METRO, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah agar segera mengantisipasi kemacetan arus mudik lebaran.
Senator asal Jawa Timur itu mengingatkan petugas untuk menyiapkan skenario jika terjadi kemacetan panjang pada jalur-jalur mudik utama.
“Sebab tahun ini prediksi pemudik mencapai 85 juta orang maka kita bisa bayangkan seperti apa padatnya arus lalu lintas,” tutur Ketua DPD RI, LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur, Minggu (24/4).
LaNyalla juga mengimbau agar dilakukan tindakan terukur dan aturan yang wajar kepada masyarakat yang banyak menggelar pasar kaget.
Terlebih pedagang yang menggelar pasar kaget di jalanan daerah. Karena bisa menjadi pemicu kemacetan parah.
“Mereka hanya memanfaatkan momentum keramaian untuk mendapatkan keuntungan. Namun harus diingat juga keselamatan dan ketertiban dalam perjalanan,” ujarnya.
LaNyalla juga mengingatkan aparat polisi untuk menertibkan parkir liar di sekitar jalanan yang membentuk pasar kaget atau dadakan agar tidak menambah keparahan kemacetan.
Kepada masyarakat, LaNyalla mengingatkan agar mematuhi aturan yang telah dikeluarkan.
“Saya mengingatkan warga agar mematuhi aturan. Terutama pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi jangan sampai mengendarai kendaraan sambil memainkan HP. Jangan juga menahan kantuk bahkan memaksakan mengendarai mobil atau motor dalam kondisi kurang fit”, kata Ketua DPD RI mengingatkan.
METRO, SINTANG – KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bersama Komisi IV DPR RI memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis) terkait Pemulihan Hutan dan Lahan kepada Kelompok Tani di Hotel My Home Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (22/4) lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania mengatakan, Bimtek diberikan kepada kelompok tani yang akan menerima manfaat dari KLHK melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kebun Bibit Rakyat (KBR), Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif.
“Program ini merupakan kerjasama KLHK dengan komisi IV DPR. Programnya ada RHL, KBR, bibit berkualitas dan bibit produktif. Bimtek ini diberikan agar kelompok tani ini bisa melakukan program tersebut dengan tepat dan berdaya guna bagi masyarakat”, ungkap Yessy.
Foto: Yessy Melania saat memberikan Bimtek Ke Petani
Yessy menegaskan Kelompok Tani harus dibekali ilmu dan pengetahuan untuk bisa melakukan program itu dilapangan. Agar pelaksanaan programtepat sasaran, tepat waktu dan berdayaguna untuk mereka. Karena menurutnya, output dari program tersebut adalah untuk menambah nilai ekonomis.
“Program tersebut harus dijalankan, Sekarang deforestasinya tinggi. Kebakaran hutan juga sering terjadi sehingga banyak lahan dan hutan kita yang tak berfungsi. Sekarang saatnya dilakukan rehabilitasi dan reboisasi hutan dan lahan,” ujarnya.
Menurut Yessy, program-program yang dilakukan oleh KLHK ini menyasar pada lahan-lahan kritis di wilayah Timur Kalimantan Barat yang tingkat deforestasinya cukup tinggi.
“Masyarakat atau kelompok tani bisa mengusulkan bantuan jika ada lahan yang perlu direhabilitasi. Tim pusat yang akan memverifikasi bisa tidaknya dijadikan tempat untuk dilakukan program ini”, tutupnya.
METRO, KAB. BOGOR – Sebanyak 40 PAC TIDAR (Pengurus Anak Cabang Tunas Indonesia Raya) Se- Kecamatan Kabupaten Bogor resmi dilantik oleh Ketua DPC TIDAR, Yopi Iskandar di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat Sabtu (23/4) pukul 16.30 WIB.
Ditemui usai pelantikan, Yopi Iskandar mengatakan, PAC TIDAR telah terbentuk di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor dan telah dikukuhkan dan dilantik.
