https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog Halaman 20

Pemko Payakumbuh Percepat Pengentasan RTLH

0
Pemko Payakumbuh Percepat Pengentasan RTLH
Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemko Payakumbuh terus mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari komitmen pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

 

Untuk tahun 2025, sebanyak 92 unit rumah menjadi sasaran program bantuan stimulan peningkatan kualitas RTLH.

 

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Aula Gedung Diklat Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Rabu (09/07/2025).

IMG 20250710 WA0014

Adapun dari total 92 unit rumah yang dibantu, sebanyak 73 unit berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai bantuan Rp30 juta per rumah.

 

Sementara 19 unit lainnya bersumber dari dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh dengan bantuan senilai Rp23 juta per rumah.

 

“Rumah yang layak adalah hak dasar masyarakat. Di sanalah tumbuh nilai-nilai kehidupan, pendidikan, dan kebersamaan. Program peningkatan kualitas RTLH ini menjadi salah satu prioritas kami demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata,” kata Wako Zulmaeta.

 

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan dalam Astacita Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

 

Sejak tahun 2017 hingga 2024, Pemko Payakumbuh telah merehabilitasi sebanyak 1.719 unit rumah tidak layak huni.

 

Namun demikian, berdasarkan data terbaru, masih terdapat 943 unit rumah warga yang belum tertangani dan membutuhkan intervensi.

 

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RTLH secara bertahap, adil, dan berkelanjutan. Ini adalah bentuk dari hadirnya pemerintah di tengah masyarakat,” ujarnya.

 

Wako Zulmaeta memberikan apresiasi terhadap kolaborasi berbagai pihak yang telah bahu-membahu menyukseskan program ini.

 

Ia juga mengimbau masyarakat penerima bantuan agar memanfaatkan dana yang diberikan sesuai peruntukan.

 

“Semoga rumah yang direnovasi dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman, sehat, dan berkualitas bagi keluarga penerima,” tutupnya.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh Marta Minanda, menegaskan bahwa proses pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel.

 

Mulai dari tahapan verifikasi, survei lapangan, hingga pelaksanaan teknis, semuanya melibatkan unsur kelurahan serta tokoh masyarakat setempat.

 

“Bantuan ini tidak hanya menyangkut perbaikan fisik bangunan, tetapi juga menyangkut harapan bagi warga untuk hidup lebih layak dan bermartabat,” ujarnya.

IMG 20250710 WA0016

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan lintas sektor, khususnya kepada Baznas, jajaran kecamatan, kelurahan, serta tim teknis lapangan.

 

“Insya Allah, ke depan kita terus bekerja keras agar tidak ada lagi warga Kota Payakumbuh yang tinggal di rumah tidak layak huni,” pungkasnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Asisten II Wal Asri, Plt. Kepala DP3AP2KB, para camat, perwakilan Baznas, lurah se-Kota Payakumbuh, serta para penerima manfaat. (Jee)

Kejari Payakumbuh Musnahkan Barang Bukti, Wako Zulmaeta Apresiasi

0
Kejari Payakumbuh Musnahkan Barang Bukti, Wako Zulmaeta Apresiasi
KPayakumbuh, Metroindonesia.id – Kejaksaan Negeri Payakumbuh memusnahkan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), di halaman kantor Kejari Payakumbuh, Rabu (09/07/2025).

 

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kejari Payakumbuh atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

 

Ia menilai pemusnahan barang bukti bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan putusan hukum, tetapi juga cerminan dari sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

IMG 20250710 WA0025

“Pemusnahan barang bukti bukan sekadar formalitas hukum. Ini bukti nyata bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel,” kata Wako Zulmaeta.

 

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini telah melalui tahapan hukum yang panjang, dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tukuknya.

 

Menurutnya, kegiatan tersebut juga memiliki makna edukatif dan preventif bagi masyarakat, sekaligus menjadi bentuk peringatan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Kami memandang bahwa kegiatan ini tidak hanya menegaskan integritas institusi penegak hukum, tetapi juga merupakan edukasi publik bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu,” ucapnya.

