Diduga PT CUS Langgar Kesepakatan Dengan Warga

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

7 April 2023

0

Diduga PT CUS Langgar Kesepakatan Dengan Warga — Sekda Kab. Ketapang, Alexander Wilyo saat memimpin rapat.

KETAPANG-KALBAR, Metroindonesia.id – Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT CUS (PT Citra Usaha Sejati) diduga melanggar kesapakatan dengan warga Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat terkait lahan perkebunan kelapa sawit.

Pasalnya, pada tanggal 27 Maret 2023 lalu telah dilakukan rapat di Kantor Bupati Ketapang antara warga dan pihak perusahaan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo. Dimana dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara PT CUS dan warga desa.

“Diantara isi kesepakatan itu adalah menghentikan sementara aktivitas perkebunan di wilayah KKE (Kawasan Ekonomi Esensial) di wilayah Desa Kampar Sebomban. Karena Pemkab Ketapang akan mengajukan evaluasi terhadap Surat Keputusan Gubernur Kalbar tahun 2017 tentang kawasaan KKE,” ujar Igansius Murtika, Sekretaris Kelompok Tani Meragin Bertuah, Rabu (6/4).

WhatsApp Image 2023 04 06 at 22.51.53 — Rapat kesepakatan antara warga dan pihak perusahaan.

Menurut Ignasius, dalam rapat tersebut juga, pihak perusahaan juga diminta untuk mencabut laporan polisi terhadap tiga orang warga Desa Kampar Sebomban.

“Mereka justru melanjutkan perkara tersebut dan tidak mematuhi kesepakatan rapat di kantor bupati Ketapang pada tanggal 27 Maret 2023,” pungkas Igansius.

Igansius juga menyampaikan dalam tuntutan masyarakat yang meminta agar lahan-lahan masyarakat seluas 184 ha yang telah digarap dan ditanam sawit oleh pihak perusahaan untuk ditinjau kembali dengan melakukan GRTT dan pembagian plasma kepada pemilik lahan sesuai aturan berlaku.

WhatsApp Image 2023 04 06 at 22.56.33 — Sekda Kab. Ketapang, Alexander Wilyo saat memimpin rapat.

“Selain itu, masyarakat juga menuntut agar lahan yang dijadikan kawasan ekosistem esensial oleh PT CUS untuk dikeluarkan dikeluarkan dari KEE dan digarap oleh masyarakat pemilik lahan tanpa gangguan perusahaan serta meminta perusahaan mencabut laporan polisi terhadap 3 orang warga Dusun Merangin,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ignasius mengatakan bahwa dalam rapat tersebut lebih kurang ada 8 poin kesepakatan antara PT CUS dengan warga, Ia juga meminta kepada Pemerintah agar memberikan sanksi kepada pihak manjemen PT CUS.

Sementera, hingga berita ini diturunkan pihak PT CUS belum bisa dihubungi terkait sengketa lahan tersebut.

WhatsApp Image 2023 04 06 at 22.51.54 — Lokasi sengkrta lahan antara warga dan pihak perusahaan

Isi Kesepakatan PT CUS dengan Warga Desa Kampar Sebomban

Pertama, bahwa IUP PT CUS secara de facto dan de jure berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan wilayah Desa Kampar Sebomban dan Desa Kamora, Kecamatan Simpang Dua, berada di Kabupaten Ketapang.

Kedua, terkait Keputusan Gubernur tahun 2017 tentang penetapan Kawasan Ekonomi Essensial (KEE) di wilayah Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua yang masuk dalam wilayah IUP PT CUS, agar Disbun bersama Bagian Hukum menyiapkan Surat Bupati kepada Gubernur Kalbar dan Kadisbun Prov Kalbar untuk meninjau kembali dan mengevaluasi SK Gubernur tentang penetapan KEE tersebut.

Ketiga, PT CUS diminta untuk menghargai eksistensi serta hak hak ekonomi, hak ulayat, aset-aset masyarakat di lokasi konsesi, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat, masalah batas wilayah administrasi antara Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, khususnya pada segmen batas Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, KKU dan Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, menunggu penetapan oleh Mendagri, serta agar Kabag Tapem serta Assisten I Sekda berkoordinasi dengan Ditjen PUM Kemendagri dan Biro Pemprov Kalbar.

