Kejagung Berhasil Bongkar Mafia Minyak, 4 Orang Jadi Tersangka

HUKUM
Pidana

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

1

METRO, JAKARTA – Kejagung (Kejaksaan Agung) berhasil membongkar mafia minyak goreng yang selama ini memicu kekisruhan dan kelangkaan di tanah air. Sebanyak 4 orang langsung dijadikan tersangka dan ditahan karena melakukan permufakatan jahat dan merugikan perekonomian negara.

Tidak tanggung-tanggung, para tersangka yang diumumkan Kejagung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana. Sementara tiga orang lainnya dari korporasi besar produsen minyak goreng.

Ketiga orang dari swasta yakni Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley MA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT) dan General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang. Mereka ini, diberikan izin ekspor oleh Indrasari dengan tidak mempedulikan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

WhatsApp Image 2022 04 21 at 00.06.18 — Foto: Wawancara di Kantor Kejagung

Untuk itu, Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi kerja Kejagung yang selangkah lebih maju dari institusi Polri dalam membongkar mafia minyak goreng. Padahal, di Polri telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Oleh karenanya, dalam menangani mafia minyak goreng tersebut, Kejagung tidak ragu menerapkan TPPU dan menelisik aliran dananya itu kemana saja mengalirnya. Apalagi, salah satu produsen minyak goreng yakni PT Wilmar Nabati Indonesia yang milik pengusaha Martua Sitorus alias Thio Seeng Haap pernah terkait kasus restitusi pajak sekitar Rp 7,2 Triliun. Bahkan pada tahun 2010, DPR sempat membuat Panja Pengawasan Pajak untuk membongkar pajak PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT. Multimas Nabati Asahan (MNA). Hal ini, juga perlu ditelusuri Kejagung.

Sedang perusahaan PT Musim Mas milik Bachtiar Karim yang merupakan salah satu orang terkaya Indonesia versi Forbes dengan kekayaan Rp 50,25 Triliun. Sementara PT Permata Hijau Grup dimiliki oleh Robert Wijaya. Korporasi-korporasi besar yang terlibat dalam korupsi persetujuan ekspor CPO ini jelas menari diatas penderiraan rakyat. Mereka bermain dengan pejabat di Kementerian Perdagangan untuk dapat menjual dengan harga mahal CPO di luar negeri. Para tersangka ini, tidak peduli dengan nasib 270 juta rakyat yang kesulitan mencari minyak goreng.

Namun pada kelangkaan migor ini, Satgas Pangan Polri yang dipimpin oleh Irjen Pol Helmy Santika tidak menemukan korporasi besar bermain. Dalam keterangannya pada 23 Maret 2022, Helmy Santika menyatakan, hanya menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh perseorangan dalam kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng.

“Pihak-pihak yang dimaksud adalah pelaku usaha perseorangan yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha, bukan mafia minyak goreng,” katanya.

Ditegaskannya, polisi sampai saat ini belum menemukan adanya praktik mafia dalam pendistribusian minyak goreng di Tanah Air.

“Sejauh ini belum ditemukan mafia minyak goreng. Mafia lebih dikonotasikan sebagai persengkongkolan besar, masif, dan terstruktur yang melibatkan banyak pihak. Sampai saat ini tidak ditemukan praktek seperti itu,” ujar ketua Satgas Pangan Polri.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan M Lutfi saat dengar pendapat dengan DPR pada 17 Maret 2022 menyatakan, calon tersangka mafia minyak goreng akan diumumkan pada Senin (21/3/2022). Pasalnya, dirinya telah memberikan data terkait praktik mafia minyak goreng ke Badan Reserse Kriminal Polri agar dapat diproses hukum.

Namun sampai Kejagung menetapkan 4 tersangka mafia minyak goreng melalui korupsi, pihak kepolisian tidak pernah mengumumkan keterlibatan korporasi dan pengusaha besar bermain dalam kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Padahal, IPW telah mengingatkan kepada Polri untuk menangkap para mafia minyak goreng pada 6 April 2022. Hal itu dimuat pada berita Kompas.com dengan judul: “Kritik Pembentukan Satgas Minyak Goreng, IPW Minta Polisi Segera Tangkap Saja Mafianya”.

Selama ini, yang terus gembar gembor tentang minyak goreng adalah kepolisian. Bahkan, Kapolri memerintahkan kepada Kapolda dan Kapolres untuk mengawasi minyak goreng di pasaran. Tidak jarang, pimpinan Polri turun ke perusahaan produsen minyak goreng. Tapi, tetap saja, kepolisian tidak menemukan perusahaan besar yang bermain dalam licinnya minyak goreng.

Sumber: IPW

Dihadapan Pengurus HIPMI Jatim, LaNyalla Paparkan 3 Kunci Sukses Sebagai Pengusaha

PARLEMEN

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

METRO, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan keynote speech secara virtual pada buka puasa bersama Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua BPD HIPMI Jawa Timur, Rois S Maming, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Ustadz Das’ad Latif, para senior HIPMI Jawa Timur dan pengurus serta anggota BPD HIPMI se-Jawa Timur.

