Kejari Toba Tahan Pasutri dan Mantan Kepala BPN

Penulis

Redaksi

-

21 Oktober 2022

0

Metro Toba – Pasangan Suami Istri dan Mantan Kepala BPN Toba ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba Samosir (18/10/2022).

Penahahan oleh pihak Kejari Toba Samosir atas pasangan suami istri dan mantan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba dugaan ganti rugi lahan di Parparean II Porsea dimana dalam kasus itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp 3 miliar.

Kejari toba

Kasi Pidsus Kejari Toba Samosir, Richard Sembiring menjelaskan, adapun identitas ketiga tersangka yang ditahan yakni SS (58) mantan Kepala Kantor BPN Toba dan tersangka DD (51) dan LMA (51) dari masyarakat yang merupakan pasutri.

Terhadap ketiganya dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Balige untuk 20 hari ke depan, sebelum berkasnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.

Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga tersangka dengan diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama pasangan pasutri di atas tanah milik negara, yang kemudian dilakukanlah ganti rugi oleh negara melalui Kementrian Perhubungan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 3 miliar yang diterima tersangka DD dan LMA,” terangnya.

Sementara mantan Kepala BPN Toba berinisial SS memiliki keterlibatan dan tanggungjawab sehingga terjadinya pembayaran ganti rugi lahan tersebut.

” Dengan terbitnya sertifikat hak milik di atas lahan seluas 4700 M2 diatas tanah negara, telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi disitu,” paparnya,

dan tidak menutup kemungkinan adanya kasus serupa dibalik pembebasan lahan di Parparean II Porsea.[] Red.

Ada Apa Dibalik Penangkapan Sumardi ?

Penulis

Redaksi

-

21 Oktober 2022

0

Metro Bogor – Ada apa dibalik penangkapan mantan sekretaris dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Bogor pada penggunaan anggaran BTT tahun 2017 ?

Dikutip dari web resmi https://kejari-kabupatenbogor.kejaksaan.go.id pada Kamis 28 Juli 2022 Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas dugaan Penyalahgunaan Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (Btt) Tanggap Darurat Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bogor Tahun Anggaran 2017.

“Peran SS Yakni Memerintahkan staf PHL Bidang Kedaruratan dan Bencana untuk tidak mengirimkan seluruh surat panggilan, Menyimpan uang dana darurat tanggap bencana yang secara sengaja tidak diberikan kepada warga , Memerintahkan SH untuk membuat LPJ seolah-olah seluruh dana darurat tanggap bencana telah diterima oleh warga (sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati Bogor)” dalam siarannya.

“Kerugian Negara Berdasarkan perhitungan dari pihak Inspektorat Kab Bogor Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Penyalahgunaan Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (Btt) Pada BPBD Kab Bogor Sebesar 1.743.450.000 (Satu Milyard Tujuh Ratus Empat puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”

Ada apa — Kaperwil Jabar Metro Indonesia penuhi undangan Kajari Bogor

Namun pada siaran pers, pihak kejaksaan negeri Kabupaten Bogor tidak menampilkan kedua tersangka Sumardi mantan Kabid dan SS sebagai tenaga honorer pada 28 Juli 2022 lalu sebagaimana dalam comprece pers yang sering dilakukan oleh KPK, Polri dan Kejaksaan lainnya.

Dalam kronologi kejadian di lansir dari https://kejari-kabupatenbogor.kejaksaan.go.id diketahui “Memerintahkan SH untuk membuat LPJ seolah-olah seluruh dana darurat tanggap bencana telah diterima oleh warga” tidak menjelaskan pada siaran pers berapa banyak warga korban bencana yang seharusnya berhak menerima bantuan bencana.

https://metroindonesia.id/hukum/tipikor/siapa-pemeran-utama-penentu-pemenang-proyek-nilai-besar/

Tentu menjadi pertanyaan publik, nilai Rp 1.743.450.000 menjadi kerugian negara atau kerugian korban bencana, dimana warga yang tertimpa musibah menjadi sangat sulit ekonominya.