 

Ia juga menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung penegakan hukum di daerah, termasuk melalui penguatan anggaran, program, dan kebijakan yang menunjang kinerja aparat penegak hukum.

 

“Lebih dari itu, ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga, baik kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, maupun masyarakat sipil dalam membangun sistem penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan,” tutupnya.

 

Sementara itu, Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Muhammad Ali menjelaskan bahwa barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, di antaranya kasus narkotika dan tindak pidana lainnya.

IMG 20250710 WA0021

“Barang bukti yang dimusnahkan hari ini meliputi narkotika jenis sabu seberat 241,01 gram dari 51 perkara, ganja seberat 48.919,85 gram dari 15 perkara, tiga unit handphone, dan barang bukti lainnya dari 22 perkara,” jelasnya.

 

Ia menyebutkan bahwa Payakumbuh merupakan daerah perlintasan yang cukup rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan narkoba.

 

“Terima kasih kepada semua pihak atas sinerginya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” pungkasnya.(Jee)

Pemko Payakumbuh Bersama Polri Dukung Swasembada Pangan Nasional

0
Pemko Payakumbuh Bersama Polri Dukung Swasembada Pangan Nasional
Payakumbuh, Metroindonesia.id — Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh memperkuat sinergi dalam mendukung program swasembada pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Rabu (9/7/2025).

 

Penanaman jagung dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, didampingi Kapolres Payakumbuh AKBP Ricky Ricardo, jajaran Forkopimda, serta kepala perangkat daerah terkait. Lahan yang digunakan merupakan lahan tinggal yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat.

 

Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, penanaman jagung serentak ini merupakan bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

IMG 20250710 WA0005

“Kegiatan ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas lahan dan mewujudkan swasembada pangan pada 2025. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama misi kemandirian pangan, energi, air, dan ekonomi,” ujar Elzadaswarman.

 

Ia juga berharap kegiatan ini menjadi awal dari pengembangan pertanian berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

“Semoga program ini mendorong peningkatan kesejahteraan petani, menjaga produktivitas lahan, dan melestarikan lingkungan demi masa depan generasi mendatang,” tambahnya.

IMG 20250710 WA0006

Sementara itu, Kapolres Payakumbuh AKBP Ricky Ricardo menegaskan bahwa keikutsertaan Polri merupakan bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Polri berperan aktif dalam berbagai tahapan, mulai dari penyediaan lahan, pembibitan, perawatan, hingga penyerapan hasil panen.

 

“Kami juga memberikan dukungan operasional kepada para penyuluh pertanian. Bulog perlu menjadi mitra strategis dalam menyerap hasil panen, disertai kerja sama dengan perusahaan pakan ternak agar produksi jagung dapat terserap maksimal,” ungkap Kapolres.

 

Kegiatan penanaman jagung serentak ini menjadi bentuk konkret kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan ketahanan pangan ke depan.(Jee)

Wako Zulmaeta Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik

0
Wako Zulmaeta Tegaskan Komitmen Perkuat Pelayanan Publik
Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik hingga ke tingkat paling bawah.

 

Hal itu ia sampaikan saat meletakkan batu pertama pembangunan Kantor Lurah Koto Panjang, Kecamatan Payakumbuh Timur, Selasa (08/07/2025).

 

Wako Zulmaeta menyatakan bahwa kelurahan memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.

IMG 20250708 WA0027

Tidak hanya dalam urusan administratif, namun juga dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial serta menjadi representasi langsung pemerintah daerah di tengah masyarakat.

 

“Kelurahan adalah garda terdepan. Ia bukan sekadar tempat pelayanan publik, tapi juga pusat informasi, penyelesaian masalah, dan wajah pemerintah kota di tingkat bawah,” kata Wako Zulmaeta.

 

Menurutnya, Pemko Payakumbuh bersama DPRD telah berkomitmen menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang belum representatif.

 

Namun ia menegaskan bahwa pembangunan kantor lurah harus memenuhi syarat utama, yakni status lahan yang sudah menjadi aset milik pemerintah kota.

 

“Tanahnya harus jelas, tercatat sebagai aset pemerintah kota. Itu syarat utama yang tidak bisa ditawar untuk melanjutkan pembangunan,” tambahnya.

