Yoyo Effendi Kuasa Ahli Waris Pemilik Tanah Adat Kampung Bojong-Bojong Malaka Nilai Tim Hukum Kemenag dan UIII Terlalu Subjektif
metroindonesia. Id, (Depok), – Terkait pernyataan Tim Hukum Kemenag dan UIII Blunder menyesatkan.
Pernyataan Tim Hukum Kementerian Agama RI, Ibnu Anwaruddin yang menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor. 00001/Cisalak/2007 atas nama Departemen Penerangan atau RRI berasal dari Eigendom Verponding Afschrift 179 WL atas nama Samuel De Meyyer adalah pernyataan keliru dan menyesatkan.
“Pernyataan Ibnu Anwarudin yang dikutip salah satu media online belum lama ini adalah pernyataan keliru dan menyesatkan publik” kata ketua LSM KRAMAT, Yoyo Effendi kepada wartawan koran ini, Rabu siang di Depok (9/8/2023).
“Yang benar, berdasarkan fakta hukum yang sudah tercatat dan tercantun dalam putusan pengadilan yang sudah inkhrah, Sertifikat Hak Pakai No. 00001/Cisalak/2007 atas nama Departemen Penerangan Cq. direktorat Radio Cq. Proyek Mass Media Radio Republik Indonesia merupakan sertifikat pengganti dari sertifikat hak pakai No. 1/Cisalak/1995 dan sertifikat inipun sertifikat pengganti dari sertifikat hak pakai No. 2/Curug/1981 yang katanya hilang terbakar. Sedangkan dasar penerbitannya bukan Eigendom Verponding No. Afschrift 279 WL atas nama Samuel De Meyyer Faber tetapi Eigendom Verponding No. 23 (sisa) atas nama Mij Eksploitasi Van Het Land. Anwarudin mulai ngaco” Kata Yoyo menegaskan.
Ditambahkan oleh kuasa hukum ahli waris tanah pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka itu bahwa menurut putusan perkara perdata no. 133/Pdt.G/2009/PN.Dpk, tanah seluas 1.877.360 M2 yang diklaim RRI sebagai tanah hak pakainya itu berasal dari Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 WL atas nama Samuel De Meyyer Faber. Namun oleh karena pihak Samuel De Meyyer Faber tidak mendaftarkan hak Eigendom nya sampai dengan tanggal 24 September 1980, maka haknya atas tanah tersebut hapus dengan sendirinya dan status tanah menjadi tanah negara.
“Di hadapan sidang perkara no.133, pihak RRI menolak keras dalil pihak Samuel De Meyyer Faber yang menyatakan tanah tersebut miliknya berdasarkan Eigendon Verponding No. 448 Afschrift 279 WL. Begitu juga pihak Kemenag RI dalam perkara No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, mendukung dalil Departemen Penerangan itu.
Tapi semarang, setelah terungkap bahwa bidsng tanah Eigenndom Verponding No. 23 (sisa) atas nama Mij Eksploitasi Van Het Land lokasinya di wilayah Cibinong dan luasnya hanya sekitar 16 ha (enam belas hektar) Tiba-tiba Tim Hukum Kementerian Agama RI mengakui bahwa tanah yang saat ini dikuasai dan digunakan untuk PSN Kampus UIII adalah tanah yang berasal dari Eigendom Verponding No. 448 Afschrift 279 atas nama Samuel De Meyyer” Yoyo menuturkan secara detail permasalahan sejarah tanah tersebut.
“Kalau benar Anwarudin ngomong begitu maka dia layak disebut orang culas yang tak pantas mengaku tim hukum sebuah institusi negara” Tambah jurnalis senior di Kota Depok itu.
Keculasan Anwarudin sama dengan keculasan Kuasa Hukum UIII, Misrad, SH. “Sdr. Misrad juga termasuk culas karena keterangannya mengenai ahli waris pemilik tanah adat kampung Bojong-Bojong Malaka terlalu subjektif bahkan terkesan memfitnah” ujarnya lagi.
“Berulang kali saya membaca berita media online dimana Misrad mengatakan gugatan ahli waris pemilik tanah adat dalam Perkara No. 259 adalah karena terbukti para penggugat bukannya pemilik tanah tersebut sehingga pada saat sidang pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukan batas-batas tanah yang diakui miliknya.
Pernyataan Misrad tersebut sangat keliru dan menyesatkan karena sebenarnya gugatan ahli waris diputus “NO” oleh Pengadilan Negeri Depok karena dinyatakan kurang pihak bukan karena Ibrahim bin Jungkir tidak bisa menunjukan batas-batas tanah. Orang ini memang pandai menipu publik dengan caranya memberi keterangan yang tidak benar” ujarnya. ()
“Masa sih orang setingkat menteri ngga faham arti status quo? Rektor UIII juga yang katanya bergelar Profesor kok ngga ngarti apa yang harus dilakukan ketika hukum menyatakan tanah sengketa dalam keadaan status quo? Pak Komarudin Hidayat kan intelektual bersih yang punya integritas, beliau tak patut bersikap apatis terhadap penegakan dan penghormatan hukum” lanjut Yoyo.
Masih katanya Yoyo, ia menilai Rektor UIII tidak menghormati penegakan hukum terkait sengketa tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional Kampus UIII tersebut karena berdasarkan bukti, bukan hingga saat ini masih ada kegiatan perkuliahan di Kampus UIII tersebut.
“Seharusnya kegiatan perkuliahan di UIII dihentikan sebelum kasus sengketa tanahnya selesai dan memiliki kepastian hukum siapa diantara kedua belah pihak dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut” ujar dia.
Namun faktanya, kegiatan perkuliahan masih berlangsung, pembangunan sarana dan prasarana kampus terus berjalan dan fakta itulah yang menjadi dasar dan alasan Yoyo Effendi menganggap Rektor UIII dan Menteri Agama abai terhadap penerapan dan penegakan hukum terkait kasus sengketa tanah tersebut. Sebelum ini, Humas PN. Depok menyatakan keadaan hukum tanah bekas hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) adalah dalam keadaan status quo sebagai dampak hukum dari adanya putusan Perkara Perdata No. 259/Pdt.G/2021/PN.DPK yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkhract van gewijsde). ()
“Sengketa tanah Bojong itu sudah diputus dan putusannya sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap” Ujar.Divo kepada wartawan saat ditanya mengenai kasus tanah Bojong-Bojong Malaka di ruang Humas PN Depok belum lama ini. Divo melanjutkan keterangannya. Ia mengatakan bahwa seharusnya di atas lahan tanah seluas 111 hektar yang diklaim milik ahli waris tanah bekas hak milik adat kampung Bojong-Bojong Malaka itu tidak boleh ada kegiatan apapun dari kedua belah pihak karena statusnya status quo. “Lahan tanah itu harus dikosongkan.
“Kementerian Agama dan UIII sedang menunjukan kekuasaannya. Kayaknya, bagi mereka hukum itu cuma mainan penguasa. Hukum boleh ditaati kalau menguntungkan kepentingan mereka. Kalau merugikan hukum boleh diabaikan” Kata wartawan senior yang sedang getol membela rakyat yang didholimi oknum mafia tanah ini.”Sejak perkara diputus dan putusannya sudah inkhrah sebenarnya kami bisa saja menduduki dan menguasai tanah kami tersebut.