“Acara ini selain mengukuhkan dan melantik 40 PAC TIDAR sekaligus ajang silaturrahmi dan konsolidasi organisasi”, Kata Yopi.
Yopi juga menyebutkan ada 3 poin penting dalam konsolidasi tersebut yaitu, pertama, Membangun Kembali militansi Kader, kedua, menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme, ketiga, Mendukung Prabowo Subianto unutk maju Pilpres 2024 mendatang.
Disampaikan Yopi, TIDAR adalah organisasi nasional yang ada di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
“Saya ditunjuk Pengurus Pusat untuk menahkodai TIDAR di kabupaten bogor. Saya mengucapak terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi acara pelantikan ini”, Ucap Yopi.
Foto: Karangan bunga ucapan selamat dari Ketua DPRD Kab. Bogor, Rudi Susmanto
Dijelaskan Yopi, kehadiran TIDAR di tengah masyarakat memiliki tujuan agar bisa bersinergi sebagai lokomotif pembangunan khususnya di Kabupaten Bogor.
“Dampak Pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi masyarakat belum pulih. Beberapa kegiatan operasi sembako sudah kami lakukan untuk membantu masyarakat. Semoga kehadiran kami bisa menjadi lokomotif pembangunan di Kabupaten Bogor”, pungkasnya.
Pengukuhan dan pelantikan PAC TIDAR berlangsung lancar dan tetap menjaga prokes dengan memakai masker dan cuci tangan, Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto.
METRO, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat Tahun 2022 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (22/4). Kegiatan itu merupakan pengecekan akhir untuk kesiapan menjelang pelaksanaan mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun 2022.
“Dimana apel gelar pasukan ini melibatkan stakeholder yang ada baik dari Kemenhub, TNI, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja, Pertamina, Basarnas, Kemenkes, BMKG. Sehingga ini dilaksanakan tidak hanya di Monas namun seluruh wilayah secara bersamaan,” kata Kapolri di Lapangan Monas.
Kapolri mengungkapkan, apel ini juga untuk memastikan kesiapan dari seluruh personel stakeholder terkait, kesediaan sarana dan prasarana hingga persiapan pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2022.
Pada kesempatan ini, Kapolri kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan mudik sebelum tanggal 28, 29 dan 30 April 2022, yang diprediksi merupakan puncak arus mudik Lebaran tahun ini.
Kapolri mengatakan, di tahun ini berdasarkan hasil survei Kemenhub, terdapat 83 juta warga akan melakukan mudik, 23 juta diantaranya menggunakan mobil dan 17 juta dengan motor. Dengan melakukan mudik lebih awal, hal itu, dikatakan Sigit, dapat mengurangi potensi terjadinya kemacetan di jalan tol ataupun jalur darat lainnya.
“Oleh karena itu kita mengimbau agar pelaksanaan mudik bisa diatur oleh teman-teman, instansi swasta untuk memberikan kesempatan mudik lebih awal kepada karyawan-karyawannya. Dan ini sudah diatur dalam surat edaran Menaker. Sementara instansi pemerintah atau ASN juga saat ini tentunya diberikan kesempatan untuk mengatur jadwal mudik. Kita harapkan dengan memanfaatkan waktu yang ada, maka potensi kemacetan yang ada di jalan khususnya jalur tol ini bisa kita dikelola dengan baik,” papar Sigit.
Foto: Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan mudik lebaran
Meski begitu, Sigit memastikan bahwa, Pemerintah dalam hal ini melalui Kemenhub, Polri dan seluruh stakeholder terkait telah menyiapkan strategi pengaturan untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas (lalin) saat puncak arus mudik tahun ini.
Sigit memaparkan, strategi untuk menghindari serta mencegah terjadinya kemacetan saat mudik yakni, One Way, Contraflow, dan ganjil-genap. Tak hanya itu, Sigit menyebut bahwa, Pemerintah juga telah menyiapkan dengan baik, jalur alternatif yang disediakan untuk masyarakat melaksanakan mudik.
