Medan – Metro Indonesia.id.-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mengapresiasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Medan atas kesempatan yang diberikan kepada staf Inspektorat Kabupaten Tapsel untuk mengikuti pelatihan Probity Audit. Pelatihan ini diadakan di Kantor Balai Diklat PKN Medan pada Selasa (10/6/2025), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengawasan internal pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa meski baru menjabat sekitar tiga hingga empat bulan di Tapsel, ia sudah merasakan kekurangan dalam penguatan sistem pengawasan internal. Ia menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat, yang biasa diterapkannya di dunia korporasi, untuk diterapkan dalam pemerintahan.

“Di korporasi, sistem audit internal sangat terukur dan memiliki indikator kinerja khusus (IKK) yang harus dicapai. Di pemerintahan, kita mengenalnya dengan istilah SPI (Sistem Pengawasan Internal) atau Inspektorat. SPI ini sangat penting, terlebih saat BPK turun melakukan audit,” ungkap Gus Irawan.

Meskipun diakui bahwa SPI Kabupaten Tapsel sudah mencapai level tiga dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi sehari-hari. Salah satu yang menjadi fokus adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan SPI.

Bupati juga menilai bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang probity audit. “Saya lihat ada 29 peserta yang ikut, termasuk tujuh CPNS yang baru saja bekerja. Ini luar biasa. Manfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas diri,” ujar Bupati.

Menurut Gus Irawan, kualitas pengawasan internal tidak bisa bergantung sepenuhnya pada audit tahunan oleh BPK. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang berjalan setiap hari dan dievaluasi secara terus-menerus oleh pihak internal. “Kita tidak bisa merasa aman hanya dengan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), karena masih banyak yang harus kita perbaiki,” tambahnya.

Meningkatkan Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa

Probity audit sendiri merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan di Kabupaten Tapsel dan meningkatkan nilai-nilai integritas yang tinggi di kalangan aparatur pemerintah. Bupati Gus Irawan berharap agar setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di pemerintahan Tapsel, serta membawa dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam kesempatan tersebut juga menekankan bahwa pengawasan barang/jasa di pemerintah daerah harus sesuai dengan prinsip probity audit, seperti yang diatur dalam Pasal 76 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

“Kepala daerah harus memastikan pengadaan barang/jasa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Pelatihan yang diikuti oleh 29 peserta ini akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2025, dengan narasumber antara lain Kepala Balai Diklat PKN Medan, Firmansyah, SE, M.Comm, AK.CA, serta fasilitator dari BPK Perwakilan Sumut dan BPK Perwakilan Provsu serta dihadiri Plt. Inspektur Tapsel Hamdy S Pulungan.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melalui Dinas Perikanan terus menggenjot program swasembada ikan sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 

Melalui program unggulan “1.000 Kolam”, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menargetkan daerahnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan secara mandiri, bahkan menjadi pemasok untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Dalam kegiatan penyerahan bantuan kolam air tenang di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Jumat (13/6/2025), Bupati Gus Irawan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program tersebut.

“Saya tunggu undangan enam bulan ke depan untuk panen ikan dari kolam yang kita tebar hari ini. Kunci keberhasilannya ada pada kedisiplinan kelompok dalam memberi pakan dan merawat sesuai panduan budidaya. Saya minta camat, kepala desa, dan masyarakat ikut mengawasi,” ujar Gus Irawan.

Menurut data Dinas Perikanan Tapsel, kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Tapsel mencapai lebih dari 15.000 ton per tahun, namun produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 50 persen. Sisanya masih didatangkan dari daerah lain.

“Dengan potensi perairan dan bibit ikan yang kita miliki, seharusnya Tapsel tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menjadi daerah penyuplai ikan bagi Tabagsel,” tegas Bupati.

Bentuk nyata dukungan pemerintah ditunjukkan dengan penyaluran bantuan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Dalam kesempatan itu, Pokdakan Tobat Ginjang Al-Abror menerima 3.000 ekor bibit ikan mas dan 9 zak/270 kg pakan ikan. Sementara Pokmaswas Saroha di Desa Sanggapati menerima 8.000 ekor bibit ikan tawes, jurung, dan baung, beserta perlengkapan pendukung lainnya.

Ketua Pokmaswas Saroha, Zulhijjah Siregar, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Bupati dan berkomitmen merawat bantuan tersebut hingga panen.