Pada acara yang mengambil tema “Generasi Pengusaha Muda yang Tangguh dengan Menguatkan Keimanan Dalam Bulan Ramadan” itu, LaNyalla memaparkan tiga kunci sukses sebagai seorang pengusaha.

Pertama, kata LaNyalla, teruslah belajar tentang dunia usaha. Sebab, hal itu adalah proses yang tiada henti, seiring dengan dunia bisnis yang terus berkembang, terutama di era dis-rupsi teknologi.

Kedua, perkuat ketakwaan. Jangan tinggalkan sholat wajib, tahajud dan Dhuha serta berdzikir. Karena itulah yang akan menyelamatkan dan menentukan apakah menjadi pengusaha untuk jalan kebaikan atau menjadi pengusaha untuk jalan keburukan.

“Ketiga, perkuat solidaritas sosial. Jadilah pengusaha yang tidak memikirkan diri sendiri. Jadilah pengusaha yang ringan tangan membantu sesama yang membutuhkan,” kata Senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla tak menampik jika dirinya merasa begitu senang bisa kembali menyapa kader-kader HIPMI Jatim.

“Ini seperti nostalgia bagi saya, karena HIPMI Jatim adalah salah satu rumah tempat saya dididik, dibina, didisiplinkan dan dibukakan jalan untuk meraih mimpi-mimpi besar sebagai seorang pengusaha,” ujar LaNyalla.

Ia masih ingat ketika dahulu diberi amanah sebagai ketua HIPMI Jawa Timur. Suasananya mungkin belum senyaman sekarang. LaNyalla mengenang, saat itu bisa dikatakan HIPMI belum sementereng sekarang. Dulu, ingat LaNyalla, ia dan rekan-rekannya harus babat alas mengenalkan HIPMI.

LaNyalla juga masih ingat betul bagaimana dulu ia dan para pengusaha muda memang harus memulai semuanya dari bawah. Jatuh-bangun hal yang biasa.

“Saya ke mana-mana naik Vespa butut untuk menjalin silaturahim dan membuka jaringan usaha. Semua saya lakoni dengan penuh keikhlasan,” kata LaNyalla.

Dikatakannya, tak ada yang instan dalam meraih cita-cita. Ia pun meminta pengurus dan anggota HIPMI Jatim tak melihat LaNyalla saat ini, yang mungkin oleh sebagian orang dinilai berhasil sebagai pengusaha, yang kemudian diberi amanah dalam jabatan publik.

“Sekali lagi, jangan melihat kondisi saat ini. Tapi cermatilah prosesnya, terutama bagaimana kita membangun kepercayaan dan usaha tanpa lelah. Terus mencoba dan mencoba lagi. Gagal adalah bagian dari proses,” papar LaNyalla.

Tekad yang kuat adalah bahan bakarnya. Tidak mudah putus asa adalah prinsipnya. Dan, memberi manfaat bagi banyak orang adalah tujuan utama. Karena sebagai pengusaha haruslah memberi manfaat.

“Paling minimal adalah membuka lapangan kerja. Dan maksimal adalah berbagi untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi sesama,” urai dia.

LaNyalla sangat percaya kepada kekuatan dan semangat kaum muda, terutama dalam menggerakkan perekonomian, baik di tingkat regional maupun nasional. Sebab, katanya, sifat dasar dari anak muda adalah progresif dan penuh energi.

“Tetapi saya ingatkan, untuk tetap menghargai proses. Karena proses adalah kawah candradimuka untuk belajar dan mengambil hikmah. Jangan ingin instan dan serba cepat. Apalagi untuk menjadi crazy rich, tetapi ujung-ujungnya bermasalah,” pesan LaNyalla.

Ia juga mengingatkan agar sebagai pengusaha tidak gemar memamerkan gaya hidup yang bergelimang harta di tengah situasi rakyat yang sedang menderita akibat krisis ekonomi dan kesulitan untuk mengakses pemenuhan kebutuhan ekonomi.

“Perilaku seperti itu sangat menyakiti hati rakyat. Dan Anda harus tahu, ungkapan hati rakyat yang menderita adalah doa yang menembus Arsy,” tegas LaNyalla.

Menurut LaNyalla, negara ini butuh orang-orang yang memiliki empati. “Memiliki kecerdasan emosional dan moral. Memiliki adab dan akhlak dan itu harus ditanamkan kepada kader-kader HIPMI,” ingat LaNyalla.

Sebab, hanya dengan hal itu HIPMI bisa memberi kontribusi nyata untuk Indonesia yang lebih baik ke depan.

“Selamat berproses untuk semua kader HIPMI Jatim. Saya yakin Anda semua kelak akan bisa menjadi pengusaha pejuang, pejuang pengusaha, yang selalu menempatkan kepentingan umat di atas
kepentingan pribadi. Yang bisa memberi solusi atas masalah masyarakat,
sekaligus menggerakkan ekonomi Indonesia,” demikian LaNyalla.(*)

Soal Otto Hasibuan, Soegiharto Minta Bantuan Hotman Paris

HUKUM

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

JAKARTA – Soegiharto Santoso alias Hoky kembali mengabarkan bahwa dirinya akan membawa perkara Apkomindo ke pengacara kondang Hotman Paris Hutapea.

