Penyidik Polda Metro Jaya kembali berupaya menghadirkan Firli Bahuri untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Hampir tiga tahun berstatus tersangka, perkara yang ditangani kepolisian itu masih tertahan pada tahap pemberkasan.
Dua kali mangkir, penyidik mendatangi Firli di GOR
Langkah itu ditempuh setelah Firli dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Personel kepolisian lantas mendatangi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut saat berada di sebuah sasana bulu tangkis pada Selasa (10/11/2026) malam.
Kedatangan polisi memunculkan kabar bahwa Firli telah ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membantahnya. “Belum ada yang ditangkap,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026). Ia menjelaskan, kedatangan penyidik ke lokasi Firli bukan untuk melakukan penangkapan, melainkan menindaklanjuti ketidakhadirannya dalam pemeriksaan.
Menurut Budi, dalam pertemuan tersebut Firli menyatakan kesediaannya hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik saat ini masih menunggu kepastian jadwal kehadiran Firli melalui tim penasihat hukumnya.
Berkas perkara belum tuntas
Budi mengungkapkan, hingga Senin (16/11/2026), berkas perkara dugaan pemerasan terhadap SYL masih dalam proses penyelesaian sesuai instruksi jaksa penuntut umum. Sebelumnya, kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara ke penyidik karena dianggap belum lengkap atau berstatus P19. Penyidik kemudian melakukan sejumlah penambahan untuk memenuhi instruksi jaksa sebelum berkas diserahkan kembali. Selama beberapa waktu, pemenuhan berkas perkara P19 oleh kejaksaan memang mengalami sejumlah kendala.
Perjalanan kasus dan jerat pasal
Kasus ini bermula dari dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo saat masih menjabat Menteri Pertanian. Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka pada 22 November 2023 setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti.
Dalam perkara ini, Firli disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Ia juga disangkakan melanggar Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK tentang larangan pimpinan KPK bertemu langsung dengan pihak yang berperkara. Aturan itu melarang pimpinan KPK melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak-pihak yang terkait dengan perkara pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.
Kasus ini menyedot perhatian publik karena Firli merupakan pimpinan lembaga yang diberi mandat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Ia juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK setelah Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik berat terkait pertemuannya dengan SYL. Firli beberapa kali menempuh jalur praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangkanya. Gugatan terakhirnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Maret 2025, tetapi permohonannya kemudian dicabut.
Hingga kini, penyidik masih berupaya melengkapi berkas perkara agar dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Selain kasus dugaan pemerasan terhadap SYL, Firli juga dilaporkan dalam kasus lain, yakni dugaan tindak pidana pencucian uang.