Tapanuli Selatan-Metroindonesia.id.-Di duga dalam  melakukan pengerjaan proyek  tidak sesuai RAB dan juknis yang di tentukan,Kontraktor Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simataniari dan Batang Kumal Kab.Tapanuli Selatan tahun 2023 dilaporkan ke Kejaksaan oleh Kordinator Lembaga Swadaya Gerakan Anti Korupsi Indonesia Wilayah Tabagsel.Selasa(4 Juni 2024).

Laporan oleh Kordinator Lembaga Swadaya Gerakan Anti Korupsi Indonesia Wil.Tabagsel ke Kejari Tapsel dilakukan terkait dugaan penyelewengan RAB dan Juknis pembangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simataniari dengan Anggaran Rp.591.700.000,00 dan Irigasi Batang Kumal oleh CV.Bersama Kita Satu.

Hal mana di buktikan dengan telah terjadinya kerusakan pada beberapa bagian pisik Proyek Lanjutan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simataniari Kecamatan Angkola Sangkunur maupun Irigasi Batang Kumal Kecamatan Angkola Timur,padahal ke dua Proyek Irigasi tersebut baru selesai hitungan bulan pengerjaannya.

Kordinator LSM Getakan Anti Korupsi Indonesia Wil.Tabagsel,Elvsan Efendi mengatakan.”Sejak awal dimulainya Pembangunan Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simataniari oleh CV.Bersama Kita Satu,beberapa orang dari Masyarakat yang melihat bagai mana cara pengerjaan sudah mengingatkan agar pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut seharusnya tidak dilakukan asal-asalan/sesuai dengan spesifikasi teknis pelaksanaan,namun harapan dan himbauan masyarakat tersebut tidak di hiraukan oleh mereka,sehingga saya sebagai salah seorang putra daerah yang merasa perduli dan juga bagian dari Masyarakat yang merasa kecewa akan mutu dan hasil pekerjaan yang dilakukan CV.Bersama Kita Satu,merasa terpanggil untuk menyikapi dan melaporkan dugaan penyelewengan ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapanuli Selatan”.

“Kami melakukan pelaporan berdasarkan hasil investigasi dan pengumpulan bukti bukti di lokasi proyek,dimana kami temukan banyak sekali kejanggalan,seperti galian fondasi yang bermasalah,lantai parit yang telah rusak karena coran di duga tidak pas,dinding parit yang telah retak karena di duga ketebalan plesteran atau mutu campuran dikurangi yang mengakibatkan bagian bawah pasangan batu kali terbentuk liang liang”.katanya.

Selain Proyek Irigasi Simataniari,pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batang Kumal Kecamatan Angkola Timur dengan Anggaran Rp793.800.000 juga hampir sama kualitas pengerjaannya dengan Jaringan Irigasi Simataniari.

Kedua Proyek yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 tersebut,dimenangkan melalui proses Tender oleh CV.Bersama Kita Satu dengan Alamat,Perumahan Grand Mutiara Pak IV Kel.Pijor Koling.Kota Padangsidimpuan.

Namun aneh,saat di lakukan Monitoring Domisili CV.Bersama Kita Satu di Perumahan Grand Mutiara Pak IV Pijor Koling Kota Padangsidimpuan,tidak bisa di temukan CV tersebut di alamat,bahkan saat di lakukan pelacakan melalui Aplikasi Google Map sekali pun,juga tidak temukan alamat Perusahaan yang di pimpin Direktur berinisial SBH tersebut.

Tapanuli Selatan I metroindonesia.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Dolly Pasaribu, membuka kegiatan jambore kesiapsiagaan penanggulangan rawan bencana tahun 2024 di Lapangan Parade Kantor Bupati Tapsel,

Berlokasi di komplek perkantoran pemerintahan daerah Tapanuli Selatan, Jalan Prof Lafran Pane, Sipirok, Minggu (2/6).Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan, berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), potensi terjadi bencana di daerah Tapsel sebanyak 2.500 kejadian.

“Bisa kita artikan daerah kita ini sangat rawan terjadi bencana,” kata Bupati.

