Pemkab Samosir Gelar Rapat Teknis Penajaman Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

6 Desember 2023Jimmy Ulima

Samosir | metroindonesia.id
Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, difasilitasi oleh USAID ERAT menggelar Rapat Teknis Penajaman Rencana Aksi Tahunan (RAT) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Samosir Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Saulina Resort, Kelurahan Siogungogung, Pangururan, Rabu (6/12).

Sejumlah OPD teknis yang dihadirkan dalam kegiatan ini diantaranya Dinas Sosial PMD, Dinas Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas P3APPKB, Dinas Kopnakerindag, Dinas Ketapang dan Pertanian, Dinas Dukcapil, Dinas PUTR dan BPS Samosir.

Adi MW Sinaga selaku Fasilitator USAID ERAT di Samosir, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan yang keenam kalinya dilaksanakan di Kabupaten Samosir, sejak akhir Tahun 2022 lalu. Dia menjelaskan rapat teknis ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pencapaian implementasi konvergensi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun berjalan sesuai dengan data kemiskinan by name by address. Juga untuk memperbaiki dan mempertajam kualitas sasaran konvergensi program.

Adi berharap melalui rapat ini, akan teridentifikasi capaian dan hambatan pelaksanaan program, serta tersedianya dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang lebih aplikatif dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Samosir.

Sementara itu, Provincial Coordinator USAID Erat Provsu Harry Masyarafah menyampaikan USAID ERAT akan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pertemuan ini akan ada evaluasi terkait program dan kegiatan yang sudah berjalan pada tahun lalu, dan apa-apa saja upaya yang perlu ditingkatkan untuk tahun mendatang.

“Tujuan kita bagaimana angka kemiskinan di Kabupaten Samosir bisa turun dan kemiskinan ekstremitas bisa berada diangka 0 persen pada tahun 2024”, ujar Harry.

Lebih lanjut, Harry berharap semua program pengentasan kemiskinan dapat menyasar langsung kepada penerima manfaat yang benar-benar berada pada zona kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu juga, hasil dari rapat ini nantinya betul-betul dioperasionalkan dalam penganggaran APBD 2024.

Saat membuka acara, Kepala Bapedalitbang yang diwakili oleh Kabid Sosbud Magdawati Arimbi Sinaga, dalam sambutannya menyampaikan sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati angka 0 persen di Tahun 2024.

Data dari BPS menyebutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Samosir pada tahun 2022 adalah sebesar 2,09 persen. “Cukup berat memang untuk mencapai target 0 persen. Namun kita akan berupaya semaksimal mungkin dengan perlakuan konvergensi program di penganggaran”, katanya.

Harapnya, tentu konvergensi program dan anggaran ini, difokuskan pada lokus yang memiliki angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Kegiatan rapat teknis ini, dijadwalkan akan berlangsung selama 2 (dua) hari, tanggal 6-7 Desember 2023, yang diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yakni Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022-2023, Pemetaan Kegiatan Strategis Penangulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Penajaman Matriks RAT dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024, dan pada hari terakhir akan ada penandatangan berita acara kesepakatan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 berbasis Lokasi Prioritas.

Dukung Pemilu Damai 2024, Polsek Sayan Melakukan Koordinasi Langsung Dengan Kasi Trantib Kecamatan

6 Desember 2023Ade Shalahudin Al 'Ayubi

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Dalam rangka mendukung Pemilu Damai 2024, Kapolsek Sayan IPDA Noviyar Yunus melakukan koordinasi dengan Kasi Transtib Kecamatan Sayan pada Rabu, (6/12) siang.

IPDA Yunus mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan berkoordinasi tentang strategi menjaga ketertiban masyarakat di Kecamatan Sayan menjelang Pemilu 2024 mendatang

“Dalam pertemuan tersebut, dibahas strategi dan langkah-langkah preventif guna memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan damai di wilayah hukum Polsek Sayan,” kata IPDA Yunus.

Dijelaskan IPDA Yunus, bahwa kegiatan tersebut adalah bagian dari “Cooling System Jelang Pemilu 2024 dan Harkamtibmas” yang dilaksanakan di Kecamatan Sayan.

“Kami ingin menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polsek Sayan, khususnya menghadapi Pemilu 2024. Kasi Trantib memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, dan kerjasama dengan pemerintah daerah sangat diperlukan,” ujarnya.