Hal itu disampaikan Soegiharto Santoso kepada awak media usai dirinya menghadiri undangan konferensi pers Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN Indonesia) dan Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum. pada Selasa, (19/4) di Kawasan SCBD Jakarta Selatan.

Ramainya pemberitaan yang menyoalkan Otto Hasibuan nampaknya menimbulkan gairah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) Soegiharto Santoso yang juga sebagai wartawan BISKOM.

WhatsApp Image 2022 04 20 at 20.52.12 1 — Foto: Soegiharto Santoso saat bertemu Hotman Paris

Pasalnya, kasus dugaan pemalsuan dokumen surat gugatan perkara No. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL di PN JakSel yang diduga melibatkan Pengacara Otto Hasibuan sejak tahun 2018 silam hingga sekarang tak kunjung menemukan titik terang.

Padahal, kepada awak media Hoky mengatakan, “saya sudah melakukan konfirmasi baik secara langsung via WA ke nomor pribadi Otto Hasibuan maupun kepada 3 orang Tim nya, termasuk telah melakukan konfirmasi via email ottohsb@ottohasibuanlaw.com , bahkan telah mengirimkan surat resmi tertanggal 14 & 18 Januari 2022 serta saya telah mengantarkan sendiri ke kantor Otto Hasibuan, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon sama sekali”. Ungkap Hoky.

Bahkan tidak sedikit pemberitaan di media-media masa yang memberitakan terkait perkara Apkomindo, dari mulai kronologis perkara hingga Soegiharto Santoso tantang Otto Hasibuan.

WhatsApp Image 2022 04 20 at 20.52.12 — Foto: Soegiharto dan rekan-rekan pers bersama Hotman Paris

Soegiharto menambahkan, “saya hanya butuh konfirnasi tentang apakah Bang Otto turut terlibat atas dugaan pemalsuan dokumen surat gugatan tersebut, atau Bang Otto juga sebagai korban pemalsuannya, saya yakin cepat atau lambat perkara ini akan terungkap, apalagi jika Bang Hotman berkenan membantunya, pasti akan mudah terungkap” papar Hoky.

Hoky menangkap peluang tersebut, sebab mendengar Dr. Hotman Paris menyatakan menawarkan diri secara cuma-cuma alias gratis menjadi kuasa hukum bagi anggota Peradi yang merasa dirugikan oleh Otto.

“saya memang bukan anggota Peradi, saya baru kuliah semester 4 di STIH IBLAM, namun saya juga merasa dirugikan oleh Bang Otto Hasibuan dalam perkara gugatan APKOMINDO di PN JakSel” papar Hoky.

WhatsApp Image 2022 04 20 at 20.52.11 — Foto: Hotman bersama 2 asistennya

Dikutip dari suara.com Pengacara Kondang Hotman Paris menyebut Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang diketuai Otto Hasibuan tidak sah. Pernyataan tersebut disampaikan Hotman lantaran, Otto dinilai telah melanggar AD/ART Peradi dengan menjabat sebagai ketua umum sebanyak tiga kali.

Hotman mengemukakan bahwa dirinya sejak awal tidak setuju ketika Otto menjabat kembali sebagai Ketua Umum Peradi.

“Dari awal saya tidak setuju Otto Hasibuan menjabat lagi untuk yang ketiga kalinya, karena di anggaran dasar yang disahkan oleh musyawarah nasional (Munas) hanya boleh dua kali,” kata Hotman di Kantor DPN Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Hotman menyebut Otto telah menghalalkan segala cara untuk dapat menjabat Ketua Umum Peradi sebanyak tiga kali. Salah satunya dengan mengubah AD/ART.

“Dia sudah dua kali sebagai ketum dan dengan anggaran dasar yang baru, dia bikin dulu orangnya dia yaitu Fauzi, sebagai ketum, sesudah Fauzi berakhir dia masuk lagi, itu dimungkinkan karena dia sudah merubah anggaran dasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hotman mengutarakan bahwa AD/ART yang diubah oleh Otto tersebut pernah digugat oleh pengacara atas nama Alamsyah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Gugatan tersebut pun diklaim dimenangkan olah Alamsyah.

Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menurut Hotman menyatakan bahwa Otto melakukan perbuatan melawan hukum lantaran mengubah AD/ART melalui rapat pleno bukan musyawarah nasional.

Tak hanya itu, Hotman juga mengklaim bahwasanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan. Di sisi lain, kata dia, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan menolak permohonan kasasi Otto. Putusan ini teregistrasi dengan Nomor: 977 PDP 2022.

“Jadi DPN Peradi versi Otto tidak sah sejak 18 April 2022 karena putusan kasasi bersifat inkrah, walau pun ada PK itu sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Hotman.

BACA JUGA:

Berkenaan dengan itu, Hotman memastikan siap menjadi kuasa hukum anggota Peradi yang merasa dirugikan oleh Otto. Bahkan dia menawarkan diri secara cuma-cuma alias gratis.

“Jadi siap-siap Peradi Otto akan digugat ribuan pengacara dan aku siap jadi kuasa hukumnya, aku hadapi kau Otto demi nasib ribuan pengacara yang ditandatangi kartunya oleh anda,” katanya.**

Temui Ketua DPD RI, HAPSI Minta Dukungan Penuh Beberapa Program

PARLEMEN

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

JAKARTA – Sejumlah pengurus Himpunan Artis Pengusaha Indonesia (HAPSI) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/) lalu.