IMG 20250708 WA0023

Zulmaeta juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan agar hasilnya berkualitas dan sesuai perencanaan.

 

Ia bahkan secara tegas menyatakan tidak akan segan menindak tegas pihak pelaksana jika pembangunan tidak sesuai dengan standar.

 

“Kami akan tuntut pelaksananya jika bangunan tidak sesuai dan tidak berkualitas. Tapi kami juga siap melindungi mereka jika ada intervensi atau gangguan. Laporkan kepada kami,” ujarnya.

 

Ia berharap, setelah pembangunan selesai, kantor lurah yang baru dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para aparatur kelurahan untuk memberikan pelayanan prima kepada warga.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur menyampaikan apresiasinya terhadap realisasi pembangunan yang sudah lama dinantikan masyarakat.

 

Ia mengungkapkan, Kelurahan Koto Panjang merupakan salah satu kelurahan terbaik secara nasional, namun selama ini belum memiliki kantor yang layak.

 

“Saat ini kantor kelurahan berada satu kompleks dengan pasar ternak, tentu belum ideal untuk pelayanan. Kantor baru ini akan menjadi titik awal peningkatan kualitas layanan publik di wilayah ini,” katanya.

 

Ia menjelaskan bahwa proses panjang pembangunan kantor lurah ini telah dimulai sejak pengadaan lahan tahun 2018, dan baru bisa terealisasi pada 2025 melalui perjuangan bersama DPRD, masyarakat, dan pemerintah daerah.

 

Dikesempatan itu juga, Camat Payakumbuh Timur Hepi mengatakan, pembangunan kantor lurah setelah melalui penantian panjang akhirnya terealisasi di tahun 2025.

 

“Rencana pembangunan ini sudah sejak 2018 lalu. Alhamdulillah, tahun ini bisa terealisasi. Ini adalah bentuk perhatian serius pemerintah terhadap pelayanan masyarakat,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa Kelurahan Koto Panjang merupakan salah satu kelurahan yang pernah meraih predikat terbaik di tingkat regional.

 

“Kelurahan Koto Panjang sebelumnya sudah pernah dinobatkan sebagai kelurahan terbaik tingkat regional. Semoga dengan adanya kantor baru ini, pelayanan kepada masyarakat bisa semakin optimal,” pungkasnya.

 

Pada kegiatan itu juga dilakukan pemberian bantuan untuk empat Pokdakan yang ada di Kelurahan Kota Panjang, dan masing-masing menerima bantuan seberar Rp. 25juta rupiah.

 

Kegiatan itu juga dihadiri, Sekda Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan, Plt. Kadis Pertanian Ipendi Muis, Forkopimca Payakumbuh Timur, lurah, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. (Jee)

Pasca Bentrok, Ini Penjelasan Kades Tamansari

0
Pasca Bentrok, Ini Penjelasan Kades Tamansari
Bogor I metroindonesia.id – Pasca bentrok antara warga penggarap lahan pertanian/perkebunan didesa Tamansari dengan PT PMC kemarin (2/7) semakin memanas.

Pasca terjadinya bentrok 2 juli yang terjadi dilokasi kawasan pendozeran PT PMC,kepala desa tamansari kecamatan tamansari.

Kepala desa taman sari beberapa kali sudah melakukan mediasi namun karena tidak ada nya kesepakatan mediasi pun berjalan dengan buntu,pasalnya surat yang diinginkan oleh PT PMC dianggap berbeda dengan surat yang diajukan oleh penggarap.selasa (08/07/2025)

Pasca

‎pasca terjadinya bentrok Sunandar kepala desa taman sari dalam keterangannya mengatakan “yang pertama terkait kegiatan yang dilakukan oleh pihak PMC terutama di dua pekan terakhir,memang saya pernah hadir ke PT PMC ketika melakukan giat cutandfile saat itu saya di hubungi oleh warga yang datang kelapangan untuk di berhentikan karena ada kesepakatan menurut mereka yang belum tercapai.”jelasnya”