“Jalur-jalur alternatif yang tentunya ini bisa digunakan untuk menjadi pilihan mudik yaitu, jalur alternatif Pantura dan Pantai Selatan yang saat ini dalam keadaan baik dan siap digunakan sebagai pilihan alternatif jalur mudik. Termasuk Pengaturan ganjil genap tentu kita akan berlakukan. Sehingga kepadatan di jalan tol bisa kita hindari,” ucap eks Kabareskrim Polri ini.
Demi semakin mengurangi beban atau potensi kemacetan yang terjadi di jalur darat, Sigit pun mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan moda transportasi umum lainnya dalam melaksanakan mudik.
“Kemudian kita juga mengimbau, kemarin kita melakukan pengecekan bahwa ada alternatif moda transportasi yang bisa dipilih seperti kereta api, yang saat ini juga menyiapkan tambahan kurang lebih 20 ribu tempat duduk setiap harinya. Sehingga ini bisa menjadi pilihan disamping juga moda udara. Tentu semuanya siap untuk mendukung mudik kali ini bisa berjalan dengan baik,” jelas mantan Kapolda Banten tersebut.
Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyi Sigit Prabowo menyatakan, Pemerintah dan beberapa instansi terkait lainnya juga telah menyelenggarakan mudik bersama secara gratis. Tentunya, hal positif tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang hendak mudik.
“Kita imbau kepada masyarakat untuk manfaatkan seluruh alternatif-alternatif, fasilitas serta moda transportasi yang dipersiapkan. Sehingga macet bisa dihindari,” tutur Kapolri.
Selain menyiapkan upaya dan strategi mudik, Sigit menegaskan, kepolisian bersama instansi terkait lainnya juga akan mengoptimalkan akselerasi vaksinasi dosis III atau booster bagi para pemudik. Hal itu, menurut Sigit, untuk mengoptimalkan imunitas atau tingkat kekebalan seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, Sigit menekankan soal kesiapan dari pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu dalam memberikan pelayanan terbaik serta prima bagi masyarakat yang mudik.
“Harapan kita pada saat kembali bertemu orang tua dan keluarga maka imunitas kita yang pulang mudik betul-betul memiliki kekebalan dan tidak menjadi carrier. Demikian juga orang tua dan keluarga kita juga mendapatkan kekebalan. Oleh karena itu program vaksinasi kita harapkan bisa diikuti secara maksimal. Sehingga pasca-Idul Fitri laju pertumbuhan covid betul-betul bisa kita kendalikan,” kata Kapolri.
Dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran, sebanyak 144.392 personel gabungan dikerahkan. Seluruh personel tersebut akan mengisi 2.702 posko yang terdiri dari 1.710 pos pengamanan, 734 pos pelayanan, dan 258 pos terpadu.**
METRO, MELAWI – Untuk menciptakan situasi yang kondusif menjelang Perayaan Idulfitri tahun 2022 di Kecamatan Kota Baru. Polsek Kota Baru bersama Forkopimcam dan Pemerintah Desa melaksanakan Rakor Pengamanan di Kantor Camat Kota Baru,Kabupaten Melawi,Kalimantan Barat,Kamis (21/4).
Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, melalui Kapolsek Kota Baru Ipda Aditya Jaya Laksana Maulana mengatakan, Rakor ini merupakan bentuk koordinasi Forkopimcam dan Pemerintahan Desa dalam pengamanan perayaan Idulfitri 1443 Hijriah di Kota Baru.
“Dengan adanya Rakor ini,Kami ingin menyamakan persepsi dalam upaya pengamanan menjelang Idulfitri demi terwujudnya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polsek Kota Baru”, terang Aditya.
