https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog

Kapolres Sintang Hadir Langsung Dalam Penanaman Perdana Di Desa Gemba Raya

0
Kapolres Sintang Hadir Langsung Dalam Penanaman Perdana Di Desa Gemba Raya
SINTANG, metroindonesia.id – Kapolres Sintang AKBP Sanny Handityo, S.H., S.I.K., menghadiri langsung kegiatan Penanaman Perdana Jagung Hibrida pada lahan monokultur di Desa Gemba Raya, Kecamatan Kelam Permai, yang digelar Pemerintah Kabupaten Sintang pada Kamis, (02/10/2025) pagi.

Kegiatan penanaman jagung tersebut menjadi bagian dari langkah nyata Pemkab Sintang dalam mendukung terwujudnya program Asta Cita Tahun 2025 yang menitikberatkan pada kemandirian pangan dan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Penanaman jagung hibrida ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk Polres Sintang, yang selama ini turut menggerakkan program serupa dalam mendukung swasembada pangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan pangan lokal sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kapolres Sintang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program yang diinisiasi Pemkab Sintang.

“Kami dari Polres Sintang sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Program ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga memberikan semangat bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Sintang,” ujar AKBP Sanny Handityo.

Lebih lanjut,  AKBP Sanny Handityo menegaskan bahwa Polres Sintang siap mendukung program swasembada pangan melalui berbagai kegiatan yang selaras dengan Asta Cita.

“Ketahanan pangan adalah fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus bersinergi demi terwujudnya swasembada pangan di Sintang,” tegasnya.

Dengan adanya penanaman perdana ini, diharapkan ke depan Kabupaten Sintang dapat semakin mandiri dalam penyediaan pangan, sekaligus menjadi contoh sinergi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.**

Wakapolres Sintang Hadiri Supervisi Dan Sosialisasi Peraturan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Di Polres Sanggau

0
Wakapolres Sintang Hadiri Supervisi Dan Sosialisasi Peraturan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Di Polres Sanggau
SANGGAU, metroindonesia.id – Wakapolres Sintang Kompol Sukma Pranata, S.I.K., M.H menghadiri kegiatan Supervisi dan Sosialisasi Peraturan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang digelar di Mapolres Sanggau pada Selasa, (02/10/2025) pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan pemahaman serta implementasi aturan terbaru terkait pencegahan dan penanganan TPPO, yang menjadi perhatian serius pemerintah dan institusi kepolisian.

Hadirnya Wakapolres Sintang bersama perwakilan jajaran menunjukkan komitmen Polres Sintang dalam mendukung langkah-langkah strategis penanggulangan TPPO, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur perdagangan orang.

Kompol Sukma Pranata menyampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil supervisi dan sosialisasi tersebut dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor, baik dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum.

“Polres Sintang siap mendukung penuh kebijakan Gugus Tugas TPPO. Kami akan terus memperkuat pengawasan di lapangan sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi serta sarana berbagi strategi antarpolres di jajaran Polda Kalbar dalam upaya bersama memberantas tindak pidana perdagangan orang.**

Ploting Point, Satlantas Polres Melawi Hadirkan Rasa Aman Di Jalan Raya

0
Ploting Point, Satlantas Polres Melawi Hadirkan Rasa Aman Di Jalan Raya
MELAWI, metroindonesia.id – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Melawi melaksanakan kegiatan ploting point pagi di sejumlah titik persimpangan jalan untuk mengantisipasi kemacetan pada jam padat lalu lintas di wilayah hukum Polres Melawi pada Kamis, (02/10/2025).

Kegiatan ploting point dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Melawi, J. Effendhy Kusuma, S.A.P., M.H., selaku penanggung jawab, bersama KBO Satlantas Polres Melawi, Nurhadi, S.A.P., sebagai padal.

Dalam kegiatan tersebut, personel Satlantas melakukan pengaturan lalu lintas, memberikan imbauan kepada pengendara yang belum tertib, menertibkan penggunaan knalpot brong (racing), serta membantu menyeberangkan anak sekolah.

Sasaran utama kegiatan yaitu pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm, pengguna knalpot brong, serta pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.
Kapolres Melawi, AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ploting point pagi yang dilakukan Satlantas Polres Melawi.