Bupati mengumpamakan kejadian bencana yang terjadi minggu-minggu ini. Bisa terjadi karena faktor alam dan kelalaian manusia. Misalnya, luapan air sepinggang orang dewasa terjadi di Desa Situmba, Kecamatan Sipirok. Itu semua tidak lepas dari kelalaian dan perhatian bersama.

“Dimana gorong-gorong sudah dipenuhi lumpur. Sehingga saat hujan tiba, tidak dapat lagi ditampung (gorong-rorong) yang mengakibatkan banjir,” imbuh Bupati.

Bupati menegaskan bahwa, situasi rawan bencana di Tapsel itu, agar dihadapi bersama, tanpa harus menyalahkan salah satu pihak. Ia berharap, kegiatan ini memberikan manfaat untuk semua pihak, dalam menghadapi bencana sebagai daerah yang rawan.

“Misalnya melalui koordinasi dan pelatihan kerja sama tim,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Bupati juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta jambore. Karena kehadiran semua peserta jambore ini, menjadi sebuah kebanggaan juga untuk saling memberi semangat yang baru dalam hal menghadapi bencana.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Tapsel, Umar Halomoan Daulay, menjelaskan jambore ini, dirangkai dengan lomba pemasangan tenda pengungsi, dapur umum, pertolongan pertama gawat darurat, dan cerdas cermat.

Lebih lanjut, Umar menyampaikan di 2023 lalu Tapsel berhasil menerima penghargaan atas pengelolaan peralatan terbaik untuk Indonesia bagian barat.

“Hanya tiga yang menerima Tapsel, Padang, dan Aceh. Itu semua tidak terlepas dari dukungan Bapak Bupati dan PT AR. Begitu juga dengan kegiatan hari ini yang dibiayai langsung oleh PT AR sendiri,” ucapnya.Sesuai dengan visi misi Tapsel yang sehat, cerdas dan sejahtera, BPBD sendiri menyiapkan masyarakat yang tangguh bencana. Dengan adanya kegiatan ini, diharap bisa melahirkan desa-desa tangguh bencana serta Sekolah-sekolah aman dari rawan bencana.

“Kami perkirakan kegiatan ini akan siap pada tahun 2025 mendatang sesuai RPJMD,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini, PT. AR juga menyerahkan langsung ke Pemkab Tapsel melalui Bupati, berupa alat pemadam kebakaran roda tiga yang digunakan untuk memadamkan kebakaran di daerah-daerah terpencil.

Turut hadir, Kasatpol PP, Manajeman PT. AR, Satgas BPBD, Damkar, dan Peserta Jambore Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tahun 2024.

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-Plt. Sekdako Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe, S.STP, M.Si membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Layanan Call Center 112, Rabu (7/9/2022). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Walikota Padangsidimpuan.

Tujuan dari FGD Layan Call Center 112 ini yang nantinya akan difungsikan sebagai nomor tunggal panggilan darurat di Kota Padangsidimpuan. Tentu ini kedepannya akan menjadi layanan publik bagi masyarakat, terutama pada masyarakat Padangsidimpuan.

Dalam sambutnya, Plt. Sekdako Roni mengajak berbagai pihak yang terlibat bisa mendukung Call Center 112 agar kedepannya bisa berjalan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam hal kegawatdaruratan.

“Layanan Call Center 112 ini, membutuhkan komitmen bersama dari seluruh OPD dan instansi terkait untuk merespons setiap laporan yang masuk,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kadis Kominfo Padangsidimpuan Nurcahyo B Susetyo, ST dalam laporannya menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan FGD ini juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui zoom meeting.

” Kesimpulan dari zoom meeting yang dilaksanakan pagi tadi bahwa Kemenkominfo menyatakan Kota Padangsidimpuan sudah layak untuk ikut dalam call center 112 ini”, ucapnya.

Cahyo menambahkan, pihak Kemenkominfo juga telah memverifikasi kota Padangsidimpuan kedalam akses layanan call center 112 tersebut.

Selanjutnya, Hary Fridayanto selaku G.M. Business Development PT. DIGITAL SANDI INFORMASI dalam paparannya menjelaskan bahwa PT. DIGIAL SANDI INFORMASI telah banyak mendampingi pemerintah kota/ kabupaten terkait call center, antara lain : Kota Bandung, Kita Bogor, Kota Palembang, Kota Padang, Kabupaten Tapanuli Selatan dan lainnya.

