Polda Kalbar Gelar Pengobatan Pasca Banjir

Penulis

Redaksi

-

23 November 2021

2

Polda Kalbar Gelar Pengobatan Pasca Banjir

Metro, Pontianak | Bencana banjir yang merendam 6 Kabupaten di Kalimantan Barat berangsur-angsur mulai surut. Biddokes Polda Kalbar melakukan pengobatan massal gratis kepada warga Kabupaten Sintang yang terdampak banjir.

Sintang sebagai Kabupaten terparah yang dilanda banjir, dengan 10 kecamatan terendam menyebabkan 10.403 jiwa terpaksa mengungsi di 32 posko pengungsian.

Mengantisipasi gangguan kesehatan pasca banjir, Biddokkes Polda Kalbar bersama dengan Urkes Polres Sintang dan Dinkes Kabupaten Sintang melaksanakan Pengobatan massal dan pembagian paket sembako bagi korban Banjir di Kabupaten Sintang, Sabtu (20/11).

Kabiddokkes Polda Kalbar Kombes Pol drg. Waloejo Noegroho mengatakan, pasca bencana banjir, banyak gangguan kesehatan yang mungkin dialami oleh masyarakat, baik yang ada di pengungsian ataupun yang tetap tinggal di rumah masing-masing sambil menunggu air surut.

“Tim kesehatan kita laksanakan pengobatan massal di dua tempat pengungsian yaitu di SD Muhammadiyah Sintang dan di Kantor Desa Baning,” sambungnya.

“Selain yang berada di temapat pengungsian, kita juga menyambangi secara door to door masyarakat yang terdampak banjir di Simpang Lima untuk melakukan pelayanan kesehatan,” ucapnya.

Waloejo mengingatkan kepada warga untuk memperhatikan kebersihan lingkungan pasca banjir dan selalu patuhi protokol kesehatan, karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Jaga kebersihan lingkungan, jangan biarkan genangan air dan sampah menumpuk yang akan menjadi sumber penyakit, serta selalu perhatikan protokol kesehatan,” tutup Waloejo.

Selain melaksanakan Bakti Kesehatan berupa pengobatan massal, tim kesehatan gabungan dari Biddokkes Polda Kalbar, Urkes Polres Sintang, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga melaksanakan Bakti Sosial berupa pembagian paket sembako untuk warga terdampak banjir.

Tertangkap Memeras Anggota Polri 2.5 Milyar

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

1

Tertangkap Memeras Anggota Polri 2.5 Milyar

Metro, Jakarta – Ketua umum Lembaga Swadaya Masyarakat Tameng Perjuangan Rakyat Antikorupsi (Tamperak),resmi tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan kepada anggota Polri.Senin, 22 Nov 2021.

” Benar, Kami Polres Metro Jakarta Pusat dengan tertangkap Ketua DPP LSM Tamperak, Kepas Panagean Pangaribuan terkait aksi percobaan pemerasan terhadap anggota Polri hingga 2.5 Milyar” jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi

Dalam siaran pers, Hengki menjelaskan ” tersangka nantinya akan dijerat dengan Pasal 369 KUHP tentang Pemerasan dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara, dan akan menjerat pelaku dengan UU ITE”

” Selain dikenakan pasal 368 KUHP dan UU ITE, “Kami akan lapis juga dengan pencucian uang sehingga memberikan efek jera baik spesialis tindak pidana maupun buat LSM-LSM lain,” imbuhnya.

Modus pelaku dengan menakut nakuti anggota dengan mencatut nama petinggi Polri, selain anggota Polri, Kapolres Jakarta Pusat juga menerima informasi pelaku juga melakukan pemerasan di institusi pemerintah.[] Red

Desa Tanjung Lay Gelar Musdes Perubahan APBDesa

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

3

Desa Tanjung Lay Gelar Musdes Perubahan APBDesa

Metro, Melawi | Dalam mewujudkan asas transparansi keuangan Desa, Pemerintah Desa Tanjung Lay, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Desa Tanjung Lay, Senin, (22/11) Pagi.

Musdes yang di pimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Lay, Anwar, dihadiri Camat Nanga Pinoh, Halma Trisno, S. STP., Babinsa, Perangkat Desa Tanjung Lay, Tokoh Pemuda, Tokoh masyarakat dan Pendamping Desa.