“Ploting point pagi ini adalah wujud pelayanan Polri untuk masyarakat. Dengan hadirnya anggota di titik rawan macet, kami berharap lalu lintas bisa lebih lancar, pelanggaran bisa dicegah, dan masyarakat merasa aman serta nyaman di jalan. Kami juga mengimbau agar semua pengendara selalu tertib dan disiplin demi keselamatan bersama,” ujar AKBP Harris.

Hasil kegiatan ini, arus lalu lintas berjalan lancar tanpa kemacetan maupun kecelakaan. Masyarakat semakin tertib berkendara, kebisingan knalpot racing berkurang, serta kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas meningkat. Kegiatan ploting point pagi ini juga menjadi upaya Polres Melawi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.**

Bupati Melawi Terima Langsung Audiensi Masyarakat Sayan Terkait Pemekaran Desa

0
Bupati Melawi Terima Langsung Audiensi Masyarakat Sayan Terkait Pemekaran Desa
MELAWI, metroindonesia.id – Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Wakil Bupati Melawi Malin, S.H., serta Sekda Melawi, Drs. Paulus menerima secara langsung berkas usulan pemekaran Desa yang diusulkan oleh masyarakat Kecamatan Sayan melalui Camat Sayan Herry Santoso, pada Rabu, (01/10/2025) di Convention Hall Kantor Bupati Melawi.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP, Ketua Komisi I DPRD Melawi, Widya Rima, S.Sos, para Kepala OPD, Kepala Desa beserta perangkatnya, BPD, Panitia dan Tim Pemekaran Desa, serta tokoh masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan aspirasi untuk memekarkan beberapa dusun menjadi desa definitif. Usulan diserahkan langsung kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari proses administrasi dan dukungan terhadap pengembangan wilayah.

“Pentingnya percepatan proses pemekaran desa dari 11 Kecamatan, baru Kecamatan Sayan yang telah menindaklanjuti usulan pemekaran desa. Saya berharap sebelum masa jabatan berakhir pada 2030, usulan ini dapat terselesaikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri,” ucap Bupati Melawi H. Dadi.

Ia juga menyebut ada dua wilayah prioritas pemekaran, yakni Dusun Kepala Gading dan Dusun Mentawak yang dinilai sudah layak menjadi desa definitif.

“Selain pemekaran desa, saya juga melihat Kecamatan Sayan sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi dua Kecamatan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif masyarakat.

“Kami menyambut baik langkah ini karena pemekaran desa akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di tingkat bawah,” ungkap Hendegi.

Ia menambahkan, ada beberapa desa yang potensial untuk dimekarkan, seperti Desa Kerangan Purun (Dusun Kepala Gading), Desa Nanga Pak (Dusun Runting), dan Desa Nanga Kompi.

“Wilayah-wilayah tersebut sudah cukup memenuhi syarat, baik dari sisi administrasi maupun jumlah penduduk. Bahkan, Nanga Kompi memiliki akses jalan yang sangat baik sehingga sangat mendukung pelayanan pemerintahan,” jelasnya.

Hendegi Januardi kembali menegaskan dukungan DPRD terhadap rencana tersebut. Ia juga menyebut beberapa Kabupaten yang sudah melakukan pemekaran desa, seperti Kubu Raya dan Sintang.

“Kita tidak boleh tertinggal, karena pemekaran ini merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat” pungkasnya

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi I DPRD Melawi, Widya Rima, S.Sos., menegaskan bahwa DPRD akan mengawal aspirasi ini.

“Kami pastikan usulan pemekaran desa akan diproses sesuai mekanisme. DPRD akan terus mengawalnya agar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegasnya.**

Kapolsek Sokan Jadi Pembina Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

0
Kapolsek Sokan Jadi Pembina Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila
MELAWI, metroindonesia.id – Kapolsek Sokan IPTU Yogi Prayitno, S.E., menjadi pembina upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2025. Upacara Hari Kesaktian Pancasila digelar di Halaman SMA Negeri Sokan pada Rabu, (01/10/2025) dan diikuti oleh Kepala Sekolah,Dewan Guru dan seluruh pelajar SMA Negeri Sokan.

Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K,. S.H., Tr. Opsla melalui Kapolsek Sokan IPTU Yogi Prayitno menyampaikan ucapan terima kasih kepada SMA Negeri Sokan yang telah melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila.