Masih dikutip dari https://kejari-kabupatenbogor.kejaksaan.go.id (sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Bupati Bogor)” ada 9 SP2D yang dikeluarkan oleh BPKAD dengan nilai nominal yang berbeda beda, lalu berapa kali Bupati membuat keputusan tanggap darurat sebagai syarat dikeluarkannya BTT pada tahun 2017.

Melalui surat permohonan informasi sebagaimana ketetapan kode etik jurnalistik pasal 3 dimana wartawan harus menguji kebenaran informasi, untuk itu diharapkan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor dapat memberikan informasi yang lebih transparan [] Baron.

Pengawasan K3 Tidak Tercontrol, Pekerja Beresiko Tinggi

Penulis

Redaksi

-

20 Oktober 2022

0

PT Andrico Artha Multimoda indahkan surat teguran PPK.

Metro Bogor – Fungsi jurnalistik diantaranya melakukan sosial control kinerja pemerintah sesuai peraturan dan undang-undang, termasuk control pada perlindungan, keselamatan dan pengawasan para pekerja proyek.

Hasil liputan wartawan metroindonesia.id terkait adanya pekerja proyek pembangunan gedung KPUD Kabupaten Bogor yang tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) mendapat respon positif dari Ratna Pratini,.ST,.MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas

Melalui surat nomor : ………(tidak teregistrasi) tertanggal 20 September 2022 dengan hal : surat teguran kelalaian K3 yang ditujukan kepada Direktur PT Andrico Artha Multimoda dengan tujuan untuk mengingatkan isi komitmen yang telah dibuat pada perjanjian kontrak dan undang undang yang berlaku.

pengawasan — Surat teguran Pejabat Pembuat Komitmen

Berdasarkan nilai proyek Rp 11.681.649.200, diduga tidak digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja proyek yang beresiko tinggi mengalami kecelakaan kerja.

Tepatnya 10 Oktober 2022, wartawan metroindonesia.id mendapatkan moment foto pekerja dalam keadaan kondisi yang sama, tidak dilengkapi alat pelindung diri (APD), yang bisa saja mengancam jiwa para pekerja.

Hal tersebut menjadi perhatian publik ada apa antara pengusaha PT Andrico Artha Multimoda dengan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan yang tidak mengambil tindakan tegas atas dasar kemanusiaan.

Berbagai dugaan dari beberapa elemen masyarakat menduga kegiatan proyek tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Upah, untuk itu kepada pihak Kejaksaan Negeri Cibinong untuk memeriksa baik Direktur Pelaksana maupun PPK yang membiarkan terjadinya resiko kecelakaan bagi pekerja.[] Richard

Presiden dan DPR RI Didesak Percepat Reformasi Total Polri serta Audit Satgassus

Penulis

Redaksi

-

20 Oktober 2022

2

Metro Jakarta – Diskusi “Kopi Party Movement” di Dapoe Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan mendapat perhatian publik, kali ini dengan tema “Quo Vadis Reformasi Total Polri ?”. (19/22).

Dalam diskusi, Pantia. Penyelenggara menghadirkan narasumber dari beberapa kalangan diantaranya Komjen Pol (Purn) Susno Duadji (mantan Kabareskrim Polri), DR. Margarito Kamis (pakar hukum tata negara), Kamaruddin Simanjuntak (pratisi hukum), Laksamana Madya (purn) Soleman B Ponto (mantan kepala BAIS TNI), DR. Sindra Tahta (pengamat sosial dan kepolisian dan Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lakataru).

Turut hadir Pratisi Hukum Egi Sudjana yang saat ini sedang menangani kasus dugaan ijasah palsu Presiden RI, Joko Widodo.

Presiden

Dalam kesempatan Haris Rusli Moti sebagai pengantar obrolan memberikan pandangan tema mengapa Quo Vadis Reformasi Total Polri ? harus dilakukan ?

Dalam pandangan mantan BAIS TNI, Soleman B Ponto sebenarnya antara TNI – Polri setelah reformasi tidaklah berubah masih dalam struktur militer,”coba lihat TNI – Polri saja disiplinnya, pangkat jenderal mesih menempel, dan status masih sama sebagai pegawai negeri bukan pegawai negeri sipil, jadi Polri belum menjadi Polisi Indonesia, tetapi Polisi mantan tentara” terangnya.

