https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog Halaman 230

Nilai Proyek Rp 199.155.000.00 Gunakan Material Bekas

3
Metro, Bogor – Proyek Tebing Penahan Tanah (TPT) pemasangan batu Bronjong di Kp. Blodes dikerjakan CV. Ardella, Anggaran APBD kabupaten Bogor dengan nilai Rp 199.155.000.00 jadi sorotan LSM dan warga desa Ciujung Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Endang salah seorang warga yang bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi proyek merasa kesal dan kecewa “waduh gimana nih pengawasan dinas PUPR Kabupaten Bogor ini masak pekerjaan gini nggak ada pengawasan dari dinas, lihat aja mas batu-batu bekas yang tidak memiliki nilai.

robohan dinding kali itu dipakai lagi dipasang jadi Bronjong, jelas batu-batu yang dipakai itu sudah nggak jelas kualitasnya bekas robohnya dinding penahan tanah dan sudah bertahun tahun terendam air dan lumpur kok dipakai lagi” ujar Endang.

Nilai

Ketika metro datang ke lokasi proyek 17 Desember 2021 bertemu dengan petugas dari PUPR kabupaten Bogor wes saat ditanya apakah pekerjaan pemasangan Bronjong memakai batu bekas robohnya dinding penahan tanah yang sudah bertahun tahun terendam lumpur di bolehkan dan di ketahui kepala dinas PUPR.

“Kalau saya hanya pengawasan dari kecamatan” ujarnya ketika ditanya kenapa tidak ditegur pelaksananya saat memasang batu bekas “kalau itu kita kekantor aja pak santai aja” ujar Wes Sambil meninggalkan metro.

Nilai
Metro Indonesia

Ketika di konfirmasi Dini petugas dari PUPR kabupaten dilokasi proyek, saat di tanya kenapa nilai proyek ini memakai batu bekas sementara anggarannya sudah jelas tercantum di papan proyek apa alasannya memakai batu bekas “silakan saja bapak tanya ke dinas dan ke PPK nya” ujar Dini sambil meninggalkan metro.

Saat diminta tanggapan melalui telepon selularnya humas LSM Pemuda Peduli Pembangunan dan Ekonomi Rakyat Garda-P3ER, Afansuli Setiyono mengatakan “sudah banyak surat dan foto fotonya dikirim warga kekantor dan kami akan laporkan ini ke pihak yang berwajib, terimakasih atas infonya ya” Kata Avansuli (Jel)

Nilai

Ditreskrimum Polda Sumut Resmi Tangani 1 Kasus

3
Metro, Medan – Ditreskrimum Polda Sumut Bongkar 1 kasus modus penipuan dan penggelapan agar masuk Akademi Kepolisian (Akpol).

Dalam pengungkapan kasus penipuan dan penggelapan itu petugas mengamankan seorang pelaku berinisial IW.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan kasus itu berawal ketika Efendi Setiawan mempertemukan IW dengan korban Syaiful Bahri disalah satu kafe untuk mengurus anaknya Syaiful Bahri bernama Abdul Mutholib bisa masuk Akpol.

Ditreskrimum

“Dalam pertemuan itu IW menyanggupi dan meminta uang sebesar Rp 600 juta kepada Syaiful Bahri agar anaknya bisa masuk Akpol,” katanya, Minggu (19/12).Ditreskrimum

Mengapa Ditreskrum tertarik dengan kasus ini ? Lebih lanjut, Hadi mengungkapkan korban Syaiful Bahri pun mengirimkan uang sebesar Rp 600 juta kepada IW dengan cara Rp 400 juta ke rekening Bank Mandiri miliknya dan Rp 200 juta ke rekening Bank BRI milik Sukardi.

“Setelah uang sebesar Rp 600 juta itu diberikan ternyata Abdul Mutholib tidak bisa masuk Akpol sedangkan IW sudah kabur,” ungkapnya korban Syaiful Bahri pun melaporkan kasus penipuan dan penggelapan ke  Ditreskrimun Polda Sumut.

