Bogor I metroindonesia.id – Keberadaan perkumpulan urang Minang di perantauan menjadi suatu alasan untuk peningkatan ekonomi, persaudaraan serta aktifitas budaya daerah.

Gerakan Perantau Minang Badunsanak di Kota Bogor diharapkan bisa berkembang pesat, beberapa tokoh, cendikiawan dan pengusaha perantau Minang siap merubah perkumpulan menjadi organisasi terbaik.

Selain pemilihan ketua dan susunan pengurus yang baru, pertemuan juga menjadi ajang silahturahmi bagi para dunsanak yang diadakan dicafe Chiko jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor pada hari Minggu 12 Januari 2025.

Dewan Pembina dan Penasehat Gerakan Perantau Minang Badunsanak Dhefi Rahmand.DT.Maharajo kepada metroindonesia.id menyampaikan “Revo Ilyas terpilih sebagai Ketua umum Secara aklamasi (pernyataan setuju secara lisan dr seluruh peserta rapat dsb thd suatu usul tanpa melalui pemungutan suara)” jelasnya.

Lebih lanjut “Dengan terpilihnya Revo Ilyas diharapkan sakik Samo diraso, sanang saliang berbagi, Tandonyo Kito Badunsanak” ungkapnya.

Gerakan Perantau Minang Badunsanak memiliki visi dan misi dalam menjalin hubungan dibidang keagamaan, sosial dan terciptanya kerukunan tali persaudaraan perantauan Sumatra Barat

Selain anggota yang hadir, tampak Andhika Fitriadi tokoh urang Minang di perantauan yang sangat berpengaruh di kota Bogor.

Di tempat terpisah A. Rachman Sikumbang turut menyampaikan pesan “sesuai dengan nama Gerakan Perantau Minang Badunsanak diharapkan ketua terpilih dapat mengerakan semua sektor usaha anggota menjadi lebih baik, dan bermanfaat bagi masyarakat kota Bogor” ujarnya

Jaan lupo tigo tungku sajarangan []Lukas Diana

Padang Sidimpuan – Metroindonesia.id.-II Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA Menyoroti dua kasus yang menjadi perhatian Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara pada penghujung Tahun 2024, Jual Beli jabatan yang santer terdengar di Kabupaten Langkat dan vonis 5 Tahun Penjara serta Denda 200 juta yang harus di terima seorang Honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan atas kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa se-Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023.

Jual Beli jabatan ini bukan lagi rahasia umum yang dilakukan oleh kepala Daerah – kepala Daerah di Indonesia, hal ini sangat disayangkkan terjadi, kepala Daerah merupakan Lokomotif Pemerintahan di daerahnya semestinya menempatkan orang – orang yang memiliki kredibilitas dan ber-Integritas tinggi untuk memimpin Organisasi atau Lembaga/SKPD di pemerintahan yang di Pimpin Oleh Kepala Daerah itu sendiri, bukan menempatkan orang – orang yang mampu membeli jabatan, kalau hal ini terus terjadi dan kita biarkan kepala Daerah melakukan perbuatan ini maka secara tidak langsung kita masyarakat Indonesia memang menghendaki Negara ini hancur.

Kita Masyarakat Indonesia sepakat bahwa Korupsi merupakan extra ordinary crime, yaitu Kejahatan Luar Biasa karena dapat mempengaruhi sendi – sendi kehidupan suatu Negara dan Masyarakat dan Tindak Pidana Korupsi mengisi di setiap per-sendian dalam Pemerintahan, mulai dari suap – menyuap untuk mendapatkan suatu keuntungan Pribadi maupun Kelompok, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Gratifikasi dan sampai dengan Benturan kepentingan dalam pengadaan dan lebih mirisnya selalu orang-orang bawah yang jadi korban dan atau menjadi tumpal dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, seperti kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% setiap Desa se-Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2023.

Akhiruddin Nasution (AN) seorang Honorer yang hanya mendapatkan gaji Rp. 1000.000,- perbulan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan di Vonis 5 Tahun Penjara serta Denda 200 Juta atas Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa tersebut, sementara Pimpinan AN yaitu Ismail Fahmi Siregar (IFS) Mantan Kepala Dinas PMD Kota Padangsidimpuan yang sekarang status Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan masih dapat menghirup udara bebas.

“Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan merupakan Instansi Negara dan merupakan perwakilan Negara sampai saat ini belum menemukan IFS…??? Tidak bisa diterima akal sehat saya Negara bisa kalah dalam hal ini, Negara Punya Kuasa, Negara punya Fasilitas dan Negara punya Peralatan Canggih tidak dapat menemukan seorang IFS sungguh sangat tidak dapat diterima akal sehat saya.” Kata Ronald Harahap selaku Ketua Umum Gemma Peta Indonesia.

Selanjutnya “Slogan No Viral No Justice yang kini menjadi viral di media sosial dan menjadi istilah masyarakat Indonesia merupakan Tamparan untuk Aparat Penegak Hukum, yang artinya satu kasus kalau tidak di viralkan, mungkin kasus tersebut mengendap usang dimakan waktu dan dengan di viralkan tentu kasus tersebut menjadi isu Nasional dan menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Indonesia, Kenapa Hal ini terjadi…??? Aparat Penegak Hukum yang menjawabnya.” Ujarnya Kepada Awak media.

“Dan dengan slogan No Viral No Justice perlu orang yang nekat untuk mempublikasikannya ke Media Sosial karena ada Undang-Undang ITE aturan mainnya, Berarti Indonesia membutuhkan orang – orang yang berani memulai kenekatan untuk keadilan karena kejujuran tidak bisa diajarkan tapi di hidupkan, disini perlu orang-orang nekat untuk memulai menghidupkan kejujuran untuk keadilan, karena masyarakat butuh kebenaran bukan Pembenaran dan tidak semua keadilan mesti ke meja hijau.” Tutup Ronal Harahap.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id. – II Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan menyayangkan Pengurus Cabang PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Periode 2022 – 2023 yang diketuai sahabat Henni Marito Siregar yang sudah kehabisan SK-nya 1 Tahun 5 bulan yang lalu, namun Kepengurusan Henni Marito Siregar masih saja memaksakan untuk melaksanakan Konfrensi PMII Cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan ke XXXIV pada hari Minggu 22 Desember 2024 Di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan.

Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan menilai Konfrensi PMII ke XXXIV yang dilaksanakan oleh Henni Marito Siregar dengan kepengurusan PMII periode 2022 – 2023 lainnya dinilai telah menyalahi Konstitusi PMII, Kecederaan Administrasi dan dinilai Ilegal Tanpa Dihadiri PKC Sumut, IKA PMII dan Mabincab dan hal ini bukan lagi aib bagi pengurus PMII cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Khitmad/Periode 2022-2023 yang diketuai sahabat Henni Marito Siregar.

Hal ini disampaikan Khoirul Anwar Siregar Selaku Ketua Komisariat UIN Syahada kepada awak media di Sihitang Kampus UIN Kota Padangsidimpuan. “Menindak lanjut hal tersebut kita sudah melihat pada acara Konfrensi PMII ke XXXIV yang dilaksanakan pada Hari Minggu 22/12/2024 Di Aula MAN 2 Kota Padangsidimpuan, dalam acara tersebut baik dari IKA PMII, Mabincab dan PKC tidak ada yang mau menghadiri Konfrensi tersebut karena semua sudah tau akan cacat administrasi yang dilakukan oleh Henni Marito Siregar dan kawan – kawan selaku kepengurusan PMII Cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan Khitmad/Periode 2022-2023.” Kata Khoirul Anwar Siregar.

Selanjutnya Khoirul Anwar Siregar menyampaikan. “Meminta PB PMII dan PKC PMII melakukan klarifikasi langsung terhadap Senior IKA PMII dan Mabincab PMII, sudah sejauh mana dan tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Sahabat Henni Marito Siregar dengan kepengurusan PMII periode 2022 – 2023 lainnya, karena sudah sama – sama kami lihat (Kader PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan), secara terang-terangan Henni Marito Siregar Dan Kawan-Kawan lainnya tidak menghargai arahan dari senior dan melakukan pencederaan administrasi, kami tidak tau apakah PMII ini hanya sebatas kepentingan Personal tanda mengedepankan asas kepentingan bersama, kami mengharapkan dan sangat memohon kepada PB PMII dan PKC PMII untuk mengambil alih agar memutus rantai Konflik PMII Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan.” Tutup Khoirul Anwar Siregar.