Depok | metroindonesia.id – SMA Negeri 6 Kota Depok menggelar ACARA Wisuda angkatan XVII Tahun Pelajaran 2022/2023 berlangsung di Universitas Terbuka Convension Center (UTCC) Jl, Gaplek Pondok Cabe, Tangerang Selatan pada Rabu (7/6/2023).
Hadir dalam acara tersebut,
Kepala Sekolah SMA Negri 6 kota Depok dan jajarannya, para Purnawirawan Kepala Sekolah Pengawas, Perwakilan KCD, Orang tua siswa – Siswi dan Lurah Pondok Cabe, Tangerang serta para Undangan.
Exif_JPEG_420
Kepala Sekolah SMA Negri 6 Kota Depok mengatakan, kegiatan hari ini suatu kegiatan serimonial dimana orang tua telah menitipkan kepada kami sebuah amanah yang harus kami jaga dimana anak – anak tersebut harus kami jaga, mengarahkan dan kami bimbing selama tiga tahun lamanya.
” Alhamdulillah tanggapan orang tua dari perwakilan mereka menyatakan bahwa anak mereka dididik di SMA Negeri 6 Kota Depok, secara psikis telah ada perubahan “, jelas dia.
” Apabila selama tiga tahun ada kekurangan tata kelola kami ada kekurangan, mohon memberikan masukan datang ke sekolah kami untuk bahan perbaikan. Hari ini kami lepas sebanyak 353 siswa – siswi terdiri dari IPA 197 dan IPS 156 ” pungkas Kepsek Siti.
Exif_JPEG_420
Masih kata Siti, bahwa anak anak siswa dan siswi di SMA Negeri 6 Kota Depok mereka masing memiliki potensi atau bakat yang sangat luar biasa.
Kami sangat bangga selama tiga tahun anak-anak kami memiliki prestasi, baik itu secara akademisi maupun non akademis, terlihat pada piagam penghargaan dari pemerintah kota Depok maupun Daerah maupun dari nasional yang dicapai oleh siswa – siswi terbaik SMA Negeri 6 Kota Depok, ada salah satu siswa kami yang masuk dalam tingkat nasional, ucapnya
Lebih lanjut kata Siti, soal prestasi, tentu semua sama, saya ini merupakan pengganti orang tua mereka di sekolah, kami adalah rumah ke dua bagi mereka.
” kami adalah rumah ke dua bagi mereka, dan yang senantiasa mengarahkan serta membimbing siswa-siswi di sekolah, tutur siti.
Ia berharap, siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Depok kelak nantinya agar menjadi sukses di hari kemudian. Pada hari ini, anak – anak kami sudah ada yang meraih impiannya, karena sudah ada yang diterima di universitas negri dan swasta jika sudah dapat undangan masuk perguruan tinggi, imbuhnya.
Sebab tambah Siti menjelaskan, karena masuk ke SMA Negeri 6 kota Depok ini karena berjuang secara bersama-sama dan yang belum diterima, mohon di berikan sport atau dukungan agar bisa sukses, pungkas Kepsek Siti seraya menyampaikannya.
AMBON, Metroindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar program Campus Integrity Festival (CIFest), yang tahun ini mengusung tema “Gagasanku, Integritas Kampusku”. Untuk mengajak keterlibatan civitas kampus secara lebih massif, KPK melakukan roadshow di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Padang, Surabaya, dan Ambon yang menjadi kota terakhir.
Menyambangi Universitas Pattimura (Unpatti) sebagai tempat pertama pelaksanaan rangkaian kegiatan di Ambon ini, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi dan rasa kagumnya terhadap Hymne dari kampus tertua di kota Ambon ini.
“Kenapa Unpatti terpilih di samping dua kota lainnya? itu semua bisa dilihat dari lirik Hymne Universitas Pattimura. Itu mewujudkan integritas.” kata Firli dalam sambutannya di Auditorium Universitas Pattimura, Kamis (8/6).
Firli Bahuri saat menyampaikan pidato di hadapan civitas akademik dan mahasiswa Universitas Pattimura
Menurutnya, Unpatti memiliki semangat dan visi yang sama dengan tujuan dari Program CIFest dalam mewujudkan ekosistem pendidikan yang berintegritas. “Bait pertama pada hymne berbunyi ‘Universitas Pattimura, Pelambang Kecerdasan’ menunjukkan identitas kampus yang mengemban amanah untuk mewujudkan generasi berintegritas,” pesan Firli.
