Drs. Paulus menyematkan tanda peserta diklat Paskibraka Melawi
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Melawi, Drs. Paulus membuka secara resmi kegiatan Diklat Calon Paskibraka Kabupaten Melawi Tahun 2023 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi, Senin (31/07).
Hadir dalam kegiatan tersebut Para Staf Ahli, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Para Kepala OPD, Ketua PPI Kabupaten Melawi, Purna Paskibraka Kabupaten Melawi, Para Pelatih, Para Pendamping dan para calon paskibraka.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi, Drs. H. Yamin dalam laporannya menyampaikan jumlah peserta calon Paskibraka Kabupaten Melawi berjumlah 36 orang yang berasal dari 14 Sekolah Tingkat SMA/MA di Kabupaten Melawi.
“Adapun pembentukan paskibraka ini mengacu pada Peraturan BPIP No 3 Tahun 2022 yang melalui tiga tahapan yakni tahap pertama seleksi pada Februari 2023, tahap kedua Diklat Paskibraka mulai pada 31 Juli 2023 dan tahap terakhir Pengukuhan pasukan Paskibraka pada 14 Agustus mendatang”, terangnya.
Sekda Kabupaten Melawi, Drs. Paulus dalam sambutannya menyampaikan bahwa para peserta calon paskibraka harus bangga karena merupakan putra-putri terbaik melawi yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan berbagai proses dan tahapan yang telah dilalui.
“Selamat atas terpilihnya adik-adik semua sebagai calon anggota paskibraka Kabupaten Melawi tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kalian dinilai memiliki kemampuan dan persyaratan sebagai anggota paskibraka,” kata Paulus.
Sekda Paulus berharap melalui pendidikan dan latihan yang akan dijalani calon paskibraka nantinya semakin memantapkan ketahanan fisik maupun kesiapan mental demi suksesnya pelaksanaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kabupaten Melawi.
“Saya berharap diklat ini dapat berjalan dengan lancar dan peserta dapat mengikuti latihan dengan baik sehingga pelaksanaan HUT RI Ke-78 nantinya juga dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.
Paulus juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat baik dari Kebangpol, Sat Pol PP, TNI-POLRI, Tenaga Medis dan para alumni yang terlibat dalam pemilihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Melawi tahun 2023.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Melawi menggelar diskusi kawal Pemilu 2024 yang di kemas dalam kegiatan ngopi bareng yang dilaksanakan di Cafe Delicae lantai 2 di Jalan Juang Km 2 Nanga Pinoh pukul 13.00 WIB.
Kegiatan diskusi PWI Melawidengan tema “Peran Pers Sebagai Salah Satu Dari 4 Pilar Demokrasi Dalam Mengawal Pemilu 2024” Komisioner KPUD dan BAWASLU Kabupaten Melawi serta dihadiri oleh sejumlah Ormas dan OKP se Kabupaten Melawi.
Ketua PWI Melawi, Ade Shalahudin Al Ayubi mengatakan bahwa, kegiatan diskusi tersebut digelar untuk menjalankan fungsi pers sebagai 4 pilar demokrasi.
Kegiatan diskusi PWI Kabupaten Melawi
“Empat pilar demokrasi itu ada eksekutif, yudikatif, legislatif dan pers itu sendiri. Diskusi kita gelar karena mendekati tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.
Dikatakan Ade pers memiliki peranan penting dalam mengawal dan mensukseskan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk mengawal Pemilu 2024 diperlukan sinergitas semua stakeholders yang ada, khususnya di Kabupaten Melawi.
“Dengan kegiatan diskusi ini kamu berharap ada sinergitas antara penyelenggara Pemilu di Kabupaten Melawi dengan pers dan semua stakeholder yang ada agar pemilu nantinya berjalan lancar dan aman,” harapnya.
Kegiatan diskusi PWI Kabupaten Melawi
Dalam diskusi tersebut, Komisioner KPUD Melawi, Airin Fitriansyah menyambut dan merespon positif dengan diskusi yang di gelar oleh PWI Melawi.
“Peran pers sangat penting dalam mengawal setiap proses tahapan Pemilu Tahun 2024. Salah satu fungsi pers juga memberikan edukasi, termasuk dalam pendidikan politik,” kata Airin yang juga mantan jurnalis ini.
Kegiatan diskusi PWI Kabupaten Melawi
Hal senada juga disampaikan oleh Zulkifli, Ketua POM (Persatuan Orang Melayu) Kabupaten Melawi. Ia mengatakan siap bersinergi dan menjaga situasi Kamtibmas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Kabupaten Melawi.
“Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan aman lancar kami siap bersinergi dengan stakeholders yang ada di Kabupaten Melawi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Melawi,” pungkasnya.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Festival burung kicau piala Bupati Cup tahun 2023 yang digelar di Lapangan Gelora Juang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi secara resmi dibuka oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa pada Minggu, (30/07) pagi.
Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dalam sambutannya mengatakan pameran dan lomba burung kicau ini memiliki arti penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk menjaga kelestarian burung.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi seluruh panitia dan peserta, baik yang dari Melawi maupun yang dari luar Melawi untuk mengikuti pameran dan festival burung kicau ini,” ucapnya.
Bupati mengungkapkan bahwa pameran dan festival burung berkicau memiliki potensi untuk sektor wisata di daerah. Ia berharap komunitas kicau mania Kabupaten Melawi bisa mengagendakan kegiatan ini setiap tahunnya.
“Semoga panitia bisa mengundang lebih banyak peserta, tidak hanya dari Melawi tetapi dari luar Melawi. Sehingga kegiatan ini bisa lebih terbuka dan lebih luas lagi promosinya agar potensi yang dimiliki bisa menjadi suatu kekuatan pariwisata daerah kita,” ungkapnya.
Bupati juga berharap event ini bisa menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan antara sesama kicau mania, saling berbagi pengetahuan, dan sebagai wahana memperkenalkan keanekaragaman budaya, serta dapat berpartisipasi dalam menghidupkan geliat sektor ekonomi mikro di Melawi.
Bupati mengucapkan selamat atas diresmikannya gantangan burung Gelora Juang dengan harapan gantangan ini dapat menjadi wadah berkumpulnya para kicau mania dalam menyalurkan hobi melalui berbagai event dan kompetisi yang sehat.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Feby Tio mengatakan festival burung kicau Bupati Melawi Cup 2023 ini diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari Melawi dan luar Melawi.
Feby juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati Melawi dan Pemerintah Daerah yang telah mendukung pembangunan gantangan burung Gelora Juang dan terselenggaranya kegiatan festival burung berkicau tersebut.
MEDAN-SUMUT, Metroindonesia.id – Widya Ningsih,Kepala Sekolah SMAN 11 Kota Medan terkesan menghindar dari wartawan ketika hendak ditemui pada Selasa (25/7) lalu.
Kedatangan wartawan ke SMAN 11 yang berlokasi di Jalan Pertiwi no 93 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tersebut hendak mengkonfirmasi beberapa program di Sekolah yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Istimewa, foto ilustrasi
“Saat hendak ditemui terkesan, melalui salah seorang guru piket, katanya Kepsek akan menghubungi kami,” kata Pasaribu kepada redaksi metroindonesia.id, Jumat (28/7).
Lanjutnya, hingga saat ini pesan yang kami terima dari Kepsek yang katanya akan menghubungi kami tak kunjung ada.
Istimewa, foto ilustrasi
“Tentu saja hal ini membuat kami awak media bertanya-tanya ada apa dengan kepala sekolah tersebut yang sampai saat ini belum menghubungi kami,” ungkapnya .
Menurut Pasaribu, sesuai amanat UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers, salah satu fungsi media massa adalah fungsi kontrol.
Istimewa, foto ilustrasi
“Sekarang zamannya keterbukaan informasi publik. Media juga sebagai 4 pilar dalam mengawal demokrasi seharusnya dijadikan partner pemerintah dalam promosi dan publikasi kelembagaan,” ujarmya.
Hingga berita ini ditayangkan Kepala Sekolah SMAN 11 Kota Medan belum dapat dikonfirmasi lebih lanjut. Red.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Dalam rangka menyambut HKGB (Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari) ke-71. Polres Melawi akan menggelar nikah massal gratis yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Agustus 2023 di Aula Tri Brata Polres Melawi pukul 09.00 WIB.
Kapolres Melawi, AKBP Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa, dalam rangka menyambut HKGB ke-71 Polres Melawi akan menggelar nikah massal gratis. Nikah massal gratis ini dapat diikuti seluruh masyarakat Kabupaten dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Nikah massal gratis ini untuk semua agama, syaratnya, foto copy KTP pasangan calon pengantin. Bagi yang sudah menikah tapi belum mendapatkan surat nikah (nikah adat atau nikah secara agama) juga kita fasilitasi, tanpa biaya alias gratis,” jelasnya.
Pendaftaran nikah massal gratis.
AKBP Syafi’i menambahkan, fasilitas yang didapatkan oleh peserta yaitu biaya PNBP gratis, Isbath Nikah, Pencatatan Perkawinan Dukcapil serta Buku Nikah.
“Silahkan kepada masyarakat untuk dapat menghubungi kontak personel yang sudah kami sediakan guna mempermudah informasi,” ujarnya.
“Adapun kontak Person untuk informasi gratis secara lengkap dapat menghubungi nomor handphone 082351229288 dan 081345504039 Polres Melawi,” tutupnya
MELAWI_KALBAR, Metroindonesia.id – Kegiatan rutin mingguan Jumat Curhat dalam program Nuan Bekesah Polres Melawi kembali digelar oleh Polsek Sayan di Aula Kantor Kecamatan Sayan pada Jumat, (28/7) pagi.
Kegiatan turut dihadiri langsung oleh Kapolsek Sayan, IPDA Noviyar Yunus, Sekretaris Kecamatan Sayan, Negensius, mewaikili Danramil Sayan, Sersan Satu, Mulyadi, Kepala Puskesmas, Radiyanto, beberapa Kepala Desa serta ASN dilingkungan Kecamatan Sayan dan masyarakat.
“Jumat Curhat kami gelar bersama pihak Kecamatan dalam rangka menyerap masukan dari masyarakat dalam persiapan menjelang perayaan HUT RI ke-78 Tahun 2023 di Sayan,” ungkap IPDA Noviyar Yunus.
Kegiatan Jumat Curhat Polsek Sayan di Aula Kantor Kecamatan Sayan, Jumat, (28/7/2023) pagi.
Yunus juga mengatakan selain membahas persiapan menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-78, juga dibahas masalah Kamtibmas di wilayah hukum Kecamatan Sayan.
“Kamtibmas tetap menjadi prioritas kami dalam kegiatan Jumat Curhat. Berbagai masukan dan saran juga kami terima langsung baik dari masyarakat maupun Pemerintah Kecamatan Sayan,” kata Yunus.
Kegiatan Jumat Curhat di Aula Kantor Kecamatan Sayan, Jumat, (28/7/2023) pagi.
“Tentu saja Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat harus peka terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan ini juga upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat,” sambungnya.
Pada Kesempatan yang sama, Negensius selaku Sekretarsi Kecamatan Sayan berharap, kemitraan Polri dan masyarakat dalam kegiatan rutin Jumat Curhat yang dilaksanakan oleh Polsek Sayan semakin semakin mendekatkan antara Polri dan masyarakat.
Kegiatan Jumat Curhat di Aula Kantor Kecamatan Sayan, Jumat, (28/7/2023) pagi.
“Dalam kegiatan ini kami membahas persiapan perayaan HUT RI ke-78 di Kecamatan Sayan.Hari kemerdekaan tidak hanya dirayakan di lingkungan ASN, TNI-Polri, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia, terlebih di Kecamatan Sayan,” ujarnya.
Oleh Karena itu, Negensius berharap seluruh lapisan masyarakat Sayan kompak saling bahu membahu dalam merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-78 pada 17 Agustus 2023 nanti.