 

Mantan Kapolres Biak Papua itu menuturkan personel Subdit 5 Renakta Ditreskrimum Polda Sumut

Ditreskrimum

yang menerima laporan korban melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.”Atas perbuatannya tersangka Imam Wahyudi ditahan dan terancam hukuman di atas lima tahun kurungan penjara, tetapi Penyidik juga masih melanjutkan pendalaman beberapa orang terkait perannya masing,” terang Hadi

  • Katerangan Humas Polda

Kabid Humas Menambahkan, IW ketika diinterogasi di Ditreskrimum uang Rp600 juta yang diberikan korban telah dibagikan dengan rincian pelaku mendapat bagian sebesar Rp. 400 juta, Efendi Setiawan Rp.139 juta, Nasrul sebesar Rp. 40 juta, Deny Reza sebesar Rp. 20 juta dan Sukardi sebesar Rp. 1 juta.

“Kami menghimbau kepada masyarakat bahwa rekrutmen Anggota Polri itu menerapkan prinsip BETAH ( Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis ),

Ditreskrimum

jadi siapapun bisa mendaftar dan masuk tanpa bayar sepeser Rupiah pun, Percaya diri dengan kemampuan dan terlebih penting adalah mempersiapkan diri jauh-jauh hari karena masuk menjadi anggota Polri tidak instan, jangan percaya kalau ada orang menawarkan diri bahwa bisa memasukan menjadi anggota  dengan membayar sejumlah uang, Wajib tidak Percaya !,” tegas Hadi.**

Desa Beloyang, TP PKK Gelar Rapat Tahun Anggaran 2021

0
Metro, Melawi – Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Beloyang, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi melaksanakan kegiatan laporan tahunan tahun 2021.

Kegiatan laporan pertanggungjawaban berlangsung di Aula Kantor  pada Senin (20/12) diikuti oleh seluruh Pokja yang ada.

Bendahara PKK Desa Beloyang, Masriatun menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyampaikan laporan akhir tahun.

Desa Beloyang

“Dalam kegiatan ini kami menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus TP PKK di akhir tahun 2021”. Jelasnya.

 

Dikatakan Masriatun, laporan yang disampaikan kepada anggota adalah laporan keuangan dan program TP PKK yang telah dilaksanakan dalam setahun ini.

“Salah satu program TP PKK adalah simpan pinjam. Program ini sudah berjalan cukup lama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota”. Ujarnya.

Menurut Masriatun, dengan program simpan pinjam ini bertujuan meningkatkan sektor ekonomi UMKM di Desa.

Desa Beloyang

“Alhamdulillah dengan program simpan pinjam banyak membantu penghasilan tambahan bagi anggota untuk meningkatkan kesejahteraan”. Ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, dana simpan yang di kelola untuk tahun 2021 sebesar Rp. 87.098.400.

“Harapan kita ke depan nominal ini dapat bertambah. Sehingga banyak masyarakat yang bisa terbantu”. Harapnya.[] Ade Shalahudin.

Desa Beloyang
Peninjauan jalan desa

Kabagreskrim Evaluasi Kerja Penyidik Polda Sumut 2021

3
Metro, Medan – Kabagreskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, memberikan pengarahan dan evaluasi terhadap 34.222 tindak pidana Tahun 2021 penanganan perkara kepada penyidik di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Jumat (17/12).

Dalam pengarahan evaluasi penanganan perkara Kabagreskrim bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak bersama sejumlah PJU Polda Sumut.

Dalam arahannya, Agus mengatakan Evaluasi Kerja Penyidik Polda Sumut 2021 dan Polres sejajaran dapat menyusun rencana kedepan dengan fokus untuk menangani akar masalah dan penyelesaian yang preemtif, preventif, dan penegakan hukum.

Kabagreskrim

“Saat ini kita tidak bisa bekerja hanya melihat wilayah kita sendiri, maka dari itu setiap saat kita harus mengikuti perkembangan informasi dan kondisi global serta nasional untuk mengambil langkah antisipasi, hal ini dilakukan karena tidak menutup kemungkin kejadian diwilayah lain dapat terjadi di wilayah kita,” ucapnya.

