Ribuan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Tapal Kuda Nusantara (TKN) Boloe Gibran menggelar demonstrasi di Kota Probolinggo, Jumat (20/11/2026). Massa mendatangi Kantor Sekretariat DPRD Kota Probolinggo untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI.
Aksi itu dipimpin Ketua Umum DPP TKN Prasetyo Eko Karso, didampingi Wakil Ketua DPP TKN Amik, Sekretaris Jenderal TKN Kamari, jajaran Srikandi TKN, Brigkom Tapal Kuda Nusantara, pengurus DPC TKN, serta ribuan anggota yang datang dari berbagai wilayah. Menurut TKN, kehadiran massa dalam jumlah besar merupakan bentuk sikap organisasi terhadap persoalan yang dinilai perlu perhatian serius, terutama menyangkut transparansi dan keabsahan dokumen pendidikan para wakil rakyat di tingkat pusat.
Tabur bunga hingga berjalan kaki ke gedung DPRD
Sebelum berunjuk rasa, Prasetyo bersama jajaran pengurus mendatangi Taman Makam Pahlawan (TMP) untuk melaksanakan tabur bunga. Kegiatan itu disebut sebagai penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih November menjadi momentum mengenang perjuangan mereka melalui peringatan Hari Pahlawan. TKN menyatakan semangat perjuangan, menjaga kehormatan bangsa, dan mengabdi kepada negara harus terus dilanjutkan generasi penerus.
Usai tabur bunga, rombongan bergerak menuju Kantor Wali Kota Probolinggo untuk berkumpul sebelum melanjutkan rangkaian aksi. Dari kantor wali kota, ribuan massa menuju Kantor Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dengan berjalan kaki secara bersama-sama, seperti dilaporkan Radar Indonesia Online. Setibanya di depan gedung DPRD, mereka membacakan pernyataan sikap organisasi.
Lima tuntutan TKN
Dalam orasinya, Prasetyo menyatakan pihaknya merasa terpanggil sebagai bagian dari masyarakat Nusantara untuk menyuarakan persoalan yang menjadi perhatian mereka terhadap lembaga legislatif di tingkat pusat. Ia mengungkapkan kekecewaan atas persoalan yang menurut pandangan organisasinya telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, sehingga TKN turun langsung menuntut pemeriksaan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami ini terpanggil sebagai Nusantara. Kami tidak terima apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di DPR RI. Kami kecewa, maka dari itu kami melakukan aksi seperti ini. Ijazah anggota DPR RI juga harus diverifikasi dan dilaporkan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Prasetyo.
Prasetyo juga menyebut angka sekitar 581 yang menurutnya berkaitan dengan sekitar 65 persen anggota DPR RI serta persoalan ijazah Paket C. Ia meminta informasi dan data tersebut menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia pun menyoroti persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi anggota legislatif dan menilai seluruh persyaratan itu perlu diperiksa menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami sebagai masyarakat dan rakyat yang ada di bawah meminta kepada DPR RI supaya yang 65 persen itu ditutup, dan gaji selama mereka menjabat harus dikembalikan kepada rakyat, seperti itu,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, TKN menyerahkan dokumen resmi bertajuk Pernyataan Sikap Ormas Tapal Kuda Nusantara. Dokumen itu menyebut TKN sebagai bagian dari tim pemenangan Prabowo-Gibran satu putaran sekaligus anak bangsa yang memiliki kepedulian terhadap marwah dan kehormatan lembaga negara. Lima poin tuntutan yang disampaikan adalah:
- Mendesak MKD DPR RI memeriksa seluruh ijazah anggota DPR RI tanpa terkecuali dan tanpa tebang pilih, agar tidak muncul anggapan adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
- Menuntut pemeriksaan dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
- Menegaskan pentingnya keabsahan ijazah sebagai persyaratan pendidikan calon anggota legislatif sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan ijazah yang terbukti tidak sah, TKN meminta persoalan itu ditindaklanjuti berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, termasuk terkait keabsahan status keanggotaan DPR RI.
- Mendesak proses hukum bagi anggota DPR RI yang nantinya terbukti menggunakan ijazah tidak sah, palsu, atau tidak sesuai ketentuan, berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan, agar setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif dan memperoleh kepastian hukum.
- Mengajak masyarakat Indonesia ikut mengawal dan mendukung proses pemeriksaan keabsahan ijazah seluruh anggota DPR RI oleh MKD, agar pemeriksaan berjalan transparan dan menghasilkan kepastian hukum.
Aspirasi diteruskan ke Ketua DPRD Kota Probolinggo
Perwakilan DPRD Kota Probolinggo, dr. Evariani, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan jajaran Ormas TKN. Ia menjelaskan seluruh aspirasi, baik lisan maupun tertulis, akan diteruskan lebih dahulu kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Terima kasih. Aspirasi ini akan saya teruskan kepada Ibu Ketua sebagaimana yang disampaikan tadi, sesuai dengan yang tertulis dan dibacakan. Saya akan meneruskan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo, kemudian beliau yang akan melanjutkan karena itu merupakan kewenangan Ketua DPRD,” ujar dr. Evariani.
Ia juga memastikan dokumen pernyataan sikap yang diserahkan perwakilan TKN telah diterima dan terdokumentasi. “Alhamdulillah, semua yang sudah disampaikan sudah terdokumentasi dan tertulis sehingga tidak sulit bagi kami untuk langsung menyampaikan aspirasi dari bapak-bapak semuanya. Saya akan menerima dokumen ini dan meneruskannya kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan semuanya bisa menjadi kenyataan demi Indonesia tercinta,” tambahnya.
Sepanjang aksi berlangsung, jajaran Polres Probolinggo Kota melakukan pengamanan di depan Kantor Sekretariat DPRD Kota Probolinggo. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman, tertib, dan kondusif, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan di sekitar lokasi.
Dalam penutup pernyataan sikapnya, TKN menegaskan seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap marwah dan kehormatan lembaga negara. TKN menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum dari lembaga yang memiliki kewenangan, dan berharap dokumen yang telah diterima perwakilan DPRD Kota Probolinggo dapat diteruskan kepada pihak terkait.