Anwar, Ketua BPD Desa Tanjung Lay mengatakan, Musdes ini dilaksanakan lantaran adanya perubahan yang disebabkan berkurangnya pendapatan tranfer desa melalui yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Dana Bagi Hasil (DBH) Desa Tanjung Lay yang disampaiakan oleh pemerintah desa Kepada BPD.

“Dalam hal ini, pemerintah desa menyampaikan kepada BPD bahwa APBDesa tahun anggaran 2021 mengalami perubahan. Kita sepakati bersama pemerintah desa item beanja mana yang akan di rubah untuk kemudian hari ini kita tetapkan”. Kata Anwar, Senin (22/11)

Dalam pemaparannya, Kepala Desa Tanjung Lay, Radimatono, S. Kom.I menyampaikan, total pendapatan transfer Desa Tanjung Lay tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 1.169.137.407. Namun dalam realiasinya, ada pengurangan dana sebesar Rp, 15.91.138.00 sehingga mengharuskan dilakukan perubahan.

“Setelah dilakukan pembahasan sebelumnya bersama BPD kita sepakati bahwa item pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu belanja perpustakaan desa. Hal itu mengingat desa Tanjung Lay belum memiliki gedung perpustakaan desa, sehingga harus dialihkan pada kegiatan lain yang relevan”. Ungkap Radimantono.

Camat Nanga Pinoh, Halma Trisno dalam arahanya mengatakan, Musdes adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bentuk transparansi, agar BPD dan masyarakat mengetahui anggaran desa. Ia berharap Anggota BPD benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya yang mengacu pada Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD.

“Jangan sampai BPD hanya datang dan hadir tanpa berbuat apapun. Acuan BPD adalah permendagri 110 dimana telah diatur tupoksi BPD di dalamnya. Pemerintah Kecamatan tidak bisa intervensi terhadap pengelolaan keuangan desa, kami hanya mengingatkan jika ada sesuatu yang tidak sesuai aturan”. Kata Halma.

Terkait bencana banjir yang kerap melanda Kabupaten Melawi, Khususnay di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh. Ia meminta agar desa-desa yang sering terdampak banjir menganggarkan dana penanggulangan bencana di dalam APBDesa.

“Jika bisa dilakukan, setiap desa harus memiliki lumbung pangan”. Ujarnya.

Selain itu, yang menjadi prioritas adalah masalah stunting. Dikatakan Halma, saat ini angka stunting di Kabupaten Melawi berdasarkan data mencapai angka 36.27 persen. Angka tersebut dinilainya cukup tinggi, apalagi mengingat secara nasional, Kalbar peringkat paling bawah soal stunting.

“Untuk Kecamatan Nanga Pinoh, kita perlu lakukan singkronisasi data kembali dan saya minta semua stakeholders di desa bisa bekerjasama dalam penanganan stunting untuk mendapatkan informasi dan data yang akrurat”. Tutupnya.[] Ade Shalahudin.

Miris, PMI Melawi Belum Miliki UTD Standar

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

4

Miris, PMI Melawi Belum Miliki UTD Standar

Metro, Melawi | Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan organisasi kemanusiaan di Indonesia yang oleh presdien Soekarno sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada 3 September 1945 silam. Seiring waktu, organisasi kemanusiaan ini tumbuh dan berkembang di setiap Kabupaten/Kota di wilayah indonesia, salah satunya di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Kiprah PMI Kabupaten Melawi di bawah kepengurusan Hj. Nubetty Eka Mulyastri yang akrab di sapa Astrid, dalam melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan tidak bisa dipungkiri. Selama pandemi Covid-19 dan banjir melanda Kabupaten Melawi, berbagai upaya dilakukan dalam membantu masyarakat.

Ironisnya, keberadaan PMI sebagai organisasi kemanusiaan di Kabupaten Melawi belum memiliki sarana dan parsarana yang ideal dan memadai. Namun hal tersebut tak menyurutkan gerak dan langkah pihaknya untuk membantu masyarakat Kabupaten Melawi dalam misi kemanusiaan.

“Meskipun tahun ini kita tidak memiliki anggaran, namun kita tetap bergerak membantu masyarakat Kabupaten Melawi, terutama saat pandemi Covid-19 dan banjir. Berbagai kerjasama kita lakukan bersama PMI Pusat, Provinsi, Unicef dan ormas yang ada di kabupaten Melawi untuk membantu masyarakat. Seperti vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dan memberikan bantuan banjir”. Ungkap Astrid, saat ditemui di kediamannya pada Senin (22/11).