Kabareskrim mengungkapkan, Polda Sumut menjadi wilayah yang jumlah gangguan Kamtibmasnya sangat tinggi yaitu sejumlah 34.222 tindak pidana Tahun 2021. Jenis kejahatan konvensional, transnasional, kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi di Polda Sumut cukup tinggi.

Kabagreskrim

“Oleh karena itu para penyidik jangan meninggalkan kemampuan penyidik dan penyelidik tradisional, sehingga apabila peralatan canggih seperti tidak ada sinyal, kita tetap mampu melakukan penyelidikan,” ujarnya.

“Tetap lakukan tahapan penyidikan yang ada seperti contoh kasus pertanahan, kita harus mengetahui betul alas hak, dan kapasitas pelapor seperti apa, karena bapak Kapolri menginginkan penegakam hukum sebagai tahap ultimum remidium, artinya harus dapat membuka ruang mediasi seluas-luasnya,” harapnya.

 

Pada kesempatan itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak, menerangkan secara umum program Kapolri yang mengusung transformasi operasional pada bidang penegakan hukum, Polda Sumut telah melakukan berbagai perubahan menuju lebih baik seperti sosialisasi Perkab No 8.

“Upaya kita untuk memperbaiki pelayanan dibidang penegakan hukum dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kami berharap apa yang menjadi arahan bapak Kabareskrim dapat menjadi pedoman bagi seluruh personel utamanya penyidik,” terangnya.

Kabagreskrim

“Kami ucapkan apresiasi kepada Bapak Kabareskrim dan rombongan yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan arahan kepada personel penyidik Polda Sumut,” pungkasnya.
(M.Amin).

Pejabat Publik Boleh Bohong Pada Publik 2021

1
Metro, Bogor Raya – Pembangunan Tower milik PT. Mitra Tel terus berlanjut meski sudah mendapat protes dari warga dan menjadi sorotan pejabat publik.

Protes warga dan tidak adanya penegakan PERDA Kab. Bogor menjadi alasan sosial control untuk melakukan uji informasi atas kebenaran kelengkapan Ijin Mendirikan Bangunan sebagai syarat bangunan.

Dari hasil investigasi dilokasi kegiatan, tim investigasi dari awak media dan lembaga masyarakat, terbukti pejabat publik yang berwenang bohong kepada publik atas sumpah jabatannya.

Pejabat

Hasil karya jurnalistik sebagai sosial control melalui media publikasi tidak menjadi acuan pejabat publik untuk turun kelapangan mendengar keluhan dan protes warga yang nantinya akan terkena dampak langsung dari hasil pembangunan tower telekomunikasi.

Saat ini, tim investigasi dari berbagai media masih mencari informasi siapa pejabat yang memberikan ijin, menentukan letak pembangunan tower, serta status lahan yang digunakan.

Statement dari wakil Bupati Iwan Setiawan yang sudah diterbitkan dari salah satu media ” Tower Bodong robohkan” ujarnya.

Pejabat

Statement senada juga dilontarkan oleh Agus Ridha selaku Kasatpol PP ” Tower Bodong diseret ke hukum” pada media yang sama

Namun pada kenyataannya, proses pembentukan tetap berjalan tanpa hambatan.

Kepada metroindonesia.id, Richard salah seorang anggota organisasi PERS Kabupaten Bogor menyampaikan rasa kecewa atas hasil karya jurnalistik tidak mendapat respon dan perhatian pejabat publik untuk bebenah diri.

Pejabat

Salah seorang warga pun pada tim investigasi mengaku tidak mendapatkan dana kompensasi dari pembangunan tower yang di bangun oleh PT Mitra Telp sesuai informasi dari para pekerja di lokasi, Kec. Gombang Kabupaten Jawa Barat. [] Richard.