Berbicara tentang itu, Firli menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai generasi muda penting memiliki tiga kecerdasan, yaitu: 1) intelektual; 2) emosional, 3) spiritual. Ketiga kecerdasan tersebut tidak hanya untuk urusan duniawi akan tetapi penting menjadi bekal di kehidupan berikutnya nanti.
Lebih lanjut, bait ‘Nusa Bangsa, Lembaga Penjelmaan Tuntutan Sejarah, Pewujud Idaman Bhineka Tunggal Ika’ menurut Firli adalah bukti bahwa Unpatti merupakan pembina generasi Pancasila. “Kalau kita mengamalkan dan implementasikan nilai pancasila, kita tidak akan melakukan korupsi. Karena pancasila adalah identitas kita,” tegasnya.
Firli Bahuri, Ketua KPK RI
Firli menuturkan, dimulai dari sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang berani korupsi karena jika berbuat dosa dan melanggar hukum, Tuhan menyaksikan. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, artinya tidak akan ada yang berani mengambil hak milik rakyat seperti para koruptor.
Sila ketiga, Persatuan Indonesia, korupsi membuat adanya perbedaan dan gap yang tentunya dapat menghambat persatuan bangsa. Kemudian, sila keempat serta kelima yang menegaskan bahwa tidak ada yang berani melakukan korupsi karena dampaknya yang dapat menyebabkan ketidakadilan.
Sebagai penutup, Firli mengutip pesan Nelson Mandela, ‘pendidikan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia’. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat berperan menjadi agent of change, pemikir (thinkers), pemecah masalah, dan pengabdi masyarakat. Perguruan tinggi sebagai wadah juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang sejalan dengan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan SDM yang cerdas.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unpatti Fredy Leiwakabessy menyampaikan apresiasi kepada KPK yang telah menyelenggarakan CIFest di Ambon dan memilih Unpatti. Ia berharap melalui CIFest, Unpatti dapat mencetak generasi muda yang bertalenta dan berintegritas.
“Diharapkan civitas akademika baik pemimpin, rektor, atau wakil rektor, para kepala biro, ketua lembaga, pimpinan dan anggota senat, serta tenaga kependidikan dapat menjunjung integritas. Mari bersama kobarkan semangat untuk menjaga integritas mengawal agar tidak terjadi peluang-peluang korupsi di institusi,” tegas Fredy.
Fredy juga menyampaikan tentang praktik-praktik korupsi yang terjadi di institusi pendidikan, seperti markup, pungutan liar (pungli), pemerasan, plagiasi, kesalahan dalam rancangan anggaran, joki, gratifikasi, dan suap. Inilah yang mencoreng Tri Dharma Pendidikan. Tentunya, Unpatti sebagai institusi ingin agar sivitasnya dapat menghindari hal tersebut.
“Berharap Unpatti dapat menjadi cermin bagi institusi lain untuk belajar integritas. Mahasiswa menjadi agen-agen untuk menumpaskan praktik-praktik korupsi. Baik di lingkungan kampus maupun luar kampus,” tutup Fredy.
Acara Roadshow CIFest 2023 ini dihadiri oleh sekitar 800 orang terdiri dari mahasiswa Unpatti dan juga kampus lain, seperti IAIN Ambon, Universitas Kristen Ambon, Universitas Darussalam, STIA IAKN Ambon, Universitas Muhammadiyah dan juga masyarakat sekitar. Kegiatan ini juga disiarkan secara online di laman Youtube KPK.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jaringan Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha sebagai pembicara Talkshow CIFest 2023, Direktur Kordinasi dan Supervisi Wilayah V Budi Waluya, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Jantje Tjiptabudy, Ketua Senat S.E.M. Nirahua, Sekretaris Senat, Para Dekan Direktur Pascasarjana, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, dan Para Dosen.
Dalam rangkaian roadshow ini, KPK selanjutnya dijadwalkan akan mengunjungi IAIN Ambon pada Kamis (8/6).
Kapolda Sumut, Irjen Pol R.Z. Panca Putra menghadiri upacara Harlah Pancasila 2023.
MEDAN-SUMUT, Metroindonesia.id – Kapolda Sumut, Irjen Pol R.Z. Panca Putra mengadiri langsung upara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar oleh Gubernur Sumut, Eddy Rahmayadi di Lapangan Astaka, Medan, Kamis (1/6) dengan mengangkat tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global”.