Presiden

Dari peristiwa demi peristiwa yang mencoreng institusi kepolisian mulai dari kasus pembunuhan Joshua, pembunuhan massal Kanjuruhan, Malang dan tertangkapnya Teddy Minahasa Putra dalam kasus Narkoba menjadikan hilangnya kepercayaan masyarakat akan kinerja kepolisian.

Menanggapi tema Quo Vadis Reformasi dalam Kopi Party Movement, Kamaruddin Simanjuntak memberi pandangan “untuk mereformasi Polri dimulai dari penerimaan anggota polri yang bersih, dan jujur,” tegasnya,

Lebih lanjut Kamaruddin juga memberikan pandangan tentang “ketegasan Kapolri sering diabaikan oleh senior seniornya diatas angkatan, maka sebaiknya Presiden memilih Kapolri dari senior senior yang terbaik,” ungkapnya.

Presiden

Haris Azhar (Direktur Eksekutif Lakataru) lebih menyinggung tentang “penggunaan senjata dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dikategorikan 3 gelombang dimana gelombang pertama kejahatan aparat kepolisian dengan melakukan penculikan, pembunuhan di jalan jalan” ungkapnya.

“Gelombang kedua, aparat kepolisian kebanyakan menerima suap digelombang ketiga, yang menyuap ada di institusi negara, coba bayangkan bahaya didalam negara ada kewenangan bisnis dan juga kewenangan hukum untuk kepentingan pengusaha maupun kelompok ” jelasnya.

Dari sistem tatanegara Margarito Kamis menyinggung bagaimana mereformasi Polri “dengan menbatasi kewenangan Polri dibawah suatu kementerian, misalnya Kemenpolhukam diganti menjadi Kementerian Keamanan Politik Hukum dan Ham, sehingga Polri tidak membuat aturan sendiri tanpa pengawasan, dimana harus ada SOP, seperti penggunaan senjata, kapan saja polisi dapat menggunakan senjata” jelasnya.

Presiden

Sebagai seorang mantan Kabareskrim Polri, Susno Duadji mengakaui “Institusi polri kewenangan yang sangat besar, hampir semua undang undang memberi kewenangan kepada Polri, miliki senjata yang luar biasa, anggaran yang luar biasa, tapi tidak ada pengawasan internal dalam tubuh polri” terangnya.

Dalam sesi tanya jawab, Soleman menberikan pendapat tentang terpilihnya Irjend Suwondo Neinggolan menjadi Kapolda di Yogyakarta yang namanya terdaftar di Satgasus menyampaikan ” Kalau menurut Kapolri Satgasus itu benar, ya benar kita mau berbuat apa ” jelasnya.

Wawancara exlusif Soleman mantan BAIS TNI

Dari salah satu solusi pendapat yang disampaikan peserta “bagaimana jika reformasi kepolisian seperti Brimod dikembalikan jadi satu dengan TNI, untuk Reserse Narkoba jadikan satu dengan BNN, untuk Reserse kriminal dibawah naungan Kemendagri dan untuk Polantas jadikan satu dengan Dinas perhubungan” .[] Red.

Kantongi 708 Suara, Epiyantono Kalahkan Incumbent

Penulis

Redaksi

-

19 Oktober 2022

0

METRO, KALBAR – Setelah melalui proses pemungutan dan penghitungan suara, Epiyantono berhasil menang dengan memperoleh 708 suara dan mengalahkan incumbent serta 3 orang Cakades lainnya dalam pemilihan kepala desa serentak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi pada Rabu (19/10).

Dari 5 orang Cakades, tercatat Epiyantono memperoleh 708 suara, sementara diurutan kedua Abdullah Romadhon meraih 432 suara, menyusul Kiki Suwansah 50 suara, Abdurrahman Ajung memperoleh 50 suara sedangkan Cakades incumbent, M. Taufik memperoleh 40 suara.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung Sari, Puji Hartomo mengatakan bahwa hasil rekapitulasi suara Pilkades tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada BPD desa Tanjung Sari.