 

Miris! 3 Rumah Keluarga Tak Mampu Kondisi Tak Layak Huni

1
Metro, Tanggerang – Miris, keadaan rumah tinggal 3 kepala keluarga di Kelurahan Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tanggerang tak layak huni. Program bedah rumah yang telah diajukan tak kunjung direalisasikan.

Hal tersebut dikeluhkan Umi, yang kesehariannya bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang tinggal di RT 002 RW 003. Ia mengharapkan adanya perhatian dari Pemkab Tanggerang agar rumahnya turut di bedah.

IMG 20211217 WA0026

“Miris melihat rumah kami ini. Sudah 1 tahun dimintai data, tapi sampai sekarang belum ada bantuan yang datang”. Keluh Umi kepada metroindonesia.id, Jumat (17/12).

Pantauan metroindonesia.id, di wilayah Kelurahan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih ada kepala keluarga yang kurang mampu dan rumah tak layak huni. Salah satu adalah rumah milik Umi.

Miris

 

Hal senada juga disampaikan Emin dan Napsah yang sehari-hari bekerja sebagai kuli cuci. Mereka juga mengatakan, selama 1 tahun ini menunggu bantuan bedah rumah, tapi tak kunjung datang.

“keadaan rumah saya seperti inilah adanya. sudah diajukan dan dimintai data sama pak RW, tapi belum juga ada bantuan untuk dibangun, sudah setahun saya dimintai data, “ucapnya.

Miris

Diketahui, program bedah rumah yang sudah diajukannya kepada pemerintahan Kelurahan Pakuhaji hingga saat ini belum juga direalisasikan. Sementara itu, kondisi rumah ke 3 kepala keluarga tersebut miris dan sudah tak layak huni, dimana ada bagian rumah yang terbuat dari bahan bambu sudah miring.[]Deka.

Kapolri Tekankan Itwasum Harus Jadi Wasit Tegas 2022

1
Metro, DIY – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, di Yogyakarta, Jumat (17/12).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal peran utama dari fungsi pengawasan adalah untuk tetap menjamin suatu organisasi berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

“Baik perencanaannya, kesiapan SDM-nya, logistiknya, bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran. Sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang basis dari kinerja berbasis anggaran bagaimana pertanggungjawabkan semua, sehingga akuntabel, efektif dan efisien,” kata Kapolri mengawali pengarahannya.

Kapolri

Di dalam organisasi Polri, Sigit menekankan bahwa Itwasum Polri merupakan salah satu bagian yang sentral. Sigit mengibaratkan bahwa, Itwasum adalah seorang wasit di dalam pertandingan olahraga. Yang dimana, harus mampu bersikap tegas ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Ibarat suatu pertandingan olahraga rekan-rekan adalah seorang wasit yang mampu menjadi wasit yang tegas. Sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran, offside atau bahkan kita ikut larut ke dalam salah satu klub pemain,” ujar Kapolri.

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah
Kapolri

Sebagai wasit yang tegas, kata Sigit, harus tahu kapan mesti mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Bahkan, juri lapangan itu juga bisa mengeluarkan pemain dalam suatu pertandingan apabila melakukan pelanggaran yang keras.

“Sehingga pada saat waktunya melihat kapan ini harus diberikan kartu kuning. Rekan-rekan juga tidak ragu-ragu kapan diberikan kartu merah. Bahkan rekan-rekan juga bisa meminta pemain keluar,” ucap mantan Kabareskrim Polri ini.

Analogi itu, kata Sigit, Itwasum harus berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa Polri sudah sesuai dengan tugas pokoknya yakni, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat terhadap institusi Korps Bhayangkara.

 

 

Kapolri

“Sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi, melayani dan mengayomi secara profesional. Kemudian muncul kepercayaan. Karena pelayanan yang baik dan kemudian harapan kita kepuasan publik yang tentunya akan makin meningkat. Kepercayaan publik akan semakin meningkat tentunya ini sangat baik untuk organisaisi kedepan. Penting sekali kepercayaan dan kepuasan publik. Sehingga Polri hadir dilapangan betul-betul dicintai masyarakat,” papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Itwasum Polri untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan lainnya, kata Sigit, Polri harus bisa cepat beradaptasi dengan hal tersebut.