Dasar hukum call center ini antara lain UU 36/1999 tentang telekomunikasi, UU 23/ 2014 tentang pemerintah daerah, Permenkominfo 10/2016 Tentang layanan no tunggal panggilan darurat, Permenkominfo 14/2018 tentang rencana teknis pembangunan telekomunikasi nasional dan keputusan Dirjen PPI 112/ 2019 tentang pedoman teknis penyedia layanan nomor panghilan darurat 112.

Pada kesempatan itu, Hary juga menjelaskan alur layanan, tahapan proses call center dan tugas – tugas dari pegawai yang akan menerima laporan masyarakat nantinya.

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-Mewakili Pj. Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, S.STP, M.Si pimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kota Padangsidimpuan, di aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padamgsidimpuan, Jum’at (31/5/24).

Data survei kesehatan indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan penurunan prevalensi balita stunting dari 21,6% tahun 2022 menjadi 21,5% dan peningkatan prevalensi balita wasting dari 7,7% menjadi 8,5% se-nasional.
untuk provinsi sumatera utara sendiri berdasarkan data SKI tahun 2023 mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 2,2% (dari 21,1% ke 18,9%). sementara untuk kota Padagsidimpuan juga mengalami penurunan prevalensi sebesar 2,7% dari angka 28,8% ke 26,1% pada tahun 2023.

Menindaklanjuti arahan Wakil Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada rapat terbatas tingkat menteri tanggal 19 maret 2024 tentang evaluasi penanganan stunting dan arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan akan dilaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh indonesia pada bulan juni 2024.

Dalam rangka pelaksanaaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi,dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, baduta, balita dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan juni tahun 2024.

Sekda Roni menjelaskan, bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting yaitu mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke posyandu.

pemerintah kab/kota termasuk Kota Padangsidimpuan berkenaan dengan pelaksanaan intervensi serentak ini dimintakan agar dapat melaksanakan 10 (sepuluh) pasti intervensi serentak pencegahan stunting dengan:

1. memastikan dilakukannya pendataan seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerahnya untuk menjadi sasaran.
2. memastikan seluruh ibu hamil dan balita datang ke posyandu
3. memastikan alat antropometri terstandar tersedia di posyandu
4. memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita
5. memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar
6. memastikan intervensi pmt pangan lokal pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi
7. memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di posyandu
8. memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi (e-ppgbm) di hari yang sama
9. memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serentak
10. memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.

untuk memastikan pelaksanaan 10 pasti tersebut Sekda Roni meminta kepada seluruh OPD terkait khusususnya OPD bidang kesehatan agar dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

“Mengingat pelaksanaan intervensi serentak ini sifatnya tidak terlepas dari dukungan lintas sektor maka OPD-OPD terkait lainnya saya mintakan untuk dapat terlibat pro-aktif secara bersama-sama dalam pelaksanaan intervensi serentak ini. karena penanganan dan percepatan penurunan stunting ini pendekatannya multi sektoral, untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada seluruh target sasaran saya mintakan agar diselenggarakan melalui kerja-kerja konkret, sinergi dan kolaboratif melalui TPPS yang ada.” Pungkasnya.

Terakhir, ia meminta pertemuani ini kiranya dapat dioptimalkan untuk menjadi wadah strategis dalam koordinasi, konsolidasi dan sinergi antar OPD terkait dan para pelaku percepatan penurunan stunting di seluruh jenjang TPPS agar dapat meningkatkan kinerja konvergensi dan kualitas layanan intervensi kepada seluruh sasaran di wilayah pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Kagiatan juga dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas PPKB dengan Seluruh Puskesmas dalam pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi di fasilitas pelayanan se-Kota Padangsidimpuan.

TAPSEL – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu, mendesak Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk melakukan revitalisasi rumah kediaman pendiri HMI Prof Lafran Pane di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok.

Hal itu disampaikan Dolly saat pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps HMI-Wati Cabang Padangsidimpuan Periode 2024-2025 di Gedung Nasional, Kota Padangsidimpuan, Jumat (31/5).