Kelima, meminta semua pihak untuk menjaga Kamtibmas dan kondusifitas wilayah. Keenam, perwakilan manajemen PT CUS menyanggupi tuntutan masyarakat untuk mencabut laporan polisi terhadap masyarakat Merangin Desa Kampar Sebomban di Polsek Simpang Dua.

Ketujuh, pihak PT CUS dan masyarakat Merangin Desa Kampar Sebomban sepakat untuk sementara waktu menghentikan semua aktivitas perkebunan di wilayah kawasan KEE atau yang bermasalah.

Kedelapan, tim dari Distanakbun, BPN, Bagian Tapem dan OPD serta instansi terkait lainnya akan segera melakukan rapat rapat dan koordinasi teknis bahkan jika diperlukan dapat melakukan pengecekan ke lapangan. (Cecep Permadi).

12 Anggota Polres Payakumbuh Dapat Reward, Ini Namanya….!

KABAR POLRI

Penulis

Jeri permana

-

6 April 2023

0

12 Anggota Polres Payakumbuh Dapat Reward, Ini Namanya….!

Payakumbuh l Metroindonesia.id – Sebanyak 12 anggota Polres Payakumbuh mendapat reward berupa piagam penghargaan dari Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni Sri Lestari, S.I.K.M.H atas prestasi atau capaian yang diraih.

Penyerahan piagam penghargaan yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolres dan di hadiri oleh seluruh pejabat utama tersebut di laksanakan setelah pelaksanaan apel pagi di Halaman Mapolres Payakumbuh, Kamis (06/4/2023).

Pemberian reward kepada 12 Anggota personel sebagai bentuk apresiasi atas raihan prestasi kategori kepatuhan standard pelayanan publik tahun 2022 dengan nilai 90,71 (kualitas tertinggi) serta pencapaian dalam meraih prestasi unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima pada lingkup Polri.

Adapun ke 12 Anggota yang menerima pengharagaan ialah :

Kompol Russirwan, S.H

– AKP Aprinal Lubis, S.Ip

– AKP Luhur Fachri Utomo, S.I.K

– Iptu Anggy Prasetyo, S.I.K

– Iptu Syafrizal

– Ipda Firman Zulkarnain, S.H

– Aipda Denny Minang Bahari

– Aipda Hendrik, S.H

– Brigadir Randi Juanda, S.H

– Briptu Putri Kinanti, S.H

– Briptu Syukrina Wirdatika, S.H

– Briptu Rafi Kurnia.-

Kapolres Payakumbuh AKBP Wahyuni menyampaikan terima kasih kepada para personel penerima penghargaan yang telah melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dan pantas untuk mendapatkan penghargaan.

“Melalui pemberian reward ini harapanya bisa menjadi motivasi dan support untuk meningkatkan kinerja bagi seluruh personel Polres Payakumbuh lainya,” ungkapnya.

Kapolres berpesan kepada personel yang mendapatkan penghargaan jangan terlena dengan penghargaan yang telah diberikan, akan tetapi lebih ditingkatkan lagi kinerjanya, demi kemajuan institusi.

“Kepada personel yang lain agar selalu senantiasa bekerja sesuai tupoksinya dan menciptakan ide kreatif dan inovatif yang nantinya dapat bermanfaat bagi organisasi Polri dan masyarakat,” tutupnya. (Rel/Jee)

Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL 2024

POLITIK

Penulis

Debby Linmarta

-

6 April 2023

0

Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL 2024

Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu serentak 2024

Payakumbuh I metroindonesia.id – Pasca penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi DPRD Kota Payakumbuh dalam Pemilu serentak tahun 2024 beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh terus melakukan Sosialisasi ke berbagai pihak terkait DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Kota Payakumbuh yang ditetapkan itu, sehingga peserta Pemilu (Partai Politik) terutama Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG) tidak salah tempat, sasaran saat kampanye nanti.

Ketua KPU Kota Payakumbuh, Heidi Mursal saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu serentak 2024 yang digelar Kamis sore 6 April 2023 di Aula Hotel Kawasan Nan Kodok Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.

Beliau mengatakan kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu serentak 2024 yang kita gelar hari ini merupakan suatu kewajiban agar DAPIL dan Alokasi yang telah ditetapkan bisa diketahui oleh banyak pihak, terutama Partai Politik peserta Pemilu 2024″ ujarnya.

Sebab menurut Heidi Mursal, sebelumnya saat KPU mengajukan rancangan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi banyak mendapat respon dari masyarakat, terutama dari Partai Politik dan Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG), sebab mereka telah mulai melakukan sosialisasi.

Untuk kota Payakumbuh penetapan alokasi kursi masih dama seperti tahun 2019 kemaren. Namun harus selalu diadakan sosialisasi dapil dan sosialisasi alokasi kursi khusus untuk payakumbuh, karena di beberapa daerah di indonesia ada perbedaan. Tujuan nya sosialisasi ini agar para caleg mengerti dan paham dimana harus menyampaikan fisi misi nya, per dapil dan daerah masing masing agar tidak keliru ,dan tidak mengurangi suara caleq nantinya tukuk Heidi.

” Iya, saat kami mengajukan rancangan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi DPRD Payakumbuh banyak mendapat respon dari masyarakat, terutama dari Partai Politik dan Bakal Calon Anggota Legislatif (BACALEG), sebab mereka telah mulai melakukan sosialisasi, dan khawatir DAPIL akan mengalami perubahan. Namun sesuai waktu berjalan, DAPIL dan Alokasi Kursi masih sama seperti Pemilu 2019 lalu,” tambah Heidi.

Sementara Komisioner KPU Payakumbuh Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nofal Ardi menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya (KPU.red) mengusulkan dua rancangan/alternatif Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi ke KPU-RI. Setelah dianalisa oleh KPU, akhirnya ditetapkan rancangan 1 untuk Kota Payakumbuh, yakni dengan 3 DAPIL dan 25 kursi.

” Kita (KPU) mengusulkan dua rancangan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi ke KPU-RI. Setelah dianalisa oleh KPU, akhirnya ditetapkan rancangan 1 untuk Kota Payakumbuh, yakni dengan 3 DAPIL dan 25 kursi,” ucap Nofal.

Rancangan atau alternatif 1 itu rinci Noval, terdiri dari Dapil 1 Kecamatan Payakumbuh Barat (10 kursi), Dapil 2 Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lampasi Tigo Nagari (8 kursi) dan Dapil 3 Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan (7 kursi).

” Rancangan yang ditetapkan untuk Kota Payakumbuh sesuai jumlah penduduk yang mencapai 141.813 jiwa adalah rancangan 1 dengan rincian Dapil 1 Kecamatan Payakumbuh Barat (10 kursi), Dapil 2 Kecamatan Payakumbuh Utara dan Kecamatan Lampasi Tigo Nagari (8 kursi) dan Dapil 3 Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan (7 kursi).” Tambahnya.

” Rancangan yang telah ditetapkan itu telah sesuai dengan kita semua.” Tutup mantan PPK Kecamatan Payakumbuh Utara itu.

Selain Pimpinan Partai Politik, Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan DAPIL dan Alokasi Kursi DPRD Pada Pemilu serentak 2024 yang menghadirkan Budi Febriandi (pegiat komunitas sekolah Lapau
dan aktivis jemari sakato Sumbar) sebagai Narasumber itu juga dihadiri Kapolres Payakumbuh, BAWASLU, Camat, Kakan Kesbangpol, PPK se-Kota Payakumbuh

Kapolres Melawi Beserta Staf Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Jumat Agung

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

6 April 2023

0

Kapolres Melawi Beserta Staf Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Jumat Agung

Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i Beserta Staf Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Jumat Agung Bagi Umat Kristiani.

Pastikan Ketersediaan Bapokting, Polsek Menukung Datangi Pusat Pertokoan

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

6 April 2023

0

Pastikan Ketersediaan Bapokting, Polsek Menukung Datangi Pusat Pertokoan — Keterangan: Foto Humas Polres Melawi.

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Untuk memastikan ketersediaan Bapokting (bahan pokok penting), Polsek Menukung mendatangi pusat pertokoan di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kamis (6/4) pagi.

Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i melalui Kapolsek Menukung Iptu Eko Supriyatno membenarkan bahwa personelnya telah melakukan patroli ke pusat pertokoan di Kecamatan Menukung untuk melakukan pengecekan Bapokting.

“Sasaran patroli yaitu pusat pertokoan di Kecamatan Menukung untuk memastikan ketersediaan Bapokting di pasaran,” kata Iptu Eko.

IMG 20230406 WA0020 e1680760215591 — Keterangan: Foto Humas Polres Melawi.