“Demikian juga disikapi seluruh personel Polri untuk betul-betul kemudian bisa atasi ini semua. Tentunya peran dari Itwasum Polri selalu mengingatkan dan memanfaatkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Seperti pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana mau tidak mau kita harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan publik yang terus berkembang dan kita mengawal serta menjaga agar organisasi betul-betul mencapai tujuan dengan baik,” tutur Sigit.

Lebih dalam, Kapolri memaparkan soal transformasi menuju Polri Presisi di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap seluruh bidang transformasi organisasi, operasional dan pelayanan publik. Itwasum Polri harus memastikan mengawal hal itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan.

Terkait manajemen pengawasan, Sigit menyampaikan harus meliputi, memberikan penjaminan kualitas, memberikan konsultasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan perencanaan, memberikan arahan dan bimbingan teknis, serta pendampingan kegiatan.

Dari semua hal itu nantinya diharapkan, terjadinya pelaksanaan audit, reviu, pemantauan tindaklanjut, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi serta pengendalian mutu. Sehingga dapat terwujud proses manajemen yang terlaksana dengan baik.

Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, Posko Presisi yang dibentuknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka adanya satu ukuran baik dari kuantitas maupun kualitas.

“Terkait program transformasi di bidang pengawasan sudah disampaikan ada 3 hal, pengawasan oleh pimpinan pada setiap kegiatan, penguatan di fungsi pengawasan dan pembentukan fungsi pengawasan masyarakat. Dimana dari 3 program itu pencapaiannya hampir 100 persen jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat ke rekan-rekan,” kata Sigit.

Sigit menekankan soal penanganan aduan masyarakat ke aparat kepolisian. Saat ini, kata Sigit, Polri telah memiliki wadah Dumas Presisi dan Dumas Surat. Karenanya, Ia meminta jajarannya agar melakukan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, manajemen pengaduan yang baik, petugas yang profesional, perkembangan penanganan dan Hotline pengaduan.

“Sehingga aduan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Bila kita melakukan langkah-langkah keliru maka muncul masalah baru. Yang tadinya aduan tidak benar tapi kita tidak pas menanggapinya itu jadi masalah baru. Harapan masyarakat harus bisa terjawab. Kalau bisa lakukan pengawalan, harapan masyarakat pasti aduan ditindaklanjuti,” ujar Sigit.

Kapolri juga menyinggung fenomena di media sosial yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian. Ia juga membahas kemunculan beberapa tagar Bahkan, muncul stigma tidak viral maka proses hukum tidak berjalan.

Terkait fenomena itu, Sigit menekankan harus ada proses evaluasi untuk menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat. Menurut Sigit, evaluasi itu menjadi bagian dari Polri dewasa ini yang tidak anti-kritik terhadap masukan dari masyarakat.

“Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait peristiwa yang diupload. Ini menjadi tugas kita semua,” jelas Kapolri.

Menurut Sigit, semua personel kepolisian saat ini harus mampu keluar dari zona nyaman. Hal itu demi mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan.

Oleh karena itu, Sigit menyebut, harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat dan melekat di setiap personel Korps Bhayangkara. Pemimpin, kata Sigit, harus memberikan pelayanan, membawa visi-misi organisasi, memahami lapangan, cepat mengambil keputusan, dan memahami kesulitan anggota.

“Ini harus diberikan pemahaman. Sehingga level manager dari bawah sampai atas menyesuaikan. Harapan saya menjadi pemimpin melayani bukan dilayani. Jadi tolong dibantu mengawasi,” tutup Kapolri.**

Kapolda dan Pangdam I BB Sumut Gerak Cepat Sukseskan Vaksinasi 2021

1
Metro, Medan – Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Hasanuddin SIP, MM., bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Ir Joko Widodo, mempercepat vaksinasi dan mewaspadai Varian Omicron saat zoom meeting, Kamis (16/12).

Dalam arahannya, Jokowi mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian kita bersama terhadap kondisi terkini Virus Omicron telah masuk ke 8 negara.