“Saat ini rumah tersebut sudah berbeda bentuknya dibanding ketika dulu ditinggali oleh almarhum Profesor Lafran Pane. Alangkah monumentalnya itu bisa dimiliki HMI lalu dipugar seperti aslinya, lalu didalam dimuat barang, buku-buku dan karya monumental Prof. Lafran Pane yang sangat dikagumi sebagai wujud pelestarian sejarah perjuangan,” ujarnya.

Menurutnya kelahiran sang pelopor HMI yakni Profesor Lafran Pane yang merupakan Pahlawan Nasional berasal dari daerahnya dan menjadikan Kabupaten itu eksis di kalangan dunia aktivis secara Nasional bahkan Internasional.

“Namun, saya titip pesan dan mohon kepada Sekjen agar disampaikan kepada para petinggi HMI, rumah peninggalan Profesor Lafran Pane agar dijadikan monumen sebagai legasi sang tokoh besar HMI di Tapsel,” sebut Dolly.

Ia menjelaskan hal itu penting bagi sejarah peradaban di HMI, karena menurutnya Tapsel dijadikan sumbernya HMI yakni, Profesor Lafran Pane ikut mempertahankan kemerdekaan Negara ini, bahkan pemikiran beliau melintasi zaman yang banyak melahirkan calon-calon pemimpin masa depan bangsa.

“Mungkin dari pendirian monumen itu, akan terpampang jelas karya-karya tulis beliau, karya-karya pemikiran beliau yang menjadi pedoman bagi teman-teman hari ini yang akan menjadi seorang pemimpin di masa kini dan masa depan,” timpalnya.

Ditambahkan, ia menceritakan saat mendampingi beberapa tokoh Nasional untuk mengunjungi Desa Pangurabaan, yang merupakan tempat tinggal Prof Lafran Pane.

“Saya yakin ketika kawan-kawan HMI membenahi tempat ataupun kediaman Profesor Lafran Pane, bukan saja sisi HMI nya, melainkan Desa Pangurabaan juga akan ikut semakin dikenal masyarakat luas,” katanya.

Disisi lain, ungkapan Dolly, berbicara HMI, ia teringat kepada Ayahanda tercinta, Almarhum Panusunan Pasaribu yang selalu disanjung-sanjung sekaligus diberi kehormatan oleh kader-kader HMI.

“Menurutnya, tanpa disadari pemikiran saya sedikit banyak diwarnai berkat ayah saya yang memang menerima langsung ilmunya dari Profesor Lafran Pane, dan yang saya nikmati hari ini adalah proses cara berpikir beliau, sehingga saya menjadi seperti sekarang ini,” tutupnya.

Sementara, Ketua Umum PB HMI Periode 2024-2026 yang hadir diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad Jusrianto menyampaikan, dikesempatan itu saya menyahuti langsung terhadap harapan Bupati Dolly, yang disebutnya sebagai dukungan luar biasa seorang Kepala Daerah kepada Peradaban HMI.

“Saya kira wajar kekhawatiran dari Bupati dan juga itu beban bagi keluarga besar HMI tentang bagaimana mewujudkan itu. Mudah-mudahan di periode kami PB HMI bisa merealisasikan terkait apa yang diharapkan Bupati Tapsel,” katanya.

Ia menambahkan terkait penambahan HMI Padangsidimpuan menjadi HMI Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan hal yang mudah selagi itu ada kesepakatan di keluarga besar HMI Padangsidimpuan dan para alumninya.

“Karena ini permintaan dari Ketum PB HMI dan Bupati Tapsel, akan menjadi tugas saya bersama Wasekjen PAO di sidang pleno satu nantinya, hal itu sangat mudah bagi kami dengan catatan persetujuan bersama di keluarga besar HMI Cabang Padangsidimpuan beserta para alumni,” tandasnya.

Adapun Ketum terpilih pada Pelantikan HMI Cabang Padangsidimpuan Periode 2024-2025 yakni, Ahmat Rasyif Rambe sebagai Ketua Umum dan Fadly Agus Latif Harahap sebagai Sekretaris Umum.

Sedangkan untuk Kepengurusan Korps HMI-WATI yakni, Ade Juwita Harahap sebagai Ketua Umum dan Rabiyatul Adawiyah Matondang sebagai Sekretaris Umum.