HAPSI meminta Ketua DPD RI mendukung beberapa program yang akan dijalankan.

Dalam pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.

WhatsApp Image 2022 04 20 at 02.53.31 1 — Foto: Ketua DPD RI menerima rombongan HAPSI

Sementara Ketua HAPSI Yuma Shannelom datang bersama beberapa pengurus antara lain artis senior Ida Leman, Aditya Gumay, Adana Gumay, Tino (sutradara film Hollywood) dan Bagus.

Aditya Gumay menjelaskan program utama yang akan dijalankan oleh HAPSI adalah penyelenggaraan Festival Film Televisi Nusantara. Dukungan DPD RI sangat penting karena HAPSI akan mengangkat tema-tema kedaerahan untuk diperkenalkan secara nasional sesuai motto DPD RI ‘Dari Daerah untuk Indonesia’.

“Jadi tiap daerah bisa membuat FTV yang ditayangkan di stasiun televisi lokal dan bioskop di daerah masing-masing,” kata Aditya.

Luhut — Foto: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Film yang diproduksi harus bertemakan daerah, yakni mengangkat potensi wisata, seni budaya, kuliner dan potensi lainnya.

“Tujuannya supaya pesan pemerintah terutama daerah sampai ke masyarakat di seluruh Indonesia dengan cara yang menarik dan menghibur melalui tontonan yang dekat dengan masyarakat. Melalui FTV itu bisa juga sebagai cara menanamkan cinta tanah air dan persatuan bangsa. Kemudian masyarakat menjadi lebih mengenal potensi daerah lain,” papar dia.

Program kedua HAPSI menurut Tino yakni rencana pembuatan film layar lebar yang mengangkat Komodo. Karena hewan ini khas dan satu-satunya yang ada di dunia. Bahkan menurut pakar arkeologi Komodo sudah ada sejak zaman prasejarah.

“Kita ingin membikin filmnya seperti Jurrasic Park atau King Kong. Kami pun siap memboyong kru dari Hollywood untuk produksi di Indonesia. Kami mohon dukungan supaya bisa terealisasi,” ucap Tino.

Selain kedua program itu, HAPSI juga sedang mengembangkan game mobile. Menariknya, menurut Bagus, tim dari HAPSI, game ini sangat bermanfaat karena bekerja sama dengan UMKM untuk men-support produk-produk mereka.

“Game ini bisa menjadi kebanggaan nasional. Kami berharap nantinya dengan jalur Pak Ketua DPD RI bisa membantu mempopulerkannya,” ucap Bagus.

Satu lagi program HAPSI adalah program studi sambil kerja di Australia. Adana Gumay, salah satu anggota HAPSI mengatakan keunggulan programnya adalah mahasiswa Indonesia bisa kuliah sambil bekerja.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung penuh rencana HAPSI. Sebagai wakil daerah, dirinya dan anggota DPD RI lainnya tetap berkomitmen memperjuangkan daerah agar maju dan masyarakatnya sejahtera.(*)

Mafia Minyak Goreng Itu Ternyata….

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

Jakarta – Akhir-akhir ini silang sengkarut asap kegaduhan politik berkobar, akibat tabrakan aneka macam kasus hot yang asimetris. Sebutlah, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga priode; unjuk rasa mahasiswa penentang di depan gedung MPR DPR (11/04/22) dan penganiayaan Ade Armando, yang ada dan tiada diantara dua pertentangan itu.

Ketiga isu asimetris itu berkelindan merebut dan menguasai hampir semua ruang publik. Direproduksi dengan aneka macam versi. Penuh bumbu sensasi. Dengan aroma artifisial kemanusiaan dan peradaban. Melalui berbagai transmisi media. Terutama media sosial (medsos).

Belum reda semua itu merata ke atas permukaan bumi. Dunia politik kembali gaduh. Empat orang pelaku mafia minyak goreng ditangkap Kejaksaan Agung. Ramai diberitakan di jaringan multi media (19/04/22) dan diekspose di televisi Siang malam 24 jam.

Pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnhu Whardana ditangkap bersama tiga orang manajer perusahaan besar perkebunan kelapa sawit high class dunia.

Masing–masing, Master Parulian Tumanggor, Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia; Stanley MA Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup dan Pierre Togar Sitanggang, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas. Semuanya langsung diborgol. Langsung berbaju oranye. langsung ditahan.

Mafia? Apakah merekalah yang disebut – sebut dalam banyak pemberitaan sebagai mafia minyak goreng? Ternyata tidak juga. Ada pejabat yang menyebut mereka mafia. Ada yang membantah, tidak ada mafia minyak goreng.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (17/3/2022), Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mengungkap langka dan tingginya harga minyak goreng disebabkan oleh permainan mafia minyak goreng.

Para mafia itu, kata dia, menyelundupkan minyak goreng yang mestinya menjadi konsumsi masyarakat ke industri-industri, bahkan hingga diimpor ke luar negeri.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengomentari pernyataan pihak Kemendag terkait adanya mafia minyak goreng. Menurutnya, saat ini tidak ada mafia minyak goreng dan hanya ada ketidaktepatan kebijakan. Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng.

“Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan,” kata Gobel dalam keterangan tertulisnya pada Senin (21/03/22). Menurutnya, saat ini adalah persoalan pengaturan dalam tata niaga. Kemudian permasalahan dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam pengelolaan tata niaga minyak goreng.

Muhammad Luthfi dan Rachmat Gobel berlatar belakang sama: pengusaha. Sama – sama petinggi Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Gobel pernah menjabat Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Tapi, hanya bertugas setahun, kena reshuffle. Tanpa kejelasan, apa sebabnya. Diganti Thomas Lembong.

Masuk akal kalau Gobel tahu persis, ada tidaknya permainan tidak sehat dalam distribusi minyak goreng. Termasuk dalam bisnis lain sebagai sebagai turunannya.

Mungkin karena dia pernah lama studi di Jepang. Boleh jadi mengetahui praktik sejenis mafia di negeri Sakura yang disebut Yakuza itu, beda dengan yang ada di dunia minyak goreng.

Luthfi masuk ke kabinet periode kedua rezim Jokowi. Menggantikan posisi Agus Suparmanto yang terkena reshuffle.

Dilantik 23 Desember 2020 lalu. Lulusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat tahun 1992. Pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), 14 September 2020 – 23 Desember 2020.

Sebelumnya pernah Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM di era SBY. Lalu di priode pertama Jokowi dia jadi Duta Besar di Jepang

Menilik identitas dan latar belakang kehidupan empat tersangka itu , memang “berbeda – beda”, namun tampaknya “tetap satu jua”.

Sama–sama penjahat ekonomi dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Sama–sama punya akses ke pusat kekuasaan. Memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai “white collar crime” sejati.

Jika menelisik nama–nama tersangka, publik sepertinya memperoleh cahaya penuntun untuk menyebutnya “kejahatan dan pejahat itu” punya korelasi dengan pusat kekuasaan. Serentak, industri rumahan yang bernama medsos – medsos ramai–ramai urun rembuk.

Merespons dan mereproduksi catatan hitam atau jejak digital para tersangka yang terhubung Istana. Publik, seolah mendapat “wangsit” mendorong Presiden Jokowi yang dikenal populis itu, mau bertindak tegas.

Memberantas komunitas “sampah” perusak kesehatan bangsa itu. Yang terang benderang. Yang ada di sekitarnya. Jokowi selama ini dikenal mahir mengelola isu kerakyatan. Penggemar blusukan. Jurus pemantik simpati rakyat kecil. Yang akrab dengan derita. Ke sanalah, Jokowi diminta berlabuh.

Atas nama penderitaan rakyat kecil, maka dia wajib hukumnya bertindak cepat. Melangkah tegas. Bergerak lugas memberantas mafia minyak goreng itu bersama geng-nya. Sampai ke akar – akarnya.

Apapun istilahnya, pemilik suara terbanyak – publik itu – bersepakat mengatakan, kasus mafia minyak goreng yang digoreng oleh pejabat resmi, berkomplot dengan perusahaan perkebunan besar milik konglomerat besar alias oligarki.

Sesungguhnya, momentum ini, merupakan pintu masuk (entry point) bagi presiden Jokowi untuk menancapkan legacy atau warisan berharga. Menoreh sejarahnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Menumpas habis – habisan, mereka yang telah membuat rakyat kecil menderita.

Antri berhari – hari untuk satu liter minyak goreng. Bahkan ada yang meninggal dunia. Saatnya Jokowi tampil memimpin perlawanan menumpas kekuatan oligarki di negeri ini. Yang banyak diyakini bercokol di Istana.

Di pusat kekuasaan itulah sesungguhnya problema besar bangsa besar ini. Harus dijawab Jokowi: Menumbangkan imperialisme dan kolonialisme ekonomi, yang menghisap darah bangsa ini.

Apabila Jokowi mau menindak mafia minyak goreng, yang diback up kekuatan oligarki, bersama agen – agennya, yang banyak disebut – sebut bercokol di Istana, dipastikan dia akan meraih dukungan suara terbanyak (electoral vote) masyarakat akar rumput.

Tanpa kampanye. Tanpa tim sukses. Tanpa buzzer. Tanpa Influencer. Tanpa intrik. Tanpa represi. Tanpa baliho. Cuma tentu saja ada berita “buruknya”: terjadi pengangguran massal para buzzer Istana.

Mereka akan kehilangan jabatan bergengsi. Kehilangan sumber nafkah, yang sesungguhnya dibalik itu , malah banyak melukai hati orang lain. Mereka yang tidak sejalan. Orang yang tidak berdosa.

Langkah kuda Jokowi yang berani dinanti. Itulah yang sebenar – benanya yang patut disebut “revolusi mental”. Bukan yang lain. Yang remeh temeh dan complicated..

Dapatkah atau maukah Jokowi menghibahkan sisa pemerintahannya yang dua tahun lagi: mengerahkan keberaniannya. Bermutasi menjadi “Gundala” alias “Putera Petir”, untuk membongkar komplotan penjahat kemanusiaan. Yang sudah terang – terangan ada di sekeliling Istana. Yang bernama Oligarki dan antek – anteknya.