‎”lebih lanjut saat itu saya hadir kelapangan disitu hadir juga para penggarap dan orang lapangan dan pihak PMC dimana saat itu dari penggarap mengharapkan kegiatan cut and file tersebut agar di berhentikan dahulu.sementara dari pihak PMC karena merasa sudah mengantongi izin yang lengkap mereka tetap ingin melaksanakan kegiatan.”ujarnya”

‎Masih kata sunandar, “makanya saya hadir di lapangan pada saat itu kemudian saya minta kepada orang lapangan untuk di sampaikan kepada pihak PMC,saat itu kita berdiskusi dihadiri oleh Babinsa, Babinmas dan perwakilan penggarap yang hadir pada saat itu.nah karena saya merasa penting untuk meminta arahan atau pendapat terkait keinginan untuk menghentikan pendozeran. Saya minta kepada orang lapangan PMC untuk menghubungi pimpinannya.”.

Pasca

‎Kemudian saat itu di hubungi lah pimpinan nya dari PT PMC dan kita sampaikan bahwa kita sedang di lapangan bersama penggarap yang menginginkan itu di hentikan terlebih dahulu.

‎Kemudian saat itu ada pernyataan bahwa “silahkan di hentikan dulu tapi bersurat.surat tersebut adalah surat permohonan penolakan, nah saat itu perwakilan Penggarap sudah siap dan akan membuat surat penolakan nya dan di tunggu sampai sore itu.dan selesailah mediasi saat itu dan kegiatan tidak di lanjutkan.

‎Kemudian dari pihak Penggarap sore datang kepada saya membawa surat,tapi suratnya adalah pernyataan kesepakatan  antara penggarap dengan PMC.saat itu belum di tanda tangan oleh kedua belah pihak dan saya tidak mungkin tanda tangan dong karena kedua belah pihak belum tanda tangan.atau salah satu pihak lah yang saat itu belum tanda tangan.

‎‎Saya sampaikan silahkan di sampaikan dulu kepada pihak yang bersangkutan untuk dibaca apa isi surat itu,apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak.kalau memang sudah sepakat saya akan tanda tangan.kemudian di bawalah surat tersebut namun tidak kembali lagi.

‎Ditunggu sampai hari Rabu karena dianggap surat permohonan penolakan nya belum masuk akhirnya PT PMC melaksanakan lagi kegiatan cutandfil nya,karena dianggap belum selesai disitulah terjadi bentrokan antara penggarap dengan PT PMC.”jelas Sunandar”.

‎Saat di mintai keterangan kepada perwakilan Penggarap,mengatakan pertemuan mediasi tersebut mengalami kebuntuan karena kami di minta untuk menolak kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT PMC yang seharusnya hasil mediasi yang harus dilakukan untuk membuat kesepakatan penghentian pendozeran karena kegiatan sudah berjalan,bukan baru berjalan.”jelasnya”

Pasca

‎Lalu pihak Penggarap juga menambahkan seperti nya di sini ada kekeliruan dalam hal ijin lokasi karena yang tercantum di dalam ijin lokasi tersebut.kegiatan dilakukan di desa Ciapus kecamatan Ciomas bukan desa taman sari kecamatan taman sari.ada apa sebenarnya dengan kepala desa taman sari.”tegasnya”

‎Lebih lanjut dalam hal ini pihak kepala desa taman sari dianggap tidak bisa mencari solusi untuk masyarakat, dikarenakan ijin lokasi yang berbeda pun masih di paksakan untuk melakukan kegiatan,jelas salah seorang Penggarap.

Berdasarkan ‎Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.

Ya, kepala desa memang bisa diberhentikan dari jabatannya, dan salah satu alasannya adalah karena membuat kegaduhan di kalangan warga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. 

Pasca

Sampai saat ini, berita ini publikasikan, salah seorang warga masih mengumpulkan bukti keterlibatan Kepala Desa yang diduga telah membuat kegaduhan di masyarakat [] Tim

Polres Melawi Siapkan 1,4 Ton Pupuk Untuk Ketahanan Pangan

2
Polres Melawi Siapkan 1,4 Ton Pupuk Untuk Ketahanan Pangan
MELAWI, metroindonesia.id – Dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian di Kabupaten Melawi. Polres Melawi menyiapkan 1,4 ton pupuk kohe untuk petani jagung.