Saat ditanyai terkait sarana dan parsarana PMI Kabupaten Melawi, Astrid mengatakan, bahwa PMI Melawi belum memiliki gedung yang ideal, terutama fasilitas Unit Tranfusi Darah (UTD) yang standar seperti yang telah ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Ia berharap ke depan dapat memiliki UTD sendiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“PMI merupakan organiasi mitra kerja pemerintah di bidang kemanusiaan dengan tetap memegang teguh 7 prinsip kepalangmerahan sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 7 prinsip PMI yaitu, Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan”. Jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Astrid, dirinya berharap PMI memiliki UTD yang standar untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat di bidang kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu kerjasama semua pihak.

“Dengan adanya UTD, kami bisa memiliki blood bank (bank darah) sehingga sewaktu-waktu diperlukan oleh masyarakat, stok darah tersedia. Saat ini, untuk pemenuhan kebutuhan darah di RSUD, selalu bekerjasama dengan UTD RS dalam pengadaan stok darah. Selama ini masyarakat yang membutuhkan darah selalu menghubungi kami karena stok di RSUD terbatas”. Ujarnya.

Astrid juga menjelaskan, selain itu, dengan adanya UTD dapat mengidentifikasi penyakit sejak dini. Karena pada saat masyarakat mendonorkan darahnya, dilakukan serangkaian pemeriksaan secara klinis oleh tim medis sebelum darah tersebut digunakan.

“Selain mengantisipasi kekurangan stok darah, dengan adanya UTD juga dapat mendeteksi secara dini suatu penyakit terhadap pendonor darah, bisa tidaknya darah tersebut digunakan oleh pasien lain. Dengan adanya UTD, PMI bisa melakukan kegiatan donor darah secara berkala”. Jelasnya.

Disampaikan Astrid, saat ini kami telah melakukan rekruitmen relawan tenaga kesehatan dan dokter yang telah mendapatkan sertifikat langsung dari Kementerian kesehatan.

“Sebanyak 3 orang Nakes kita rekrut sebagai relawan PMI apabila ke depan sudah ada UTD. Artinya, Sumber Daya Manusia yang dimiliki telah siap”. Ungkapnya mengakhiri wawancara.[] Ade Shalahudin.

Agora helps Castbox build the best free podcast platform in the world

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

1

Agora helps Castbox build the best free podcast platform in the world

BEIJING, CHINA – Media Metro Indonesia – 22 November 2021 – In the U.S. market where half of Americans are listening to podcasts, it’s not easy for an app from China to secure a place.(Agora helps)

However, it only took three years for Castbox to become the largest third-party podcast platform in the U.S. Castbox has also launched a series of content-based scenarios of podcasts such as the comments section, online communities, and Livecast in recent years, of which Agora helps is the real-time communication service provider.

Livecast is completely free to use. The host can create topic-based chatrooms and interact with audiences or followers in real time in the chatroom through voice chat or instant messaging.

Followers can also reward their favored hosts. With Livecast, Castbox successfully closes the distance between hosts and audiences, and has attracted and retained a lot of users for the platform.

In Livecast, it is quite common for hundreds or even thousands of users to appear in a single chatroom. In this case, high latency of voice chat between the host and audience will greatly affect user experience on interaction.

In addition, with a worldwide user base covering 175 countries, Castbox has high requirements for the stability and smoothness of audio services across different territories or regions.

SD-RTN™, or Software Defined Real-time Network built by Agora, which features ultra-low latency, high concurrency, and high availability, has been deployed in more than 200 countries and regions, providing strong support for the Livecast scenario.

For echoes and ambient noises that may interfere with the real-time interaction between hosts and audiences, Agora’s leading 3A algorithm can intelligently adapt to variant acoustic conditions, to eliminate echoes, and deliver a first-class performance for multi-party voice communication.

The algorithm can effectively remove various noises without compromising audio quality. The AI-based noise cancellation algorithm of Agora helps combines psychoacoustics with the deep learning technology to process real-time audio signals and suppress noises through feature extraction, neural network, and gain adjustments.

It has overcome the performance improvement difficulty in traditional signal processing, providing a clear voice environment for real-time audio & video conversations.

