Wakil Bupati Melawi Minta Inspektorat Turun Langsung Ke Lapangan Soal Ketahanan Pangan Desa

METRO, KALBAR – Wakil Bupati Melawi Drs. Kluisen meminta kepada inspektorat Kabupaten Melawi untuk turun ke lapangan soal program ketahanan pangan di desa tahun 2022. Hal tersebut disampaikan pada saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi  yang diselenggarakan oleh DPMD bersama Pendamping Desa dalam Perencanaan Desa Berbasis Data SDGs dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di hotel Rajawali Kamis (8/9) pukul 08.00 WIB.

“Khususnya untuk anggaran ketahanan pangan sebesar 20 persen di 169 Desa di Melawi, bagaimana realisasinya, benar tidak bantuan berupa bibit ikan, pakan dan kegiatan lainnya disalurkan sesuai kebutuhan. Sebab anggaran untuk kegiatan ini lumayan besar” kata Wakil Bupati Drs. Kluisen.

Kluisen juga berharap kepada desa untuk mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas. Jangan semua kegiatan diarahkan pada pembangunan fisik, kegiatan lain seperti peningkatan SDM juga harus menjadi perhatian.

BACA JUGA: 2 Orang Maling Getah Kulat Di Desa Baru Berhasil Diamankan

“Ada laporan juga yang saya terima, ada bangunan fisik yang sumbernya dari APBD tapi diakui oleh desa. Nah ini perlu diawasi betul, saya juga nanti minta kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, awasi setiap kegiatan supaya tidak ada penyalahgunaan” ungkapnya.

Terkait penanggulangan stunting, Kluisen juga meminta kepada pendamping desa untuk mendorong desa dalam penganggaran stunting.

“Karena ini juga menjadi prioritas pemerintah. Apalagi kasus stunting di Melawi juga sangat tinggi maka dari itu perlu perhatian semua pihak” terangnya.

BACA JUGA: Lasarus Membuka Secara Resmi Pekan Gawai Dayak Ke-14 Di Kabupaten Melawi

“Saya juga titip kepada para pendamping desa agar mengingatkan kepada desa agar mendata semua aset desa. Jangan sampai ketika kepala desa sudah tidak menjabat, asetnya juga hilang tidak terdata” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas DPMD Melawi, H.Hasanuddin, mengingatkan agar dalam penggunaan dana ketahanan pangan lebih berhati-hati, sebab dana ini juga menjadi perhatian khusus aparat penegak hukum.

“Kawan-kawan pendamping harus mengawasi betul masalah ketahanan pangan ini, supaya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan” tegasnya.

BACA JUGA: Pasca Kenaikan Harga BBM, Polres Melawi Lakukan Pengawasan

Terkait penanganan stunting, Hasanuddin mengatakan, desa diwajibkan untuk menganggarkannya, sebab ini menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi.

“Peringkat stunting kita berada diurutan 13 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalbar. Hal ini perlu penanganan serius, kita akan segera bahas bersama pihak terkait masalah ini” katanya.

Dalam rakor tersebut dihadiri Tenaga Ahli, Provinsi, Irwansyah, Tenaga Ahli Kabupaten Melawi, para pendamping desa dan pendamping lokal desa. Hadir juga para Kabid dan Kasi di lingkungan DPMD Kabupaten Melawi. Rakor sendiri akan dilaksanakan selama 2 hari.

Redaksi