Merekalah mungkin Brutus itu. Atau anak asuh Sang Brutus?

Wallahu A’lam Bishawab!!

Penulis: Zainal Bintang (wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya)

Sebanyak 100 KPM Desa Baru Terima Langsung BLT DD

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

Metro, Melawi – Sebanyak 100 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

BLT DD Tahun Anggaran 2022 diserahkan langsung oleh Kepala Desa Baru, Eet Roskayudi Aroy di Aula Kantor Desa Baru pada Senin (18/4) pagi.

Kepala Desa Baru, Eet Roskayudi Aroy mengatakan, pembagian BLT DD tahun anggaran 2022 merupakan pembagian Tahap 1 (Januari-Maret) 2022 kepada 100 KPM yang telah ditetapkan dalam Musdessus sebelumnya.

WhatsApp Image 2022 04 19 at 12.54.23 — Foto: Lelis, KPM BLT DD Desa Baru yang mengalami kelumpuhan

“Masing-masing KPM menerima BLT-DD sebesar Rp.900.000 untuk 3 bulan. BLT dibagikan secara langsung kepada 100 KPM, ada juga yang kita antarkan langsung ke rumah KPM. Penyaluran BLT tahap 1 ini dari Januari sampai Maret 2022″, Jelas Kepala Desa yang akrab disapa Kades Eet ini.

Lebih lanjut dikatakan Kades Eet, dalam pembagian BLT-DD tersebut pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Setiap KPM yang hadir disediakan memakai masker, tempat mencuci tangan serta diminta untuk menjaga jarak. Hal tersebut dilakukan, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

“Saya berharap, bagi warga yang menerima BLT-DD bijak dalam menggunakan uang tersebut untuk berbagai kebutuhan hidup di masa pandemi Covid-19 ini”, ucap Kades Eet.

WhatsApp Image 2022 04 20 at 14.06.47 — Foto: Warga Desa Baru Penerima manfaat BLT DD

Boy Sandy, saah satu KPM penerima manfaat BLT DD menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Desa Baru yang telah memberikan bantuan tersebut kepadanya.

“Terima kasih saya Kades Desa Baru yang telah memberikan BLT DD, ini sangat membantu bagi saya”, ucap Boy Sandi yang kesehariannya bekerja serabutan.

Hadir pada kegiatan tersebut, Kasi Pemerintahan Kecamatan Nanga Pinoh, Yulianda Kurniawan, Ketua dan Anggota BPD Desa Baru, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan 100 KPM..

Penulis : Ade Shalahudin

Launching Pengelolaan Lahan Parkir, Pemda Melawi Gandeng Jukir

Penulis

Redaksi

-

20 April 2022

0

Metro, Melawi – Pemda Kabupaten Melawi melakukan launching kerjasama pengelolaan lahan parkir. kegiatan dilaksanakan di Satpas Lantas Polres Melawi Km. 3 Kecamatan Nanga Pinoh, Selasa (19/4).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Melawi, Margitus Bemban dalam presentasenya menyampaikan, bahwa sejak Desember 2021 lalu berinisiasi untuk mengaktifkan kembali retribusi perparkiran.

“Kita diskusi dengan para juru parkir untuk mempelajari bersama dasar hukumnya dalam mengelola parkir”, ungkap Bemban.

Foto; Bupati Melawi, saat launching Pengelolaan parkir

Disebut Bemban, adapun dasar hukum pengelolaan parkir yaitu, UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, Perda nomor 11 tahun 2013 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan Perbub nomor 34 tahun 2008 tentang petunjuk pelaksana penyelenggaran pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Melawi.

“Hasil diskusi dan uji petik bersama juru parkir sementara ini kita tetapkan 20 titik sebagai lahan mandiri”, ujar Bemban.

Terkait pungutan parkir, Bemban juga menyebutkan untuk kendaraan roda 2 untuk sementara di patok Rp. 1000, roda 3, Rp. 1.500, Roda 4 dan roda 6 Rp.2000 dan gerobak Rp. 1000.

Foto: AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto usai menyematkan atribut parkir saat launching

Selain itu, Dishub Melawi juga merencanakan akan mengatur jam masuk bongkar muat angkutan barang dalam kota.

“Truk masuk kita rencanakan pukul 12.00-06.00 WIB. Sedangkan perusahaan ekspedisi akan diarahkan waktu bongkarnya di terminal bus”, Kata Bemban.

Dalam sambutannya, Kapolres Melawi, AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto mengatakan, permasalahan lalu lintas berkembang dengan cepat dan dinamis seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kepemilikan kendaraan.

Foto: LO Kodim 1205/STG Mayor Eddy Winarno menyematkan atribut kepada jukir saat acara launching

“Banyaknya kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana akan menimbulkan dampak kemacetan di perkotaan”, kata AKBP Sigit.

AKBP Sigit juga menyebut, pesatnya perkembangan dunia otomotif menjadi penyebab meningkatnya volume kendaraan.

“Meningkatnya jumlah kendaraan dan kurangnya lahan parkir akan menimbulkan kemacetan lalu lintas”, ujar Sigit.

Foto: Susana launching di Satpas Lantas Polres Melawi

Terkait Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) kendaraan, AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, melalui Kasat Lantas Polres Melawi, AKP Suwaris menambahkan bahwa pemberlakuan ODOL masih ditunda selama 3 bulan ke depan.