When talking about the reason why Castbox chose Agora helps to provide support for real-time audio & video conversations,

the spokesman from Castbox said that the stability and smoothness of Agora’s service has been among the best in the industry, especially its stability. Furthermore, Agora helps has a very responsive technical team in terms of service and support that always responds to and solves the problem as soon as possible.

In the future, Castbox anticipates to grow with Agora, and to deliver better audio & video services and products for users around the world with Agora’s technologies.

Partai NasDem Gelar Vaksinasi Tahap 2

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

1

Metro, Melawi | Dalam upaya mencapai kekebalan komunal (Herd Imunity) di Kabupaten Melawi, kegiatan vaksinasi terus dilakukan. Salah satunya oleh Anggota DPR RI Yessi Melania, dari partai NasDem, melalui organisasi sayap partai Gerakan Pemuda (Garda) NasDem bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar vaksinasi gratis tahap kedua dan pembagian sertifikat vaksinasi bagi masyarakat umum di rumah kediamannya di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Senin (22/11).

Yessy Melania melalui stafnya, Bandi mengatakan, sebelumnya pemberian vaksinasi dosis pertama, telah dilaksanakan pada Senin (25/10/) lalu dengan target 1000 orang dan dilakukan di rumah kediamannya. Pada kegiatan pemberian vaksinasi dosis kedua, terlihat antusias masyarakat yang mengikuti vaksinasi dengan target 500 orang ini.

“Vaksinasi tahap 2 ini merupakan ditindaklanjuti vaksinasi tahap 1 yang di gelar partai NasDem pada oktober lalu dengan jumlah dosis yang sama dan akan kita bagi dalam 2 tahap untuk mengantisipasi kerumunan. Selain itu bagi warga yang telah di vaksin pada tahap 2 langsung diberikan sertifikat vaksin”. Kata Bandi.

Lebih lanjut, dikatakan, adapun tujuan vaksinasi ini untuk membuat kekebalan komunal guna memutus rantai penyebaran Covid-19 di Melawi. Selain itu juga untuk membantu program nasional pemerintah dalam percepatan vaksinasi nasional hingga 70 persen.

“Kalau sudah 70 persen, kita berharap aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Ada beberapa negara dimana aktivitas masyarakat tidak lagi menggunakan masker karena sudah banyak di vaksin. Semoga hal ini juag bisa terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Melawi”. Imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Melawi, Panji S.Sos., mengatakan, untuk mensukseskan program percepatan vaksinasi nasional semua pihak harus berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Sehingga, kekebalan komunal yang ditargetkan dapat tercapai.

“Kalau target sudah tercapai, ekonomi masyarakat dapat bergerak seperti biasa. Masyarakat tidak ada lagi rasa was-was untuk melakukan aktivitasnya”. Ujar Bupati Periode 2015-2020 ini.

Disamping itu, Panji juga memberikan apresiasi kepada Yessy Melania dan Garda Pemuda Nasdem yang telah menyelenggarakan vaksinasi ini. Ia menilai langkah tersebut dapat membantu program pemerintah daerah dalam percepatan vaksinasi.

“Minimal 80-90 persen mampu tercapai. Terima kasih telah membawa pelayanan vaksinasi ini sebanyak 1000 dosis pertama dan 1000 dosis kedua,” katanya.

Panji juga menyampaikan terima kasih pada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif mengikuti vaksinasi. Ia berharap semakin banyak warga yang di vaksin semakin cepat proses kekebalan komunal di Kabupaten Melawi.[] Ade Shalahudin.

MCIS Life Strengthens Relationship With Merchantrade

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

1

MCIS Life Strengthens Relationship With Merchantrade

MCIS Life insurer acquires stake in Merchantrade Asia Sdn Bhd, fortifies collaboration

PETALING JAYA, MALAYSIA – Media OutReach – 22 November 2021 – MCIS Insurance Berhad (MCIS Life) has taken up a 4.99% stake in Merchantrade Asia Sdn Bhd, the leading e-money player and the country’s largest Money Services Business operator, through the acquisition of new ordinary shares of an undisclosed amount.

The two companies kicked-off a marketing distribution arrangement in 2019 where MCIS Life provided a life insurance protection plan for Merchantrade’s customers which includes Malaysians as well as migrant workers.

In August 2021, they teamed up again to provide a product targeted at underserved communities such as Malaysians eligible for the Perlindungan Tenang Voucher (PTV) scheme.

The strategic collaboration has come at an opportune time as the value of life insurance and other relevant financial products have magnified amidst the pandemic. The combined strength and synergy between both companies are poised to unlock more innovative, personalised, digital insurance solutions to meet the protection needs of customers from all walks of life.

This strategic acquisition is set to accelerate MCIS Life’s digital transformation journey and leverage on Merchantrade’s digital capabilities, access to extensive network of over 1,000 physical touchpoints throughout the country and their three million customers.

MCIS Life CEO and Managing Director Mr. Prasheem Seebran said Merchantrade is a fast-growing fin-tech company constantly at the forefront of digitisation and driving innovation in financial services thereby allowing the former to pivot on their expertise in pursuing the company’s ambition to be a digitally focused life insurer.

Mr.Ramasamy Veeran, Founder and Managing Director of Merchantrade said: “Having an established brand like MCIS Life with us resonates with our goals of expanding our insurance offerings as it allows us to better develop next-generation products and services that continue to add positive value to customers and communities around us as we make the future convenient, easier and more secure for generations to come.”

“Building from our core businesses with strategic partnerships and collaborations, we will continue to accelerate the rollout of innovative financial services and strengthen our comprehensive ecosystem of interconnected technologies, such as global remittance, payments, e-wallet solution, foreign currency exchange, micro-insurance, tele-health, micro-loans, telco services and more. All with aspirations of giving customers a dependable digital first experience and elevate financial access across all walks of life,” added Ramasamy.

“Forging this partnership with Merchantrade provides MCIS Life with significant upside potential. It allows us to break away from the traditional bancassurance model which often incurs exorbitant fees and simultaneously strengthens our position as the sole life insurance partner within the Merchantrade eco-system,” Prasheem elaborated.

Prasheem added that MCIS Life’s strategy is focused on enhancing customer experience through innovative product solutions and digitised service offerings. The synergies between the two companies will be further supported by Merchantrade’s technology solutions as well as its foray into the payment space.

“We aim to achieve our targets by rolling out more products to suit Merchantrade’s target market and this strategic alliance is expected to contribute over 25% of MCIS Life’s non-agency new business contributions by 2025.”

The acquisition forms a bold step forward, further strengthening the existing ties between both companies since 2019 and MCIS Life see tremendous value in Merchantrade’s mobile e-wallet application and nationwide on ground touchpoints allowing access to the underserved communities.

“Currently MCIS Life is the exclusive life insurance partner of Merchantrade. Considering the potential of the company and various opportunities to collaborate and create value for existing and prospective customers, this investment is expected to bring significant value to us,” Prasheem explained.

In line with its brand promise – “People Helping People” – MCIS Life also aims to roll out more inclusive, simple and affordable solutions to Merchantrade’s underserved customer base such as Malaysia’s B40 segment and migrant workers. It will also expand its offerings on employee benefits and bespoke products for corporate clients, high end products for the remittance market and online products for the technology savvy.

Nunggak, Pengacara Negara Panggil Perusahaan

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

2

Nunggak, Pengacara Negara Panggil Perusahaan

Metro, Sumenep – Kantor Pengacara Negara Kejaksaaan Negeri Sumenep Jawa Timur, kembali melayangkan surat panggilan kepada pemilik perusahaan perusahaan untuk penyelesaian kasus/perkara menunggak iuran (PMI) di BPJS Ketenagakerjaan Madura.

Dalam surat nomor : 58/M.35/GS.I/II/2021 pihak kantor pengacara Negara Kejaksaaan Negeri Sumenep menerima surat kuasa khusus dari BPJS Ketenagakerjaan Madura dengan nomor : SKK/176/102021tertanggal 27 Oktober 2021.

Kantor Pengacara Negara menyampaikan bahwa berdasarkan pasal 19 Undang undang N0. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyatakan :

Ayat (1) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS:

Ayat (2) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Sedangkan berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyebutkan:

Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang No. 24 Tahun 2011 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Salah seorang pengusaha yang turut hadir menerima panggilan berinisial “JK” kepada metroindonesia.id mengaku selama dua tahun dimasa pandemi covid 19 sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan lagi.(22/11).