Upacara yang di pimpin langsung oleh Gubernur Sumut Eddy Rahmayadi dihadiri oleh Kasdam l/BB, kepala BNNP Sumut dan sejumlah kepala OPD dilingkungan pemerintah Provinsi sumut.
Dalam upacara tersebut Eddy Rahmayadi membacakan amanat Presiden RI. Joko Widodo yang menyampaikan bahwa, hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni memiliki makna bagi Rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara ataupun tujuan berbangsa, namun turut menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan sehari hari.
Gubernur Sumatera Utara, Eddy Rahmayadi.
“Pancasila di gali dan lahir dari bumi Indonesia menjadi konsensus Nasional, untuk itu sudah selayaknya kita semua bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila, sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata Eddy.
Kapolda Sumut, Kasdam dan Gubernur Sumut
Menurut Eddy, saat ini bangsa Indonesia telah berhasil melewati masa kritis pandemi Covid- 19, hal ini membuktikan kekuatan Pancasila dan kekuatan bangsa Indonesia
“Kedepan kita akan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan impian Indonesia 2085. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 ini marilah kita bergotong royong membangun peradaban pertumbuhan global, mengaktualisasikan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari kita sesuai tema Hari Lahir Pancasila tahun 2023 yaitu Gotong Royong, membangun peradaban dan pertumbuhan global,” tambah Eddy.
Pengibaran Bendera Merah Putih oleh pasukan Paskibra Sumut
Pada kesempatan itu Kapolda Sumut, Irjen Pol R.Z. Panca Putra menyampaikan bahwa, dalam memperingati Hari Lahir Pancasila ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dalam membangun peradaban untuk kemajuan Indonesia.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – DPRD Kabupaten Melawi menggelar Rapat Kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait defisit dan mempertanyakan dasar hukum pembayaran hutang APBD tahun anggaran 2022 di ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Melawi, Rabu (7/6).
Rapat kerja tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa yang dihadiri oleh tim TAPD serta Sekda Kabupaten Melawi, Drs. Paulus yang sekaligus sebagai ketua TAPD dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Melawi.
Dalam rapat tersebut, Supardi anggota legislatif asal partai Nasdem mempertanyakan defisit dan dasar hukum pembayaran hutang APBD tahun anggaran 2022 yang dibayarkan di tahun 2023. Menurutnya defisit APBD tahun 2022 yang telah disepakati bersama sebesar Rp26 milyar, namun dalam perjalanannya muncul hutang sebesar Rp 97 milyar.
Anggota DPRD Melawi saat rapat kerja bersama Tim TAPD Kabupaten
“Kan ada silpa di tahun 2021 sebesar Rp 20 milyar dan kasda sebesar Rp 11 milyar dan realisasi PAD APBD tahun 2022 sebesar Rp 49 milyar. Tiba-tiba muncul hutang sebesar Rp 97 milyar. Jadi kemana dana Silpa, kasda dan realisasi PAD APBD tahun 2022 dan digunakan untuk apa?,” tanya Supardi.
Selain itu, Supardi juga mempertanyakan payung hukum tentang pembayaran hutang APBD tahun anggaran 2022 yang dibayarkan pada APBD tahun anggaran 2023 dan belanja apa saja yang menyebabkan terjadinya hutang hingga Rp 97 milyar.
“Terkait hutang yang sudah dibayarkan ini juga menjadi pertanyaan kami apakah pengakuan hutang itu sudah disampaikan kepada DPRD?, dan apakah sudah ada didalam batang tubuh APBD 2023. Karena hutang inikan dibayarkan di tahun 2023, serta apa dasar hukumnya melakukan pembayaran hutang tersebut” timpalnya.
Menurut Supardi semua itu belum pernah disampaikan kepada DPRD sesuai mekanismenya. Selain itu, ia juga mempertanyakan pos anggaran yang diambil untuk membayar hutang di tahun 2022, karena untuk APBD tahun anggaran 2023 sudah ada peruntukannya masing-masing.
Tim TAPD Kabupaten Melawi saat Rapat Kerja bersama Anggota DPRD
Pada kesempatan yang sama legislator partai PKB, Heri Iskandar juga menyampaikan mengenai target PAD di tahun 2022 yang semula disepakati sebesar Rp 28 milyar.