“ODOL ditunda selama 3 bulan oleh Dishub Provinsi dalam rakernis beberapa waktu lalu. Karena adanya Organda yang keberatan. Saat ini, ODOL sifat masih sosialiasi”, imbuh AKP Suwaris.

Senada dengan Kapolres, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan, lajunya pertumbuhan kendaraan di Melawi harus ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarananya.

Foto: Perwakilan Jukir yang mengikuti launching

“Salah satu ciri majunya suatu daerah dilihat juga dari ketertiban lalu lintas. Saat ini kita Sdh tidak mungkin lagi memperluas jalan karena sudah sempit”, kata H. Dadi.

Sebagai Kepala Daerah, H. Dadi juga akan melakukan kajian untuk penataan lalu lintas di Kota Nanga Pinoh sebagai Ibukota Kabupaten Melawi.

“Jika memungkinkan, beberapa ruas jalan akan kita buat trotoar dan lahan parkir, sehingga tidak mengganggu aktifitas jalan raya”, ucapnya.

Launching pengelolaan lahan parkir juga di hadiri Sekda Melawi, Drs. Paulus, Waka Polres Melawi, Kompol Asmadi, S.IP., M.M, LO Kodim 1205/Stg, Mayor Arh Eddy Winarno, Dansuppom Detasemen Polisi Militer XII/1-3 Melawi, Peltu Heru Wiriawan, Kadis Perhubungan, Margitus Bemban, S.H.,M.M, Kasat Pol PP, Aji Kuswara, S.Pd, Camat Nanga Pinoh, Halma Trisno, S.STP, Kades Desa Paal, Sidomulyo, Tanjung Niaga dan Ketua Fopad, Saleh Tapa serta para juru parkir di Wilayah Kecamatan Nanga Pinoh.

Usai kegiatan acara dilanjutkan dengan penyematan atribut kepada juru parkir dan buka puasa bersama.

Penulis: Ade Shalahudin

Sugiyarto, Tergugat Rp15 Milyar Mangkir Di Persidangan

Penulis

Redaksi

-

19 April 2022

0

Metro, Banyuwangi – Sugiyarto, tergugat Rp15 milyar kembali mangkir pada sidang kedua di Pengadilan Negeri Banyuwangi yang digelar pada Senin (18/4).

Sebelumnya, Sugiyarto digugat secara perdata oleh La Lati atas perbuatan pencemaran nama baik, perampasan hak privacy dan penyebaran berita bohong atau Hoax dengan perkara nomor: 60/Pdt.G/2022/ PN.Byw.

Kuasa hukum La Lati, Muh. Sugiono saat ditemui awak media di depan ruang Garuda PN Banyuwangi mengatakan, bahwa sidang pertama telah digelar pada Senin (11/4) lalu yang dipimpin Ketua majelis hakim, Agus Pancara namun tergugat Sugiyarto tidak hadir.

Screenshot 2022 0419 234615

“Namun tergugat, Sugiyarto tidak hadiri dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya”, ucap Sugiono.

Dikatakan oleh Sugiono, mangkirnya Sugiyarto pada sidang kedua menunjukan bahwa kelompok-kelompoknya tidak konsisten dengan perilaku mereka.

“Diluar sana mereka selalu mendesak-desak pihak Kepolisian untuk menahan klien kami, sementara dalam perlawanan klien kami menempuh jalur hukum”, kata Sugiono.

IMG 20220419 WA0042 Tergugat Sugiyarto mangkir dan tidak taat hukum. Jadi disini sangat jelas yang koorperatif siapa?? dan yang tidak taat hukum siapa??”, tegas Sugiono.

Masih kata Sugiono, sidang kedua dengan agenda mediasi dan penyerahan resume (kesimpulan) dipimpin hakim mediator, Luluk Winarko.

“Dalam kesimpulannya, klien kami lebih mempertegas dalil gugatannya terhadap Sugiyarto atas pencemaran nama baik, perampasan hak privacy, penyebaran berita bohong atau hoax serta perbuatan hukum Sugiyarto menyampaikan status tersangkanya di anggap prematur dan mendahului mewenangan penyidik kepolisian”, terangnya.

“Patut kami sayangkan pada sidang hari ini kuasa hukum Sugiyarto juga tidak hadir sehingga sidang di tunda pada Selasa (26/4) mendatang”, imbuhnya.

Menurut Sugiono, mangkirnya Sugiyarto pada persidangan kedua bukan hanya menimbulkan reaksi keras dari kami selaku kuasa hukum dari La Lati. Perkara ini justru menjadi perhatian serius masyarakat luas.

“Sugiyarto pada beberapa unggahan video sebelumnya terlihat seperti menggebu-gebu namun di persidangan ternyata mangkir. Oleh karena itu kami mendesak Majelis Hakim untuk menghadirkan Sugiyarto agar mempertanggung jawabkan kalimat dan narasi videonya di persidangan.

“Jangan cuma berbicara di video, pada saat digugat perdata di pengadilan mangkir di persidangan”, ucap Sugiono.