IPDA Yunus, menambahkan harapannya terkait kegiatan tersebut ia berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

“Melalui sinergi dengan pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat, kami yakin dapat menjaga kestabilan kamtibmas di wilayah Polsek Sayan. Semoga pesan ‘Bersatu Hadapi Pemilu’ dapat menjadi semangat bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kedamaian di tengah perbedaan,” ungkapnya.

Terpisah, Kapolres Melawi, AKBP Muhammad Syafi’i, S.I.K., S.H., M.H., merespon positif apa yang dilakukan oleh Kapolsek Sayan. Dia mengatakan kerjasama antara kepolisian dan pemerintahan setempat sangat penting terutama di tengah-tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024.

“Saya mengapresiasi langkah-langkah preventif yang diambil oleh Polsek Sayan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.” tutup AKBP Syafi’i.

Bupati dan Wakil Bupati Samosir Terima Aksi Damai Masyarakat Kenegerian Sihotang

5 Desember 2023Jimmy Ulima

IMG 20231204 WA0047 — Bupati dan Wakil Bupati

Samosir | metroindonesia.id

Ratusan masyarakat Kenegerian Sihotang yang terdampak banjir bandang kenegerian Sihotang beberapa waktu lalu, melakukan aksi damai di halaman Kantor Bupati Samosir, Senin (4/12).

Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain penutupan PT. TPL yang melakukan penebangan pohon diatas kenegerian Sihotang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir bandang pada Senin (13/11) lalu.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, didampingi Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, Asisten I dan II, Staf Ahli Bupati serta sejumlah pimpinan OPD terkait, langsung menemui massa di halaman Kantor Bupati.

IMG 20231204 WA0048 — Aksi Damai Warga Sihotang

Usai menyalurkan aspirasinya, beberapa perwakilan dari massa aksi juga diterima oleh Bupati Samosir bersama jajaran di Ruang Lobby Lantai II. Perwakilan masyarakat diantaranya Catur Sihotang, Marko Sihotang, Sartono Sihotang, Parasian Sihotang dan Chandra Sihotang.

Pada pertemuan tersebut Catur Sihotang bersama perwakilan lainnya menyampaikan aspirasi dan tuntutan diantaranya, agar Bupati Samosir melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat agar menutup operasional PT. TPL. Kemudian Pemerintah agar mengembalikan status Sitonggi-tonggi ke hutan lindung, dan meminta agar PT. TPL memberikan ganti rugi atas seluruh kerusakan yang terjadi akibat banjir bandang tersebut.

“Kami masyarakat Sihotang merasa cemas. Tolong kami diberikan kepastian apakah kami masih nyaman tinggal di Sihotang. Kami takut terjadi banjir susulan, mengingat saat ini musim penghujan”, tambah Catur Sihotang.

IMG 20231204 WA0044 — Aksi Warga Sihotang

Menanggapi aksi ini, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menyampaikan terimakasih atas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kenegerian Sihotang.

“Kami sambut baik. Kami atas nama pemerintah turut prihatan atas kejadian bencana lalu. Maka, begitu mendengar terjadinya bencana itu, kami langsung hadir dilapangan, pertama untuk memastikan kondisi sebenarnya dan masyarakat mendapat perlindungan, serta mendapat bantuan makanan dan medis”, kata Bupati Vandiko.

Menanggapi tuntutan masyarakat, Bupati Vandiko Gultom mengatakan untuk menutup operasional PT. TPL bukan kewenangan Pemda, karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Akan tetapi, Bupati berjanji akan melayangkan surat tertulis kepada pemerintah atasan untuk permohonan melakukan investigasi secara menyeluruh penyebab terjadinya banjir bandang oleh tim independen, dan menyurati TPL untuk melakukan kajian dan mitigasi.

“Jika terbukti memang penyebabnya karena penebangan pohon oleh TPL, saya siap berada paling depan untuk menolak TPL. Ini komitmen saya, karena saya tidak mau main-main”, tegas Vandiko.

Bupati juga menyampaikan bahwa sebelum terjadi banjir bandang di Kenegerian Sihotang, Pemkab Samosir sudah 2 (kali) melayangkan surat kepada TPL, yakni pada bulan Agustus 2023 dan Oktober 2023, agar menghentikan sementara aktifitas penebangan dan lebih dahulu melakukan kajian dan mitigasi di Sitonggi-tonggi.

“Pemerintah Kabupaten Samosir berada dipihak masyarakat. Maka kita sepakat hari ini akan kita surati pemerintah atasan untuk melakukan investigasi menyeluruh”, kata Vandiko.

