Serdang Bedagai, metroIndonesia.id.
Informasi publik merupakan kewajiban setiap instansi memberikan informasi kepada masyarakat pada penggunaan anggaran.
Menyembunyikan informasi merupakan suatu kejahatan publikasi dan informasi, karena sudah tertuang dalam Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana setiap masyarakat boleh meminta informasi.

Ahmad Husein selaku Kepala SMAN 1 pantai Cermin belum memberikan hak jawab kepada wartawan dalam hal
informasi penggunaan dana BOS TA 2023
.
Hak jawab dari kepala sekolah sangat di butuhkan untuk menjawab asumsi yang beredar di masyarakat atas penggunaan anggaran yg sesuai dengan juknis.

namun wartawan menyayangkan tindakan kepala sekolah yang tidak menggubris soal konfirmasi yang dilayangkan wartawan rabu (04/12) lalu tentang:

1.penerimaan peserta didik baru tahap I Rp 13.700.000,- tahap II Rp 0.- terdapat di pasal berapa di juknis bos No 63 tahun 2022 tentang anggaran PPDB mohon untuk dijelaskan ?

2.Pengembangan perpustakaan Tahap I Rp 91.164.600,-
Tahap II Rp 52,102.000,- item buku apa saja yg di belanjakan disekolah apakah buku disekolah sudah mencukupi untuk seluruh kebutuh siswa dengan kurikulum merdeka belajar diminta untuk penjelasannya ?

3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Tahap I Rp 1.900.400,- Tahap II Rp 0.- berapa jumlah kegiatan ekskul disekolah dan ekskul apa saja yang dilaksanakan mohon untuk penjelasannya ?

4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran tahap I Rp 2.717.000.- tahap II Rp 2.827.000.- item ini berfungsi untuk pengadaan lembar soal siswa apakah dengan jumlah siswa 575 dengan anggaran yang tidak singkron antara tahap I dan tahap II tersebut dalam pengadaan lembar ujian semester dan mit semester mohon penjelasannya ?

5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan tahap I Rp.63.758.230.- tahap II Rp 81,179.500,- dalam hal ini ATK dan keperluan apa saja yang di belanjakan sekolah dengan anggaran ratusan juta rupiah untuk 1 tahun mohon di jelaskan dengan rincian ?

6.langganan daya dan jasa tahap I Rp 21.300.000. Tahap II Rp 21.300.000. yang meliputi listrik.air.internet berapa tagihan disetiap bulannya untuk tagihan masing-masing dan mengapa pembayaran rekening selalu sama mohon agar di jelaskan ?

7.Pemiliharaan sarana dan prasarana sekolah Tahap I Rp 91.290.170.- Tahap II Rp 171.431.500.- menurut kami penggunaan anggaran perawatan sekolah’ katagori ringan tidak sesuai dengan juknis dan juklak bos no 63 tahun 2022 sebab sudah melebihi aturan mohon untuk dijelaskan mengapa demikian?

8.penyediaan alat multimedia pembelajaran tahap I Rp 56.400.000.-
Tahap II Rp 1.050.000,- berapa jumlah laptop/komputer yang diperbaiki/ dibelanjakan dan Merk apa jenis barang tersebut diminta untuk penjelasannya ?

9.pembayaran honor Tahap I Rp 82,800.000,- Tahap II Rp 82.800.000,- berapa jumlah guru honor disekolah dan berapa besaran yang diterima guru honor setiap bulannya dan kemana fungsi/penggunaan uang SPP siswa setiap bulan
dengan jumlah penerima BOS 575 siswa total dana yang diterima/ tahap sebesar Rp 430.937.480,- mohon untuk penjelasannya?

Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi wartawan apakah hal demikian sudah menjadi tradisi kepala SMAN 1 pantai Cermin untuk memilih bungkam agar wartawan tidak dapat mengkonfirmasi dalam hal penggunaan anggaran BOS disekolah tersebut.

Untuk itu diminta kepada Kajaksaan tinggi Sumatera Utara untuk segera memeriksa kepala SMAN 1 pantai Cermin atas dugaan penyelewengan anggaran dana bos TA 2023 dan juga telah melakukan pelanggaran terhadap UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP),agar tidak adanya asumsi buruk masyarakat terhadap kinerja Kajatisu untuk memberantas para pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang berada diwilayah Sumatera Utara.( Gunawan )

Padangsidimpuan-Metroindonesia.id.-Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Padangsidimpuan, Fahdriansyah Siregar, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keadilan dan hukum di wilayahnya. Ia mengumumkan secara resmi pembukaan sayembara dengan hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta bagi siapa saja yang dapat menemukan keberadaan Ismail Fahmi Siregar (IFS) mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), yang sampai saat ini masih menjadi buronan Kejaksaan.

IFS diketahui tengah dicari oleh Kejaksaan negeri (Kejari) Padangsidimpuan terkait sejumlah kasus yang diduga merugikan masyarakat dan negara. Dalam keterangannya, Fahdriansyah Siregar menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat, khususnya mereka yang telah menjadi korban dari tindakan mantan pejabat tersebut.

“Terpanggil untuk Bertindak Demi Keadilan”

Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Fahdriansyah menjelaskan bahwa keputusan untuk membuka sayembara ini didasarkan pada rasa empati dan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan keadilan.

“Saya merasa terpanggil. Banyak masyarakat khususnya desa desa yang menjadi korban akibat tindakan yang dilakukan oleh IFS. Oleh karena itu, saya membuka sayembara ini sebagai upaya mendorong pihak-pihak terkait untuk lebih serius dalam menemukan buronan tersebut,” ujar Fahdriansyah dengan nada tegas.

Menurutnya, tindakan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan moral kepada aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat umum agar bersinergi dalam mencari keadilan. Sayembara ini tidak membedakan latar belakang siapa pun yang menemukan buronan tersebut bahkan tidak ada unsur politik disini.

“Siapa saja yang berhasil menemukannya, baik dari kalangan TNI, Polri, maupun masyarakat biasa, saya akan memberikan hadiah uang tunai sebesar Rp 100 juta. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk membantu menegakkan hukum dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan dan ini tidak ada unsur politik atau apapun” tambahnya.

Kasus yang Membelit IFS

Ismail Fahmi Siregar (IFS) sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di Kota Padangsidimpuan. Namun, setelah menjabat, ia diduga terlibat dalam berbagai tindak pidana, termasuk dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. Kejaksaan telah menetapkannya sebagai tersangka dan mengeluarkan surat perintah pencarian. Namun, hingga kini, keberadaan IFS masih menjadi misteri.

Menurut sejumlah sumber, tindakan IFS tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal. Banyak program pembangunan desa yang terhenti akibat penyalahgunaan anggaran yang dilakukannya. Hal ini semakin mempersulit masyarakat pedesaan yang seharusnya menikmati manfaat dari program-program pemerintah tersebut.

Dukungan untuk Aparat Penegak Hukum

Fahdriansyah Siregar juga menekankan bahwa sayembara ini bukan untuk mengambil alih tugas aparat penegak hukum, melainkan sebagai bentuk dukungan moral agar pencarian buronan ini bisa lebih cepat diselesaikan. Ia berharap langkahnya ini bisa memotivasi semua pihak, termasuk masyarakat, untuk turut serta memberikan informasi terkait keberadaan IFS.

“Kami percaya kepada aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga punya peran penting dalam membantu proses ini. Dengan hadiah ini, kami berharap semua orang yang memiliki informasi atau mengetahui keberadaan IFS bisa segera melapor,” jelas Fahdriansyah.

Ia juga mengingatkan bahwa Pemuda Pancasila tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Komitmen ini merupakan bagian dari visi organisasi untuk menjaga integritas dan kebenaran di tengah masyarakat.

Respon Masyarakat dan Harapan Kedepannya

Pengumuman sayembara ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat Kota Padangsidimpuan memberikan apresiasi atas langkah yang diambil Fahdriansyah. Mereka menilai bahwa inisiatif ini menjadi bukti nyata keberpihakan Pemuda Pancasila terhadap masyarakat kecil yang kerap menjadi korban.

“Langkah seperti ini sangat langka dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi. Kami berharap sayembara ini bisa menjadi jalan untuk menemukan pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi masyarakat,” ungkap seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di sisi lain, sejumlah pihak juga menyampaikan kekhawatiran bahwa langkah ini bisa menimbulkan polemik jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, mereka berharap sayembara ini dapat berjalan sesuai aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Fahdriansyah sendiri menegaskan bahwa hadiah Rp 100 juta tersebut akan langsung diberikan kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi valid yang mengarah pada penangkapan Ismail Fahmi Siregar. Ia berkomitmen penuh untuk menjaga transparansi dan integritas dalam pelaksanaan sayembara ini.