Penulis: Abadi/Tim

Sebanyak 425 Warga Desa Gumirih Menerima Langsung BPNT

KABAR DESA

Penulis

Redaksi

-

19 April 2022

0

Banyuwangi Metro, Banyuwangi – Sebanyak 425 warga Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Aula Balai Desa Gumirih pada Senin (18/4).

Kepala Desa Gumirih, Mura’i mengatakan, pembagian BPNT kepada 425 warga penerima manfaat bantuan sosial BPNT disaksikan langsung oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama dan pengurus Bumdes.

“Sebelum bantuan dibagikan kepada keluarga penerima manfaat kegiatan di isi dengan istigosah. 425 warga yang menerima BPNT adalah warga Dusun Krajan, Dusun Kumbo, Dusun Gayam Utara dan Dusun Gayam Selatan”, jelas Kades Mura’i kepada awak media.

IMG 20220419 WA0040 Disinggung soal warga yang menerima BPNT hanya berupa beras sebanyak 20 kilo gram. Imam Suhaili menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai permintaan warga penerima manfaat BPNT.

“Semua itu sudah disepakati dalam Musdes yang dihadiri perwakilan dari masing-masing dusun. Bahkan beberapa bulan lalu saat pembagian yang sebelumnya, kami dari Pemerintah Desa sempat mendapat telefon dari Pihak Dinsos”, ucap Imam.

Karena penasaran, awak media pun menanyai beberapa warga penerima manfaat BPNT untuk memastikan keterangan dari Imam Suhaili.

IMG 20220419 WA0037 Sumarni dan dua orang warga penerima manfaat BPNT yaitu, Iswati dan Isnaiyah ketika dikonfirmasi turut membenarkan apa yang disampaikan oleh Imam Suhaili kepada awak media.

“Semua itu memang benar atas permintaan kami sendiri sebagai penerima bantuan. Karena bagi kami hanya beras yang paling utama, untuk sayur-sayuran bisa cari di ladang”, kata Sumarni turut dibenarkan oleh Iswati dan Isnaiyah.

Penulis : Abadi

APTIKNAS Dukung Pemerintah Berdayakan Produk Dalam Negeri

EKONOMI

Penulis

Redaksi

-

19 April 2022

0

Jakarta, Metro Indonesia – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional – APTIKNAS, Soegiharto Santoso mendukung penuh penegasan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Penrgasan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, dan BUMN tentang Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Hal itu disampaikan Hoky sapaan akrab Ketua Umum APTIKNAS, saat menghadiri kegiatan Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” pada 17-18 April 2022 di Smesco Exhibition Hall, Jakarta.

APTIKNAS,

“Ini jelas menunjukan pemerintah berpihak kepada produk di dalam negeri dan kegiatan affirmative ini didorong dan didukung untuk kita laksanakan. Dimana produk-produk UMKM telah didaftarkan kedalam e-Katalog LKPP,” ungkap Hoky.

Pernyataan Hoky tersebut sejalan dengan sikap pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate yang secara tegas mengatakan pihaknya mendorong BUMN, rumah tangga, serta sektor swasta untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri.

APTIKNAS,

Hal itu menurut Menkominfo menjadi wujud nyata kolaborasi memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan menjadikan produk dalam negeri bagian dari rantai pasok industri global.

Keberpihakan pemerintah untuk penggunaan produk dalam negeri telah diwujudkan dengan memasukkan produk UMKM dan produk dalam negeri lain ke dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sampai dengan bulan ini tercatat lebih dari 250.000 yang terdaftar di e-Katalog LKPP.

Sedangkan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah saat ini semakin siap menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah. Hal ini, kata Teten, didukung teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital.

APTIKNAS,

Dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP.

Showcase dan Business Matching Tahap 2 memberi peluang pameran produk alat kesehatan, K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan) dan Wellness, Manufaktur dan Alat Berat Komunikasi, IT dan Digital serta 17 subsektor industri kreatif lain.

Turut memeriahkan pameran ini dari anggota APTIKNAS yang ternyata mampu menampilkan karya rancangan chip set buatan anak bangsa yang dipaparkan di depan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Anggota APTIKNAS tersebut adalah PT Putra Teknologi Solusindo (PT PTS), perusahan di bidang Software Development yang telah menerapkan teknologi terbaru dalam membantu customer menjalankan operasional bisnisnya, seperti fitur online webbase, cloudbase dan semua modul telah terintegrasi dari end to end untuk keseluruhan modulnya.

Pada tahun 2022 ini PT PTS sedang mengerjakan proyek smart city di salah satu provinsi, dan sedang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) di candi Borobodur. Selain itu telah mengerjakan implementasi internet masuk desa di salah satu kecamatan di Jawa Timur dan beberapa proyek lainnya.

Selain dari itu PT PTS mempunyai impian dan rencana dalam penerapan teknologi chip untuk pembuatan processor nusantara 1, bahwa ide ini tercipta karena sebagai bangsa yang besar belum mempunyai processor sendiri sebagai produk 100% buatan anak bangsa.

Harapannya pemerintah dalam hal ini Kemenkopukm dan Kominfo dapat mendukung rencana ini sehingga Indonesia bisa mempunyai produk teknologi tinggi dan dengan TKDN 100% buatan dalam negeri.[] Red