Wakil Bupati Samosir Drs. Martua Sitanggang, MM menambahkan, pemerintah saat ini akan mengutamakan dan fokus untuk pemulihan pasca bencana di Kenegerian Sihotang.

“Saya juga sepakat agar ijin TPL ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi. Paling tidak kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana agar dikeluarkan dari wilayah operasional TPL”, kata Martua.

Setelah melakukan perdiskusian dengan perwakilan aksi damai, pada kesempatan itu, Bupati Samosir Vandiko Gultom menandatangi surat permohonan investigasi kepada Gubernur Sumatera Utara. Isi surat tersebut adalah untuk meminta fasilitasi untuk dilakukan investigasi oleh tim independen dengan mengikutsertakan Forkopimda dan Akademisi untuk mengetahui penyebab banjir bandang di Kenegerian Sihotang, dan memohon untuk meninjau kembali ijin penebangan oleh PT. TPL di Sektor Tele Kabupaten Samosir, untuk menghindari terjadinya banjir bandang dan sekaligus memenuhi amanat Perda Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038, bahwa seluruh wilayah dinding kaldera adalah merupakan kawasan perlindungan dibawahnya. Utara. Isi surat tersebut adalah untuk meminta fasilitasi untuk dilakukan investigasi oleh tim independen dengan mengikutsertakan Forkopimda dan Akademisi untuk mengetahui penyebab banjir bandang di Kenegerian Sihotang, dan memohon untuk meninjau kembali ijin penebangan oleh PT. TPL di Sektor Tele Kabupaten Samosir, untuk menghindari terjadinya banjir bandang dan sekaligus memenuhi amanat Perda Kabupaten Samosir No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir Tahun 2018-2038, bahwa seluruh wilayah dinding kaldera adalah merupakan kawasan perlindungan dibawahnya.

Sampah Mie Instan Bisa Jadi Bahan Bakar Bernilai Cuan

5 Desember 2023Yuni Fatiah

metroindonesia.id – (Jakarta),- Fenomena panic buying semasa Covid-19 jadi biang keladi pembelian besar-besaran, terutama pada kebutuhan alat kesehatan dan stok pangan. Ambil contoh mie instan, penjualannya meroket dari 12,5 miliar bungkus pada tahun 2019 menjadi 13,3 miliar bungkus pada tahun 2021. Tahun 2022, World Instant Noodles Association mencatat konsumsi lagi-lagi meningkat mencapai 14,3 miliar bungkus.

Celakanya konsumsi produk kemasan yang meningkat, berdampak pada produksi sampah plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapati kenaikan jumlah sampah plastik dari 11,6 juta ton pada 2021 menjadi 12,54 juta ton di tahun 2022. Edi Rivai, Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia menyebutkan bahwa tingginya sampah plastik juga dipengaruhi oleh kapasitas pengolahan sampah plastik di Indonesia yang belum optimal.

Untuk meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sampah, tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pertamina (UPER) mengenalkan teknologi pirolisis di kawasan Perum Kota Serang Baru, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini mendapatkan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dibawah skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun 2023.

“Meski sudah memiliki bank sampah, pengelolaan sampah plastik kemasan makanan seperti mie instan di Serang Baru dirasa belum cukup optimal. Hal ini dikarenakan sampah yang dikelola tidak memiliki nilai ekonomi. Melalui pelatihan penggunaan pirolisis, sampah kemasan mie instant dapat memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi,” ujar Nona Merry Merpati Mitan, dosen Program Studi Kimia UPER. Proyek PkM ini dikerjakan Merry bersama tim dosen Agung Nugroho (Program Studi Teknik Kimia) dan E. Byan Wahyu Riyandwita (Program Studi Teknik Mesin).

Teknologi pirolisis memanfaatkan pemanasan terhadap sampah plastik untuk menjadi fasa cair. Melalui teknologi ini, sampah plastik polyethylene (kemasan makanan, kantong plastik, dan botol minum kemasan) dan polypropylene (tempat makan atau minuman, sedotan plastik dan botol obat) dikonversi menjadi bahan bakar berbentuk minyak mentah.

“Pirolisis tersebut bekerja secara sederhana, dimana alat pengolahan sampah tersebut berbentuk tabung yang tertutup rapat. Saat terjadinya pembakaran sampah dalam alat tersebut, gas dari hasil pembakaran yang tertahan mengalir melalui pipa kondensor, dimana dalam pipa tersebut gas didinginkan oleh sirkulasi air. Dalam kasus ini, penggunaan sampah mie instan menjadi salah satu pengujian yang dilakukan di dalam alat. Hasilnya sampah mie instan tersebut justru berubah menjadi minyak mentah yang bisa menjadi bahan bakar,” tambah Merry.