Adiyta juga menyebutkan hasil Rakor yaitu, menerapkan 1 jalur penyeberangan jembatan gantung 1 dan jembatan gantung 2 yang menghubungkan Desa Batu Begigi dan Desa Suka Maju.
“Selain menerpkan 1 jalur penyeberangan, TNI-Polri Bersama Fokopimcam dann pemerintah desa membuat peraturan dan imbauan kepada masyarakat serta akan melakukan polting pengamanan dan patrol saat malam takbiran”, terang Adiyta.
Foto: Rakor Pengamanan Idul fitri 1443 H di Kantor Camat Tanah Pinoh
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan,tetap memprioritaskan keamanan bersama serta saling mendukung toleransi antar umat beragama”, imbuhnya.
Rakor dihadiri Pj. Camat Tanah Pinoh, Husni,S.Pd, Kapolsek Kota Baru Ipda Aditya Jaya Laksana Maulana, Danramil 1205-04/Tanah Pinoh, Peltu.Suyadi, Kades Suka Maju, Dedi, Kasi Trantib Kecamatan Tanah Pinoh, DirSukandi, dan P.S.Kanit Binmas Polsek Kota, Baru Aiptu Iswari.
METRO, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Agama (Kemenag) menggelar program satu juta vaksinasi booster yang dimulai sejak, Kamis 21 April 2022 lalu.
Antusias masyarakat mengikuti kegiatan ini pun sangat tinggi. Hal tersebut berkaca dari hasil pelaksanaan program tersebut yang baru dua hari berjalan atau hingga tanggal 22 April 2022 ini, sudah menyentuh angka 72,38 persen.
“Hingga hari kedua kegiatan tersebut, ada 867.449 suntikan kepada masyarakat dengan rincian, dosis I 62.347, dosis II 166.562 dan dosis III atau booster 638.540,” kata Karopenmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Sabtu (23/4).
Ramadhan merinci, total capaian hari pertama atau Kamis 21 April 2022, sebanyak 378.390 peserta atau 31,57 persen. Dengan rincian dosis I 26.638, dosis II 67.940 dan booster 283.812.
Sementara, total pencapaian pada hari kedua Jumat 22 April 2022 sebanyak 489.059 peserta atau 40,81 persen. Dengan rincian, dosis I 35.709, dosis II 98.622 dan Booster 354.728.
“Jumlah sasaran vaksin sendiri totalnya 1.198.359. Sementara gerai pelaksanaan vaksin itu ada 2.397 titik. Lalu, jumlah vaksinator sebanyak 21.668,” ujar Ramadhan.
Lebih dalam, Ramadhan menyebut untuk pelaksanaan hari ketiga Sabtu 23 April 2022, program ini sendiri ditargetkan diikuti sebanyak 330.910 masyarakat atau 27,62 persen untuk mencapai target utama dari kegiatan bersama ini.**
METRO, SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendesak pemerintah meningkatkan pergerakan ekonomi. Dengan cara itu, LaNyalla berharap kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla menyusul maraknya permasalahan sosial di masyarakat yang dipicu masalah kemiskinan akibat ekonomi.
“Kemiskinan itu menjadi pemicu terhadap masalah-masalah sosial lainnya. Oleh sebab itu, saya minta pemerintah bersikap, salah satunya dengan memaksimalkan pergerakan roda perekonomian,” ujar LaNyalla saat reses si Jawa Timur, Jumat (22/4/2022).
Senator asal Jawa Timur itu mencontohkan sejumlah kasus. Di antaranya kasus bunuh diri dengan cara menggantung diri atau menenggak racun.
“Ada juga penganiayaan terhadap anak dan istri yang beberapa hari belakangan terjadi dan diberitakan berbagai media. Pelaku yang mengalami tekanan psikologis akibat himpitan ekonomi dan kesulitan,” ujarnya.
Menurut LaNyalla, seharusnya kondisi ini menjadi warning bagi pemerintah.
