Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella meminta Presiden Prabowo Subianto menyusun kabinet yang mengutamakan profesionalisme dan kompetensi, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan politik. Menurut dia, susunan kabinet perlu dievaluasi agar para menteri mampu menerjemahkan gagasan besar pemerintah menjadi program yang berjalan efektif dan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

Kabinet zaken dan program prioritas

Rio menilai kabinet zaken, atau kabinet yang diisi berdasarkan keahlian, seharusnya menjadi orientasi Prabowo sebagai presiden yang memiliki konsep besar. Hal itu disampaikan Rio dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Ia menuturkan, gagasan yang diusung Prabowo, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, membutuhkan dukungan menteri yang cakap dalam menjalankan kebijakan secara tepat. Rio juga menyarankan agar Prabowo mempertimbangkan perampingan dan perombakan kabinet pada awal 2027. Menurut dia, pengisian jabatan menteri harus didasarkan pada kemampuan dan profesionalisme, bukan sekadar kedekatan politik.

“Prabowo harus tegas, tidak lagi merekrut anggota kabinet hanya untuk membalas budi sebagai bagian dari tim pendukung atau tim sukses,” kata Rio.

Apresiasi untuk gagasan, sorotan pada implementasi

Rio menilai sejumlah program yang diusung Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki tujuan sosial yang penting bagi masyarakat. Ia mencontohkan MBG yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak Indonesia, sementara Koperasi Desa Merah Putih diharapkan membantu petani mengatasi persoalan distribusi hasil pertanian dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak.

Meski mengapresiasi gagasan tersebut, Rio berpendapat persoalan utama justru terletak pada pelaksanaan di tingkat kementerian. Menurut dia, gagasan dan tujuan program yang telah dirancang pemerintah tidak akan terwujud secara maksimal tanpa dukungan menteri yang kompeten.

“Konsep sosialisme ala Indonesia, termasuk pangan, sekolah, dan koperasi, menurut saya bagus. Masalahnya di tataran implementasi, tidak bisa diterjemahkan,” ujarnya.

Karena itu, Rio meminta Prabowo memastikan setiap menteri memahami arah kebijakan presiden dan mampu menerjemahkannya menjadi langkah nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Reshuffle dinilai tunjukkan ketiadaan sinergi

Rio juga menyinggung perombakan kabinet yang beberapa kali dilakukan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, tingginya frekuensi reshuffle perlu menjadi bahan evaluasi untuk melihat keselarasan antara gagasan presiden dan kemampuan pejabat kabinet dalam menjalankan kebijakan.

“Kalau dalam dua tahun ada tujuh atau delapan reshuffle, itu menunjukkan tidak ada sinergi antara ide besar dengan tingkat implementasi atau penerjemahan pemikiran Presiden,” kata Rio.

Politikus Partai Hanura yang berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang itu berharap evaluasi kabinet dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih profesional dan efektif. Dengan begitu, menurut Rio, program-program prioritas presiden bisa terlaksana maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.