“Setiap perayaan HUT RI hampir semua desa merayakannya dengan berbagai macam kegiatan lomba. Itu merupakan salah satu bentuk masyarakat kita yang cinta tanah air, khususnya di Kecamatan Sayan,” tutupnya.
Medan | metroindonesia.id – Diminta Kadisdik sumatera utara menindak kepala sekolah SMKN 5 medan”tentang oknum guru yang tidak masuk kerja setahun “.
Mengacu dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 disiplin pegawai negeri sipil (PNS) mengatur hukuman atau sanksi disiplin jika PNS melanggar kewajiban.
Kode etik Jurnalistik pasal 3 jelas menyatakan ” Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi,
Gerbang sekolah
serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Bagaimana kemudian pers menyikapi terjangan berita hoax menjadi sangat penting untuk dilakukan klarifikasi.
Karena sejatinya pers sendiri sudah memiliki pedoman dan landasan dalam melakukan pemberitaannya yakni Undang-undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Saat wartawan metro Indonesia mengajukan konfirmasi kepada kepala sekolah melalui pesan WhatsApp (20/07) tentang adanya guru yang sudah setahun tidak masuk disekolah dan mendapatkan uang sertifikasi.
Kepala sekolah yang bernama Asnah menjawab “bapak itu lagi sakit pak saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mengambil kebijakan demikian untuk membantu sesama manusia” ujarnya kepada wartawan.
Dalam melaksanakan konfirmasi (20/07) dengan alasan lagi tidak disekolah lain waktu saja kita ketemu ujar kepsek melalui pesan WhatsApp kepada wartawan.
Dari informasi yang didapat wartawan metroindonesia dari seorang narasumber yang layak dipercaya mengatakan kepala sekolah dan Sutriadi (guru yang tidak masuk mengajar) itu ada hubungan keluarga sehingga Sutriadi sesuka hati berbuat apapun di SMKN 5 ini.
Disingung mengenai Sutriadi yang dalam keadaan sakit Nara sumber mengatakan bahwa Sutriadi sudah sehat bisa jalan sama jalan sini dan sudah bisa juga mengendarai sepeda motor kemana-mana itu semua akal-akalan kepsek aja pak ujar Nara sumber kepada wartawan dan meminta wartawan jati dirinya agar tidak dimuat agar menghindari adanya intervensi dari atasan kepada dirinya.
untuk hal ini kepada pihak Disdik dan BKD Sumatra Utara di minta untuk segera mengusut kepala sekolah SMKN 5 medan. (G.pasaribu)
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Dalam upaya meningkatkan cakupan target eliminasi filariasis, Pemkab Melawi melalui Dinas Kesehatan akan melaksanakan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) filariasis kepada masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Sekda Kabupaten Melawi, Drs. Paulus saat membuka kegiatan Advokasi dan Sosialisasi POPM filariasis regimen IDA Kabupaten Melawi Tahun 2023, Kamis (27/07) di Aula Hotel Amaranta Kecamatan Nanga Pinoh.
“Dengan masih ditemukannya kasus penyakit filariasis atau kaki gajah, maka perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Karena, kesehatan menjadi tanggung jawab Pemkab atau seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Paulus juga mengatakan cakupan minum obat POPM filariasis di Kabupaten Melawi rata-rata mencapai 80,33 %. Menurutnya, ini masih menjadi tantangan bagi semua pihak karena masih ada masyarakat yang tidak mau minum obat dan masih adanya hoax terkait efek samping obat filariasis.
“Oktober 2023 mendatang Pemkab Melawi akan kita melaksanakan POPM filariasis. Mohon dukungan dari semua sektor untuk pelaksanaan POPM ini agar semua masyarakat usia 2-60 tahun di Melawi dapat mengikuti program ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Sekda juga mengapresiasi terselenggaranya kegiatan advokasi, sosialisasi dan persiapan teknis POPM Filariasis yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pemkab Melawi bersama Tim Kerja NTDs Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI dan RTI Act East.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen bersama dan untuk menjalin kerjasama dalam penanggulangan penyakit Filariasis di Kabupaten Melawi. Semoga pertemuan ini dapat meningkatkan cakupan target eliminasi Filariasis di Melawi,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Melawi, Arif Santoso, SKM.,M.KM dalam laporannya mengungkapkan POPM Filariasis di Kabupaten Melawi telah dilaksanakan selama 9 tahun sejak tahun 2011 hingga 2021.
