Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo meresmikan fasilitas Pojok Pengawasan yang berada di samping kantor lembaga itu. Peresmian pada (19/11) tersebut dilakukan Bupati Sidoarjo H. Subandi dan dirangkai dengan peluncuran Podcast Warung Demokrasi Bawaslu Sidoarjo.
Pojok Pengawasan disiapkan sebagai ruang diskusi, konsultasi, edukasi, hingga kajian kepemiluan. Masyarakat dapat memakai fasilitas itu untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu dan ikut terlibat dalam pengawasan partisipatif. Kehadiran ruang tersebut diharapkan menjadi wadah bagi warga dalam mengawal jalannya demokrasi dan penyelenggaraan pemilu.
Harapan Bupati Subandi
Subandi menyambut baik fasilitas baru tersebut. Menurutnya, Pojok Pengawasan bisa menjadi sarana pendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Ia berharap ruang itu tidak berhenti sebagai tempat pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan konsultasi kepemiluan yang terbuka bagi publik.
“Tempat ini tidak hanya sebagai ruang pengawasan, namun menjadi tempat yang luas untuk berinteraksi, berkolaborasi dan komunikasi,” jelas Subandi.
Selain itu, Subandi mengapresiasi peluncuran Podcast Warung Demokrasi. Program tersebut dinilai mampu memperkuat literasi demokrasi karena informasi kepemiluan disampaikan dengan pendekatan yang lebih santai, komunikatif, dan mudah dipahami. Menurutnya, podcast menjadi salah satu cara strategis Bawaslu mendekatkan diri kepada masyarakat, terutama lewat ruang digital yang semakin banyak digunakan publik.
“Alhamdulillah dengan adanya podcast ini akan mendekatkan diri dengan masyarakat dan menegaskan bahwa Bawaslu adalah rumah kita bersama,” katanya.
Hak Ekonomi Penyandang Disabilitas hingga Pendidikan Demokrasi
Ketua Bawaslu Sidoarjo Agung Nugraha menjelaskan, diskusi dalam podcast bersama Subandi juga menyoroti penguatan demokrasi inklusif, termasuk peran kepala daerah dalam menjaga keberlanjutan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Salah satu isu yang dibahas adalah pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas, terutama terkait kebijakan ketenagakerjaan dan kewajiban memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
Agung menilai sejumlah kebijakan soal inklusivitas sudah diakomodasi dalam regulasi. Tantangan berikutnya, menurut dia, adalah memastikan konsistensi dan komitmen pelaksanaan kebijakan tersebut setelah ditetapkan.
“Yang paling penting itu tidak hanya membuat kebijakannya, tetapi bagaimana menjaga konsistensi sama komitmen pasca kebijakan itu dikeluarkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Agung juga menyoroti pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Alpha. Melalui kegiatan edukasi seperti Bawaslu Goes to School, Bawaslu Goes to Campus, dan Bawaslu Mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), pelajar dan mahasiswa dinilai sudah memiliki pemahaman dasar mengenai demokrasi dan hak konstitusional.
Meski demikian, derasnya arus informasi digital menjadi tantangan tersendiri. Generasi muda berpotensi menerima informasi yang tidak utuh hingga terpengaruh framing yang kurang tepat, sehingga perlu diarahkan agar memiliki pemahaman demokrasi yang benar.
Agung menyebut, menjelang proses elektoral 2029, hoaks dan politik uang masih menjadi persoalan utama yang perlu diantisipasi bersama. Karena itu, penguatan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
“PR ke depan di proses demokrasi kita menuju elektoral 2029, saya rasa masih di dua klaster utama, kalau tidak hasut ya suap. Sehingga hoaks sama politik uang memang masih menjadi persoalan utama di dalam proses elektoral yang kita hadapi ke depan,” tegasnya.