Kapolres Melawi, AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, mengatakan bahwa pupuk kohe yang terbuat dari limbah ternak tersebut akan digunakan untuk penanaman jagung serentak pada Rabu, 9 Juli 2025.

“Program ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam mendorong penggunaan pupuk alami yang ramah lingkungan serta mendukung pertanian berkelanjutan,” ujar Harris , Selasa (8/7/2025).

AKBP Harris juga mengatakan bahwa penyediaan pupuk kohe ini merupakan salah satu bentuk kontribusi Polres Melawi dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian.

“Pupuk kohe sangat efektif digunakan pada tanaman jagung karena mampu meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Selain itu, pupuk ini juga lebih ramah lingkungan, terjangkau dan membantu menyuburkan lahan pertanian,” ulasnya.

Pupuk kohe yang disiapkan berasal dari limbah peternakan ayam yang dikelola secara higienis, sehingga aman digunakan dan bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah serta hasil pertanian.

Polres Melawi berkomitmen untuk terus hadir dan berkontribusi nyata dalam setiap lini kehidupan masyarakat, termasuk dalam mendukung pembangunan sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah.

Diduga Muncul Lagi Proyek Tidak Bertuan Alias Siluman Di Wilayah Cilamaya Kulon.

0
Diduga Muncul Lagi Proyek Tidak Bertuan Alias Siluman Di Wilayah Cilamaya Kulon.

Karawang {metroindonesia.id}-Proyek pembangunan turap di Jalan Raya pasirukem – Cilamaya tepatnya di pertigaan Pertamina desa pasirukem kecamatan Cilamaya kulon kabupaten Karawang Jawabarat menjadi sorotan tajam tim media, pasalnya diduga pekerjaan proyek tersebut sudah dilaksanakan 5 hari belum terpampang plang nama proyek alias siluman .

TimePhoto 20250708 095031

Hasil investigasi media metro indonesia.id di lapangan, saat di lokasi konfirmasi ke setiap pekerja namun semua pekerja bungkam tidak menyebutkan nama mandornya, pengawas, apalagi pemborongnya.
” Untuk pekerjaan sudah di kerjakan 5 hari pak, Tadi ada mandor ke sini pagi- pagi namun berangkat lagi nama mandor juga saya tidak tahu, apalagi pengawas dan bosnya .”Ungkap pekerja.
Selasa ( 08-07-2025 ).

TimePhoto 20250708 095145

Awak media mencoba konfirmasi ke kepala desa, Desa Pasirukem “Purwanto melalui via whatsapnya.”Besok saya beritahu pak, biar pasang papan proyeknya kemarin saya ketemu buru-buru karena ada acara pelantikan, temui aja terus tegur pak.”Jawab kepala desa pasirukem.

TimePhoto 20250708 095227

Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pelanggaran aturan transparansi, karena proyek seharusnya tidak dimulai tanpa memenuhi persyaratan dasar dahulu.

Pekerjaan tanpa papan informasi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan setiap proyek dana pemerintah mencantumkan detail anggaran, waktu pelaksanaan, dan identitas pelaksana.

Tanpa papan ini, warga sekitar pun tidak memiliki kejelasan mengenai proyek yang berlangsung, seolah – olah proyek tersebut adalah “proyek siluman.

Dengan pemberitaan ini diharapakan memicu tindakan dari pihak dinas terkait untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran tersebut .

( Dra )

Launching In-koppas Merah Putih Cirebon, Solusi Perekonomian Pelaku Usaha Kecil.

0
Launching In-koppas Merah Putih Cirebon, Solusi Perekonomian Pelaku Usaha Kecil.

Cirebon { metroindonesia.id }-  Gebyar launching Induk Koperasi Pedagang Pasar (In-opas), Hadirnya Inkopas Merah Putih Cirebon, untuk membantu perekonomian para pelaku usaha kecil dan pedagang pasar Sekabupaten Cirebon, untuk menyambut kedatangan owner Inkopas Merah Putih Cirebon, dimeriahkan dengan seni budaya tarian topeng
Inkopas Merah putih untuk mendukung Program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus bergulir untuk meningkatkan gairah perekonomian nasional, salah satunya melalui penguatan koperasi di seluruh Indonesia.
Senin 07-07-2025 ).

