Nias Utara, metroindnesia, id–

Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara telah melakukan upaya sehingga keluarga penerima manfaat di sebelas kecamatan sudah dapat menerima kembali. Hal ini di sesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Nias Utara berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 30-HUK-2023 tentang DTKS baru.Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Elianus Harefa, mengatakan, data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan Satu yang di salurkan melalui Bank sebanyak 11.100 KPM dan di salurkan melalui Pos sebanyak 178 KPM, Rabu (12/04/2023)

Sementara Data Penerima Bantuan Sosial BPNT untuk bulan Januari sampai Februari 2023 sebanyak 14.285 KPM sedangkan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Berdasarkan Kepmensos RI No. 31-HUK-2023 tentang Penetapan Penerima Iuran Kesehatan pada bulan Februari tahun 2023 sebanyak 111.526 Orang.

Info Penyebab KPM PKH dan BPNT Saldo Nol diantaranya, Tidak terdaftar lagi dalam DTKS, Nama dan Nomor Induk kependudukan (NIK) Pengurus KPM tidak padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) dan atau tidak padan DTKS/SIKS-NG.

“Lanjut, Pengurus ada di SIKS-NG tapi ART tidak ada atau status Non Bansos atau Non Verval di SIKS-NG, Pengurus atau Kepala keluarga terverval tidak layak di SIKS-NG (karena sudah Mampu, meninggal, pindah domisili).

“Solusi yang dapat ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara dari penyebab yang membuat nol saldo bansos ( PKH dan BPNT ) salahsatunya : nama yang tidak terdaftar lagi di dalam DTKS, di usul kembali melalui Operator SIKS-NG Desa yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan berpedoman pada keputusan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS dan KEPMENSOS 262/HUK/2022 tentang kriteria fakir miskin,” Ucap, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Niad Utara,”Ujarnya, Elianus Harefa.

Nias Utara, metroindnesia,id-

Kegiatan ini diawali dengan Ramah Tamah dan Cathering Kepala Daerah se-Sumatera Utara serta Penyematan Rompi oleh Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dilanjutkan dengan Konvoi menggunakan Becak Mesin menuju Hotel Santhika Premiere Dyandra jln. Kapten Maulana Lubis No. 7 Medan (Tempat Acara).

Kemudian dilanjutkan dengan Konvoi menggunakan Becak Mesin menuju Hotel Santhika Premiere Dyandra jln. Kapten Maulana Lubis No. 7 Medan (Tempat Acara).

Pada kegiatan itu , Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani dalam sambutannya menyampaikan atas nama Pimpinan DPRD Sumatera Utara mengucapkan terimakasih banyak atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, dan berharap kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan murenbang agar disusun rencana kerja berdasarkan pemerataan Pembangunan dengan skala prioritas.

Sementara itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementrian PPN/Bappenas dalam sambutannya menyampaikan bahwa tantangan pembangunan Global dan Nasional 2024 akan bergantung pada perekonomian global yang dipengaruhi geopolitik dunia, perubahan iklim, serta inflasi. Untuk mencapai target RKPD Provinsi dan RKP Kewilayahan perlu kerja keras dan penyesuaian dengan target RPJMN melalui RKP 2024 dengan mempertimbangkan capaian terkini.

Pada kesempatan itu, Direkur Jenderal Bina Adminsitrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri Dr. Drs. Safrizal Za, M. Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan rancangan RKPD Provinsi dilaksankan untuk Pembangunan Daerah, Kondisi Pembangunan Daerah, dan sinkronisasi pembangunan pusat daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan kedaerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional, untuk sinkronisasi pembanguna pusat dan daerah untuk tahun 2024 Rancangan Kerja Pembangunan Nasional telah menetapkan tema yakni ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.

Gubernur Sumatera Utara dalam arahannya menyampaikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, mengangkat tema ‘Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Pembangunan dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Prioritas RKPD Sumatera Utara Tahun 2024 yakni peningkatan SDM dan sosial masyarakat, peningkatan ekonomi inklusif, prioritas optimalisasi kualitas pembangunan infranstruktur yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif.

Pada kesempatan itu juga Bapak Bupati Nias Utara menerima Piagam Penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera yaitu sebagai

Terbaik Kedua, kategori Penurunan Stunting Tertinggi berdasarkan SSGI Tahun 2022,Harapan Ketiga, kategori Penilaian Kinerja Kab/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022.

Selanjutnya Gubernur Sumatera Utara bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Bappenas, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Prov. Sumut, DPD & DPR RI Daerah Pemilihan Sumut, Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Sumut, serta Kepala Daerah se-Sumatera Utara membuka secara Resmi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Prov. Sumut, DPD & DPR RI Daerah Pemilihan Sumut, Pimpinan Anggota DPRD Prov. Sumut, seluruh Kepala Daerah (Mewakili) se-Sumatera Utara, Rektor pada Perguruan Tinggi se-Sumut, Sekda/Staf Ahli/Asisten/Kepala OPD Prov. Sumut, Kepala Bappeda & ASN Bappeda dan Kepala OPD Kab/kota se-Sumatera Utara, Serta Kepala Bagian Protokol dan Kopim Kab/Kota se-Sumut.