“Bahwa kemiskinan menjadi pemicu kekerasan, kejahatan, penganiayaan, bunuh diri serta kejahatan lainnya,” katanya.
LaNyalla juga menyebut kasus seorang ibu yang mengajak anak-anaknya ikut bunuh diri karena kemiskinan yang menjerat.
“Atau korban pinjol yang gantung diri karena terlilit utang, atau kasus-kasus lainnya yang dipicu dari masalah ekonomi tidak dapat dianggap masalah kecil,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini mengatakan, ketidakmampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor.
“Selain kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, ada juga peran sebagian kelompok kecil yang memiliki uang besar yang mengendalikan sirkulasi uang, menguasai dan mempermainkan harga pasar bahkan monopoli komoditi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sedangkan pengusaha kecil dan masyarakat miskin hanya menjadi objek dari permainan.
“Pemerintah terkesan membiarkan semua itu terjadi hingga menjadi penguasaan yang besar terhadap yang kecil,” katanya.
LaNyalla menambahkan, kondisi seperti ini sulit bagi orang kecil untuk melakukan pergerakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bahkan sekedar makan saja menjadi masalah besar.
“Maka tak heran hal itu memicu rasa frustasi yang berujung dengan langkah bunuh diri. Ini mengerikan jika keadaan terus menerus dan dibiarkan terjadi,” ujarnya.**
Tapanuli Utara, metroindonesia.id – Bupati Tapanuli Utara Nikson Silaban memberi dukungan pelantikan dan menyambut baik kehadiran Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia (DPC SPRI) di Kabupaten Tapanuli Utara.
Pada pelantikan pengurus DPC SPRI Taput di Gedung Kesenian Tarutung Sabtu, (23/04/2022), Bupati yang diwakili Staf Ahli Eliston Tobing, mengatakan, “Dinas Kominfo Taput harus menindaklanjuti potensi dan kelebihan SPRI agar dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pers di Tapanuli Utara dan juga bagi masyarakat”.
“Kami berharap SPRI dapat menunjukan perannya bagi kepentingan pembangunan di daerah Tapanuli Utara,” kata Eliston Tobing saat menyampaikan sambutan mewakili Pemerintah Kabupaten Taput.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPRI Heintje Mandagie dalam sambutannya usai melantik kepengurusan DPC SPRI Taput, mengatakan, “saat ini SPRI merupakan organisasi pers pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia yang sudah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)”.
LSP Pers Indonesia didukung juga oleh Kementerian Kominfo karena peta okupasi wartawan media digital, televisi, dan radio tercatat di Kementerian Kominfo dan Bapenas RI serta masuk dalam sistem sertifikasi kompetensi nasional.
“Kita akan segera melaksanakan sertifikasi profesi wartawan di seluruh Indonesia termasuk di Tapanuli Utara,” ujar Mandagi.
Mandagi juga berpesan kepada pengurus DPC SPRI Taput yang dilantik untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dengan cara mengangkat potensi pariwisata dan pertanian di daerah. “Kontrol terhadap pemerintah tidak selamanya tentang berita kasus.
Perlu ada berita hasil pembangunan atau potensi daerah yang diekspos ke publik. Karena melalui berita yang ditulis wartawan itulah masyarakat di seluruh Indonesia dan bahkan dunia internasional akan tahu lokasi wisata dan potensi yang ada di Taput,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPC SPRI Taput, Lamhot Silaban memberi apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan pelantikan SPRI di Tapanuli Utara.
“SPRI di Tapanuli Utara akan melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan untuk menindaklanjuti program DPP SPRI. Agar seluruh wartawan di Taput bisa tersertifikasi,” pungkas Lamhot.
Hadir pula pada pelantikan ini jajaran Muspida dan sejumlah wartawan dari berbagai media dan organisasi pers.