“Angka Mikrofilaria rate di Kabupaten Melawi masih diatas 1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya penularan aktif di masyarakat. Untuk itu, Kabupaten Melawi wajib mengulang pemberian obat pencegahan massal (POPM) Filariasis selama dua tahun berturut-turut dengan cakupan minum obat diatas 65% dan direkomendasikan penggunaan regiman tiga obat untuk mempercepat pemutusan rantai penularan,” terangnya.
Arif Santoso juga menjelaskan kegiatan ini diharapkan dapat menginformasikan efektifitas dan kelebihan regimen IDA, mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat tentang manfaat POPM Filariasis di wilayahnya, memberikan pembekalan teknis persiapan dan pelaksanaan POPM Filariasis dengan regimen IDA bagi petugas kesehatan.
Hadir dalam kegiatan ini Tim Kerja NTDs Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI dan RTI Act East, Dinkes Provinsi Kalimantan Barat, OPD, Kementerian Agama Kabupaten Melawi, Camat, Kepala Desa, Kader Filariasis, dan tokoh masyarakat.
JAKARTA, Metroindonesia.id – Majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi PT RKA (Rafi Kamajaya Abadi) terkait kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2019 di silam di Kabupaten Melawi. Hal tersebut disampaikan dalam siaran pers KLHK Nomor: SP. 232/HUMAS/PPIP/HMS.3/7/2023.
Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) yang terdiri dari Hakim Ketua I Gusti Agung Sumantha, S.H., M.H., Hakim Anggota DR. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H.,M.Hum. Pada 3 Juli 2023 menolak permohonan kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi (PT RKA) dengan menghukum membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan sebesar Rp.920.014.080.000,- yang terdiri dari ganti rugi lingkungan hidup Rp.188.977.440.000,00 dan tindakan pemulihan lingkungan hidup Rp.731.036.640.000,00.
Atas putusan Kasasi ini, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi putusan Majelis Hakim. Menurutnya Majelis Hakim telah menerapkan in dubio pro natura dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). Putusan ini harus menjadi pembelajaran bagi korporasi pembakar hutan dan lahan.
Istimewa: Sidang lapangan kasus kebakaran lahan PT RKA
PT RKA harus bertanggung jawab atas kebakaran lahan yang terjadi dilokasi kebun sawit seluas 2.560 Ha. Kebakaran lahan seluas 2.560 Ha sangat berdampak kepada kehidupan dan kesehatan masyarakat karena asap yang ditimbulkan, kerusakan lahan, kehilangan biodiversity, dan menghambat komitmen pemerintah dalam pencapaian agenda perubahan iklim, khususnya pencapaian Folu Net Sink 2030.
”Saya sudah perintahkan Direktur Penyelesaian Sengketa KLHK/Kuasa Hukum agar segera melakukan eksekusi putusan ini dan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, termasuk menyiapkan langkah-sita eksekusi atas aset-aset PT RKA agar proses eksekusi dapat segera dilaksanakan,” ungkap Rasio Sani.
PT RKA merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan 95% sahamnya didominasi oleh Malaysia. Sebelumnya, KLHK mengajukan gugatan terhadap PT RKA di Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 27 Desember 2021 atas terjadinya kebakaran lahan seluas 2.560 hektar di Kecamatan Nanga Pinoh, Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pengadilan Negeri Sintang memutus perkara Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg., tanggal 8 Agustus 2022. Menghukum PT RKA membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan sebesar Rp 917.024.350.350,00 yang terdiri dari ganti rugi materiil Rp 270.807.710.959,00 dan tindakan pemulihan lingkungan hidup Rp 646.216.640.000,00.
Istimewa: eks lahan yang terbakar.