Uniknya dari 185 gram sampah plastik yang dapat menghasilkan 0,064 liter minyak dapat digunakan sebagai bahan bakar perahu kecil, mesin pemotong rumput, hingga pengganti minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga. PkM tim UPER juga melibatkan mahasiswa Program Studi Kimia yaitu Anggraini Amelia Putri Sugiyanto dan Putri Patricia Pasaribu, serta mahasiswa Program Studi Teknik Mesin yaitu Muhammad Fajri, berhasil memberi nilai ekonomis dari sampah kemasan mie instan.

Rektor UPER, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir MS., mengatakan PkM ini menunjukkan bahwa Universitas Pertamina sebagai kampus yang berorientasi pada bidang energi, berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah nyata di masyarakat dan industri.

“Melalui kedekatan dengan industri, kami membangun pola berpikir mahasiswa untuk memperhatikan keberlanjutan atau sustainability, guna menghadapi dan mencari solusi atas masalah-masalah nyata. Untuk mendukung hal itu, kami membangun Center of Excellence bidang Sustainability sebagai wadah riset dan impelentasi sustainability,” tutup Prof. Wawan.

Saat ini kampus besutan PT Pertamina (Persero) tengah membuka peluang untuk berkuliah di Universitas Pertamina pada tahun ajaran 2023/2024. Melalui Seleksi Nilai Rapor Periode Desember 2023 yang tengah dibuka hingga 31 Desember 2023. Untuk informasi selengkapnya dapat mengakses melalui laman https://pmb.universitaspertamina.ac.id/

Sumber : Mahasiswa Universitas Pertamina

Bupati Samosir Buka Lokakarya 7 dan Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 8

4 Desember 20234 Desember 2023Jimmy Ulima

Samosir | metroindonesia.id

Bupati Samosir yang diwakili Asisten Administrasi Umum Drs. Waston Simbolon, MM membuka pelaksanaan Lokakarya 7 “Panen Hasil Belajar” Calon Guru Penggerak, Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 8 Kabupaten Samosir Tahun 2023, di Sopo Toba Hotel, Desa Unjur, Kecamatan Simanindo, Sabtu (2/12).

Hadir pada kegiatan tersebut Kadis Dikpora Samosir Jhonson Gultom, Kacab Dinas Pendidikan Sumut Wilayah VIII John Suhartono Purba, S.Pd, SH, MH, Kepala Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Sumut diwakili Romi, S.Pd, M.Pd, perwakilan Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, Komunitas Belajar, Pengajar Praktik dan 14 orang Calon Guru Penggerak Kabupaten Samosir Angkatan 8.

Kepala Dinas Dikpora Samosir Jhonson Gultom melaporkan, 14 orang Calon Guru Penggerak Kabupaten Samosir Angkatan 8, telah mengikuti pendidikan selama 6 (enam) bulan. Diawali dengan Lokakarya Orientasi pada April 2023 lalu, sampai Lokakarya 6 pada November 2023 bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.

Kata Jhonson, kegiatan ini merupakan lokakarya pamungkas dalam rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak. Pada Lokakarya 7 ini, para Calon Guru Penggerak Angkatan 8 akan menampilkan produk hasil belajar yang berpusat pada murid di satuan pendidikan lingkungan kerja masing-masing.

IMG 20231204 WA0022

Mewakili Kepala BBGP Sumut, Romi, S.Pd, M.Pd mengatakan BBGP merupakan unit pelaksana teknis Kemendikbud Ristek yang memiliki tugas pokok yakni mengembangkan dan memberdayakan guru, Kepala Sekolah, Calon Kepala Sekolah, Pengawas, Calon Pengawas, serta melaksanakan dan mengembangkan pemetaan kompetensi serta supervisi.

“Pendidikan Guru Penggerak merupakan salah satu program prioritas dari episode kelima kebijakan Kemendikbud Ristek tentang Merdeka Mengajar, yang tujuannya untuk menyiapkan para guru menjadi pemimpin pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara”, kata Romi.

Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Kacab Dinas Pendidikan Sumut Wilayah VIII John Suhartono Purba, S.Pd, SH, MH, dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum ini adalah saat yang dinantikan oleh para calon guru penggerak. Ini adalah kesempatan untuk memamerkan hasil kerja selama mengikuti pendidikan kurang lebih 6 bulan.

Dikatakan, Guru Penggerak ini disiapkan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya serta menjadi teladan dan agen perubahan ekosistem pendidikan.

“Walaupun dalam Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021 mengamanatkan syarat menjadi kepala sekolah adalah Guru Penggerak, namun saya berharap itu bukan menjadi tujuan utama. Saya ingin bapak/ibu calon guru penggerak berbuatlah dulu mengimplementasikan ilmu yang didapat minimal di satuan pendidikan masing-masing”, kata John Purba.

Bupati Samosir melalui Asisten Administrasi Umum Drs. Waston Simbolon, MM dalam arahannya mengatakan pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam mempengaruhi kemajuan bangsa. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan pendidikan serta persiapan SDM unggul dan berdaya saing, membutuhkan transformasi pendidikan yang mengedepankan kualitas.

Salah satunya meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran para guru, melalui program pendidikan guru penggerak. Amanat Permendikbud Ristek No. 26 Tahun 2022 menyampaikan, guru penggerak memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan berbasis data, mampu berkolaborasi dengan orang tua, teman sejawat, dan komunitas untuk mengembangkan visi, misi dan program satuan pendidikan.

IMG 20231204 WA0020

Selain itu, guru penggerak harus mampu mengembangkan potensi secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan hasil refleksi terhadap praktik pembelajaran, dan menumbuh kembangkan ekosistem pembelajaran melalui olah rasa, olah karsa, olah raga dan olah pikir dengan rekan sejawat dan komunitas secara sukarela.

“Semoga dengan adanya program guru penggerak, kualitas pembelajaran di satuan pendidikan dan kompetensi guru-guru di Kabupaten Samosir semakin meningkat. Dan akhir kata saya ucapkan selamat menikmati panen hasil belajar Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Samosir”, kata Waston Simbolon.

PEMKAB SAMOSIR SERAHKAN SKK KEPADA KEJARI SAMOSIR UNTUK MENAGIH TUNGGAKAN PAJAK DAERAH

2 Desember 20232 Desember 2023Jimmy Ulima

Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejari Samosir untuk membantu penagihan tunggakan pajak daerah. Penyerahan SKK setelah penandatangan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Melva Siboro dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, Andi Adikawira Putera di Aula Kejaksaan Negeri Samosir, 30/11.
Turut hadir Hadir Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Samosir Fri Wisdom Sumbayak, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Marojahan Situmorang.

Penyerahan SKK ini merupakan bagian dari tindaklanjut MoU pemerintah Kabupaten Samosir dengan Kejaksaan Negeri Samosir nomor 05/PEM/VIII/2023 dan nomor B-05/6PH/08/2023 tentang Kerjasama Pelayanan Hukum di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Untuk tahap pertama akan dilakukan penegakan hukum secara litigasi dan non litigasi terhadap 134 penunggak pajak daerah yang terdiri dari 28 wajib pajak hotel, 64 wajib pajak restoran dan 44 wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).

Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Andi Adikawira Putera menegaskan bahwa jaksa sebagai pengacara negara atas kuasa khusus dari Pemerintah Kabupaten Samosir siap mendukung pemerintah daerah untuk mendapatkan hak daerah atas pajak sesuai dengan undang-undang dan akan segera melakukan pemanggilan terhadap para penunggak pajak.

Sementara kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Melva Siboro menjelaskan untuk tahap pertama, sebanyak 134 WP penunggak pajak diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Samosir, terdapat potensi pendapatan daerah atas pokok dan dendanya mencapai 4 miliar rupiah.

Tahap kedua akan dilanjutkan tahun berikutnya sehingga semua tunggakan pajak dapat diselesaikan. Hal ini juga untuk mendukung capaiaan MCP KPK RI di bidang pendapatan daerah.

Melva menjelaskan, sebelum adanya SKK ini, Pemerintah Kabupaten Samosir sudah berupaya untuk memberikan pemahaman dan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak, diantaranya lewat sosialisasi dan pembuatan aplikasi pelaporan/pembayaran pajak secara online yang di kenal dengan nama SIADAPARI (sistem informasi administrasi daerah pajak dan retribusi).
“Semua pengusaha yang secara obyektif dan subyektif sudah ditetapkan menjadi wajib pajak daerah harus patuh membayarkan pajak daerah, karena pajak itu merupakan iuran wajib yang akan digunakan untuk membangun daerah” kata Melva

