Karawang [metroindonesia.id-“Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers : pasal 3 ayat ( 2 ) menyatakan bahwa pers Ber-pungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial .
Pasal 4 ayat ( 3 ) juga menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, pers memiliki hak mencari memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, namun sangat di sayangkan Terkait dugaan pemberitaan jalan cor yang diduga ketinggiannya Bervariasi tidak sesuai spesifikasi atau ( R A B ) yang terletak di dusun kosambi rang-rang RT 10/ 011.Desa cikuntul kecamatan tempuran kabupaten Karawang Jawabarat dari anggaran Dana Desa ( DD ) tahap II 2024 diduga pendamping kecamatan sebutkan wartawan tukang ngorek-ngorek kesalahan.
Jum’at ( 06-09-2024 ) Pendamping kecamatan yang berinisial ( E ) saat dimintai keterangan terkait pekerjaan jalan cor tersebut melalui via Telponnya dengan nada berani mengatakan”Pada hari Rabu kemaren kita sudah monev sudah sesuai dengan ( R A B ) yang berada dilokasi yaitu dari pihak kecamatan, BPD, dan pelaksananya, namun monev yang dilakukan Untuk ketinggian tengah tidak di ukur, yang di ukur hanya sisi kanan dan kirinya saja, karena itu pemeliharaan atau perbaikan, dalam monev juga tidak ada masalah, waktu dipermasalahkan oleh wartawan saya monitoring kalo kami dari pihak kecamatan ngecek hanya pinggirnya saja ketinggiannya 15.Cm. sudah sesuai dengan ( R A B ), terkait plang nama kepada kades juga sudah saya sarankan untuk dipasang karena biasanya wartawan kan suka mengorek- ngorek kesalahan sekecil apapun”Katanya.
Padahal jalan cor itu diduga tidak pake Bes-kos adapun pake batu split yang digelar di tambah lagi tidak di ampar plastik. dan kalo memang sesuai dengan R A B, kenapa untuk ukuran ketinggian Bervariasi ada yang 5 cm dan 8 cm.?……. Lalu setelah selesai pekerjaan plang nama baru di pasang di pohon kelapa terlihat jelas ukuran panjang 210 m, lebar 2.20m dan Tinggi 0.15cm. dengan anggaran Rp 117.306.700. ( seratus tujuh belas juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah ).
Kepada pihak yang berwenang dinas inspektorat,BPK dan pihak kecamatan untuk melakukan audit ulang karena ada dugaan oknum kades pangkas anggaran proyek dari dana desa tahap II tahun 2024 diduga untuk mencari keuntungan pribadi .