PUSKAPTIS DESAK JOKOWI SEGERA BANGUN JEMBATAN KETAPANG- GILIMANUK!!
Banyuwangi | metroindonesia.id – Bahwa jembatan penghubung Ketapang- Gilimanuk merupakan jantung pariwisata Bali dari darat dimana hampir 3 juta kendaraan tiap tahun yang menyebrang.
bahwa kalau terlaksana maka jembatan sepanjang 5.5 km tersebut akan menghabiskan 15 Trilyun atau 1 miliar US dollar, dan tentunya akan menjadi jembatan terpanjang melebihi jembatan Suramadu yang mempunyai panjang 5.4 KM.
bahwa jembatan penghubung Ketapang- Gilimanuk akan menjadi rangkaian tol Probowangi, sehingga menjadi rangkaian kesatuan infrastruktur yang sangat membantu pariwisata Bali dan Banyuwangi khususnya.
Bahwa jembatan Ketapang – Gilimanuk sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia, bahkan dunia karena satu- satunya akses darat ya Ketapang, dan tiap tahun pasti banyak problem baik itu teknis maupun non teknis, seperti cuaca buruk dan musim libur panjang sekolah.
bahwa kami mendesak agar pak Jokowi segera mengeksekusi pembangunan jembatan Ketapang – Gilimanuk sebelum masa jabatannya habis, sukur – sukur masuk program prioritas beliau di tahun 2024.
Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Analisa Strategis( PUSKAPTIS)
PONTIANAK-KALBAR , Metroindonesia.id – Ketua Borneo Education Care, Herman Hofi Munawar menilai penempatan Kepala SMA/SMK di Kalbar kurang tepat dan perlu di evaluasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Herman Hofi Munawar saat dihubungi metroindonesia.id via WhatsApp pada Minggu (7/9) malam. Menurutnya, untuk penempatan Kepala Sekolah perlu memperhatikan latar belakang kualifikasi akademik.
“Hal yang paling urgen bagi seorang kepala sekolah yaitu harus memahami betul proses dunia pendidikan dan memiliki leadership skill,” ujar Herman saat dihubungi via pesan WhatsApp, Minggu (9/7) malam.
Gambar: Istimewa
Lanjutnya, kepala sekolah harus mampu menginsipirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan, terlebih dalam dunia pendidikan.
“Termasuk dalam penunjukan atau menempatkan kepala dinas juga harus punya pemahaman secara mendalam tentang “roh dunia pendidikan,” pungkasnya.
“Jadi, tidak bisa hanya asal tunjuk walaupun melalui mekanisme tertentu,” kata Herman.
Gambar: Istimewa
Dikatakan Herman, latar belakang kualifikasi akademik sangat penting, sebab akan sangat mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri.
“Penempatan seorang pemimpin yang memiliki skill leadership yang lemah akan berdampak terhadap produktifitas, apalagi dalam mengelola pendidikan,” tegasnya.
“Sebagai anekdot, jika tenaga medis/dokter salah diagnosa, salah treatment, salah resep, salah minum obat, hanya pasien itu saja yang akan menjadi korban. Beda halnya jika dalam dunia pendidikan,” ujarnya lagi.
Gambar: Istimewa
Herman menambahkan, apabila guru salah dalam proses pendidikan maka banyak sekali efek yang muncul dan bukan hanya pada peserta didik saja yang terdampak, namun efek itu akan berpengaruh pada orang lain, bahkan akan berdampak pada beberapa generasi ke depan.
“Idealnya, seorang kepala sekolah harus berlatar belakang pendidikan/tenaga kependidikan. Sehingga “roh pendidikan” akan masuk betul dalam berbagai kebijakannya,” kata dia.
“Kalau latar belakang pendidikan sarjananya bukan kependidikan akan berbeda sudut pandang terhadap dunia pendidikan. Misalnya Sarjana Pertanian, Sarjana Sosial atau sarjana lainnya,” tutupnya.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Kapolres Melawi, AKBP M. Syafi’i memimpin langsung kegiatan Sertijab (serah terima jabatan) dilingkungan Polres Melawi yang dilaksanakan di Aula Tri Brata Mapolres Melawi, Sabtu (8/7) siang.
AKBP M. Syafi’i mengatakan adapun jabatan yang di serah terima kan dilingkungan Polres Melawi yaitu, jabatan Wakapolres, Kabag Ren, Kasat Reskrim, Kasat ResNarkoba, dan Kapolsek Menukung.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Jajaran dan Ketua dan pengurus Bhayangkari Polres Melawi serta perwakilan Bintara Polres Melawi.
Kapolres Melawi membacakan amanat kepada pejabat yang melaksanakan sertijab.
Adapun yang melaksanakan kegiatan Sertijab dilingkungan Polres Melawi yaitu, Wakapolres Melawi yang sebelumnya dijabat oleh Kompol Asmadi digantikan oleh Kompol Eko Budi Darmawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ops Polres Sintang. Sedangkan Kompol Asmadi menempati jabatan baru sebagai Kasubbag P-BMN Bag Infolog Rolog Polda Kalbar.
Kasat Reskrim Polres Melawi yang sebelumnya dijabat oleh AKP Faris Kautsar Rahmadani digantikan oleh AKP Joni yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu. Sedangkan AKP Fariz Kautsar Rahmadani menempati jabatan barunya sebagai Kasat Reskrim Polres Ketapang.
Kasat Resnarkoba Polres Melawi yang sebelumnya dijabat oleh AKP Aris Setiawan, kini dijabat oleh AKP Dhanie Sukmo Widodo yang sebelumnya menjabat sebagai PS Kapolsek Jagoi Babang Polres Bengkayang. Sedangkan AKP Aris Setiawan menempati jabatan barunya sebagai Kasubb Bag Faskon Baglog Polres Sintang.
Penandatanganan dokumen Sertijab
Kompol Ahmad Ramdani yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Ren Polres Melawi menempati jabatan barunya sebagai Kasub Bag Prog Bag Ren Progar Rorena Polda Kalbar. Sedangkan jabatan Kabag Ren Polres Melawi dijabat oleh AKP Markus yang sebelumnya menjabat sebagai Kasub Bag Dal Progar Bag Ren Polres Melawi.
Kapolsek Menukung IPTU Eko Supriyatno kini menempati jabatan barunya sebagai Kapolsek Sungai Tebelian Polres Sintang. Sedangkan untuk jabatan PS Kapolsek Menukung dijabat oleh IPDA Nurhadi yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Tahti Polres Melawi.
Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa, kegiatan mutasi dilingkungan Institusi Polri merupakan hal yang lumrah ataupun biasa. Hal ini dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan serta untuk meningkatkan kemampuan anggota yang bersangkutan.
“Seluruh anggota Polri memiliki hak yang sama dalam mutasi, baik itu mutasi anggota berdasarkan penugasan jabatan maupun mutasi anggota berdasarkan daerah penugasan,” jelasnya.
Dalam arahannya, AKBP M. Syafi’i memerintahkan kepada pejabat yang baru dimutasi agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tugas yang baru.
“Segera kuasai job description sehingga masing-masing mengerti apa pekerjaan yang akan dan harus dikerjakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan pimpinan baik tingkat Polda maupun Polres,” ujarnya.
“Segera inventaris permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dapat segera dicapai solusi dan pemecahan masalah. Jalin komunikasi dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan instansi terkait lainnya di Kabupaten Melawi ini, dan fungsi terkait lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian,” tambah AKBP Muhammad Syafi’i.
AKBP Muhammad Syafi’i juga mengucapkan terima kasih kepada Pejabat yang lama dan Ibu Bhayangkari, selama menjabat Polres Melawi telah melaksanakan tugas dengan sangat baik, penuh loyalitas, penuh dedikasi, dan menjalankan tugas dengan ikhlas di Polres Melawi. (Hms).
Depok | me5roindonesia.id – Sudah bertahun-tahun lalu lintas sawangan – Margonda dan sebaliknya mengalami macet yang sangat parah.
Untuk menempuh jarak sekitar 10 km membutuhkan waktu antara 4 – 5 jam perjalanan,
Hal tersebut dialami oleh pimpinan redaksi pada hari sabtu, 8 Juli 2023 di jalan Musctar Sawangan Baru kota Depok yang memulai antrian kemacetan dari depan Kantor kecamatan Sawangan jam 9.35 wib sampai pertigaan pengasinan jam 11.45 wib.
