihat tidak ada iktikad baik dari pihak sekolah, orang tua kembali mendatangi kantor dinas pendidikan Limapuluh kota, dan meminta anak mereka untuk ujian di kantor dinas pendidikan. Setelah berkali-kali dipersulit untuk ujian, akhirnya F bisa mengikuti ujian susulan yang baru dimulai Rabu (17/05/2023).
Ketidak puasan orang tua dari F tentang nama baik dan diskriminasi terhadap anaknya, orang tua berencana akan melaporkan hal ini ke ranah Hukum.
“kami orang tua dari F akan melanjutkan perkara ini ke ranah hukum (pihak kepolisian. red) karena diskriminasi terhadap anak kami sudah sangat keterlaluan, bahkan sampai anak kami mengalami trauma yang cukup berat,” tandasnya.