Foto Puji Hastomo Ketua KPPS Pilkades Desa Tanjung Sari

“Semua hasil Pilkades ini akan kami laporkan kepada BPD desa Tanjung Sari untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya”, ujar Puji.

“Sesuai peraturan bupati terkait Pilkades ada masa sanggah bagi para calon jika memang ada indikasi dugaan adanya kecurangan selama 1 x24 jam”, imbuhnya.

Puji juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPKD serta para pihak yang telah bekerja secara maksimal sehingga pelaksanaan Pilkades di Desa Tanjung Sari berjalan lancar, aman tertib dan damai.

Foto: Sarminah, Ketua BPD Desa Tanjung Sari

Ditempat yang sama ketua BPD Desa Tanjung Sari, Sarminah mengatakan bahwa untuk melakukan penetapan Cakades terpilih sesuai jadwal tahapan Pilkades dan laporan dari PPKD.

“Kami menunggu rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Cakades dari PPKD dan akan ditetapkan sesuai tahapan Pilkades, sesuai jadwal penetapan Cakades terpilih tanggal 21 Oktober 2022 “, ungkapnya.

Terpisah, Epiyantono Cakades terpilih mengungkapkan rasa harunya atas dukungan masyarakat desa Tanjung Sari sehingga ia terpilih sebagai kepala desa.

Foto: proses penghitungan suara Pilkades desa Tanjung Sari

“Saya terharu atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat Tanjung Sari, dan saya akan membangun Tanjung Sari bersama masyarakat, dan saya akan lebih banyak berdiskusi untuk menggali aspirasi masyarakat demi Tanjung Sari yang lebih baik”, ucap Epiyantono.

Penulis: Ade Shalahudin

Epiyantono Ungguli 4 Cakades Lainnya

Uncategorized

Penulis

Redaksi

-

19 Oktober 2022

0

METRO, KALBAR – Dalam penghitungan sementara oleh KPPS, Epiyantono, Cakades nomor urut 1, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi unggul atas 4 orang Cakades lainnya.

Dalam proses penghitungan suara Pilkades di desa Tanjung Sari, Epiyantono sementara mengungguli 4 orang Cakades lainnya dalam penghitungan sementara oleh KPPS pada Pilkades serentak 2022 di Kabupaten Melawi.

Suara sementara, Epiyantono memperoleh 179 suara, sementara calon nomor urut 2, Riki Suwansah memperoleh 15 suara, nomor urut 3 Abdullah Romadhon memperoleh 103 suara, nomor urut 4 Abdurrahman Ajung memperoleh 11 suara , sedangkan incumbent M. Taufik memperoleh suara sementara sebanyak 10 suara.

Foro: perhitungan sentara hasil tally Pilkades Desa Tanjung Sari

“Penghitungan sementara dimulai dari TPS 02 ini masih akan terus kita hitung hingga selesai. Sedangkan surat suara tidak sah untuk sementara sebanyak 3 surat suara” kata Puji, Ketua KPPS Pilkades Desa Tanjung Sari, Rabu (19/10)

Puji menargetkan penghitungan suara selesai pada hari ini kemudian hasilnya akan diserahkan kepada BPD Desa Tanjung Sari.

Foto Puji Hartomo Ketua KPPS Pilkades Desa Tanjung Sari

“Penghitungan suara dihadiri oleh saksi masing-masing calon dan Cakades itu sendiri”, ujarnya.

Sementara Ketua BPD Desa Tanjung Sari, Sarminah mengatakan setelah semua proses penghitungan suara akan di lakukan penetapan dalam musyawarah BPD, panitia dan disaksikan masyarakat desa.

“Sesuai jadwal tahapan Pilkades penetapan Cakades terpilih dijadwalkan pada 21 Oktober 2022”, terang Sarminah.

Penulis: Ade Shalahudin

Bupati Melawi Tinjau Langsung Pilkades Di Desa Tanjung Sari Tahun 2022

Penulis

Redaksi

-

19 Oktober 2022

1

METRO, KALBAR – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa meninjau langsung pelaksanaan Pilkades di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi pada Rabu (19/10) pagi.