IMG 20250707 WA01291

Inkopas hadir untuk  para pelaku usaha dari tingkat Desa hingga provinsi, koperasi menjadi solusi nyata untuk memberdayakan pedagang kecil dan memutus mata rantai praktik pinjaman online ilegal (pinjol) dan rentenir yang selama ini meresahkan masyarakat.

Dengan kehadiran Inkoppas di  Kabupaten Cirebon salah satu bentuk nyata dukungan terhadap program Presiden Prabowo, Kabupaten Cirebon resmi meluncurkan Inkoppas  Merah Putih Cirebon dan Induk Koperasi Pedagang Pasar berkantor di Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, acara launching tersebut berlangsung meriah di GOR Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon.

IMG 20250707 WA01281

Kegiatan ini diawali dengan pemberian santunan kepada 600 jompo dan anak yatim, sebagai bentuk kepedulian sosial dari Inkoppas kepada masyarakat sekitar.

Inkoppas Cirebon dipimpin oleh H. Untung Sudrajat, SE, MM, dan acara ini turut dihadiri oleh para pemilik koperasi serta Direktur Utama Inkoppas, H. Husein. Pt mawar indah abadi.

Dalam sambutannya, H. Husein menyampaikan bahwa Inkoppas hadir untuk membantu pedagang kecil dan menengah di wilayah Cirebon, khususnya dalam hal permodalan dan pendampingan usaha.

“Kami memberikan pinjaman modal sebesar Rp,3000.000 ( tiga juta rupiah ) hingga Rp,5000.000 ( lima juta rupiah ) kepada para pedagang berupa Barang yaitu Sembako. Harapannya, dengan tambahan modal ini, pedagang dapat meningkatkan usahanya, memperoleh keuntungan, menyekolahkan anak-anak mereka, serta perlahan memutus ketergantungan terhadap pinjol dan rentenir.”Jelasnya.

( Red )

Masyarakat Sangat Bersukur Dan Mempunyai Harapan Kedepannya Setelah Dilakukan Pembangunan Jalan Di Mosa.

0
Masyarakat Sangat Bersukur Dan Mempunyai Harapan Kedepannya Setelah Dilakukan Pembangunan Jalan Di Mosa.

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Tidak sia sia Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ( Pemkab Tapsel) melalui dinas PUPR Tapsel menggelontar kan anggaran Puluhan Milyar Rupiah untuk peningkatan infrastruktur Jalan Desa Baringin ( Mosa Jae dan Mosa Julu) Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun Anggaran 2024 lalu.Minggu ( 6 Juli 2025 ).

IMG 20250706 WA00352

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan awak media ini ke lokasi Mosa Jae /Mosa Julu,desa Baringin pada Minggu (6/7/2025), didapat beberapa pengharapan dan masukan dari Tokoh masyarakat setempat.

” Setahu saya jalan tersebut dibangun pada tahun 2024 lalu dan hingga saat ini benar benar membantu dan sangat menguntungkan bagi masyarakat baik untuk aktivitas sehari hari,maupun untuk meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat yang selama ini terkendala dalam memasarkan hasil pertanian mereka,sebagai mana kita ketahui bersama bahwa masyarakat sekitar sini mayoritas adalah petani ” ungkap I.Hasibuan

Sejalan dengan itu,Ranto Harahap sebagai salah satu tokoh masyarakat setempat juga mengatakan bahwa dengan kondisi jalan yang mulus sekarang ini telah membuat rezeki masyarakat bertambah lancar .

” Kami masyarakat sangat bersyukur dan merasa beruntung atas perhatian pemerintah di desa kami ini, dengan kondisi jalan yang demikian bagus dan belum ada kerusakan otomatis perputaran ekonomi dan rezeki masyarakat makin bertambah , karena tidak ada halangan dan rintang jalan rusak lagi untuk aktivitas kami seperti mengangkut hasil panen kebun dan lain sebagainya ” Jelas Rinto Harahap

Namun beberapa masyarakat mengatakan pengharapannya,dimana masyarakat berharap agar keluhannya di dengar dengan masalah jembatan penghubung yang memerlukan perhatian khusus dari pemkab tapsel.