SINERGITAS DENGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, PEMKAB SAMOSIR KEMBANGKAN BUDIDAYA IKAN SISTIM BIOFLOK

1 Desember 2023Jimmy Ulima

Samosir | Metroindonesia.id

Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memberdayakan petani ikan untuk budidaya ikan sistim Bioflok. Berkat Sinergitas Pemkab Samosir dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2 kelompok petani ikan di Kabupaten Samosir mendapatkan bantuan Bioflok melalui Dirjen Perikanan dan Budidaya. Plt. Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian, Tumiur Gultom didampingi Kabid Perikanan Ronny Sitanggang meninjau langsung bangunan Bioflok di Desa Rianiate-Pangururan dan Desa Hatoguan-Palipi, 30/11/23.

Bantuan Budidaya ikan lele sistim Bioflok diberikan kepada kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tawar Desa Rianiate dan Lamture Desa Hatoguan.

Plt. Kadis Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir, Tumiur Gultom menjelaskan bantuan Bioflok tersebut merupakan hasil realisasi usulan Pemkab Samosir pada tanggal 17 Juli lalu kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan terdiri dari bangunan dan kolam sebanyak 6 unit, bibit ikan lele 15 ribu ekor, pakan sebanyak 1,5 ton dan sarana pendukung lainnya. 5 unit kolam akan digunakan untuk pembesaran dan 1 unit untuk sortiran.

Lebih lanjut, Tumiur Gultom menyampaikan, budidaya ikan sistim Bioflok ini merupakan salah satu solusi pemenuhan kebutuhan ikan atas penertiban keramba jaring apung di Kabupaten Samosir, maka diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menambah bantuan Bioflok bagi petani ikan di Samosir. Dalam pengelolaan Bioflok, Pokdakan sudah dilatih terlebih dahulu sehingga diharapkan menjadi kelompok produktif yang berbasis bisnis yang dapat meningkatkan taraf hidup.

Kedepan, selain memproduksi ikan, Pokdakan ditekankan dapat berkembang sebagai objek wisata dan kuliner.
“Makanya kita bentuk kelompok sebagai tempat belajar dan bertumbuh, ciptakan kerjasama yang baik diantara anggota kelompok, sehingga kedepan dapat dikonsep menjadi satu kawasan wisata termasuk kulinernya” kata Tumiur.

Tak luput, Tumiur menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Ditjen Perikanan dan Budidaya, Gemmy Tri Astuti yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Samosir.

Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tawar, Luhut Simbolon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Samosir, Pemerintah Pusat dan Dinas Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir atas bantuan yang diberikan. Dijelaskan, Pokdakan Tawar sebelumnya telah melakukan budidaya ikan secara konvensional, namun mengalami banyak kendala. Maka dengan adanya bantuan kolam Bioflok ini, Luhut berharap kelompoknya dapat berhasil dengan panen yang memuaskan.
Luhut tetap berharap bantuan dan bimbingan pendidikan secara rutin dari Pemkab Samosir supaya kelompoknya dapat berkembang dan maju, berkelanjutan ke tahun berikutnya.
“Kalau boleh ada bantuan pembuatan tempat rekreasi sehingga kami dapat menampung wisatawan yang datang melihat usaha kelompok ini dihari mendatang” kata Luhut

Kelompok Pembudidaya Ikan Tawar juga berharap kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan bersama Bupati Samosir ditempatnya diwaktu panen perdana nantinya.
“Terima kasih kepada bapak Bupati Samosir yang mendukung dan memperjuangkan batuan ini sampai kepada kami, mudah-mudahan dihari berikutnya dapat membantu kelanjutan budidaya ikan di kolam Bioflok ini” tutup Luhut mengakhiri.

Aplikasi CYBERJEK re – launching

1 Desember 20231 Desember 2023Yuni Fatiah

Depok I metroindonesia.id – Launching aplikasi CYBERJEK dilanjutkan dengan Conference Pres di Hotel Bumi Wiyata, kota Depok Jawa Barat pada Kamis (30/11/2023).

Acara re – launching Cyberjek di hadiri oleh Kepala Staf Presiden (KSP), Wijayanto staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Prof, Wicky, W Direktur PT, Trasindo Digital Trans, Polresta Depok, Kodim 0508, AdosiasiPerikrindo, PT, Motoriz, PT, Panata Agri Buana, PT, Trimitra Karya Madani, PT, DIYndra Promosindo, PT, PLN Persero, KSB PIM (Perempuan Indonesia Bersatu), Teddy Sugianto Ketum Perhimpunan Inti serta para undangan.