Dari hasil pantauan diketahui kemacetan ditimbulkan oleh oknum yang tidak berkompeten yang memberi prioritas jalan kepada pengguna yang memberi uang.
Anehnya aparat yang memiliki kompetensi seperti anggota Kepolisian dan Dinas Perhubungan kota Depok tidak ada dilokasi kemacetan di setiap persimpangan.
Depok dikuasai preman jalanan
Kemana perhatian Walikota Depok dalam mengelola pajak warganya, atau hanya untuk mendapatkan inkam dari warganya seperti tarif parkir di kantor walikota Depok.
Sementara dikantor pemerintahan lainnya tidak ada pungutan parkir, termasuk Kantor Gubernur Jawa Barat.
Sudah waktunya memilih walikota yang pro kepentingan warga bukan pro balas Budi atau balik modal.
Kegiatan Jumat Curhat Polsek Sokan di Desa Sepakat.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Kapolsek Sokan, IPDA Suyono menggelar kegiatan Jumat Curhat di Aula Kantor Desa Sepakat Kecamatan Sokan, Jumat (7/7) pagi.
Kegiatan Jumat Curhat yang digelar oleh Kapolsek Sokan dihadiri kepala desa dan perangkat Desa sepakat serta sejumlah warga.
“Jumat Curhat sengaja kami gelar langsung di desa untuk membahas tentang program 3 pilar Polri,” ungkapnya.
Kegiatan Jumat Curhat Polsek Sokan di Desa Sepakat.
IPDA Suyono juga mengatakan bahwa selain sosialisasi 3 pilar program Polri juga memberikan imbauan Kambtibmas serta sosialisasi program Polisi RW (Rukun Warga) kepada warga Desa.
“Kami mengajak unsur Perangkat Desa Sepakat dan unsur warga lainnya bersama sama menjaga Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di Kecamatan Sokan,” imbaunya.
“Saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari Pemerintah Desa Sepakat atas kedatangan kami,” ucapnya IPDA Suyono.
Kegiatan Jumat Curhat Polsek Sokan di Desa Sepakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Sepakat, Edy Supriyadi menyambut baik tentang program polri 3 pilar dan program polisi RW.
“Saya atas nama warga dan Pemerintah Desa Sepakat menyambut baik sosialisasi 3 pilar dan program polisi RW yang disampaikan oleh Kapolsek Sokan,” ucapnya.
Edy mengatakan akan mendukung penuh program 3 pilar dan program polisi RW di Desa Sepakat, Kecamatan Sokan.
Kegiatan Jumat Curhat Polsek Sokan di Desa Sepakat.
“Tentunya kami mendukung kegiatan 3 pilar dan program polisi RW yang dilaksanakan oleh Polsek Sokan,” kata Edy.
Lanjut Edy, dengan adanya program tersebut lebih mendekatkan Polri dan masyarakat. Sehingga kehadiran Polri ditengah masyarakat benar-benar dapat dirasakan langsung warga.
Warga Desa Sayan pada kegiatan Jumat Curhat yang digelar Polsek Sayan.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Polsek Sayan kembali menggelar kegiatan Jumat Curhat di salah satu warung kopi milik warga di Desa Nanga Sayan, Kecamatan Sayan, Jumat (7/7) pagi.
Kapolsek Sayan IPDA Noviar Yunus melalui PS. Kanit Binmas Bripka Arbian Pujianto mengatakan bahwa, Jumat Curhat digelar bersama warga untuk menyerap langsung masukan dan saran dari masyarakat.
“Jumat Curhat ini kegiatan rutin untuk mendengarkan langsung masukan dari masyarakat Sayan,” ujar Arbian.
Warga Sayan saat pada kegiatan Jumat Curhat yang digelar oleh Polsek Sayan.
Diungkapkan Arbian, banyak masukan yang banyak disampaikan oleh masyarakat adalah masalah Kamtibmas dan kinerja Polsek Sayan.
“Masyarakat juga menyampaikan terkait kinerja Polsek Sayan yang menurut mereka perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
“Masukan juga disampaikan terkait gangguan Kamtibmas di wilayah Sayan. Tentunya masukan tersebut akan kami tindaklanjuti,” imbuhnya.