“Pada saat itu disepakati 28 milyar untuk target PAD 2022, rapat siang untuk pandangan akhir naik menjadi Rp 70 milyar, saya tidak setuju dan saya minta skor sidangnya. Saya sudah wanti wanti soal itu, dana malah sekarang disampaikan target PAD 2022 menjadi Rp 89 milyar,” ungkap Heri.
Heri juga meminta kepada eksekutif agar dalam realisasi APBD 2023 ini nanti ada bersikap transparan dan diketahui oleh DPRD sesuai mekanismenya.
Menanggapai berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota DPRD, Ketua TPAD Drs. Paulus mengatakan bahwa, akan menyampaikan sesuai dengan konferensi pers yang dilakukan pada Senin, (5/6).
Rapat Kerja DPRD bersama tim TAPD Kabupaten Melawi, Rabu (7/6/2023)
Paulus juga mengatakan bahwa untuk pembayaran hutang APBD 2022 sebesar Rp97 milyar sudah dimasukkan dalam batang tubuh APBD 2023 yang telah disahkan pada November tahun 2022.
“Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian perubahan untuk memasukkan hutang ini. Perubahan penyesuaian itu sudah di kirim ke Sekretariat DPRD sebagai pengakuan hutang sebesar Rp 97 milyar setelah mendapat review dari inspektorat. Mekanismenya seperti itu, jadi hutang ini sudah ada dalam batang tubuh APBD 2023, maka sudah bisa dibayarkan hutang APBD 2022,” jelasnya.
Paulus juga mengatakan bahwa, sudah melakukan penyempurnaan APBD sebanyak satu kali dan penyempurnaan itu tidak melalui persetujuan DPRD namun hasilnya sudah disampaikan ke DPRD.
“Kami sudah melakukan penyempurnaan dan sudah disampaikan secara kelembagaan kepada DPRD. Penyempurnaan itu tidak melalui persetujuan DPRD. Untuk bisa mengakui hutang ini penyempurnaan melalui Peraturan Bupati sehingga sudah bisa di bayar,” kata Paulus.
Dijelaskan Paulus bahwa untuk melakukan pembayaran hutang tersebut TAPD melakukan rasionalisasi anggaran terhadap belanja-belanja OPD dan nantinya akan dilakukan perubahan-perubahan pada APBD 2023 ini.
Dibantu oleh tim TAPD Kabupaten, Rio mengatakan bahwa, penyusuan perubahan APBD sudah berbeda jauh di tahun-tahun sebelumnya. Pedoman terbaru saat ini mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah.
“Mengacu pada Permendagri etrsebut tidak lagi perlu persetujuan DPRD. Apabila ada terdapat sesuatu yang sifatnya mengikat atau wajib termasuklah salah satunya belanja hutang adalah belanja wajib itu dapat melakukan pergeseran APBD,” jelas Rio.
“Mekanismenya kami mengiventarisir kegiatan yang ada di SKPD, setelah di inventarisi kemudian dilaporkan kepada inspektorat untuk di review. Hasil review itu kami jadikan dasar untuk membuat Perbub atau Perkada pergeseran APBD dan kami tetapkan kemudian disampaikan kepada DPRD sebagai pemberitahuan,” tambahnya.
Namun penjelasan oleh tim TPAD tersebut dipertanyakan kembali oleh Supardi. Ia mengatakan bahwa DPRD tidak pernah diajak untuk membahas hutang sebesar Rp 97 milyar. Dia juga mempertanyakan kapan tim TAPD Kabupaten Melawi menyampaikan perubahan tersebut kepada DPRD.
“Kapan disampaikan kepada DPRD, karena sampai saat inipun kami DPRD tidak tahu menahu adanya APBD perubahan yang dimaksud oleh tim TAPD kami DPRD tidak pernah merasa menyetujuinya,” kata Supardi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Melawi ditemui usai rapat kerja bersama TAPD mengatakan bahwa, dalam rapat kerja tersebut kami ingin mendengarkan langsung penjelasan dari pihak eksekutif terkait polemik APBD 2022.
“Dalam rapat tadi kami menanyakan dasar hukum dalam hal pembayaran hutang APBD 2022 yang dibayarkan dalam APBD tahun 2023. Dasar hukum yang digunakan oleh tim TAPD yaitu Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah. Sepanjang menurut tim TAPD itu benar silahkan saja,” ujar Hendegi yang akrab di sapa Ogi.