“Kami siap mendukung penuh program Bupati 1.000 kolam. Ini akan kami jaga dan pelihara sebaik mungkin,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, menyatakan dukungan lembaga legislatif terhadap program ini, yang menurutnya selaras dengan program prioritas nasional yakni makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Selain mendongkrak ekonomi warga, program ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Abdul Basith.

Kepala Dinas Perikanan Tapsel, Saiful A.P. Nasution, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi kolam yang ada, serta mencetak kolam-kolam baru dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Acara ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Gerindra Dapil Angkola Timur Armen Sanusi Harahap, Camat Angkola Timur, Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat Jon Sujani Pasaribu, dan anggota kelompok petani.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melalui Dinas Perikanan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut adalah melalui peluncuran program Swasembada Ikan 1.000 Kolam, yang secara resmi dilaksanakan dengan penyerahan bantuan bibit dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse, Senin (16/6/2025).

Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara tepat guna, terlebih di tengah kondisi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa program-program pembangunan harus difokuskan pada sektor yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi pangan maupun peningkatan ekonomi lokal.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berupaya mengalokasikan dana dengan sebaik-baiknya. Program 1.000 kolam ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, konservasi lingkungan, serta menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis potensi perikanan lokal,” tegas Gus Irawan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan menyerahkan:

3.000 ekor benih ikan mas dan 9 zak (270 kg) pakan kepada Pokdakan Karya Maju di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse.

3.000 ekor benih ikan mas dan 3 zak (90 kg) pakan untuk Pokdakan Mananti di Kelurahan Pasar Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Program ini juga mengusung pendekatan konservatif dengan melibatkan kearifan lokal seperti pelestarian lubuk larangan, yaitu zona konservasi ikan di sungai yang dikelola masyarakat secara adat. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan populasi ikan lokal sekaligus mendorong pemeliharaan ekosistem perairan yang berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunte, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah daerah.

“Program ini sangat strategis dan harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar tentang perikanan, tetapi tentang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Daerah, Saiful AP. Nasution, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Karya Maju, Muhammad Hasibuan, mengungkapkan bahwa kelompoknya yang baru terbentuk pada 2024 dan memiliki 10 kolam budidaya, sangat membutuhkan dukungan dan pembinaan lanjutan dari pemerintah agar dapat berkembang secara mandiri.

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Tapsel, Kaban Kesbangpol, Kadis PUPR, Sekretaris Kesehatan, Kabag Prokopim, Camat Arse dan lurah, tokoh masyarakat Jon Sujani Pasaribu. Pemerintah berharap melalui program ini, Tapsel tidak hanya mampu mencapai swasembada ikan, tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mewujudkan pembangunan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (Dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (9/7/2025).

Mereka adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB) dan Hermansyah Lubis (PAN).

Kunjungan ini dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya di Tabagsel.

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dan Wakil Bupati, Jafar Syahbuddin Ritonga, bersama Sekretaris Daerah, Sofyan Adil, para Asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerima dengan ramah kunjungan para legislator provinsi tersebut.

Gus Irawan menjelaskan, Tapsel saat ini mengalami kondisi ruang fiskal yang sempit atau anggaran yang terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Jumlahnya mencapai Rp113,5 miliar dan paling besar diantara kabupaten/kota se Sumut.

Di sisi lain, akibat banyaknya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di periode sebelumnya, menyebabkan anggaran Pemkab Tapsel harus dialihkan untuk pertambahan gaji atau Belanja Pegawai. Jumlahnya mencapai Rp200 miliar.

“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara Belanja Pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ujar Gus Irawan.

Bupati Tapsel meminta bantuan anggota DPRD Sumut, khususnya dari Dapil 7, agar memperjuangkan penambahan alokasih pembangunan dan transfer dana provinsi ke Tapsel. Khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.

Sebab, kata Gus Irawan, saat ini Pemkab Tapsel sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini sejalan dengan program nasional yang tengah digencarkan pemerintah pusat.

“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” terangnya.

Ketua rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui kondisi keuangan daerah cukup sulit di tengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Ia juga mengakui bahwa saat ini terjadi hambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Provinsi Sumatera Utara ke seluruh kabupaten/kota. Totalnya mencapai Rp2,8 triliun.

Mereka telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemko Padangsidimpuan dan selanjutnya akan ke Mandailing Natal (Madina). Diakuinya, semua pemerintah daerah mengeluhkan dan berharap hal yang sama dengan Tapsel.

“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana yang Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby.