METRO, KALBAR – Dirjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan ) bersama Komisi IV DPR RI melakukan sosialisasi Kebijakan Perikanan Budidaya tahun 2022 di Aula Kurnia Waterpark, Kecamatan Nanga, Kabupaten Melawi Kamis (12/5).
Sosialisasi kebijakan perikanan budidaya yang diselenggarakan oleh Dirjen KKP bersama Komisi IV dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Yessy Melania yang diikuti oleh kelompok tani budidaya perikanan di Kabupaten Melawi.
Pada kesempatan tersebut, Yessy mengatakan, sosialisasi ini merupakan kebijakan dari Dirjen KKP bekerjasama dengan Komisi IV DPR RI untuk mengembangkan potensi budidaya perikanan.
Baca Juga: Ipda Suyono Resmi Menjabat Kapolsek Sokan
Rata-rata masyarakat kita masih bergulat di sektor perkebunan, kita masih harus meningkatkan produktifitas sektor perikanan juga di kabupaten Melawi” ujar legislator partai NasDem ini.
Disebut Yessy di wilayah Indonesia, banyak daerah yang tidak mempunyai laut. Menurutnya, sebagian besar wilayah memiliki potensi perairan air tawar.
“Dirjen KKP Jangan terfokus pada hasil laut saja. Potensi ikan air tawar di Kalbar juga cukup menjanjikan. Sosialisasi kebijakan ini sudah tepat untuk mendorong sektor perikanan air tawar, khususnya di Melawi” ucap Yessy.
Baca Juga: Pasca Libur Lebaran, Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Langsung Mendatangi Sejumlah OPD
Yessy juga mengajak seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah daerah maupun swasta untuk memaksimalkan potensi air yang ada di Kabupaten Melawi.
“Mari kita maksimalkan, sarana dan prasarana, penggalian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, bahan baku atau bibit ikan. Kita perlu kerjasama untuk menggali semua potensi tersebut” pungkas Yessy.
Yessy juga menyinggung terkait Balai Benih Ikan (BBI) yang dimiliki oleh Pemkab Melawi agar diaktifkan kembali.
Baca Juga: Dispangbun Melawi Minta PKS Patuhi Harga TBS Sawit
“Melawi sudah memiliki sarana pembibitan benih ikan. Itu bisa diaktifkan kembali agar dapat memenuhi kebutuhan bibit ikan. Tentunya kita harus duduk bersama untuk membicarakan hal itu” kata Yessy.
Yessy juga menjelaskan bahwa bantuan pemerintah melalui Dirjen KKP kepada kelompok tani sifatnya stimulus dan masyarakat itu sendiri yang mengembangkan usahanya.
“Jangan sampai hari ini menerima bantuan, besok kelompoknya sudah bubar, ini sering terjadi” pungkasnya.
Baca Juga: Banjir: Polsek Kota Baru Bantu Evakuasi Warga
“Bantuan itu sifatnya konsistensi jika pelaku usaha perikanan juga konsisten. Artinya pemerintah akan terus memberikan bantuan kepada kelompok yang berkembang secara berkelanjutan. Bantuan pemerintah melalui Dirjen KKP juga diberikan pada kelompok masyarakat bukan individu” tegasnya.
“Lengkapi legalitas kelompok dan daftarkan ke dinas. Nanti akan dilakukan verifikasi sebelum menerima bantuan. Kami ingin program bantuan pemerintah harus tepat sasaran kepada kelompok yang serius” tegasnya.
“Tidak semua bantuan yang diberikan KKP semuanya berhasil dikelola dengan baik, hal ini bisa jadi disebabkan, minimnya pembinaan atau mentalitas kelompok itu sendiri” imbuhnya.
Baca Juga: Lomba Dragon Boat Resmi Dibuka Bupati Melawi Dalam Rangka Perayaan Idul Fitri 1443 H
Secara nasional, melalui program KKP di Kalimantan Barat telah didirikan kampung budidaya yang berada di Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak/Mempawah dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Ditempat yang sama, Kabid. Perikanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi, Ade Solihin, menyambut baik kegiatan tersebut.
“Mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan bisa diterapkan di lapangan” harapnya.
Ade Solihin juga menyampaikan, bahwa kegiatan budidaya ikan air tawar di Melawi mengalami peningkatan di tahun 2021.
“Tahun 2021 produksi ikan air tawar mencapai 6.847 ton. Sedangkan tingkat konsumsi mencapai 20-30 kg perkapita” jelasnya.
Ade juga mengungkapkan, pada Tahun 2022 ini kegiatan budidaya ikan air tawar di Melawi melalui dana APBD yang disebarkan kepada kelompok perikanan.
“Diharapkan kelompok dapat menyerap bantuan dengan baik dan meningkatkan pengetahuan mengenai teknik perikanan budibaya melalui bimtek-bimtek yang difasilitasi oleh pemerintah” tutupnya.
Penulis: Ade Shalahudin