Mantan Kepala Bagian Hubungan Teknis dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, mengaku belum pernah melihat fisik asli surat keterangan milik Joko Widodo yang dipakai saat pendaftaran Pilgub DKI Jakarta 2012. Meski demikian, ia menyatakan yakin dokumen tersebut asli karena berkas pencalonan kala itu dinyatakan memenuhi syarat lewat verifikasi administratif. Kesaksian itu disampaikan Binsar dalam sidang dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
Binsar dihadirkan jaksa penuntut umum bersama seorang saksi dari KPU RI, menggantikan sejumlah saksi lain yang dijadwalkan namun berhalangan hadir. Kepada majelis hakim, ia menegaskan keyakinannya bahwa ijazah tersebut asli. “Saya yakin itu asli,” kata Binsar menjawab pertanyaan kuasa hukum Roy Suryo.
Ia menjelaskan, KPU DKI berpedoman pada berkas resmi yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Menurut Binsar, sepanjang legalisasi dilampirkan dan tidak ditemukan kejanggalan yang memicu pemeriksaan lanjutan, persyaratan pencalonan dinyatakan lengkap.
Arsip KPU DKI hanya salinan terlegalisasi
Binsar menyebut dirinya tidak terlibat langsung dalam pendaftaran Pilkada DKI 2012 karena baru bertugas di KPU DKI pada 2017. Namun, posisinya di bagian teknis membuatnya bertanggung jawab atas arsip dokumen pencalonan. Menurut dia, arsip ijazah SMA dan sarjana milik Jokowi yang disimpan di KPU DKI hanya berupa salinan yang dilegalisir. “Fotokopinya sudah dilegalisir. Belum pernah (belum pernah melihat ijazah aslinya) sampai sekarang,” ujarnya.
Kuasa hukum Roy Suryo mempertanyakan rincian pengurusan dokumen tersebut. Mereka menyoroti legalisasi ijazah sarjana yang tidak mencantumkan tanggal pengesahan, serta legalisasi ijazah SMA tahun 2005 yang digunakan untuk nominasi pada 2012. Tim kuasa hukum juga mempersoalkan dasar kesimpulan saksi bahwa tidak ada kejanggalan, padahal pemeriksaan fisik tidak pernah dilakukan secara langsung.
Dalam sidang yang sama, saksi dari KPU RI mengakui legalisasi fotokopi ijazah Jokowi yang dipakai pada Pilpres 2014 dan 2019 berbeda. Saksi tersebut juga menyatakan belum pernah melihat fisik ijazah aslinya. Kubu Roy Suryo pun mempertanyakan dekan yang menandatangani legalisasi fotokopi ijazah itu.
Protes pergantian saksi dan desakan menghadirkan sepupu Jokowi
Kehadiran dua saksi KPU menggantikan sejumlah saksi yang sedianya dihadirkan, antara lain Rismon Sianipar dan Adam yang tidak datang. Kubu Roy Suryo memprotes pergantian saksi dalam persidangan tersebut. Mereka juga mendesak jaksa menghadirkan paksa Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi yang telah dua kali mangkir.
Persoalan metode verifikasi berbasis salinan dokumen sebelumnya juga disinggung dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 6 Oktober 2026 terkait syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan itu, MK menilai KPU lalai dalam pemeriksaan administratif. Hakim Konstitusi Adies Kadir saat itu menyatakan bahwa kehati-hatian dalam memeriksa dokumen calon “harus dibarengi dengan verifikasi faktual”. Pertimbangan tersebut disampaikan dalam kasus berbeda dan tidak melibatkan ijazah Jokowi.
Keaslian ijazah Jokowi telah dikonfirmasi Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim Polri yang lebih dulu melakukan uji laboratorium forensik terhadap dokumen tersebut. Saat bersaksi dalam perkara ini, Jokowi menolak ijazahnya diuji ulang di persidangan dengan alasan sudah diperiksa Polri. Roy Suryo sendiri didakwa mencemarkan nama baik Jokowi melalui tudingan ijazah palsu.
Majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan. Jaksa dijadwalkan menghadirkan tujuh orang seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM sebagai saksi. Kesaksian mereka disebut menjadi kunci untuk menguji tuntutan Roy Suryo, termasuk soal foto pada ijazah yang dipersoalkan terdakwa.