Ogi menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga membahas terkait realisasi Alokasi Dana Desa yang belum terbayar. Ogi memastikan bahwa dana ADD tahun 2023 akan dibayar oleh Pemda secepatnya.
“Hal itu juga kita sampaikan karena banyak keluhan dari kepala desa terkait ADD yang belum cair. Semoga dalam waktu dekat segera dicairkan oleh Pemda” tutup Ogi.
Bogor | metroindonesia.id – Mungkin itulah penilaian masyarakat kepada pejabat publik dilingkungan Polsek Tamansari Iptu Agus Hidayat yang memiliki wibawa Dimata masyarakat dalam jalankan tugas.
Tidak seperti pada umumnya pejabat dilingkungan kabupaten Bogor yang sulit ditemui wartawan, Iptu Agus selaku Kepala Polisi Sektor Tamansari malah berbaur dengan masyarakat.
Area sekitar rumah makan yang sedang proses penataan
Rabu 07/06/2023 jam 10.00 wib Iptu Agus untuk bersantap dirumah makan sederhana tepi situ jagaraksa yang tidak jauh dari kantor Kapolsek.
Obrolan pagi dengan suasana sejuknya udara pegunungan, obrolan semakin seru mulai dari aktivitas masing masing profesi sampai kegiatan pembangunan dan bidang usaha masyarakat menjadi topik pembicaraan pagi.
Dalam pembicaraan pagi, Iptu Agus sempat menyampaikan “untuk terciptanya kondisi aman dan nyaman dari segala tindakan kriminal maupun penyalahgunaan narkoba, diharapkan para pelaku selalu dapat berkoordinasi dengan pihak Polsek Tamansari” jelasnya.
Disela sela obrolan santai, hadir penjual jasa tarik suara Didin untuk menghibur para tamu rumah makan sederhana.
Dengan tegas, Iptu Agus mempersilahkan pengamen tersebut untuk bersantap bersama tanpa membedakan jabatan dan martabat.
Iptu Agus ketika disambut tokoh warga sekitar
Usai mendengarkan lagu yang dibawakan Didin, para tamu rumahkan yang hadir memberikan apresiasi “wibawa seorang polisi ada dimata masyarakat yang dilihat dari hasil karya nyata bukan seremonial” ujarnya yang enggan menyebutkan nama.
Selesai bersantap pagi bersama, baik wartawan, Kapolsek dan penjual jasa tarik suara “kembali menjalankan aktivitas masing masing, dan berharap profesi yang kita jalankan mendapat sukses dan diterima masyarakat sebagai hasil karya bangsa” ujarnya.[].Lukas Diana.
Pertemuan bilateral antara KPK RI dan NCS-CCDI RRT di gedung KPK RI
JAKARTA, Metroindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan bilateral dengan delegasi National Commission of Supervision (NCS) dan Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/6).
Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan kerja-kerja antikorupsi kedua negara dan untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) yang sudah dibuat sebelumnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya atas inisiatif yang dilakukan oleh delegasi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Hal ini mengingat hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin baik selama 10 tahun.
Firli Bahuri.
“Kita bisa melihat perjalanan, di mana banyak ornamen maupun kenangan indah yang dibangun oleh para pedagang yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok yang datang ke Indonesia,” kata Firli, Selasa (6/6).
Sebelumnya, KPK telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan The Ministry of Supervision (MoS) Tiongkok sebelum berganti menjadi NCS. MoU yang ditandatangani pada 25 Mei 2007 tersebut berisi ruang lingkup kerja sama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam hal tukar menukar informasi, capacity building dan bantuan teknis lainnya.
Dalam pertemuan kali ini, mengemuka sejumlah poin diskusi untuk draft pembaruan MoU, di antaranya tentang peningkatan kerja sama dalam kerangka forum multilateral, dan upaya peningkatan integritas dalam implementasi Belt and Road Initiative. Draft MOU tersebut tengah disusun dan selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri RI.
Hongqiu selaku Kepala Delegasi Tiongkok
Yu Hongqiu selaku Kepala Delegasi Tiongkok yang merupakan Wakil Sekretaris CCDI dan Wakil Ketua NCS mengapresiasi sambutan Ketua KPK terkait hubungan antara Indonesia dan Tiongkok yang sangat bersejarah. Dalam sambutannya ia juga menyerukan “No Tolerance to Corruption”, yang menyiratkan harapan agar Indonesia bersama RRT mampu mengentaskan korupsi.