” Kalau masalah jalan bukan hanya bersyukur namun sangat menguntungkan bagi kami, akan tetapi kondisi jembatan penghubung jalan sudah rusak parah dan perlu perhatian khusus dari pemkab tapsel, kami sangat berharap tahun 2025 ini dapat terealisasi untuk pembangunan jembatan tersebut ” Ungkap A. Nasution kepada awak media ini di lokasi jembatan rusak desa Baringin

Tokoh masyarakat lain yakni R. Siregar dan Simamora menjelaskan jumlah jembatan Rusak sepanjang jalan Mosa Jae dan Mosa Julu

” Ada 4 titik jembatan penghubung jalan yang rusak parah sepanjang jalan ini, yang mana jembatan hanya dibuat kayu balok bulat untuk di lalui masyarakat, 3 diantaranya sudah ambruk dan tidak bisa di lewati sama sekali dan masyarakat yang melintas menggunakan jalan alternatif di samping kiri/kanan jembatan melalui sungai ” Jelas R. Siregar yang diaminkan Simamora

Terakhir R.Siregar menyatakan sangat menyayangkan adanya segilintir oknum yang mengatakan bahwa jalan yang baru di perbaiki tahun lalu sudah Rusak

” Jalan ini benar benar tidak ada yang rusak dan masih kondisi bagus,sangat disayangkan ada segelintir orang menyatakan hal tersebut padahal jelas jelas kami masyarakat yang beraktivitas setiap harinya menggunakan jalan ini ” Tutup R.Siregar.

Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 20 Di Asrama Haji Medan.

0
Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga Sambut Kepulangan Jemaah Haji Kloter 20 Di Asrama Haji Medan.

 

Medan – Metro Indonesia.id. – Jamaah haji asal Tapanuli Selatan yang tergabung dalam Kloter 20 Debarkasi Medan tiba kembali di Tanah Air setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Jafar Syahbuddin Ritonga, di Asrama Haji Medan, Sabtu (5/7/2025) malam.

Screenshot 20250706 1037083

Kelompok terbang (Kloter) 20 ada 360 jamaah yang terdiri dari jamaah asal Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 174 orang, dan Kota Medan sebanyak 186 orang. Rombongan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menggunakan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GIA-3420 pada pukul 18.30 WIB.

Dalam sambutannya, Wabup Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga yang mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan rasa syukur atas kepulangan para jamaah dalam keadaan sehat dan selamat. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pemulangan ibadah haji tahun ini.

Screenshot 20250706 103708

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah. Semoga menjadi haji mabrur/hajjah mabrurah dan membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Jafar.

Pemerintah Kabupaten Tapsel, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai layanan untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan jamaah setibanya di Tanah Air, termasuk pemeriksaan medis sebelum perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tapsel, Ainul Bahri Pohan, menjelaskan bahwa setelah mendarat di Kualanamu, seluruh jamaah langsung diberangkatkan ke Asrama Haji Medan untuk prosesi serah terima antara Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.

“Jamaah haji asal Tapsel dijadwalkan bertolak kembali ke kampung halaman dengan menggunakan 7 unit armada bus ALS. Mereka diperkirakan tiba di Masjid Agung Syahrun Nur Kabupaten Tapsel pada Minggu (6/7/2025) pukul 09.00 WIB dan kedatangan jamaah haji akan disambut oleh Bupati Tapsel, Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Pemkab Tapsel, Ketua TP PKK dan Staf Ahli PKK Tapsel beserta Ketua DWP Tapsel,” kata Ainul.

Screenshot 20250706 103640 1

 

Prosesi penyambutan diawali doa bersama dengan harapan agar para jamaah mampu menjadi panutan serta membawa nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat.

Turut mendampingi Wabup Tapsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra Hamdan Zen, serta Kakan Kemenag Tapsel H. Masir Rambe, MA. Dan dihadiri anggota DPRD Provsu, Kakanwil Kemenag Sumut dan Kakan Kemenag Kota Medan.