Realisasi Dana Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) pascabencana Kabupaten Samosir sudah mencapai Rp22,27 miliar atau 58,32 persen dari total alokasi Rp38,18 miliar. Capaian itu mendapat apresiasi Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi, Monitoring dan Kunjungan Lapangan di Aula Kantor Bupati Samosir, Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut dinilai menunjukkan komitmen Pemkab Samosir mengelola dan mempercepat pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan.
Sebagian program masih dalam pengerjaan
Bupati Samosir Vandiko T. Gultom menyatakan sejumlah program sudah berjalan, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan maupun proses administrasi pencairan. Pemerintah kabupaten optimistis seluruh program bisa dituntaskan, baik pelaksanaan fisik maupun pertanggungjawaban administrasinya.
“Kami terus berkomitmen menyelesaikan penerapan TKD ini hingga 100 persen, tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga pelaporan administrasi harus 100 persen,” kata Vandiko.
Menurutnya, penggunaan TKD tambahan diarahkan sesuai surat edaran Mendagri. Fokusnya mencakup penanganan kebencanaan, infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan ketahanan pascabencana melalui program dan kegiatan sejumlah organisasi perangkat daerah.
Masuk lima besar realisasi belanja di Sumut
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengapresiasi realisasi TKD Samosir yang telah melampaui 50 persen. Menurutnya, Kabupaten Samosir masuk lima besar kabupaten/kota di Sumatera Utara dalam realisasi belanja.
“Kami mengapresiasi pengelolaan TKD di Sumut. Kabupaten Samosir rangking lima besar realisasi belanja. Melihat realisasi sudah bagus, sudah di atas 50 persen, bahkan jika digabung dengan pembangunan fisik bisa lebih,” ujarnya.
Horas mengingatkan agar percepatan realisasi tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pengawasan. Pengadaan barang dan jasa didorong melalui sistem elektronik, sedangkan pembayaran harus mengikuti progres pekerjaan fisik. Ia juga meminta perangkat daerah berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah dalam melakukan reviu dan pengawasan pelaksanaan program.
Apresiasi serupa disampaikan Kepala Posko Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Kastorius Sinaga. Ia menyebut Kabupaten Samosir berada di wilayah hijau dan menempati peringkat keempat daerah dengan realisasi TKD tambahan terbesar dan tercepat.
“Samosir masuk wilayah hijau, peringkat keempat terbesar dan tercepat merealisasikan TKD tambahan. Apresiasi kepada Bupati dan jajaran. Mohon sisanya dipercepat untuk direalisasikan sesuai surat edaran Mendagri,” tutur Kastorius.
Ia berharap anggaran tersebut turut dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan daerah terhadap potensi bencana, termasuk mitigasi banjir serta penanganan dan normalisasi sungai yang berpotensi menimbulkan banjir. Menurutnya, Sumatera Utara berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai terhadap potensi cuaca ekstrem.
Dorongan percepatan belanja
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, yang hadir secara daring, mendorong percepatan belanja, pengadaan melalui e-katalog dan marketplace, serta penyelesaian kegiatan fisik dan administrasi pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Ia menyatakan Kemendagri siap mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
Perencana Anggaran Daerah Kemendagri Fernando Siagian juga menekankan pentingnya percepatan realisasi karena waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas. Ia menilai pengelolaan TKD Kabupaten Samosir cukup baik dan kerap menjadi contoh, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui koordinasi, pendampingan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari monitoring dan pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memastikan TKD tambahan pascabencana dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, dan optimal dalam mendukung pembangunan serta penguatan ketahanan daerah.