“Dan hari ini mengalami kenaikan sebanyak 3 kali lipat. Jangan lengah terhadap segala upaya pengendalian Covid, ketersediaan ruang kamar pada rumah sakit dan stok obat-obatanya,” imbaunya.

Menurutnya, WHO telah menyampaikan bahwa Virus Omicron sudah masuk hampir ke seluruh negara di dunia. Menteri Kesehatan juga telah menyampaikan bahwa Omicron sudah ditemukan di negara Indonesia.

IMG 20211217 WA0021

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Drs RZ Panca Putra Simanjuntak bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin SIP, MM usai menerima arahan Presiden RI langsung menggelar Vicon Lanjutan Dengan Para Kapolres dan Dandim seluruh Jajaran Sumut untuk mengebut capaian vaksinasi di seluruh daerah Sumatera Utara dengan menggelar vaksinasi secara serentak.

“Polda Sumut dan Kodam I Bukit Barisan terus mempercepat vaksinasi secara serentak di Sumatera Utara dengan target diakhir Desember 2021 tercapai 70 persen bahkan kita berharap lebih dari itu,” ucap Kapolda Panca.

Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa Daerah di wilayah Sumatera Utara banyak yang belum mencapai target vaksinasi baik dosis 1 maupun Dosis 2, diantaranya untuk Dosis 1 Tebing Tinggi 67,12 Persen, Sergai 67,12 persen, Nias 65,45 persen, Simalungun 60,95 persen, Padang lawas 56,61 persen, Madina 56,10 persen, padang sidempuan 56,48 persen, Deliserdang 54,65 persen, Nias 65,45 persen, Nias Barat 52,50 persen dan Nias Utara 48,84 persen (sumber KCPEN )

Demikian juga capaian dosis 2, Tebing Tinggi baru mencapai 46,71 persen, Sergai 42,81 persen, Nias 56 45 persen, Simalungun 47,11 persen, Padang lawas 25,69 persen, Madina 23,10 persen, padang sidempuan 33,36 persen, Deliserdang 37,67 persen, Nias 56,45 persen, Nias Barat 33,67 persen dan Nias Utara 17,60 persen (sumber KCPEN )

“Saya minta Kapolres dan Dandim agar lebih bekerja keras lagi terutama yang belum mencapai target vaksinasi, Kapolres wajib melihat capaian perharinya agar bisa memperhitungkan dengan cermat target perhari, jumlah stok vaksin dan diakhir Desember ini bisa mencapai 70 persen bahkan lebih,” tegas Kapolda.

Diketahui, secara umum capaian vaksin Provinsi Sumatera Utara Dosis 1 mencapai 7. 655. 511 dosis sedangkan Dosis 2 mencapai 5.177.553 dosis Polda Sumatera Utara dan Kodam I Bukit Barisan terus bahu membahu melakukan akselerasi disetiap daerah dan pelosok sumut dengan berbagai langkah percepatan.

“langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan agar terus diakselerasi, vaksin masal, vaksin door to door dan sebagainya terus gencarkan, sinergi dengan TNI, Pemda, Disdukcapil, Dinkes dan stakeholder terkait, jangan lelah terus semangat layani masyarakat,” ucap Panca

Selain itu Kapolda Sumut juga memerintahkan Jajaran untuk kembali menggenjot Pelaksanaan Testing dan Trecing sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dan terus di gencarkan secara massif

“Batalyon Vaksin yang saat bekerja akan kita tingkatkan kinerjanya, Tasting dan Trecing kita masifkan, Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya deteksi, apabila di temukan kasus terkonfirmasi positif agar segera dibawa pada tempat karantina atau isolasi,” tambah Mantan Kapolda Sulut ini

“Operasi Yustisi harus bergerak terus untuk memastikan protokol kesehatan terus berjalan dengan melaksanakan pengawasan, teguran dan kontrol di lapangan secara ketat terutama pada tempat interaksi masyarakat yang berintensitas tinggi, seperti mall, pertokoan, pasar, restoran, tempat rekresasi, tempat hiburan, terminal,” pungkas Panca.[]M.Amin.