Wiijayanto Staf Ahli staf ahli Ekbang

Dalam sambutan Wiijayanto Staf Ahli Ekbang Pemerintah Kota Depok, pihak pemerintah kota Depok mendukung aplikasi Cyberjek dalam membangun peringkatan ekonomi, katanya.

Pada prinsipnya ini kan mendukung program pemerintah dalam sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terhadap perubahan lingkungan .

Ada tiga hal yang harus ditaati yaitu, pertama memberikan kesejahteraan, ke dua soal lingkungan global nasional dan soal ekonomi dengan bisnis melalui aplikasi digitalisasi yang mampu meningkatkan perekonomian di bidang digitalisasi adanya transportasi Online dan itu sudah terjawab dengan adanya Ojol Cyberjek

ketiga adanya lingkungan hidup dengan menggunakan kendaraan elektrik yang rencananya akan bergerak dimana orientasinya Ojol Cyberjek menggunakan kendaraan listrik ramah lingkungan termasuk yang sudah bicarakan ke depan termasuk masalah chargernya, itu pun harus kita dipikirkan bersama, sebut dia

Wawancara wartawan dengan Prof, Ricky, W Direktur PT, Trasindo Digital Trans mengatakan, PT, Transsindo Sudah launching dari tahun 2019 bulan September masuk ke tahun 2020 persis saat pandemik Corona pemerintah melarang untuk berkerumun, karena diaggap mengganggu kesehatan, katanya

Ia jelaskan bahwa pihaknya sempat berhenti dari tahun 2020 sampai tahun 2022, selama 3 tahun lamanya, dan undang undang Pandemi Covid 19 Corona di cabut dan masyarakat bebas beraktivitas.

” saya sebagai pemimpin ingin di tahun 2023 ini melanjutkan kembali, di bulan Januari berencana ojol cyberjek berjalan kembali beraktivitas untuk membantu masyarakat termasuk driver ojolnya.

Prof Ricky W, mengakui disituasi ditahun ini, ekonomi kita terutama dari UMKM terganggu, juga pendapatan dari ojol makin hari makin hancur, justeru jika ekonomi menurun bisa berdampak menimbulkan kriminalitas akibat omset pendapatan driver ojol menurun. Karena kejahatan itulah yang menjadi motivasi saya kedepannya untuk memimpin, walaupun rintangan maupun ada kesulitan tersebut saya tetap maju dan bangkit.

Lebih lanjut kata Prof, Ricky,, W, di tahun 2023 ini, kami mendapat kesempatan untuk membantu program pemerintah dengan merealisasikan motor listrik.Kami bisa membantu program pemerintah dengan monsep, mencegah polusi udara untuk kesehatan yang
terjangkau.

Ricky juga menyampaikan soal misi kedepannya adalah peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sesuai dengan amanat undang-undang serta peraturan kmenhub undang undang nomor 1997.

Mengenai asuransi, Ricky menjelaskan bahwa asuransi kecelakaan akan di atur di perusahan dan persyaratan menjadi anggota ojol Cyberjek yakni, KTP, SIM, STNK dan wawancara tatap muka

” zona 1,2,3 sebagai aplikator ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, dan kami tidak ada potongan sesuai dengan tarifnya kami kasih instesif 10% dari tarifnya, sebenarnya 10% itu kompensasi pendapatan dari iuran kena cas 5% itupun nanti kami hibah ke driver ojol, tutupnya. (Ind)

Kunker Bupati Melawi Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur 2023

1 Desember 20231 Desember 2023Ade Shalahudin Al 'Ayubi

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Wakil Bupati Melawi Drs, Kluisen melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Belimbing Hulu, pada Senin (02/10).

Kunker Bupati dan Wakil Bupati Melawi ini digelar dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan tahun 2023 dan diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Belimbing Hulu.

Turut hadir dalam kegiatan Kunker tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin, Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, Pimpinan Bank Kalbar Nanga Pinoh, Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi, Para Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Tokoh Masyarakat.

Camat Belimbing Hulu, Saibun Sibarani menjelaskan profil lengkap kecamatan Belimbing Hulu, mulai dari jumlah desa yang ada di kecamatan Belimbing Hulu, data SDM, kondisi infrastruktur, data sarana dan prasarana pendukung kantor, jumlah penduduk, data fasilitas pendidikan dan keagamaan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Belimbing Hulu.

Sementara itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan Kunker yang dilaksanakan jangan hanya dijadikan acara seremonial saja, melainkan harus ada evaluasi program dan kegiatan sebagai bahan menyusun program pembangunan di tahun mendatang.

“Kunker dan tatap muka bersama masyarakat dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Belimbing Hulu dalam rangka silaturahmi, menampung aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,” ungkapnya.

Bupati mengungkapkan saat ini pemerintah daerah terus melaksanakan pembangunan baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan bidang lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang dialokasikan di Kecamatan Belimbing Hulu ini cukup besar, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 19 Milyar lebih, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 15 Milyar lebih, termasuk dana penanganan stunting untuk Puskesmas sebesar 96 juta rupiah,” jelasnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa Pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu mencapai hampir 100 milyar, diantaranya untuk Pembangunan peningkatan jalan Batu Nanta – Guhung, peningakatan jalan simpang nasional batu buil – Tiong Keranjik, dan peningkatan jalan Batu Buil – Batu Ampar.

“Insyaallah untuk tahun 2024, Melawi juga akan menerima aspirasi DAK sebesar 200 milyar, dan 50 milyar akan kita alokasikan untuk pembangunan di wilayah Belimbing dan Belimbing Hulu. Hal ini bisa kita laksanakan karena adanya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat melalui Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat II,” terangnya.

Dan terkait Pembangunan di wilayah Belimbing Hulu, Bupati mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama berkaitan Pembangunan di wilayah Belimbing Kiri khususnya ke arah desa Kayu Bunga.

“Pembangunan melalui UPJJ ke arah Desa Kayu Bunga sepanjang 39 KM akan kita upayakan secara bertahap tahun ini dan tahun depan pengerjaannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunker ini juga, Bupati mengingatkan terkait penanganan masalah stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Melawi. Bupati juga mengingatkan terkait netralitas ASN menjelang Pemilu 2024, dan penggunaan dana desa harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi penyimpangan.

“Mari kita bergandengan tangan, bahu membahu dan bersama-sama membangun Kabupaten Melawi yang adil, pantas, hebat, dan berlandaskan gotong royong,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut juga Pemerintah Kabupaten Melawi melaksanakan pengobatan gratis, imunisasi, pemberian obat pencegahan massal kaki gajah, penyerahan benih tanaman pekarangan dan rumah bibit untuk kelompok Wanita tani desa Kayu Bunga, dan penyerahan BKB KIT Stunting,

Selain itu Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi juga memberikan bantuan uang tunai secara simbolis kepada pengrajin produk unggulan di 11 Kecamatan dalam kunker tersebut.

Tak hanya itu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemberian bantuan makanan tambahan untuk balita, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, peninjauan pembuatan produk unggulan di kecamatan, dan peninjauan simulasi pengolaan makanan bergizi cegah stunting

Bhabinkamtibmas Polsek Sokan Gelar Jumat Curhat Di Desa Muara Tanjung

1 Desember 2023Ade Shalahudin Al 'Ayubi

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Bhabinkamtibmas Polsek Sokan, BRIPKA Sukran menggelar kegiatan Jumat Curhat di Desa Muara Tanjung Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi pada Jumat {1/12) pagi.

Kegiatan Jumat Curhat oleh Bhabinkamtibmas dilakukan bersama perangkat Desa Muara Tanjung untuk menyerap informasi seputar Kamtibmas dalam menghadapi Pemilu khususnya di Desa Muara Tanjung.

Mewakili Kapolsek Sokan IPDA Suyono, BRIPKA Sukran mengatakan bahwa kegiatan ini dalam rangka silaturahmi dan saling memberikan masukan tentang situasi menjelang tahapan pemilu damai di wilayah Desa Muara Tanjung, Kecamatan Sokan.

“kami juga mengimbau agar perangkat Desa dan staf bersikap netral dan terjun langsung memberikan edukasi kepada warganya agar menggunakan hak pilihnya dengan baik,” ujarnya.

WhatsApp Image 2023 12 01 at 11.27.24 — *Bhabinkamtibmas, BRIPKA Sukran saat menggelar Jumat Curhat di Desa Muara Tanjung, Sokan.*

Junai, Kaur Pemerintahan Desa Muara Tanjung menjelaskan bahwa tahapan pemilu sudah berjalan sesuai mekanisme dan prosedur.

“Tidak ada tanggapan yang negatif dari warga desa dan mohon kerja samanya dalam menyukseskan pemilu damai, kami meminta pihak Polsek agar sering memberikan penyuluhan agar warga menggunakan hak pilihnya.” tutup Junai.