“Dengan promosi dua pihak, harapannya hubungan kedua pihak semakin baik. Hal ini mengingat kedua pihak sama-sama bekerja dalam antikorupsi,” ujar Hongqiu.
Melalui pertemuan ini, Tiongkok juga menyampaikan undangan kepada Ketua KPK secara langsung untuk menghadiri pertemuan Belt and Road Initiative_level Menteri dengan topik “Strengthen International Anti-Corruption Cooperation to Jointly Build the Clean Silk Road”. Dalam forum yang akan diselenggarakan di Tiongkok pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2023 tersebut, rencananya akan dilakukan pula penandatanganan MoU antara KPK dan NCS.
Indonesia-Tiongkok Berbagi Praktik Baik Antikorupsi
Sebagai informasi, selama 10 tahun, NCS berhasil menangani 4,6 juta kasus dan menghukum 4,5 juta orang pejabat dengan rincian pejabat menengah sebanyak 500 orang dan general director sebanyak 25 ribu orang. Hal ini merupakan buah dari upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan Tiongkok, seperti penegakan aturan hukum untuk pejabat negara, kontrol untuk partai, dan memberi hukum berat khususnya untuk BUMN yang korupsi.
Firli Bahuri dan Hongqiu selaku Kepala Delegasi dari Tiongkok
Kegiatan kunjungan NCS dan CCDI ini kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Gedung ACLC KPK. Pada sesi ini, dilakukan diskusi level teknis dengan Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, dalam rangka berbagi pengetahuan dan praktik baik pendidikan integritas antara Indonesia dan Tiongkok.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Johanis Tanak, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Pelaksana Tugas Deputi Informasi dan Data Eko Maryono, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK, dan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI) KPK Kartika Handaruningrum.
Dari Delegasi Tiongkok turut hadir Wakil Direktur Jenderal Departemen Pertama Pengawasan dan Inspeksi, Wakil Direktur Jenderal Departemen Kedua Pengawasan dan Inspeksi, Wakil Direktur Jenderal Departemen Kerjasama Internasional, Direktur Divisi Departemen Kerjasama Internasional dan Inspektur Kantor Umum.
Ferry Supir truk angkutan ekspedisi sampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalbar
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Masyarakat Kabupaten Melawi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pipit Rismanto atas 10 prinsip kerja Polda Kalbar yang digaungkannya mulai dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Melawi.
Dari 10 prinsip kerja Kapolda Kalbar yang menyentuh kepada masyarakat secara langsung salah satunya yaitu, mengawal dan menjaga subsidi pemerintah agar tepat guna dan tepat sasaran. Sehingga hal tersebut mendapatkan apresiasi dan ucapan terima kasih dari masyarakat.
Apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut disampaikan oleh Ferry, salah seorang supir truk angkutan ekspeidisi yang dijumpai saat sedang mengantri solar di salah satu SPBU di Kabupaten Melawi yang berlokasi di Sidomulyo. Ia mengatakan bahwa saat ini untuk mendapatkan solar tidak mengalami kesulitan hampir di seluruh daerah yang ia datangi.
Warga saat mengantri di SPBU Sidomulyo
“Saya ucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada bapak Kapolda Kalbar yang telah mengawal kebijakann subsidi pemerintah sehingga kami mudah mendapatkan bahan bakar minyak terutama solar,” ucap Ferry , Selasa (6/6).
Ferry juga mengatakan dibandingkan sebelumnya, banyak teman yang satu profesi dengan dirinya sangat kesulitan untuk mendapatkan solar. Sehingga harus menunggu begitu lama bahkan sampai berhari-hari untuk dapat minyak solar tersebut.
situasi tampak lengang dan sejumlah truk saat mengantri di SPBU Sidomulyo.
“Sekarang di SPBU manapun mudah mendapatkan bahan bakar minyak solar dan tidak harus mengantri terlalu lama,” ungkap Ferry.
Ferry juga berharap agar keadaan ini dapat terus berlangsung, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi.
situasi tampak lengang dan sejumlah truk saat mengantri di SPBU Sidomulyo.
Sementara itu, Fahmi, pengelola SPBU Sidomulyo mengatakan bahwa sudah lama semenjak ada larangan dari pertamina tidak pernah lagi memberikan ruang bagi pengantri yang menggunakan drum atau jerigen.