Eko manambahkan bahwa patroli dan pengecekan dipimpin langsung PS Kanit Binmas Aipda Widiatmoko. Sedangkan yang menjadi pengecekan yaitu beras, tepung, gula, telur, minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya.

IMG 20230406 WA0021 e1680760335515 — Keterangan: Foto Humas Polres Melawi.

“Pengecekan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkannya sehingga tidak terjadi kepanikan ditengah masyarakat,” jelasnya.

Patroli dan pengecekan akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol. Kedepannya pengecekan akan dilakukan secara berkala dan bersama instansi terkait.

IMG 20230406 WA0019 e1680760519789 — Keterangan: Foto Humas Polres Melawi.

“Kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pengecekan bersama instansi terkait langsung kelapangan,” tutupnya.

Annisa Hidayana Siswa SMAN 1 Guguak Wakili Sumatera Barat Ikuti Jambore Nasional Generasi Hijau 2023

Penulis

Debby Linmarta

-

6 April 2023

0

Annisa Hidayana Siswa SMAN 1 Guguak Wakili Sumatera Barat Ikuti Jambore Nasional Generasi Hijau 2023

Dangung-Dangung I metroindonesia.id – Siswa SMAN 1 Guguak Annisa Hidayana tercatat mewakili Sumatera Barat dalam ajang Jambore Nasional Generasi Hijau 2023.

Jambore Nasional Generasi Hijau (JNGH) merupakan ajang pertemuan pelajar terbaik dari 38 Provinsi di Indonesia yang peduli terhadap lingkungan yang difokuskan untuk membahas dan mencari solusi yang memecahkan isu – isu lingkungan yang ada di Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Green Generation Indonesia, sebuah organisasi berbasis lingkungan dan wadah berkumpulnya generasi muda yang memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan generasi yang peduli dan berbudaya lingkungan. Green Generation Indonesia sendiri merupakan sebuah organisasi non-pemerintah (NGO) dan non-profit (NPO) yang didirikan di Balikpapan pada tahun 2009.

JNGH 2023 mengambil tema “Less Your Waste, Save Your Life” dengan fokus terhadap isu “Food Waste”. Kegiatan yang ditaja oleh Green Generation Indonesia ini akan dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada 31 Juli – 4 Agustus 2023.

Adalah Annisa Hidayana Siswa SMAN 1 Kecamatan Guguak, berhasil terpilih menjadi salah satu perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk kegiatan JNGH 2023. Annisa terpilih setelah melalui rangkaian seleksi dari Green Generation Indonesia, yaitu seleksi administrasi, penyusunan esai ilmiah, dan pembuatan video kampanye mengenai “Food Waste”.

Semoga Annisa Hidayana dengan dilaksanakannya JNGH ini akan terwujud generasi muda yang peduli terhadap permasalahan lingkungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup serta dapat membangun kerjasama dan memperkuat jaringan di kalangan generasi muda, khususnya dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kepala SMAN 1 Guguak, Muh Hijaz mengatakan , beliau sangat bahagia di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini , siswanya dapat menorehkan prestasi gemilang yang mengharumkan nama sekolah.

Juga rasa haru dan bangga teruntuk siswanya yang di terima di perguruan tinggi melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) untuk Kabupaten 50 kota,SMAN 1 Guguak paling banyak di terima di perguruan tinggi ujar hijaz.

Upal Pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 ditemukan Warga Melawi, Kapolres Minta Warga Kenali Ciri-Ciri Upal

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

6 April 2023

0

Upal Pecahan Rp50.000 dan Rp20.000 ditemukan Warga Melawi, Kapolres Minta Warga Kenali Ciri-Ciri Upal — Sumber foto: Humas Polres Melawi

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Diduga pelaku atau sindikat peredaran Upal (uang palsu) sudah memasuki Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Pasalnya, pada Rabu (5/4) personel Bhabinkamtibmas Desa Paal, Bripka Purwanto menentukan lembaran Upal dalam pecahan Rp50.000 dan Rp20.000.

“Informasi didapat dari salah satu warga Desa Paal. Saya langsung menemui dan mengamankan lembaran uang palsu tersebut,” ungkap Bripka Purwanto.

IMG 20230405 WA0024 e1680752267539 — Sumber foto: Humas Polres Melawi, Pecahan uang palsu Rp50.000.

Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i melalui Kasi Humas Polres Melawi Aiptu Samsi memberikan apresiasi kepada personel Bhabinkamtibmas yang telah mengamankan temuan tersebut.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada warga yang telah menyampaikan informasi adanya peredaran uang palsu. Kami juga mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Melawi gara selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan,” ucapnya.

IMG 20230405 WA0025 e1680752379782 — Sumber foto: Humas Polres Melawi, Pecahan uang palsu Rp20.000

Aiptu Samsi juga mengatakan bahwa kasus peredaran uang palsu tersebut masih dalam proses penyelidikan Satreskrim Polres Melawi.

“Saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pengembangan Polres Melawi ada tidaknya sindikat peredaran Upal,” pungkas Samsi.

IMG 20230405 WA0022 e1680752478259 — Sumber foto: Humas Polres Melawi.

Namun demikian, dengan ditemukannya lembaran Upal tersebut, Polres Melawi tetap meminta masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif.

“Kepada masyarakat kami mengimbau agar tidak panik, Polres Melawi akan menindaklanjuti informasi yang diberikan,” tuntasnya.

Sejumlah Tokoh Minta Kades Batu Ampar Mundur Dari Jabatannya

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

6 April 2023

0

Sejumlah Tokoh Minta Kades Batu Ampar Mundur Dari Jabatannya — Keterangan: Sekcam Belimbing, Karyanto saat menghadiri Musdes di Desa Batu Ampar.

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Sejumlah tokoh masyarakat dan Pemuda Desa Baru Ampar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi meminta Kepala Desa Batu Ampar, Yunus agar segera mengundurkan diri.

Hal tersebut disampaikan Heri salah satu tokoh pemuda Desa Batu Ampar yang hadir dalam Musyawarah Desa yang digelar oleh BPD Desa Batu Ampar untuk mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun Anggaran 2022 pada Rabu (5/4) pagi di Kantor Desa Baru Ampar.

Pasalnya, Diduga dalam menjalankan tugasnya sebagai Kades, Yunus tidak transparan dalam mengelola keuangan desa dan tidak melibatkan unsur masyarakat dan enggan hadir untuk menyampaikan LKPP akhir tahun.

IMG 20230406 091220 scaled e1680747900696 — Keterangan: Musdes di Desa Batu Ampar dihadiri Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta unsur
peserta musyawarah lainnya.

“Sudah 2 kali kami diundang BPD untuk hadir dalam Musdes ini, Tapi Kades tidak pernah mau hadir. Kalo tidak mampu memimpin sebaiknya mundur saja sebagai kepala desa,” ujar Heri penuh kekecewaan.

Menurutnya, ada sejumlah kegiatan pemerintahan Desa Batu Ampar yang diduga belum sepenuhnya direalisasikan, diantaranya pembayaran BLT DD 1 bulan dan tidak transparannya penyaluran dana ketahan pangan desa Tahun Anggaran 2022 serta aset desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh Paiman, mantan Kepala Desa Batu Ampar. Ia menyarankan kepada BPD agar membuat teguran tertulis kepada Kepala Desa sesuai kewenangannya berdasar hasil Musyawarah ini.

IMG 20230406 091305 scaled e1680748135292 — Keterangan: Musdes di Desa Batu Ampar dihadiri Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta unsur peserta musyawarah lainnya.

“Kami minta harus ada Berita Acara hasil hasil Musdes dan disampaikan kepada Camat oleh BPD agar bisa segera diselesaikan polemik yang terjadi di desa Batu Ampar,” pinta Paiman yang kini sebagai tokoh masyarakat di desa Batu Ampar.

Ketua BPD Desa Batu Ampar, Anang Khairudin mengatakan bahwa, BPD desa Batu Ampar telah mengundang Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD akhir tahun namun tidak pernah hadir.

“Musdes pertama pada 7 Maret 2023 kamu BPD mengundang Kades namun tidak mau hadir. Hari ini Musdes kedua untuk mendengarkan LKPPD tapi kades tidak hadir,” kata Anang.

IMG 20230406 090946 e1680748291928 — Keterangan: Musdes di Desa Batu Ampar dihadiri Tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta unsur peserta musyawarah lainnya.

Menurut Anang, Berita Acara hasil Musdes kedua ini akan disampaikan kepada Camat Belimbing sesuai hasil kesepakatan Musdes.

“Apapun hasilnya akan kami sampaikan kepada Camat hasil Musdes ini, salah satu poin nya yaitu meminta Kades untuk mengundurkan diri,” ungkap Anang.