Pada pembukaan acara ini Ketum disambut tarian adat khas daerah dan dianugerahi kain Ulos sebagai penghargaan budaya setempat kepada tokoh yang dianggap dihormati. ***
METRO, PAPUA BARAT – Wakil Ketua 1 Komite 1 DPD RI, Filep Wamafma menyarankan urgensi peraturan pemerintah tentang mekanisme penunjukkan penjabat gubernur disegerakan hal tersebut disampaikan melalui pesan tertulisnya pada Rabu (20/4).
Namun, Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 telah menolak permohonan uji materi terkait perpanjangan jabatan kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. MK menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah merupakan reafirmasi terhadap Pasal 201 UU Pilkada.
UU Pilkada telah mengatur secara jelas bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur, yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur ialah yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
Atas keputusan tersebut, Wakil Ketua 1 Komite 1 DPD RI Filep Wamafma turut berkomentar. Ia sepakat bahwa semua regulasi tentang pengangkatan Penjabat Gubernur belum memuat tentang mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah tersebut.
“Belum ada regulasi soal teknis penunjukkan penjabat kepala daerah, karena itu memang sebaiknya dibuat sesegera mungkin regulasi selevel Peraturan Pemerintah. Peraturan itu yang menurunkan secara definitif bagaimana pengaturan dalam UU Pilkada dan UU ASN tentang penjabat Kepala Daerah.” Kata Wakil Ketua 1 Komisi 1 DPD RI dalam pesan tertulis kepada media.
Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada ditegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Konsep Jabatan Tinggi Madya juga diatur lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Masih dalam kaitan dengan itu, MK juga menegaskan kembali eksistensi Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana prajurit TNI yang menduduki jabatan sipil haruslah yang sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinasnya. Demikian juga halnya berlaku bagi anggota Kepolisian berdasarkan Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Perintah kedua UU ini diulangi lagi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dari sekian banyak pasal diatas, Doktor lulusan Unhas ini menyarankan urgensi dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Penunjukkan Penjabat Gubernur agar tidak terjadi kesewenangan oleh pejabat terkait.
“Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya mengatur mengenai syarat pejabat yang mengisi posisi penjabat gubernur dan bupati/wali kota. Sementara Peraturan Pemerintah penting adanya sebagai penguatan peran Presiden dalam penunjukan penjabat gubernur. Itulah sebabnya MK memerintahkan Pemerintah untuk menerbitkan peraturan mengenai penjabat kepala daerah.” Urai Wakil Ketua 1,Komite 1 DPD RI ini.
Apalagi kata Filep, masa berakhirnya jabatan gubernur sudah didepan mata.
“Waktunya sudah sangat mepet, maka tinggal dua pilihan yakni membentuk PP atau Presiden mengeluarkan keputusan masa jabatan kepala daerah.” Kata Dosen STIH Manokwari ini.
“Sekarang tinggal bagaimana Kemendagri mengatur hal ini bersama Presiden, dalam rentang waktu yang sudah sangat singkat.” tutup Wakil Ketua 1, Komite 1 DPD RI.*
Purwakarta, metroindonesia.id – Jajaran Kepolisian Resort Purwakarta gelar Gebyar Vaksin Boster di halaman Mako Polres Purwakarta.
Kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus Corona deserse 19, juga memberikan pelayanan masyarakat yang hendak berpergian.
Pemberian vaksin tahap ke tiga, Boster secara gratis kepada masyarakat, disertai surat keterangan memberikan kemudahan dan jaminan kesehatan selama diperjalanan sampai ditempat tujuan.
Dari dampak covid 19 sejak tahun 2020, antusias warga yang ingin berlebaran di kampung halaman sangat tinggi, di iringi tingkat arus mudik yang tinggi beresiko akan berkembangnya varian baru.
Untuk mencegah, Kapolres Purwakarta berserta jajaran berharap masyarakat Purwakarta maupun dari luar Purwakarta yang melintas untuk mudik dapat memanfaatkan fasilitas vaksin Boster yang ada.[] M. Yamin