“Kami juga sudah tidak menerima antrian lagi karena pengawasan dari pertamina sangat ketat kepada semua SPBU. Dalam hal ini, kami juga mengapresisasi langkah Kapolda Kalbar dalam mengawal kebijakan pemerintah dan penegakan hukum, khususnya di Melawi,” tutup Fahmi.
Cibinong | metroindonesia.id – Untuk menciptakan suasana indah dan asri disepadan situ Jagaraksa, desa Tamansari Kabupaten Bogor dilakukan penataan dan revitalisasi
Kepala desa Tamansari Sunandar .S.Pdi dalam kesempatan mengunjungi proses pengerjaan penataan dan revitalisasi situ Jagaraksa oleh Dinas Sumber Daya Air propinsi Jawa Barat, UPTD Pengelolaan Sumber Daya air Wilayah sungai Viliwuung – Cisadane.
Kepala desa Tamansari Sunandar
Proyek yang dikerjakan oleh pelaksana CV. NUR memakai sumber dana dari APBD Propinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp.3.954.347.125.58,- masa waktu pelaksanaan selama 180 Kalender.
Pengerjaan penataan dan revitalisasi situ Jagaraksa, pengguna jasa dibantu oleh konsultan Supervisi PT. Duta Bhuana Jaya berdasarkan kontrak kerja nomor :09.4 /PUR.08/,PPK-SP/REH.Embung .Tanggal 13 April 2023.
Area yang terkena penataan dan revitalisasi
Yang bertugas membantu pengguna Jasa dalam pengendalian/pengawasan kualitas, kuantitas maupun waktu pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi/ Pemborongan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan/kontrak.
Kepada metroindonesia.id Sunandar berharap “hasil pengerjaan penataan dan revitalisasi dapat menjadi Destinasi Wisata Situ Tamansari dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan warga atau wisatawan untuk mengisi aktivitas liburan selain dari fungsi pokok penampung persediaan air dimusim kemarau” ujarnya [] Lukas Diana
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Praktisi hukum, Yustinus Bianglala, S.H., mengatakan bahwa konferensi pers yang digelar Pemkab Melawi pada Senin (5/6) kemarin soal defisit dan utang belum mampu mencapai tujuan dilaksanakan konferensi pers dimaksud. DPRD Melawi diminta bentuk Pansus agar masalah ini terang benderang.
“Defisit memang berbeda dari utang. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan Pemda Melawi lebih kecil daripada jumlah belanja pada tahun anggaran yang sama, sedangkan utang adalah kewajiban yang harus dibayar yang berlaku bukan hanya tahun tunggal tetapi untuk semua jumlah terutang,” kata Lala sapaan akrabnya, Selasa (6/6).
Lanjutnya, defisit menyebabkan Pemda Melawi berutang atau istilah teknisnya (melakukan) penerimaan pinjaman jika defisit tidak dapat ditutupi melalui mekanisme penerimaan pembiayaan, antara lain, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
“Tapi kalau SiLPA tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dapat menutupi defisit, maka Pemda Melawi seharusnya tidak berutang,” jelas Lala yang juga pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten Melawi tahun 2004 s/d 2014 ini.
“Tidak berutang yang saya maksudkan adalah dalam upaya menutupi defisit dalam konteks postur APBD TA 2022,” imbuh Lala..
Menurut Lala,setelah mencermati pemberitaan media online terkait konferensi pers, ternyata Pemkab Melawi dalam konferensi pers tidak menjelaskan mekanisme penerimaan pembiayaan yang digunakan dalam menutup defisit Tahun Anggaran 2022.
Gambar ilustrasi defisit
“Saya mengasumsikan dalam rangka menutupi defisit APBD TA 2022, Pemda Melawi tidak berutang,” sindirnya.
“Apabila Pemda Melawi tidak berutang untuk menutupi defisit APBD TA 2022, mengapa sesuai hasil review Ispektorat pada bulan Januari 2023, Pemda Melawi pada TA 2022 (tahun tunggal) berutang sejumlah 97 milyar kepada pihak ketiga?,” ujar Lala penuh tanya.
“Merujuk penjelasan konferensi pers yang dilakukan Pemkab Melawi seperti di media online Meldanews, utang 97 milyar terjadi karena semua kegiatan Pemda Melawi dilaksanakan tetapi kas tidak mencukupi untuk membayar kegiatan tersebut disebabkan karena realisasi pendapatan tidak mencapai target,” kata Lala.