Yessy Resmi Memberikan Bantuan Bibit Ikan Lele Di STKIP Melawi TA 2021

2
Metro, Melawi – Yessy Melania SE, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai NasDem, memberikan bantuan Budidaya Ikan Lele Tahun 2021 di Sekolah Tinggi Kejuruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kabupaten Melawi pada Jumat (17/12).

Yessy Melania menjelaskan, bantuan bibit ikan lele ini merupakan kolaborasi Anggota Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia berharap bantuan tersebut bisa memberikan dampak ekonomi bagi kalangan civitas akademika STKIP dan stakeholder yang ada di Kabupaten Melawi.

“Bantuan bibit yang diberikan akan dibudidayakan dengan sistem bioflok. Hasil panen nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pasar ikan lele di Melawi”. Kata Yessy Melania.

Memberikan

Sementara itu, Ketua STKIP Melawi, Septian Peterianus, SS., M. Hum menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan bibit lele tersebut.

“Kedepan, bantuan kolam bioflok akan kami jadikan laboratorium dan tempat praktek bagi mahasiswa STKIP dalam program merdeka belajar dan kampus merdeka”. Ujar Septian.

Septian juga mengatakan, bahwa dengan adanya kolam bioflok ini menunjang mata kuliah kewirausahaan yang ada di kampusnya.

Memberikan

“Nanti dari hasil panen ini akan kita manfaatkan untuk program kewirausahaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat”. Jelasnya.

Deni, mewakili mahasiswa STKIP Melawi merespon baik dengan adanya bioflok di kampusnya. Dengan hadirnya bioflok ini bisa menjadi sarana mahasiswa untuk melakukan penelitian dan praktek usaha.

“Terima kasih kepada ibu Yessy Melania yang telah memberikan bantuan bioflok di Kampus kami. Tentunya bantuan ini sangat bermanfaat kedepannya”. Ucap Deni.[] Ade Shalahudin.

Memberikan

Wakil Bupati Toba Terima Audiensi 1 Atlet Wushu

2
Metro, Toba – Wakil Bupati Toba, Tonny M Simanjuntak, menerima audiensi keluarga atlet wushu yang didampingi Pemuda Batak Bersatu (PBB) PAC Porsea di Ruangan Kantor Wakil Bupati Toba, Kamis (16/12).

Audiensi ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Toba dapat memberi perhatian atas keberhasilan salah satu atlet wushu atas nama Febri Handoyono Siregar dalam meraih medali emas pada Kejuaraan Wushu Indonesia All Games di Jakarta yang diselenggarakan pada 5 hingga 11 Desember 2021 yang lalu.

Viktor Siregar, orangtua dari atlet, mengatakan, bahwa keberangkatan atlet Wushu ke jakarta tanpa adanya support dari Pengcab Wushu Kabupaten Toba. Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten Toba kedepannya.

IMG 20211216 WA0017

Dalam arahannya, Wakil Bupati Toba menyampaikan rasa bangganya dan mengapresiasi atas prestasi yang diraih atlet Wushu asal Toba.

  1. “Bagaimana bentuk apresiasi yang pasti kita akan persiapkan nantinya. Kami meminta saudara Febri tetap semangat dalam menekuni dan meraih prestasi.” ujar Wakil Bupati TobaWakil Bupati

 

Terkait belum adanya support dari Pengcab Wushu Toba, Wakil Bupati Toba menyampaikan bahwa pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Koni Toba oleh karena saat ini ada kekosongan jabatan ketua dalam kepengurusan Pengcab wushu toba.

Wakil

“Kita akan usahakan untuk memfasilitasi keperluan atlet untuk pertandingan pertandingan berikutnya, saat ini kita akan berkoordinasi dengan Koni Toba selaku induk seluruh cabang olahraga agar atlet boleh masuk dalam pengcab wushu Kabupaten Toba.” ucapnya.[]M.Amin.