Okta Selected as Identity Management Partner by SK Inc. C&C 2021

Penulis

Redaksi

-

22 November 2021

0

Okta Selected as Identity Management Partner by SK Inc. C&C 2021

SK Inc. C&C and Okta Selected to provide innovative IT Security Technology in Korea

SEOUL, SOUTH KOREA – Media Metro Indonesia – 22 November 2021 – Okta selected, the leading independent provider of identity,

World IAM and SSO leader, announced its partnership with SK Inc. C&C to provide UD (Universal Directory), SSO (Single Sign-On) and MFA (Multi-factor Authentication) to Korean enterprise customers.(Okta selected).

Okta selected is a world leader in IAM (identity and access management) and SSO, and its IT security services maximize enterprise productivity with higher security and frictionless application access.

Okta and SK Inc. C&C have started and have plans to complete an internal SK Identity Project by the end of 2021.

SK Inc. C&C will provide Okta Identity Management solutions and services to not only SK and its subsidiaries but also numerous local enterprises, adding to SK Inc. C&C’s digital technologies including AI (Artificial Intelligence), Cloud, and Big Data.

Okta has been named by Gartner as a Leader in its Magic Quadrant for Access Management for five consecutive years.

Also, SK Inc. C&C believes in the strengths of Okta’s End-to-End Identity Engine Platform for user access experience and convenient development environment.

Furthermore, SK Inc. C&C and Okta will provide adaptive MFA (Multi-factor Authentication), ASA (Advanced Server Access solutions) and CIAM (Customer Identity and Access Management) solutions for various industries.

SK Inc. C&C ICT Digital Division Vice President Sangkuk Lee says: “SK Inc. C&C is the leader helping enterprise customers establish digital infrastructure with business innovations.

Okta has been chosen after extensive search and reviews for various identity solutions in the market.

Okta’s industry leading digital identity technology secures the complex operations of the world’s largest organizations.

Okta Asia Pacific General Manager Graham Sowden says: “The world’s largest companies choose Okta to manage their identity requirements and secure their most complex operations.

We are very proud of this successful partnership with SK C&C Inc. to contribute to the Korea IT industry with convenient and safe access solutions and services.” [] Red

Sekretaris GIBAS Minta Kapolda Gelar Perkara

Pidana
HUKUM

Penulis

Redaksi

-

21 November 2021

3

Sekretaris GIBAS Minta Kapolda Gelar Perkara

Metro, Bogor Raya – Rencana sekretaris DPC Resort Kabupaten Bogor akan segera mealayangkan surat permohonan untuk gelar perkara khusus atas kasus yang menimpanya pada akhir tahun 2014 silam.

Surat Rachmanto Sekretaris DPC Resort Gibas Kabupaten Bogor merupakan korban atas pengrusakan yang terjadi berdasarkan surat laporan polisi nomor ; LP/B/501/B/XII/2014/Sek Kemang tertanggal 16 Desember 2014 oleh salah satu organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor.

“pengrusakan pada perangkat kepanitiaan, dilakukan pada kegiatan pentas seni dan budaya yang diadakan di daerah kemang, belum juga menemui titik terang” UjarSurat Rachmanto Sekretaris DPC Resort Gibas

Melalui surat nomor : B/3286/VII/RED.7.5/2021/Dit Reskrim Um yang di tanda tangani Dir. Reskrim Um Polda Jabar yang ditujukan kepada metroindonesia/id, Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) membenarkan dugaan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasab terhadap orang dan barang.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana atas nama pelapor Surat Rachmanto (Sekretaris DPC Gibas kabupaten Bogor) dan terlapor Sdr. Sayuti Bin Tolib dan Sdr. Giri Santosa Bin H. Sadam telah dihentkan proses penyidikan melalui surat momor : S.Tap/20/XII/2019/Reskrim tertanggal 23 Desember 2019.

Sementara pada tanggal 28 Desember 2019,Surat Rachmanto (Sekretaris DPC Resort Gibas) Surat Rachmanto selaku pelapor masih menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang di tanda tangani oleh Kasat Reskrim AKP Benny Cahyadi.

Atas kejanggalan tersebut,Surat Rachmanto kepada metroindonesia.id akan melayangkan surat melalui Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Resort Gibas Kabupaten Bogor untuk segera dilakukam Gelar perkara Khusus dengan menghadirkan pihak terlapor dan meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan alat bukti tidak cukup.[] Red