Harapan Akan Keadilan yang Lebih Baik

Langkah yang diambil oleh Fahdriansyah Siregar menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama. Ia berharap bahwa inisiatif ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk turut serta dalam memperjuangkan kebenaran.

“Kita tidak boleh membiarkan kejahatan terus terjadi tanpa konsekuensi. Saya yakin, bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana hukum benar-benar menjadi panglima tertinggi,” tutup Fahdriansyah.

Dengan langkah ini, Fahdriansyah Siregar tidak hanya menunjukkan kepemimpinannya, tetapi juga mengukuhkan posisi Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang peduli terhadap masyarakat dan tegaknya hukum di Kota Padangsidimpuan. Keberhasilannya dalam mendorong penangkapan IFS akan menjadi bukti nyata bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan, asalkan ada keberanian dan komitmen dari semua pihak.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.-Unjuk rasa Generasi Muda Tao Indonesia (DPD – GMTI) yang dijadwalkan pada hari Rabu 3/12/2024 di depan Kantor Mapolres Padangsidimpuan urung dilakukan karena saat mendekati waktu unras akan digelar, pihak Polres Padangsidimpuan meminta kepada GMTI agar berdialog langsung atau audiensi terkait apa yang menjadi tuntutan Unras, hal ini merupakan salah satu langkah positif yang humanis dilakukan Polres Padangsidimpuan di era kebebasan berpendapat dimuka umum.Rabu (4 Des 2024).

Acara tersebut langsung di tanggapi Kanit Tipidkor Polres Padangsidimpuan Ipda.Andika Sembiring, S.H, MPsi dengan didampingi beberapa anggota Tipidkor, suasana audiensi terlihat sangat akrab sehingga apa yang menjadi tuntutan GMTI dapat disampaikan secara luas dan tegas.

Dalam audiensi tersebut Generasi Muda Tao Indonesia (DPD – GMTI) berkesempatan untuk  menanyakan Kepada Kanit Tipidkor kasus Taman Siborang atau lebih populer dengan nama Torjam (Toru Jambatan), yang mana kasus Torjam tersebut sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat Kota Padangsidimpuan.

GMTI tidak mau kecolongan,dalam arti kata, kasus ini hilang begitu saja ditelan waktu, untuk itu GMTI berencana melakukan unras yang ditanggapi dengan audiensi oleh Polres Padangsidimpuan.

Ipda Andika Sembiring, S.H, MPsi selaku Kanit Tipidkor menyampaikan “bahwa permasalahan ini (Torjam) sedang ditangani oleh penyidik, dan sudah melaksanakan tinjau lapangan dan mendatangkan ahli dari Polmed dimana hingga saat ini pihak penyidik harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka, karena masalah korupsi ini perlu pertimbangan yang sangat matang, dan sampai saat ini tahapan proses dalam kasus ini akan mencapai gelar perkara di Polda Sumut” ujar Andika Kepada GMTI.

Kordinator GMTI  mengatakan meminta kepada Polres Padangsidimpuan terkhusus Kanit Tipidkor “bahwasanya kami ingin mengetahui secara tuntas mengenai permasalahan ini, dan mengejar pihak fasilitator ( instansi terkait ) yang mentenderkan proyek torjam, karena menurut dugaan kami, proses perencanaan tender ini tidak melakukan perhitungan dengan baik,dimana ditemukan banyak kejanggalan dalam proses perencanaan proyek dan atau pihak perencana maupun konsultan perencana,kami duga terlalu banyak prosedur mekanisme perencanaan yang ditabrak atau dikangkangi,sehingga proyek ini terkesan dipaksakan tayang di LPSE, jadi patut diduga bahwa di dalam kasus ini telah ada kesepakatan jahat sehingga bisa jadi Fee Proyek” ungkap Randa selaku Koordinator aksi kepada awak media.

Deli Serdang, metroindonesia.id

Kepala Sekolah didalam peraturan dan perundangan termasuk sebagai pejabat publik, perlukah diberikan edukasi tentang peraturan dan perundangan bagi Kepala SMP Negeri 2 Sunggal yang tidak memahami UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP.)

