MELAWI, metroindonesia.id – KPU Kabupaten Melawi secara resmi telah membuka Helpdesk Pelayanan Pindah Memilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024. Layanan ini bertujuan mempermudah pemilih yang berada di luar domisili agar tetap dapat menggunakan hak suaranya pada pilkada mendatang. Senin (04/11/2024).

“Kami menyediakan layanan pindah memilih bagi masyarakat yang berada di luar tempat tinggalnya. Selain itu pemilih juga bisa langsung datang ke Kantor KPU Melawi di Jl. Provinsi Nanga Pinoh – Kota Baru KM 7, atau menghubungi nomor kontak yang tertera pada pamflet resmi kami,” kata Ketua KPU Kabupaten Melawi, Irfan Affandi.

Pelayanan pindah memilih ini dibuka setiap hari, dari Senin hingga Minggu, pada pukul 08.00 hingga 16.00 WIBA, untuk memudahkan akses masyarakat. “Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Pengecekan status dapat dilakukan di laman resmi KPU, https://cekdptonline.kpu.go.id, sebelum mengurus pindah memilih.

“Dengan layanan yang tersedia setiap hari ini, kami berharap partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 semakin meningkat.” imbuhnya.

Pelayanan pindah memilih ini melayani berbagai alasan, mulai dari pekerjaan, kondisi kesehatan, pendidikan, hingga alasan pribadi yang didukung dengan dokumen pendukung. Pemilih cukup membawa KTP elektronik dan Kartu Keluarga (KK), serta dokumen lainnya yang menunjukkan alasan pindah memilih.

Bagus salah satu warga yang hendak pindah memilih menyambut baik layanan ini, “Ini sangat membantu bagi kami yang sementara tinggal di luar Melawi, tapi tetap ingin ikut memilih pemimpin daerah,” ungkapnya.

MELAWI, metroindonesia.id – Dugaan adanya korupsi yang ditujukan kepada Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa terkesan penuh dengan muatan politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) khususnya di Kabupaten Melawi.

Diketahui, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Melawi pada Pilkada Serentak Tahun 2024 berpasangan dengan Malin, SH., politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Isu korupsi dan telah ditetapkan H. Dadi sebagai tersangka juga tidak benar. Hal tersebut disampaikan Khairul Atma saat menggelar konferensi pers pada Kamis, (31/10/2024) di Sekretariat Pemenangan Paslon nomor urut 2 yaitu pasangan Dadi-Malin (DAMAI).

Menurut Khairul, opini korupsi dan tersangak yang dibangun tersebut penuh nuansa politik untuk menjatuhkan elektabilitas H. Dadi Sunarya Usfa Yursa di Pilkada Tahun ini. Khairul juga menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka harus melalui mekanisme hukum.

“Isu korupsi yang dilontarkan itu tidak benar dan terkesan ingin menjatuhkan beliau. Tidak pernah Pak H. Dadi dipanggil atau diperiksa KPK. Tentu saja opini yang berkembang di masyarakat sanggat merugikan beliau sebagai calon Bupati,” tegas Khairul.

Selaku kuasa hukum, Khairul juga akan mengambil langkah-langkah hukum jika masih ada opini yang berkembang dan merugikan pasangan Dadi-Malin (DAMAI). Untuk langkah hukum yang diambil akan melihat deliknya apakah memasuki unsur atau tidak.

“Pak Dadi bukanlah bupati yang anti kritik, siapa saja boleh mengkritik beliau tetapi tetap mengedepankan etika. Tidak serta merta untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka meskipun ada laporan, ada mekanisme hukum yang harus dilewati. Berkampanyelah mengedepankan visi misi, bukan membuat isu yang tidak benar,” pungkasnya.

Diakhir konferensi pers, Khairul berharap masyarakat Kabupaten Melawi bijak dan cerdas menyikapi isu yang beredar di masyarakat dan jangan sampai termakan informasi hoax dan menyesatkan.

“Uji kebenaran informasi yang kita terima. Jangan sampai kita termakan isu hoax yang dapat merugikan diri dan orang lain. Bisa saja kita tuntut karena menyebarkan berita hoax atau fitnah. Mari bijak bersosial media dan jaga kondusifitas Kabupaten Melawi selama Pilkada berlangsung,” tutupnya.

Melawi I metroindonesia.id – Untuk menepis berbagai isu hoax yang menyerang H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Melawi nomor urut 2 (H. Dadi Sunarya Usfa Yursa – Malin, SH) menggelar konferensi pers pada Kamis (31/10/2024) sore di Sekretariat Pemenangan Dadi-Malin.

Menyikapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat yang menyerang H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, kuasa hukum paslon Dadi-Malin, Kahirul Atma mengatakan bahwa isu yang beredar di masyarakat itu hoax dan sangat merugikan Paslon Dadi-Malin.

“Isu yang mencuat di masyarakat yaitu dugaan korupsi yang dilakukan oleh pak H. Dadi Sunarya Usfa Yursa. Bahkan sampai dilaporkan ke KPK dengan mengatasnamakan masyarakat Melawi,” kata Khairul.

Kahirul juga mengetahui bahwa laporan yang mengatasanamkan masyarakat Melawi sudah diterima oleh KPK. Namun hingga saat ini belum ada surat panggilan yang diterima oleh kliennya. Menurut Khairul boleh saja setiap kita melaporkan orang lain, namun harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid.

“Siapa saja berhak melaporkan tindakan yang dianggap merugikan. Tapi, hanya dengan laporan saja belum bisa menyatakan bahwa terlapor sebagai tersangka. Ada mekanisme hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dalam kacamata hukum, tidak boleh seseorang menyandang status tersangka sebelum ada putusan dari lembaga yang berwenang,” jelasnya.

“Ada aspek-aspek formil yang harus dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka,” tambahnya.

Khairul juga mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melawi agar bijak menyikapi setiap isu yang beredar di masyarakat atau sosial media terutama di tahun politik seperti sekarang ini. Jangan sampai terpancing dengan isu yang belum teruji kebenarannya.

Sebagai kuasa hukum paslon Dadi-Malin, Khairul juga memahami bahwa dalam kontestasi politik akan muncul berbagai macam isu yang sifatnya menyerang elektabilitas lawannya. Oleh karena itu, berharap kepada masyarakat Kabupaten Melawi bersikap bijak dan cerdas dalam menyikapi isu yang diterima.

“Tahun ini merupakan tahun politik, cek kebenaran setiap informasi atau isu yang kita terima jangan sampai nanti justru isu tersebut merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Gunakan sosial media dengan cerdas dan bijak,” ujarnya.

Sebagai kuasa hukum paslon Dadi-Malin, Khairul juga menyampaikan akan melakukan aktivitas hukum yang sifatnya formil baik, secara pidana maupun perdata jika ada isu hoax yang merugikan kliennya.

“Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif agar Pemilukada khususnya di Kabupaten Melawi bisa berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya.