Payakumbuh, Metroindonesia.id — Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, menyampaikan kondisi terkini pembangunan infrastruktur di Kota Payakumbuh kepada Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda yang melakukan kunjungan kerja, Sabtu (26/04/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Elzadaswarman mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Pemko Payakumbuh, terutama akibat keterbatasan fiskal imbas instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran.

Kondisi ini berpengaruh besar terhadap pembangunan infrastruktur yang nyaman, humanis dan berkelanjutan sebagaimana salah satu misi daerah.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bapak Zigo Rolanda beserta rombongan. Ini sungguh menjadi berkah bagi kami di tengah keterbatasan fiskal daerah,” kata pria yang akrab disapa Om Zet itu.

Ia merinci, berbagai program pusat yang telah membantu Kota Payakumbuh di antaranya normalisasi Sungai Batang Agam, pembangunan WTP Batang Agam, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), TPS3R, program P3TGAI, serta pembangunan jalan dari berbagai sumber pembiayaan pusat.

Namun, Om Zet juga menyoroti sejumlah permasalahan infrastruktur yang perlu perhatian lebih lanjut, seperti darurat sampah pasca longsornya TPA Regional pada Desember 2023 lalu.

Kemudian kekurangan ketersediaan air bersih, kebutuhan penggantian jaringan pipa air minum yang sudah tua, hingga ancaman longsor di sejumlah tebing sungai yang mengancam permukiman warga.

“Layanan pengelolaan sampah kami sangat terganggu. Sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas. Kami butuh dukungan pembangunan TPST, TPS3R, dan sarana pendukung lainnya,” ujarnya.

Di bidang air minum, dia menjelaskan bahwa tingkat kebocoran pipa distribusi mencapai 37,91 persen. Selain itu, kapasitas produksi air bersih juga belum mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas WTP Batang Agam serta pembangunan WTP baru.

“Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bisa mengatasi semua keterbatasan ini,” katanya.

Menanggapi paparan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menyampaikan bahwa pembangunan lanjutan normalisasi Sungai Batang Agam sudah dalam proses dan akan segera dilaksanakan.

“Untuk kelanjutan normalisasi Batang Agam, itu sudah ditenderkan dan sudah ada pemenangnya. Tinggal pelaksanaan saja, dengan anggaran lebih kurang Rp40 miliar,” kata Zigo.

Terkait persoalan sampah dan penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Zigo menegaskan bahwa isu ini menjadi perhatian serius.

“TPA ini memang persoalan yang sangat serius. Kita harus mengurusnya dari hulu sampai ke hilir. Persoalannya sudah ada titik terang, tinggal lagi kepala daerah yang harus menyampaikannya secara resmi ke kementerian,” ujar Zigo.

Zigo juga menambahkan, meskipun Kota Payakumbuh bukan termasuk dalam daerah pemilihan (dapil)-nya, ia tetap berkomitmen memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan pembangunan di daerah itu.

“Memang di sini bukan dapil saya, tapi setelah dilantik, saya mengurus seluruh Indonesia, bahkan sampai Papua. Masak Payakumbuh, kampung istri saya, tidak saya perhatikan,” pungkasnya.(*)

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 di halaman Balai Kota Payakumbuh, Jumat (25/04/2025).

Upacara berlangsung khidmat yang diperingati tanggal 25 April setiap tahunnya di seluruh penjuru Nusantara ini juga dirasakan Pemko Payakumbuh, di awali dengan pembacaan singkat sejarah otonomi daerah.

Sejarah otonomi daerah Indonesia mencatat perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda dengan keluarnya Desentralisatie Wet tahun 1903, ini merupakan kebijakan otonomi daerah pertama yang di berlakukan di indonesia meskipun watak kolonial yang memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia.

Selanjutnya, Pasca kemerdekaan pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yang menitikberatkan pada asas dekonsentrasi serta mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, karesidenan, kabupaten, dan kota berotonomi.

Peringatan ini momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan panjang sistem otonomi daerah di Indonesia serta memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam membangun pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Zulmaeta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

“Melalui momentum yang berbahagia ini, Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia,” ujarnya .

Diikuti seluruh Forkopimda di lingkup Pemko Payakumbuh, peringatan hari Otda ke-29 tahun 2025 kali ini mengusung tema nasional “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.

Ia menegaskan bahwa indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumberdaya alam, dan potensi daerah.

“ Oleh karena itu , sinergi antara pusat dan daerah adalah sebuah keharusan demi cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi”, jelasnya.

Otonomi daerah bukan sekedar kebijakan administratif, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat, mampu membaca kebutuhan lokal, dan cepat dalam merespons tantangan zaman.

Ia juga menyampaikan delapan fokus strategis yang sejalan dengan arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, yakni swasembada pangan dan energi, pengelolaan air, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kewirausahaan dan UMKM, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, hingga reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

“Kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan agar setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan implementatif di daerah,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Ia mengajak seluruh pinak untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan sinergi antara pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

“Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke 29 Tahun 2025, Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak terwujudnya pemerintahan yang lebih baik ”, pungkasnya.(Jee)

Padang, Metroindonesia –  (24/04/2025), Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bagi 40 peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta karyawan Perumda Tirta Sago. Kegiatan ini berlangsung 8-24 April 2025.

Pelatihan dilakukan dengan metode blended learning yang terdiri dari sesi daring pada 8–19 April di OPD masing-masing, dan dilanjutkan dengan pelatihan klasikal pada 21–23 April. Ujian sertifikasi dilaksanakan pada 24 April 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Asisten Administrasi Umum Setdako Payakumbuh, Ifon Satria Chan, mewakili Wali Kota Payakumbuh saat meninjau pelaksanaan pelatihan dan membuka ujian sertifikasi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemko dalam meningkatkan kompetensi aparatur di bidang PBJ.

“Pelatihan dan ujian ini bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang andal dan profesional, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya, didampingi Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh, Erwan, dan Kepala BPSDM Provinsi Sumbar, Desniarti.

Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh, melalui Kabid Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur, Ance Alfiando, menjelaskan bahwa pelatihan ini menghadirkan narasumber sekaligus praktisi dari BPSDM Provinsi Sumbar. Sementara itu, ujian sertifikasi diawasi langsung oleh pengawas dari Direktorat Sertifikasi Kompetensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI).

“Seluruh peserta telah mengikuti rangkaian pembelajaran mandiri, e-learning, sesi sinkronus melalui Zoom, pelatihan tatap muka, hingga akhirnya mengikuti ujian sertifikasi,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemko Payakumbuh berharap aparatur yang memiliki sertifikasi PBJ dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan secara lebih efektif dan akuntabel. (Jee)