“Berdasarkan frasa kas tidak mencukupi (pada 31 Desember 2022), maka terjadi defisit 97 milyar dan defisit tersebut menyebabkan utang 97 milyar. Namun, utang 97 milyar ini bukan dalam bentuk penerimaan pinjaman untuk menutupi defisit APBD TA 2022,” pungkasnya.
Yustinus Bianglala,SH., praktisi hukum yang juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Melawi tahun 2004 s/d 2014.
Menurutnya, hutang 97 milyar adalah kewajiban yang harus dibayarkan Pemda Melawi kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian/kontrak pengadaan barang/ jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dibayar karena kas tidak mencukupi untuk itu.
“Jika TA 2022 kas tidak mencukupi untuk membayar utang 97 milyar, lalu utang dibayar menggunakan dana apa? Dibayar tahun berapa?,” tanyanya lagi.
“Jika utang 97 milyar belum dibayar bukan karena kas tidak mencukupi, melainkan disebabkan faktor lain, misalnya, faktor administrasi proyek. Baru logis bahwa defisit tidak menyebabkan utang sejumlah 97 milyar.” ulas Lala.
“Saya jadinya bertanya-tanya, benarkah telah terjadi perubahan defisit yang sangat signifikan antara apa yang ditetapkan dalam APBD TA 2022 dengan kenyataan?” tanya Lala lagi.
Lala juga mempertanyakan dasar hukum penyelesaian utang sejumlah 97 milyar pada TA 2022? Sudahkah Pemda Melawi memiliki Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah? Dalam konferensi pers Pemkab Melawi, Perbub dimaksud tidak disebutkan sebagai dasar hukum yang digunakan Pemkab Melawi.
“Kondisi ini mendorong saya mengusulkan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Melawi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membuat terang benderang polemik terkait defisit ini,” tegasnya.
MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Menjawab polemik defisit APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs Paulus menggelar konferensi pers di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Senin (5/6) pukul 10.30 WIB.
Drs. Paulus mengatakan bahwa, terkait polemik yang ada di masyarakat, defisit APBD Kabupaten Melawi hanya sebesar 2,36 persen tidak melebihi ambang batas maksimal 4,4 persen seperti yang diatur dalam PMK nomor 117 tahun 2021 dan PMK nomor 116 tahun 2021.
“Total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.119 triliun, untuk belanja daerah tahun 2022 sebesar Rp 1.146 triliun, dari jumlah tersebut, selisih pendapatan dengan belanja daerah sedikit,” jelasnya.
Terkait persoalan hutang kepada pihak ketiga, Paulus menyampaikan bahwa hutang tersebut disebabkan oleh target pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai di tahun 2022.
“Target PAD yang dialokasikan sebesar Rp. 89 Milyar, sementara yang terealisasi sebesar Rp 49 milyar dan yang tidak terealisasi sebesar Rp 40 milyar, inilah yang menjadi penyebab terjadinya hutang APBD tahun 2022,” kata Paulus.
Paulus menambahkan bahwa, Pemkab Melawi mencatat hutang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp 97 milyar di tahun 2022.
Gambar Ilustrasi
“Karena target PAD tidak tercapai, maka hutang ini muncul dan pemerintah berkewajiban untuk membayar hutang tersebut. Untuk melakukan pembayaran hutang maka harus dicantumkan dalam APBD tahun 2023,” pungkasnya.
Dijelaskan kembali oleh Paulus bahwa, untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga sudah 95 persen dibayarkan kepada pihak ketiga dan tersisa 5 persen lagi sebesar Rp 5 milyar lebih yang akan dibayarkan pada juni 2023 ini.
“Defisit dan hutang merupakan hal yang biasa namun dalam hal ini Pemkab Melawi terus berupaya memperbaiki keuangan daerah. Ini perlu kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat agar tidak ada lagi polemik di masyarakat” kata dia.
Menanggapi predikat WTP dalam APBD tahun anggaran 2022, Paulus mengatakan bahwa, ranah tersebut merupakan ranah BPK selaku badan badan pemeriksa keuangan.
“predikat WTP itu wewenang BPK, tentunya BPK dalam menetapkan WTP berdasarkan kaidah penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Kalo semua unsur terpenuhi predikat dibaru diberikan oleh BPK,” ungkapnya.
“Catatan BPK juga banyak yang harus kami perbaiki, termasuk hutang Pemkab. Tapi kita bertanggungjawab untuk membayar hutang tersebut,” tutupnya.