Kemudian PT RKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak melalui Pengadilan Negeri Sintang. Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan Nomor: 83/PDT/LH/2022/PT PTK tanggal 27 Oktober 2022 memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor: 44/Pdt.G/LH/2021/PN Stg. Menghukum PT RKA membayar ganti rugi dan tindakan pemulihan sebesar Rp 920.014.080.000,00 yang terdiri dari ganti rugi materiil Rp 188.977.440.000,00 dan tindakan pemulihan lingkungan hidup Rp 731.030.040.000,00.
Sementara itu Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sekaligus Kuasa Hukum Menteri LHK, mengatakan bahwa penolakan permohononan kasasi PT RKA oleh Mahkamah Agung ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Majelis Hakim Agung terhadap korporasi yang tidak serius dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di bidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengendalian karhutla. Ragil menambahkan bahwa dalam penanganan karhuta, KLHK telah menggugat 22 perusahaan, dimana 13 perusahaan diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan dalam proses eksekusi.
”Putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan nilai dalam gugatan KLHK yang diajukan di Pengadilan Negeri Sintang, KLHK akan mempelajari dan menentukan langkah-langkah hukum lebih lanjut setelah menerima relaas isi putusan dan salinan putusan Mahkamah Agung dari Pengadilan Negeri Sintang melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” pungkas Jasmin Ragil Utomo.
KLHK tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan lingkungan hidup termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui teknologi termasuk penggunaan satelit, akan dimonitor lokasi-lokasi yang terbakar. Dalam hal ini, akan digunakan semua instrumen penegakan hukum yang menjadi kewenangan KLHK baik penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa termasuk gugatan perdata, maupun penegakan hukum pidana.
Penolakan permohonan kasasi PT RKA oleh Mahkamah Agung ini dapat memberikan pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam pembukaan maupun pengolahan lahan dan tidak membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha dan/atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (precautinary principle).(**)
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Polres Melawi dan SMA Negeri 1 Belimbing menandatangani MoU (Memorandum Of Understanding) tentang Sekolah sebagai basis anti kejahatan, anti terorisme, anti Narkoba pada Senin, (24/7) pagi di SMA Negeri 1 Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.
Mou yang ditandatangani antara Polres Melawi dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belimbing tersebut bertujuan untuk tetap menjadikan sekolah sebagai basis yang nenanamkan ideologi Pancasila kepada siswa-siswinya.
Penanda tanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah dewan guru dan personel Sat Binmas Polres Melawi.
Penandatangan MoU Sekolah sebagai basis anti kejahatan.
Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Muhammad Syafi’i melalui Kasat Binmas AKP Haryono mengatakan MoU dilakukan sebagai wujud bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan sekolah.
“Wujud kepedulian dan menjaga kamtibmas di sekolah, Polres Melawi bersama Kepala Sekolah SMN 1 Belimbing membuat MoU ini. Selain itu juga sebagai wujud untuk mencegah berkembangnya kelompok radikal anti Pancasila dan kriminalitas di lingkungan sekolah,” ujarnya.
Penandatangan MoU Sekolah sebagai basis anti kejahatan.
“Bersama pihak Sekolah Polres Melawi siap menjalankan MoU ini dan menjadikan sekolah sebagai basis anti teroris, anti narkoba, anti kejahatan dan tetap berideologi Pancasila,” imbuhnya.
Nia Daniati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belimbing menyambut baik kehadiran Polri dan memberikan respon positif dengan adanya MoU tersebut. Menurutnya, Kerjasama ini awal menjadikan sekolah sebagai fungsi pendidikan yang bertujuan mendidik generasi muda yang siap mengisi pembangunan bangsa.
Penandatangan MoU Sekolah sebagai basis anti kejahatan.
“Dengan adanya MoU ini, koordinasi dan langkah bersama akan terus ditingkatkan kepada siswa-siswi SMAN1 Belimbing kedepannya sebagai langkah pembinaan dan pencegahan,” ujarnya.
Nia berharap, dengan MoU yang telah disepakati, fungsi pendidikan dan fungsi pembinaan keamanan terus ditingkatkan guna menjaga dan menghindari lingkungan sekolah dari pemahaman radikalisme, Narkoba dan paham anti Pancasila. (Hms).