Hal tersebut seharusnya disertai dengan persiapan informasi publik ketika masyarakat atau lembaga sosial control lainnya yang membutuhkan informasi, termasuk penggunaan anggaran dilingkungan sekolah.

Hal yang sangat berbeda ketika wartawan metroindonesia.id menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 “Wartawan Metro Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dimana Armanto tidak dapat memberikan jawaban permohonan informasi publik terkait penggunaan dana bos tahun 2023/24 yang diajukan metro indonesia.id. kepada kepala SMPN 2 Sunggal sebagai berikut :

Tahun 2023
1.penerimaan peserta didik baru tahap I Rp 0,- tahap II Rp 12.674.200.-
Tahun 2024 tahap I Rp 0,- terdapat di pasal berapa di juknis bos No 63 tahun 2022 tentang anggaran PPDB mohon untuk dijelaskan ?

Tahun 2023
2.Pengembangan perpustakaan Tahap I Rp 12.085.000,-
Tahap II Rp 100.274.000,-
Tahun 2024. Tahap I Rp 43,913,200,- item buku apa saja yg di belanjakan disekolah dengan nominal yang cukup besar tersebut diduga adanya permainan persen antara kepala sekolah dengan pihak vendor diminta untuk penjelasannya ?

Tahun 2023
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Tahap I Rp 46,847.000,- Tahap II Rp 57.343.000.-
Tahun 2024 tahap I Rp 31,175,000,-
Berapa jumlah ekskul disekolah dan kegiatan apa yang dilakukan dengan anggaran dana yang cukup besar tersebut mohon untuk dijelaskan ?

Tahun 2023
4. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran tahap I Rp 75.293.050.- tahap II Rp 40.795.900.-
Tahun 2024
tahap I Rp 73,994,000,-
item ini berfungsi untuk pengadaan lembar soal siswa apakah dengan jumlah siswa 881 dengan anggaran yang sangat fantastis tersebut dalam pengadaan lembar ujian semester dan mit semester mohon penjelasannya ?

Tahun 2023
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan tahap I Rp.85.433.800.- tahap II Rp 27.313.600,-
Tahun 2024
Tahap I Rp 85,817,450,-
dalam hal ini ATK dan keperluan apa saja yang di belanjakan sekolah dengan anggaran ratusan juta rupiah untuk 1 tahun mohon di jelaskan dengan rincian ?

Tahun 2023
6.langganan daya dan jasa tahap I Rp 9.158.150. Tahap II Rp 8.243.700.
Tahun 2024
Tahap I Rp 12,680,350,- yang meliputi listrik.air.internet berapa tagihan disetiap bulannya untuk tagihan masing-masing mohon agar di jelaskan ?

Tahun 2023
7.Pemiliharaan sarana dan prasarana sekolah Tahap I Rp 53.813.000.- Tahap II Rp 37.690.00.-
Tahun 2024
Tahap I Rp 44,450,000,- menurut kami penggunaan anggaran perawatan sekolah’ katagori ringan apa saja yang diperbaiki disekolah sementara sekolah sudah mendapatkan anggaran dana DAK dari kabupaten mohon untuk dijelaskan jenis apa saja yang diperbaiki ?

Tahun 2023
8.pembayaran honor Tahap I Rp 178,725.000,- Tahap II Rp 181.520.000,-
Tahun 2024
Tahap I Rp 164,915,000,- berapa jumlah guru honor disekolah dan berapa besaran yang diterima guru honor setiap bulannya
dengan jumlah penerima BOS tahun 2023 841 siswa dan tahun 2024 829 siswa penerima mohon untuk penjelasannya?

Konfirmasi bukan tanpa alasan, Dari informasi yang didapat wartawan metroindonesia dari salah seorang orang tua siswa yang berinisial AS mengatakan””disekolah ini pak penggunaan anggaran BOS tidak pernah melibatkan komite/perwakilan orang tua siswa dan bendahara sekolah beserta para guru. sebagai orang tua kami takut anak kami kena intervensi dan dikeluarkan dari sekolah” ujar AS orang tua siswa tersebut kepada wartawan.

Diharapkan publikasi ini menjadi perhatian Aparat penegak hukum sumatera utara, Inspektorat dan BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk memeriksa penggunaan dana BOS pada SMP Negeri 2 Sunggal || Gunawan