Warga Desa Nanga Sayan dalam kegiatan Jumat Curhat.
Menurut Ardian, Jumat Curhat merupakan wadah untuk mendekatkan Polri dan masyarakat dalam menjaga situasi Kambtibmas di masyarakat.
“Tentunya dengan kegiatan ini sinergitas Polri dan masyarakat semakin kuat di Kecamatan Sayan. Diskusi juga kami laksanakan secara humanis dan terbuka,” ujarnya.
Iwan pemilik warung kopi menyampaikan bahwa kinerja Polsek Sayan perlu ditingkatkan. Ia menyarankan agar ada penambahan personel di Polsek Sayan untuk meningkatkan kinerjanya.
PS Kanit Binmas Polsek Sayan Bripka Arbian Pujianto saat menggelar kegiatan Jumat Curhat.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Jumat Curhat yang digelar Polsek Sayan. Kami bisa menyampaikan langsung permasalahan yang ada di masyarakat,” kata Iwan.
Iwan juga berharap dengan berbagai masukan yang disampaikan kepada Polsek Sayan dapat ditindaklanjuti.
“Kami berharap apa kami telah kami sampaikan terutama masalah Kamtibmas di Sayan dapat segera ditindaklanjuti,” tutupnya.
Kades Perdamean tinggalkan awak media saat di wawancara
Deli Serdang | metroindonesia.id – Kepala desa Perdamean kecamatan Tanjung Morawa diduga telah langgar Permendesa.
Hal tersebut disampaikan masyarakat desa kepada awak media atas penggunaan SILPA tahun anggaran 2023.
Mari kita merujuk apa itu SILPA ? Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Kantor Desa
Yang menjadi pertanyaan warga desa Perdamean kenapa periode TA 2023 yang belum berakhir sudah ada SILPA ?
Mungkin akibat lemahnya pengawasan, Dana Desa (DD) Tahun 2023 di desa Perdamean kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deliserdang, diduga telah melanggar Undang-Undang Permendesa PDTT nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana-Desa (DD) Tahun 2023.
Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada kamis (07/07/), terdapat kekeliruan penggunaan anggaran Dana Desa pada tahun 2023 menganggarkan Dana-Desa (DD) untuk pembangunan Kantor Desa.
Ruang banguna penambahan kantor desa
Seperti kantor desa pardamaian, Kecamatan tanjung Morawa, pada tahun 2023 telah mengangarkan anggaran Dana Desa (DD) Silpa sebesar Rp 42.046.000 untuk pembangunan kantor desa.
Sikap Kades Toni Sitorus tinggalkan awak media
saat awak media konfirmasi langsung kepada Toni Sitorus selaku kepala desa prihal adanya bangunan yang terdapat di belakang kantor desa kepala desa mengatakan itu buat kantor untuk perangkat desa.
Kembali awak media bertanya apakah didalam permendesa diperbolehkan dana desa digunakan untuk pembangunan kantor desa kepala desa hanya bungkam sembari memerintahkan perangkat desa mengambil air mineral untuk awak media dan mengatakan maaf pak saya sibuk benar saat ini ada urusan warga yang tidak bisa saya tinggalkan lain waktu kita ketemu pak ujar kepala desa kepada awak media sambil berlalu.
Saat Kades diwawancara awak media
Berdasarkan permendesa nomor 13, secara rinci dijelaskan dalam pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2023, yakni pada bab tiga penetapan prioritas penggunaan dana desa poin E yang memuat pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan dana desa,.
Namun ironisnya menjadi asumsi buruk didesa pardamaian kecamatan tanjung Morawa Kabupaten deliserdang tidak mentaati ketentuan yang sudah ditetapkan Permendesa itu.
Secara rinci pedoman pada poin E itu berbunyi, “Penggunaan Dana Desa tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-undang no 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang.
Payakumbuh | metroindonesia.id – Pindah Tugas, Dandenzipur 2/PS Mayor Czi Alex memberikan kenangan yang mendalam bagi para stakeholder di lingkungan pemerintahan Kota Payakumbuh.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melepas tugas Dandenzipur 2/PS, Mayor Czi Alex Yudianto SH yang akan melanjutkan penugasannya sebagai Kasi Min Pusziad.
Nantinya, tonggak komando Denzipur 2/PS diserahkan kepada Mayor Czi Falix Fardany Monanda S.