Turut Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin SE, Asisten I Kabupaten Melawi, Dandim 1205/STG, Letkol Inf. Kukuh Suharwiyono, Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, dan sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

Diketahui, Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Melawi diikuti 49 Desa di dengan keseluruhan 169 Cakades yang mengikuti Pilkades.

Warga Desa Tanjung Sari di salah satu TPS saat pencoblosan

Bupati mengimbau kepada semua Cakades di 49 Desa yang mengikuti kontestasi dapat menjaga situasi Kambtibmas selama proses Pilkades berlangsung.

“Pilkades merupakan proses demokrasi di tingkat desa, ada menang ada kalah, tapi saya mengimbau agar setiap Cakades tetap menjaga situasi Kambtibmas agar tetap kondusif”, imbau H. Dadi.

Bupati juga meminta siapapun kades yang terpilih nantinya dapat bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Melawi selaras dengan visi dan misi Kabupaten Melawi, Adil, Pantas Hebat, Harmonis dalam Keberagaman dan Kegotongroyongan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Desa Tanjung Sari, Puji Hartomo menyampaikan bahwa hanya 2 jumlah TPS dalam Pilkades di Desa Tanjung Sari tahun ini.

“Daftar pemilih tetap pada Pilkades 2022 Tanjung Sari 1704 dengan jumlah pemilih laki-laki 833 dan pemilih perempuan 871”, jelas Puji.

Puji juga menyebutkan terdapat 5 Cakades di Desa Tanjung Sari ,Yaitu Epiyantono, Kiki Suwansah, Abdullah Romadhon, Abdurahman Ajung dan Kades incumbent M. Taufik.

Bupati Melawi, H. Dadi saat berada di Aula Balai desa Tanjung Sari bersama Dandim 1205/STG dan Ritaudin Anggota DPRD Prov. Kalbar

“Pencoblosan dimulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00 WIB di dua TPS tersebut. Saya berharap Pilkades di Desa Tanjung Sari dapat berjalan lancar, tertib aman dan damai”, ungkapnya.

“Dalam pelaksanaan Pilkades kami juga di bantu dan diawasi oleh pengawas, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan BKO dari Polres Melawi”, tutupnya.

Penulis : Ade Shalahudin

GBPH Prabukusumo Kembali Pimpin PP Hapkido Indonesia

OLAHRAGA

Penulis

Redaksi

-

18 Oktober 2022

0

Metro Jakarta – Pengurus Pusat (PP) Hapkido Indonesia (HI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Ke-II di Grand Mercure Hotel, Sleman, Yogyakarta pada GBPH (15/10/2022).

Dalam agenda pemilihan Ketua Umum HI yang diikuti perwakilan dari 23 Pengurus Daerah (Pengda) se-Indonesia ini, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo kembali terpilih sebagai Ketua Umum HI periode 2022 – 2026.

Sidang Pemilihan Ketum PP HI periode 2022-2026 dipimpin Ketua Vincent Suriadinata SH., MH., CTA. dari Jawa Tengah, sekretaris Gerry J. Wullur dari DKI Jakarta, dan anggota pimpinan sidang Sayed Ali Rafsanjani dari Aceh.

IMG 20221017 WA0042

Pada kesempatan ini, seluruh peserta yang hadir sepakat untuk mencalonkan dan memilih kembali GBPH. Prabukusumo sebagai Ketum PPHI periode 2022-2026 secara aklamasi.

Atas dukungan tersebut, Vincent Suriadinata memutuskan dan menetapkan GBPH Prabukusumo menjadi Ketum PP HI periode 2022-2026.

Sebelumnya Prabukusumo menjadi Ketum pada Munas ke-1 pada empat tahun yang lalu. “Saat awal PP Hapkido Indonesia di bentuk, beliau (Gusti Prabu) kami minta dan kemudian ditunjuk dan disetujui oleh Presiden Hapkido Indonesia dan dilantik oleh Presiden WHMAF.

GBPH

Setelah itu, baru beliau menjadi Ketum PP HI melalui sistem pemilihan di Munas pertama dan kedua secara aklamasi aklamasi,” beber founder Hapkido Indonesia, V. Yoyok Suryadi usai Munas.