“Upacara ini wujud menanamkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara serta memperkuat rasa nasionalisme kepada generasi muda. Upacara ini adalah moment yang baik sebagai wadah menyampaikan pesan nasionalis jiwa kebangsaan,” ujarnya.

Kapolsek juga mengajak seluruh pelajar sebagai generasi penerus bangsa wajib memiliki rasa tanggung jawab dan siap berkorban demi bangsa dan negara serta berlomba mendukung kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadilah generasi muda yang selalu siap dengan segala tantangan, baik dalam berperilaku sebagai cerminan jati diri bangsa Indonesia,” tegas IPTU Yogi Prayitno.

Diakhir arahannya, IPTU Yogi Prayitno mengajak seluruh pelajar agar tidak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum yang dapat merusak nama sekolah dan almamaternya.

“Jangan melakukan pelanggaran yang mengarah pada tindakan melanggar hukum, dalam hal bermedia sosial agar bijak dalam penggunaannya,” tutupnya.

Hari Kesaktian Pancasila Pemkot Depok Gelar Upacara.

0
Hari Kesaktian Pancasila Pemkot Depok Gelar Upacara.

Depok – metroindonesia.id Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 di Lapangan Balai Kota pada Rabu (01/10/25) pagi.

Upacara tersebut dihadiri oleh Wali Kota Depok, Supian Suri selaku Inspektur Upacara, Kepala Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Paskibraka, serta pelajar Kota Depok.

Upacara berjalan dengan khidmat serta diisi dengan pembacaan Pancasila oleh Wali Kota Depok, Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mohammad Fitriawan, dan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila oleh Sekretaris Daerah (Sekda), Mangnguluang Mansur.

 

81d3cf43 252a 49b4 b213 65bce9565ea3


Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momen perekat bangsa serta mengenang jasa para pahlawan Revolusi yang memperjuangkan bangsa Indonesia dari pihak-pihak yang mencoba mengusik persatuan dan kesatuan negeri.

(Davind)

Bupati Tapsel Apresiasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

0
Bupati Tapsel Apresiasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.

 

Medan – Metro Indonesia.id.-Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mengapresiasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Medan atas kesempatan yang diberikan kepada staf Inspektorat Kabupaten Tapsel untuk mengikuti pelatihan Probity Audit. Pelatihan ini diadakan di Kantor Balai Diklat PKN Medan pada Selasa (10/6/2025), dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem pengawasan internal pemerintahan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa meski baru menjabat sekitar tiga hingga empat bulan di Tapsel, ia sudah merasakan kekurangan dalam penguatan sistem pengawasan internal. Ia menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat, yang biasa diterapkannya di dunia korporasi, untuk diterapkan dalam pemerintahan.

“Di korporasi, sistem audit internal sangat terukur dan memiliki indikator kinerja khusus (IKK) yang harus dicapai. Di pemerintahan, kita mengenalnya dengan istilah SPI (Sistem Pengawasan Internal) atau Inspektorat. SPI ini sangat penting, terlebih saat BPK turun melakukan audit,” ungkap Gus Irawan.

Meskipun diakui bahwa SPI Kabupaten Tapsel sudah mencapai level tiga dalam penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa masih banyak tantangan dalam implementasi sehari-hari. Salah satu yang menjadi fokus adalah penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan SPI.

Bupati juga menilai bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang probity audit. “Saya lihat ada 29 peserta yang ikut, termasuk tujuh CPNS yang baru saja bekerja. Ini luar biasa. Manfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas diri,” ujar Bupati.

Menurut Gus Irawan, kualitas pengawasan internal tidak bisa bergantung sepenuhnya pada audit tahunan oleh BPK. Ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang berjalan setiap hari dan dievaluasi secara terus-menerus oleh pihak internal. “Kita tidak bisa merasa aman hanya dengan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), karena masih banyak yang harus kita perbaiki,” tambahnya.

