Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari meminta jajaran pemerintah daerah mencari sumber pendanaan pembangunan secara lebih kreatif agar kemandirian keuangan daerah semakin kuat. Salah satu caranya adalah memanfaatkan aset milik pemerintah dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Hal itu disampaikan Ning Ita, sapaan akrabnya, saat membuka Forum Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan melalui Digitalisasi dan Creative Financing di Sunrise Hotel Kota Mojokerto, Sabtu (31/10).

Anggaran Pusat Berkurang

Menurut Ning Ita, pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada anggaran yang tersedia untuk menjalankan pembangunan. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah menghadapi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat sehingga dibutuhkan cara-cara baru agar pembangunan tetap optimal.

“Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan yang mandiri secara fiskal. Maka upaya yang harus dilakukan adalah kita harus berpikir kreatif, memaksimalkan potensi, merealisasikan hasil dalam creative financing,” tutur Ning Ita.

Ia menyebut pemanfaatan aset daerah yang belum maksimal sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh. Lahan maupun bangunan milik pemerintah yang berpotensi disewakan dapat menjadi sumber tambahan pendapatan daerah. Karena itu, perangkat daerah diminta lebih aktif mempromosikan aset tersebut agar diketahui masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan tempat untuk mengembangkan usahanya.

Ning Ita menjelaskan, informasi mengenai aset yang bisa disewakan harus digencarkan agar publik mengetahuinya. Hal ini, menurut dia, merupakan bagian dari creative financing, yakni memanfaatkan aset milik pemerintah daerah untuk menghasilkan PAD.

KPBU dan Digitalisasi Keuangan

Selain menyewakan aset, Pemkot Mojokerto membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan pola itu, pembangunan maupun pemanfaatan aset daerah dilakukan melalui kolaborasi sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

Pemkot Mojokerto juga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SP2D Online dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi serta memudahkan proses transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Forum tersebut diikuti perwakilan 11 pemerintah kabupaten/kota. Melalui forum itu, Ning Ita berharap terjadi pertukaran pengalaman dan gagasan dalam mengembangkan potensi pendapatan daerah. Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah lebih terbuka terhadap inovasi dan membangun kerja sama agar keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan bagi masyarakat.