Foto bersama keluarga di pendopo rumah dinas walikota Payakumbuh
Pelepasan tugas Mayor Alex digelar bersama pimpinan instansi dan organisasi di pendopo rumah dinas Wali Kota Payakumbuh,
Dalam sambutannya Wali Kota Rida Ananda menyebut sesuai dengan judul lagu Minang, Bapisah Bukannyo Bacarai, Mayor Alex bukan lagi orang asing bagi orang Luak Limpuluah, sudah sejak 2009 di sini, bahasa Minang pun sudah fasih.
“Beliau sejak bertugas sudah banyak pengabdian dilakukan untuk masyarakat Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota mulai dari pangkat letnan. Saya juga sudah kenal beliau secara pribadi, hingga jadi komandan sampai saat ini,” ujarnya.
Semasa bertugas Alex manfaatkan lahan tidur
Rida juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Mayor Alex dimana banyak membantu dalam kegiatan Pemko seperti giat Tim 7, kegiatan melawan Covid-19 dulu, terakhir olahraga bersama forkopimda.
“Silaturahmi penting, dalam rangka menyelesaikan persoalan di Kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota. Yang jelas kami bersyukur punya rekan seperti Pak Alex,” tutupnya.
Sementara itu, bagi Mayor Czi Alex Yudianto merasakan cukup berat harus berpisah dengan kota Payakumbuh yang sudah terbiasa minum air Gunung Sago istilah orang luak limapuluh kota.
“Meski berpisah tempat tugas, kami berharap silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga sehat selalu dalam perlindungan Yang Maha Kuasa. Kami izin pamit, terima kasih atas sinergi kita selama ini,” pungkasnya. [] A.R
Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen saat menerima penghargaan dari Gubernur Kalbar.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Kabupaten Melawi berhasil menerima piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat karena telah menyelesaikan pemutakhiran IMD (Indeks Desa Membangun) Tahun 2023 dengan cepat serta mengentaskan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di Kabupaten Melawi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji dan diterima oleh Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen pada acara penandatanganan Berita Acara IDM Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023,) di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (04/07).
Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji dalam sambutannya berharap dengan adanya status desa mandiri nantinya akan mampu mempermudah setiap desa untuk mendapatkan Pendapatan Asli Desa.
“Kedepannya, bagaimana Desa yang berstatus mandiri ini benar-benar bisa mendapatkan dan meningkatkan PADnya. Gerakkan BUMDes dalam penyediaan kebutuhan masyarakat desa,” kata Sutarmidji.
Sutarmidji juga meminta kepada Pemerintah Desa untuk mampu menjalankan semuanya dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan agar mampu memenuhi target yang diharapkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Drs. Kluisen memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Melawi yang telah berhasil menyelesaikan pemutakhiran IDM tahun 2023 secara tepat waktu sehingga mendapatkan piagam penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat.
“Apresiasi ini saya berikan kepada jajaran dan instansi terkait yang telah menyelesaikan pemutakhiran IDM tahun 2023 tepat waktu, bahkan tercepat sehingga kita mendapatkan piagam penghargaan dari Bapak Gubernur,” kata Kluisen.
Apresiasi juga disampaikan oleh Kluisen kepada Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi. Karena hasil pemutakhiran data IDM Tahun 2023 di Kabupaten Melawi tercatat, tidak ada lagi status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal.
“Saat ini status Desa Kabupaten Melawi terus meningkat. Tahun 2023 ini status Desa Berkembang di Melawi turun menjadi 80 Desa, tahun sebelumnya 91 Desa. Status Desa Maju naik menjadi 42 Desa. Sementara untuk Desa Mandiri juga bertambah menjadi 47 Desa dari 35 Desa pada tahun 2022,” paparnya.
“Berdasarkan data IDM Tahun 2023 ini, status Desa di Kabupaten Melawi mengalami peningkatan. Tidak ada lagi status Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Desa berkembang juga mengalami penurunan dan beralih menjadi desa maju dan desa mandiri. Ini patut kita syukuri serta apresiasi, dan semoga diikuti dengan kesejahteraan masyarakat di desa,” tutupnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bupati/Wakil Bupati se-Kalimantan Barat, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya.**