Meningkatkan Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa

Probity audit sendiri merupakan kegiatan penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan di Kabupaten Tapsel dan meningkatkan nilai-nilai integritas yang tinggi di kalangan aparatur pemerintah. Bupati Gus Irawan berharap agar setiap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal di pemerintahan Tapsel, serta membawa dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kepala BPK Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, dalam kesempatan tersebut juga menekankan bahwa pengawasan barang/jasa di pemerintah daerah harus sesuai dengan prinsip probity audit, seperti yang diatur dalam Pasal 76 Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan kepala daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

“Kepala daerah harus memastikan pengadaan barang/jasa yang berintegritas, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Pelatihan yang diikuti oleh 29 peserta ini akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 10 hingga 13 Juni 2025, dengan narasumber antara lain Kepala Balai Diklat PKN Medan, Firmansyah, SE, M.Comm, AK.CA, serta fasilitator dari BPK Perwakilan Sumut dan BPK Perwakilan Provsu serta dihadiri Plt. Inspektur Tapsel Hamdy S Pulungan.

Pemerintah Kab .Tapsel Melalui Dinas Perikanan Genjot Program Swasembada Ikan

0
Pemerintah Kab .Tapsel Melalui Dinas Perikanan Genjot Program Swasembada Ikan

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melalui Dinas Perikanan terus menggenjot program swasembada ikan sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. 

Melalui program unggulan “1.000 Kolam”, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menargetkan daerahnya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan secara mandiri, bahkan menjadi pemasok untuk wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Dalam kegiatan penyerahan bantuan kolam air tenang di Desa Pargarutan Julu, Kecamatan Angkola Timur, Jumat (13/6/2025), Bupati Gus Irawan menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program tersebut.

“Saya tunggu undangan enam bulan ke depan untuk panen ikan dari kolam yang kita tebar hari ini. Kunci keberhasilannya ada pada kedisiplinan kelompok dalam memberi pakan dan merawat sesuai panduan budidaya. Saya minta camat, kepala desa, dan masyarakat ikut mengawasi,” ujar Gus Irawan.

Menurut data Dinas Perikanan Tapsel, kebutuhan konsumsi ikan masyarakat Tapsel mencapai lebih dari 15.000 ton per tahun, namun produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 50 persen. Sisanya masih didatangkan dari daerah lain.

“Dengan potensi perairan dan bibit ikan yang kita miliki, seharusnya Tapsel tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga menjadi daerah penyuplai ikan bagi Tabagsel,” tegas Bupati.

Bentuk nyata dukungan pemerintah ditunjukkan dengan penyaluran bantuan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Dalam kesempatan itu, Pokdakan Tobat Ginjang Al-Abror menerima 3.000 ekor bibit ikan mas dan 9 zak/270 kg pakan ikan. Sementara Pokmaswas Saroha di Desa Sanggapati menerima 8.000 ekor bibit ikan tawes, jurung, dan baung, beserta perlengkapan pendukung lainnya.

Ketua Pokmaswas Saroha, Zulhijjah Siregar, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Bupati dan berkomitmen merawat bantuan tersebut hingga panen.

“Kami siap mendukung penuh program Bupati 1.000 kolam. Ini akan kami jaga dan pelihara sebaik mungkin,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunthe, menyatakan dukungan lembaga legislatif terhadap program ini, yang menurutnya selaras dengan program prioritas nasional yakni makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Selain mendongkrak ekonomi warga, program ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan,” ujar Abdul Basith.

Kepala Dinas Perikanan Tapsel, Saiful A.P. Nasution, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan potensi kolam yang ada, serta mencetak kolam-kolam baru dengan dukungan dari pemerintah daerah.

Acara ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Gerindra Dapil Angkola Timur Armen Sanusi Harahap, Camat Angkola Timur, Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat Jon Sujani Pasaribu, dan anggota kelompok petani.

Pemerintah Kab.Tapsel Melalui Dinas Perikanan Tunjukkan Komitmennya Melalui Program Swasembada Ikan Dan Bangun 1000 Kolam

0
Pemerintah Kab.Tapsel Melalui Dinas Perikanan Tunjukkan Komitmennya Melalui Program Swasembada Ikan Dan Bangun 1000 Kolam

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melalui Dinas Perikanan terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut adalah melalui peluncuran program Swasembada Ikan 1.000 Kolam, yang secara resmi dilaksanakan dengan penyerahan bantuan bibit dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse, Senin (16/6/2025).

Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara tepat guna, terlebih di tengah kondisi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan bahwa program-program pembangunan harus difokuskan pada sektor yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, baik dari sisi pangan maupun peningkatan ekonomi lokal.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita tetap berupaya mengalokasikan dana dengan sebaik-baiknya. Program 1.000 kolam ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, konservasi lingkungan, serta menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis potensi perikanan lokal,” tegas Gus Irawan.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan menyerahkan:

3.000 ekor benih ikan mas dan 9 zak (270 kg) pakan kepada Pokdakan Karya Maju di Desa Lancat Julu, Kecamatan Arse.

3.000 ekor benih ikan mas dan 3 zak (90 kg) pakan untuk Pokdakan Mananti di Kelurahan Pasar Sipagimbar, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Program ini juga mengusung pendekatan konservatif dengan melibatkan kearifan lokal seperti pelestarian lubuk larangan, yaitu zona konservasi ikan di sungai yang dikelola masyarakat secara adat. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan populasi ikan lokal sekaligus mendorong pemeliharaan ekosistem perairan yang berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Tapsel, Abdul Basith Dalimunte, yang turut hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif pemerintah daerah.

“Program ini sangat strategis dan harus kita dukung bersama. Ini bukan sekadar tentang perikanan, tetapi tentang ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Daerah, Saiful AP. Nasution, menjelaskan bahwa program ini selaras dengan prioritas nasional di bidang ketahanan pangan yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi lokal.

Sementara itu, Ketua Pokdakan Karya Maju, Muhammad Hasibuan, mengungkapkan bahwa kelompoknya yang baru terbentuk pada 2024 dan memiliki 10 kolam budidaya, sangat membutuhkan dukungan dan pembinaan lanjutan dari pemerintah agar dapat berkembang secara mandiri.

Acara ini dihadiri oleh anggota DPRD Tapsel, Kaban Kesbangpol, Kadis PUPR, Sekretaris Kesehatan, Kabag Prokopim, Camat Arse dan lurah, tokoh masyarakat Jon Sujani Pasaribu. Pemerintah berharap melalui program ini, Tapsel tidak hanya mampu mencapai swasembada ikan, tetapi juga menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mewujudkan pembangunan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu Secara Resmi Menyerahkan SK PPPK.

0

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.- Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di Lapangan Parade Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (3/7/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para PPPK yang telah resmi diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ia menyebut pelantikan ini sebagai “lompatan besar” bagi Kabupaten Tapanuli Selatan yang tengah gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor.

“Hari ini Anda semua bukan lagi tenaga harian lepas, tapi sudah menjadi bagian dari ASN. Ini bukan sekadar perubahan status, tapi juga amanah besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bupati Gus Irawan.

Bupati juga menekankan pentingnya etos kerja, empati, dan pelayanan publik yang berkualitas dari para PPPK. Ia meminta agar pengabdian kepada negara tidak hanya dilihat dari status kepegawaian, melainkan dari seberapa besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat.

“Layanilah rakyat dengan hati yang tulus dan penuh empati. Tunjukkan bahwa PPPK adalah penguat pelayanan publik, bukan sekadar pelengkap,” ujarnya.

Tapsel Tuntas 100 Persen Bentuk Koperasi Merah Putih

Dalam kesempatan itu, Bupati Gus Irawan juga menyoroti capaian strategis Tapanuli Selatan dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) program super prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengklaim bahwa Tapsel menjadi kabupaten pertama di Sumatera Utara yang berhasil merampungkan pembentukan KMP di seluruh desa dan kelurahan.

“Ini pencapaian luar biasa. Kita berhasil menuntaskan 100 persen pembentukan KMP berkat kolaborasi yang solid dari tingkat desa, dan kelurahan hingga terdaftar pembentukannya di Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.

Dasar Hukum Pengangkatan PPPK

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tapsel, Ahmad Suaib Harianja, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengangkatan PPPK ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Kepmenpan RB Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan PPPK

Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 dan perubahan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPPK.

Dari total 633 PPPK yang dilantik, terdiri atas 68 tenaga guru, 35 tenaga kesehatan, dan 530 tenaga teknis. Mereka akan ditempatkan di 47 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan di wilayah Tapanuli Selatan.

Dengan penyerahan SK ini, para ASN PPPK diharapkan dapat langsung menjalankan tugas di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik di Tapanuli Selatan.

Tampak hadir, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala Bagian dan camat.