Usai terpilih sebagai Ketum PP HI periode 2022-2026, GBPH. Prabukusumo menyampaikan terimakasih kepada semua pengurus Pengda HI seluruh Indonesia yang telah bersama-sama membangun olahraga beladiri asal Korea ini dari awal di Indonesia.

“Masa-masa awal membentuk dan mengenalkan Hapkido di masyarakat Indonesia jelas bukan hal yang mudah dan perlu perjuangan luar biasa,” ungkap Gusti Prabu.

Dia juga menambahkan, jika selama pengembangan hapkido di Indonesia masih belum maksimal, pihaknya meminta maaf kepada semua pengurus Pengda dan bertekad untuk meningkatkannya pada kepengurusan selanjutnya. “Ke depan kami akan bersama-sama membawa organisasi olahraga ini agar bisa lebih baik lagi,” tandasnya.

GBPH

Dalam Munas juga telah dipilih tim formatur yang akan membantu Ketum terpilih untuk menyusun kepengurusan secara lengkap dalam 30 hari ke depan.

Gusti Prabu akan dibantu empat anggota tim formatur yang terdiri dari V. Yoyok Suryadi (founder), Risnaldi Ibrahim (Sumbar), George Lunarso (Jateng), dan Juli Prastomo (Kaltim).

“Kami ingin di kepengurusan ini bisa mewakili dari Indonesia timur hingga barat. Semua akan kami akomodir dan sesuaikan dengan AD/ART. AD/ART nanti akan coba kami perbaiki melalui Munaslub,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas II Hapkido Indonesia, Drs. Suhartono, MM. dalam pembukaan kemarin mengatakan, Munas kali ini setidaknya ada tiga agenda utama yang dibahas untuk kemajuan Hapkido yang lebih baik kedepannya.

“Ketiga agenda tersebut meliputi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dari pengurus periode 2018-2022, pemilihan Ketum periode 2022-2026 dan terakhir penyusunan program kerja untuk periode 2022-2026,” ujarnya.

Suhartono mengatakan, utusan dari Pengda berjumlah 23 utusan. Selain dihadiri perwakilan dari 23 Pengda se-Indonesia, juga hadir 15 orang pengurus dari PP HI periode 2018-2022.

Pada kesempatan ini hadir mewakili KONI Pusat, Kabid Hukum KONI, Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH., MH. Dalam sambutannya Widodo Sigit mengapresiasi capaian yang selama ini telah diraih PP HI. “Salah satunya adalah kesuksesannya dalam menggelar sejumlah kejuaraan berskala nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Salah satu event nasional yang sangat disanjung pelaksanaannya oleh Widodo adalah, pertandingan eksibisi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 beberapa waktu lalu.

GBPH “Sebagai cabor baru dan telah menjadi anggota KONI, kami sangat mendukung apa yang dilakukan Hapkido. Termasuk saat pelaksanaan ekshibisi PON lalu,” jelasnya.

Dengan telah dilaksanakannya GBPH eksibisi PON di Papua lalu, Widodo Sigit mengatakan, Hapkido di PON XXI Aceh-Papua tahun 2024 mendatang sudah ditandingkan secara resmi. “Kami berharap persiapannya bisa semakin maksimal agar ke depan hapkido bisa menjadi contoh baik bagi cabor-cabor lainnya,” imbuhnya.

Dengan telah mulai digelarnya ajang-ajang Kejurnas hingga akan secara resmi ditandingkan di PON, Widodo Sigit berharap agar capaian prestasi bagi atlet-atlet Indonesia kedepannya semakin bagus. “Dari sekarang ini kita harus mulai memikirkan prestasi internasional. Jangan lagi memikirkan prestasi di level lokal,” terang Widodo.

Hapkido merupakan salah satu olahraga bela diri yang berasal dari Korea di samping Taekwondo. Hapkido bergerak berdasarkan prinsip lingkaran yang memanfaatkan kekuatan lawan. Teknik-teknik dalam Hapkido antara lain meliputi pukulan, tendangan, kuncian, bantingan, jurus, serta latihan senjata. ***

UNIP Gelar Wisuda Perdana Setelah 29 Tahun Berstatus STIE

Penulis

Redaksi

-

18 Oktober 2022

0

Metro Jakarta – Universitas IPWIJA –UNIP akhirnya bisa menggelar Wisuda perdana setelah 29 tahun lamanya berstatus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi – STIE.