Dalam musyawarah tersebut, Anang juga menegaskan bahwa untuk APBDesa Tahun Anggaran 2023, dirinya berserta anggota BPD yang lain tidak akan menandatangani dokumen apapun jika Pemerintah Desa tidak menyampaikan LKPPD nya.

Menyikapi hal tersebut, Camat Belimbing, Felix Triudadin melalui Sekretaris Kecamatan, Karyanto yang hadir pada saat itu mengatakan bahwa, pihak kecamatan akan menunggu hasil Musdes dan akan memanggil Kepala Desa untuk menjelaskan duduk perkaranya.

“Jika Kades tidak bisa menyampaikan LKPPD sesuai waktu yang telah ditentukan maka Kecamatan menunggu langkah BPD selanjutnya,” ujar Karyanto.

Karyanto menambahkan bahwa terkait persoalan Desa Batu Ampar, pihak Kecamatan akan memanggil Kepala Desa untuk dilakukan pembinaan agar polemik di Desa Batu Ampar segera selesai.

Metroindonesia.id mencoba melakukan konfirmasi Yunus, Kepala Desa Batu Ampar melalui pesan Whatsapp, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan respon dari Kepala Desa terkait masalah tersebut.

PT CM KNPcorp Siap Bersinergi Dengan Kearifan Lokal

Penulis

Ade Shalahudin Al 'Ayubi

-

6 April 2023

0

PT CM KNPcorp Siap Bersinergi Dengan Kearifan Lokal — Foto: Istimewa, Kegiatan silaturahmi PT CM KNPcorp.

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Akhirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT CM KNPcorp yang beroperasi di wilayah Kecamatan Menukung dan Ella Hilir, Kabupaten Melawi menyatakan siap membuka diri melaksanakan kearifan lokal dan hukum adat serta pelestarian hutan di wilayah kerjanya.

Hal tersebut sampaikan Iqbal, Humas PT CM KNPcorp dalam acara silaturahmi yang dilaksanakan di Aula PT CM KNPcorp pada Selasa, (4/4) pukul 13.00 WIB.

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri Ketua DAD Melawi, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, Forkopimcam, Tokoh Adat, Temenggung, Perwakilan Kepala Desa, Kecamatan Menukung dan Ella Hilir, Ketua Fopad dan Ketua TBBR Kabupaten Melawi serta Elemen masyarakat Lainnya.

IMG 20230406 073807 e1680742219613 — Foto: Istimewa, Ketua DAD Melawi Drs. Kluisen saat memberikan sambutan.

“PT CM KNPcorp siap membuka diri berdiskusi dengan DAD, Temenggung, serta Ormas yang ada di Kabupaten Melawi di semua tingkatan untuk membahas kearifan lokal dan hukum adat,” ujar Iqbal.

Iqbal juga mengharapkan saran dan masukan serta bimbingan dari elemen masyarakat kepada PT CM KNPcorp dalam menjalankan roda perusahaannya.

Temenggung Adat Kabupaten Melawi, Sopian Hadi dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa, banyak konflik yang terjadi antara perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat. Menurutnya, konflik tersebut harus segera diselesaikan dengan baik.

IMG 20230406 073903 e1680742344838 — Foto: Istimewa, Sopiah Hadi Ketua Temenggung Adat Dayak Kabupaten Melawi.

“Selama ini sedikit banyak setiap ada masalah langsung ditangani oleh pihak APH. Kita harus gandeng tokoh Adat dan tokoh masyarakat untuk bersinergi,” kata dia.

“Berkaitan dengan hukum, solusinya ada 2 yaitu, Asas Mufakat dan Azas Penegak Hukum. Wilayah Kalimantan, segala persoalan berkaitan selalu berkaitan dengan adat,” ungkap Sopian Hadi.

Sopian Hadi juga meminta pihak perusahaan bersikap terbuka terhadap HGU yang dimiliki. Sehingga tidak ada saling mengklaim lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

IMG 20230406 073828 e1680742457137 — Foto: Istimewa, Foto bersama usai kegiatan

“Sebagai tindak lanjut pertemuan ini di lain kesempatan, kami akan mengundang pihak perusahaan kelapa sawit untuk membahas hal-hal urgen, waktu dan tempat nanti saya informasikan,” ujarnya.

