Permohonan uji materiil terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) kembali membuka perdebatan soal sejauh mana negara melindungi kelestarian lingkungan tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan peladang tradisional. Permohonan itu terdaftar di Mahkamah Konstitusi sebagai Perkara Nomor 391/PUU-XXIV/2026.
Dalam permohonannya, pemohon berargumen bahwa pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal maksimal dua hektare per kepala keluarga menyisakan celah risiko kerusakan lingkungan. Dengan kalkulasi hipotetis 50 kepala keluarga yang masing-masing membuka dua hektare, pemohon menyimpulkan potensi kebakaran bisa mencapai 100 hektare. Atas dasar asumsi tersebut, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menghapus pengecualian itu secara menyeluruh.
Hernandes Tino Raut, dalam tulisan opini yang dimuat SUARAKALBAR.CO.ID, menilai permintaan itu justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Menurut dia, jika ditelaah secara sosiologis, ekologis, dan konstitusional, penghapusan total Pasal 69 ayat (2) UU PPLH dapat berujung pada kriminalisasi massal terhadap peladang tradisional dan pemutusan hak hidup masyarakat adat.
Membedakan peladang adat dan korporasi
Hernandes menyebut titik lemah mendasar dari gugatan tersebut adalah kegagalan membedakan pembakaran lahan berbasis tradisi subsisten dengan pembakaran hutan skala masif oleh korporasi. Dalam tradisi masyarakat adat di Kalimantan, berladang dengan membakar atau yang dikenal sebagai ngumo dan manugal, menurut dia, bukan tindakan serampangan tanpa kendali.
Praktik itu tunduk pada hukum adat dan etika ekologis yang ketat: dikerjakan secara bergotong royong, diawali dengan pembuatan sekat bakar atau ilat agar api tidak merembet, memperhatikan arah angin, serta ditujukan semata-mata untuk menanam padi lokal demi ketahanan pangan keluarga, bukan untuk ekspansi perkebunan komersial.
Menurut Hernandes, ilustrasi matematis bahwa 50 kepala keluarga akan serta-merta menciptakan 100 hektare bencana kebakaran mengabaikan realitas lapangan. Masyarakat adat membuka ladang secara terpencar mengikuti sistem gilir balik dan memiliki mekanisme sanksi adat yang berat apabila api sampai melompat ke kebun atau hutan milik warga lain.
Mandat konstitusi dan hukum yang hidup
Hernandes berpendapat bahwa menghapus Pasal 69 ayat (2) UU PPLH berarti menabrak mandat konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, tulisnya, secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Semangat pengakuan terhadap kearifan lokal, lanjut dia, juga sejalan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memulihkan hak masyarakat adat atas wilayah kelolanya.
Baginya, keberadaan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH merupakan titik temu yang bijak atau win-win solution antara kepentingan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia atas pangan dan kebudayaan. Tanpa instrumen hukum tersebut, menurut Hernandes, petani kecil yang tidak memiliki akses terhadap alat berat maupun modal pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) akan langsung berhadapan dengan jerat pidana hanya karena mempertahankan dapur keluarganya.
Perketat pengawasan, bukan cabut hak hidup
Apabila kekhawatiran pemohon adalah penyalahgunaan celah hukum oleh oknum tak bertanggung jawab atau perusahaan yang berlindung di balik kedok kearifan lokal, Hernandes menilai solusinya bukan menghapus pasal pengecualian tersebut. “Menghapus Pasal 69 ayat (2) ibarat membakar lumbung hanya karena ingin mengusir tikus,” tulisnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di tingkat tapak, memperjelas pendataan dan pengakuan masyarakat hukum adat berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, serta menyediakan dukungan teknologi pertanian ramah lingkungan yang terjangkau dan gratis bagi petani tradisional.
Menurut Hernandes, menjaga lingkungan hidup dari bencana asap adalah kewajiban bersama, tetapi keadilan ekologis sejati tidak pernah lahir dari hukum yang buta terhadap realitas sosial dan menindas masyarakat adat yang selama berabad-abad justru menjadi penjaga hutan Kalimantan. Penulis opini tersebut merupakan Sekretaris DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Kalimantan Barat.