Setelah sukses beralih status menjadi Universitas, Rektor UNIP Besar Agung Martono akhirnya mewisuda 400 lebih mahasiswa Program Studi Manajemen Strata Satu (S1) dan Program Studi Strata Dua (S2) tahun akademik 2021/2022 pada (17/10/2022) di Gedung The Krakatau Grand Ballroom, Green Terrace -Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Perjuangan Besar Agung Martono sejak ditunjuk sebagai Ketua STIE periode 2021-2026 berhasil meningkatkan status STIE IPWIJA menjadi universitas setelah LLDIKTI Wilayah III menyerahkan SK Nomor 627/E/O/2022 tanggal 29 Agustus 2022 menjadi Universitas IPWIJA.S

seperti yang dikutip dalam pembicaraan Rektor Agung Martono dengan Penulis sebelum acara wisuda dimulai.

Rektor UNIP Besar Agung Martono, dalam sambutannya pada Rapat Terbuka Senat, mengatakan, ” keberhasilan dan perjuangan yang telah diraih saat ini bukanlah akhir dari proses belajar dan bukan pula akhir dari perjuangan masa depan,“Masih banyak tantangan dan rintangan yang saudara hadapi kedepan”.

Dengan berbekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah saudara miliki, kami yakin Saudara akan dapat memanfaatkan ilmu untuk mengabdikan diri dalam Keluarga, Masyarakat, Nusa Bangsa, dan Agama,” kata Rektor Agung.

“Dengan berbekal status Universitas, Rektor Agung menambahkan, dirinya dan civitas akademik akan mewujudkan visi dan misi Universitas IPWIJA yaitu menyiapkan mahasiswa memiliki kemampuan Manajerial dan Kewirausahaan secara mandiri, beretika, profesional dan berkualitas unggul.

Selanjutnya Anggota Pembina Yayasan IPWIJA Juniarto Rojo Prasetyo yang membacakan sambutan Ketua pembina, menyampaikan harapannya agar para lulusan UNIP dapat menjadi pengusaha.

Selama mengikuti kuliah wisudawan/ wisudawati telah dididik dan diberi bekal untuk menjadi wirausaha yang memahami aspek-aspek kewirausahaan.

Oleh karena itu, Yayasan IPWIJA ingin mengajak para wisudawan/ wisudawati untuk menjadi pengusaha. “Jadilah pengusaha yang menggunakan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar di Universitas IPWIJA,” imbuhnya.

Puncak sambutan yang ditunggu-tunggu oleh Senat dan para undangan adalah dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilyah III, Dr.Ir. Paristiyanti Nurwardani. “Untuk membentuk SDM yang unggul Indonesia bangkit, kepada mahasiswa yang diwisuda hari ini untuk terus mengembangkan soft skill dan hard skill serta memperbanyak literasi teknologi di era digital sekarang ini,” ungkapnya.

Pesan yang sangat mendalam dari Kepala LLDIKTI Wilayah III adalah sebuah quote dari Macolm X yaitu Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. “Pendidikan adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini,” tuturnya.

Selain itu Kepala LLDIKTI Wilayah III berharap kepada seluruh civitas akademik UNIP agar lebih cepat bergerak cepat dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama mendorong dosen untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan jenjang akademiknya yang nantinya akan berkontribusi besar bagi peningkatan UNIP.” Yang paling utama dan harus terus menerus diperhatikan dan dijaga adalah Mutu, Mutu dan Mutu,” ujar Paristiyanti.

Pada kesempatan ini, Dirjen Dikti Ristek Kemdikbud Ristek Prof. Ir. Nizam, MSc., Ph.D., DIC., IPU., ASEAN Eng. Didaulat memaparkan orasi ilmiah di depan sidang. Point penting yang disampaikannya adalah mengenai Covid 19 yang dapat dijadikan pelajaran sebagai pegangan kedepan yakni : kemampuan beradaptasi dalam menghadapi segala masalah dan kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam mencari solusi.