Sekretaris DLH Kabupaten Melawi Rima Pramita menekankan kepada perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Melawi agar senantiasa memperhatikan aspek kesehatan lingkungan dalam pengelolaan limbah .

“DLH hadir yang mana ada keterlibatan dengan perusahaan berkaitan dengan aspek lingkungan. Berkaitan dengan pengendalian, pemantauan dan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan pemantauan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lahan dan sebagainya,” ungkap Rima.

Ketua DAD Kabupaten Melawi, Drs. Kluisen yang juga Wakil Bupati Melawi mengatakan bahwa, hukum adat sudah dilakukan oleh Nenek Moyang sejak dahulu dan harus dijunjung tinggi.

“Diselesaikan dulu secara berjenjang mengikuti aturan dan hukum adat sebelum naik ke hukum negara. Menyelesaikan masalah harus memperhatikan asas kemanusiaan dan hukum adat yang baik,” pungkasnya.

Kluisen juga menegaskan kepada para Temenggung, agar Buku Adat menjadi acuan sebagai panduan untuk memberikan hukuman.

“Jika ada masalah atau persoalan harap bicara satu meja (komunikasi/dialog) sebab masyarakat adat patuh dan taat pada hukum adat. Segala sesuatu harus dirundingkan, bisa diurus berjenjang dari DAD Kecamatan baru naik ke DAD Kabupaten dan seterusnya,” harap Kluisen.

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu

ADVERTORIAL

Penulis

Redaksi

-

5 April 2023

0

Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu

Pringsewu I metroindonesia.id – Rapat paripurna istimewa DPRD Pringsewu mengagendakan peringatan HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu di gedung DPRD , Kamis (30/03/2023).

Rapat paripurna istimewa dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman dengan dihadiri oleh perwakilan gubernur Lampung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Drs.M.Firsada, M.Si., Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah, Sekda Pringsewu Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag. beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda serta instansi vertikal lainnya.

Dalam Rapat Paripurna tampak Wabup Pringsewu periode 2017-2022 Dr.Fauzi, para tokoh pemekaran Kabupaten Pringsewu diantaranya Ketua P3KP Drs.Wanawir AM, M.M., M.Pd. dan Ketua Harian Imop Sutopo, S.E., Ketua TP-PKK Pringsewu Ny. Rusdiana Adi Erlansyah, Ketua Ikada Ny.Suherman, Ketua DWP Ny.Sri Prihatin Heri Iswahyudi, para camat dan kapekon serta lurah, tokoh masyarakat dan agama serta berbagai elemen lainnya.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung Drs.M.Firsada, M.Si. mengajak menjadikan momentum HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu untuk berjuang dan berkarya, mengukir sejarah dan membangun masyarakat Pringsewu yang berdaya saing dan sejahtera. “HUT ke-14 Kabupaten Pringsewu merupakan bentuk ungkapan syukur atas dinamika perjalanan pembangunan sejak terbentuknya Kabupaten Pringsewu,” katanya.

Memperingati HUT Kabupaten Pringsewu, kata Gubernur Lampung, memiliki makna untuk melihat masa lalu sebagai sebuah mata rantai sejarah. Sebab, masa lalu adalah pondasi yang sangat kuat sebagai referensi untuk menapaki masa kini dan masa depan, serta sebagai salah satu sarana untuk melihat perjalanan kehidupan yang dapat dimaknai untuk menjawab persoalan dan tantangan kedepan.

Serta untuk mendesain atau merancang sebuah formula masa depan berlandaskan realita dan dinamika kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilai dan peristiwa bersejarah di masa lalu. “Oleh karena itu, memperingati HUT Ke-14 Kabupaten Pringsewu bukanlah sekadar seremonial, tetapi sebagai momentum untuk mengenal sejarah perjalanan Kabupaten Pringsewu,” ujarnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan 14 tahun Kabupaten Pringsewu berdiri sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Lampung, mulai banyak perubahan yang terjadi, melalui berbagai program pembangunan yang secara khusus dirancang untuk mempercepat perkembangan dan kemajuan Kabupaten Pringsewu di segala bidang, yang kesemuanya bermuara pada satu tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai cita-cita dan tujuan awal pembentukan Kabupaten Pringsewu. “Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Kabupaten Pringsewu adalah berkah dari Allah SWT dan tentunya dengan sumbangsih dan sinergitas kita bersama,” katanya.