Menyampaikan apresiasi kepada wisudawan dan wisudawati berhasil menyelesaikan studi. “Anda tidak boleh berpuas diri dan harus siap menjadi pembelajar sepanjang hayat dan belajar ilmu baru dan kompoetensi baru, dan terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi untuk mengarungi tantangan masa depan anda sekalian,” saran Nizam kepada mahasiswa yang diwisuda.

Dia juga mengatakan, pandemi Covid-19 telah memberi pelajaran berharga. “Kemampuan beradaptasi dan berinovasi serta berkreasi dengan memanfaatkan teknologi yang kita pelajari selama pandemi adalah kunci keberhasilan dan kemenangan,” pungkasnya.

Pada acara wisuda ke 42 ini, dinobatkan mahasiswa berprestasi yang terdiri dari 7 mahasiswa Program Magister Manajemen (S2) dan 2 mahasiswa Program Manajemen (S1). Adapun para mahasiswa lulusan Program Magister Manajemen tersebut adalah: Moch, Chairul Anwar; Meta Lianasari; Hartanto Gautama Utama; Yufifi; Mulyati; Rakhmat Fitrayudha Sandinanto dan Irwan Sitorus. Sedangkan mahasiswa lulusan Program Manajemen adalah: Lina Maretasar dan Tri Rahmini Siswi Utami.

Salah satu mahasiswa berprestasi yang berhasil meraih IPK Sempurna 4,0 yakni Moch. Chairul Anwar dengan konsentrasi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia.

Acara wisuda ditutup dengan hiburan oleh wisudawan/ wisudawati berupa puisi dan lagu-lagu yang dipersembahkan kepada orang tua sebagai tanda bakti dan terima kasih atas keikhlasan dan kesabaran memberikan dorongan selama menuntut ilmu di UNIP. Kesusksesan dan kemeriahan acara wisuda ke 42 UNIP tersebut berkat kerjasama tim wisuda yang solid dibawah pimpinan Subadi, SE.

Penullis : Juniarto Rojo Prasetyo
Salah satu Pendiri LSP Pers Indonesia
Ketua LSP Geospasial

Siti Rahmah Belum Beri Informasi Publik

Penulis

Redaksi

-

17 Oktober 2022

0

Metro Medan – Untuk memberikan informasi yang benar kepada publik wartawan Indonesia harus berdasarkan kode etik jurnalistik pasal 3.

Serta pejabat publik harus memberikan informasi yang diminta secara tertulis maupun dengan cara konfirmasi oleh wartawan sebagai konsumsi publik.

Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan di SMAN 6 Medan Sumatera Utara, dimana Kepala Negeri 6 Medan sulit untuk di jumpai, mungkin karena kesibukan atau hanya untuk menghindar dari wartawan hanya yang bersangkutan yang bisa menjawab.

Siti Rahmah

Terkait tidak adanya papan Mading yang memuat kegiatan anggaran sekolah, beberapa orang tua siswa memberikan informasi kepada wartawan tentang anggaran SMAN 6 Medan sebesar Rp 292,383,000,- namun yang terealisasi sebesar Rp 23,525,500,- untuk tahap 1 TA 2022.

Melalui aplikasi WhatsApp, meteoindonesia.id mencoba melakukan konfirmasi untuk menguji kebenaran informasi yang beredar di masyarakat guna ketidak ada kesalah pahaman di masyarakat.

“Siti Rahmah Kepala SMA NEGERI 6 Medan selaku pejabat publik dibidang pendidikan seharusnya paham Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)/serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus dipublikasikan kepada masyarakat, bukan menjadi rahasia pribadi” ujar orang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya.

Mengenai kesepakatan untuk merahasikan narasumber, orang tua siswa memiliki alasan tidak ini putranya mendapatkan tekanan psikis dari guru/kepala sekolah yang dapat menghalangi aktifitas belajar.

Bahkan orang tua siswa ragu akan sertifikasi kompetensi yang dimiliki Siti Rahmah ada atau tidak, dan meminta kepala Dinas Pendidikan untuk menyeleksi kembali apakah Siti Rahmah layak untuk dijadikan kepala sekolah,[] G. Pasaribu