Deli Serdang,

Informasi publik merupakan kewajiban setiap instansi memberikan informasi kepada masyarakat pada penggunaan anggaran.
Menyembunyikan informasi merupakan suatu kejahatan publikasi dan informasi, karena sudah tertuang dalam Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP) dimana setiap masyarakat boleh meminta informasi.

Arifin selaku Kepala desa Sambirejo timur kecamatan Percut Seituan tidak menjawab konfirmasi wartawan yang diajukan melalui aplikasi WhatsApp Senin (11/08) walaupun sudah tertanda contreng dua sampai saat berita diterbitkan yang berisi tentang penggunaan dana desa tahun 2024 yang meliputi

Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Keadaan Mendesak Rp 30.600.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) Rp 149.488.800
Pembinaan PKK Rp 10.000.000
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp 36.000.000
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa Rp 41.000.000
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Rp 3.600.000
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 53.309.820
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** Rp 14.085.361
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Rp 6.000.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 15.300.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 60.300.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 3.900.000
Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) Rp 50.460.000
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Rp 6.000.000
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Konfirmasi bukan tanpa alasan, Dari informasi yang didapat wartawan metroindonesia dari salah seorang warga sekitar yang berinisial AS mengatakan”didesa ini pak semua kegiatan penggunaan anggaran dana desa tidak pernah melibatkan warga sekitar hanya mereka -mereka yang dekat dengan kades saja yang dilibatkan kami sebagai warga hanya penonton dan diam saja apabila kami sedikit ribut tentang desa kami kena intervensi oleh kades ataupun Kadus ” ujar As kepada wartawan.

Diharapkan publikasi ini menjadi perhatian Kepala Dinas PMD, Inspektorat deli Serdang dan BPK Perwakilan Sumatera Utara untuk memeriksa penggunaan Dana desa Sambirejo timur kecamatan Percut Seituan ( Gunawan Pasaribu )

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id – Ketua DPW API (Amanat Perjuangan Indonesia) Tabagsel – KORWIL Tabagsel melaporkan BP sebagai Kepala Desa Ulu Mamis Situnggaling Kec.SDH.Kab.Tapsel,ke APH/Polres Tapsel karena di duga telah melakukan penyalah gunaan tugas dan wewenangnya(Korupsi)sebagai kepala desa Ulu Mamis Situnggaling Tahun Anggaran 2023 – 2024 – 2025.Senin (11 Agu 2025).

Hal ini di buktikan dengan adanya Surat panggilan untuk Klarifikasi dari Unit Tipikor Polres Tapsel No.B/2402/Res 3.5/VIII/2025/Reskim tertanggal 01 Agustus 2025 kepada Pendumas.

HT,Ketua DPW API (Amanat Perjuangan Indonesia)Tabagsel – KORWIL Tabagsel,ketika di Konfirmasi awak media tentang hal tersebut mengatakan,”Benar bang,kami telah di periksa terkait laporan kami ke Polres Tapsel terkait dugaan penyalah gunaan tugas dan wewenang(Korupsi) yang dilakukan BP sebagai kepala desa Ulumamis Si Tunggaling tahun anggaran 2023 – 2024 – 2025″.

“Kami melakukan ini sesuai tugas dan tupoksi kami sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak dalam pengawasan,sosial kontrol terhadap penggunaan uang negara agar tepat sasaran dan tidak jadi ajang korupsi bagi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab”.

“Dari laporan nara sumber kita di lapangan,hasil investigasi dan telaah secara menyeluruh,tim kami telah menemukan bukti bukti yang valid bahwa dugaan telah terjadinya korupsi untuk penggunaan anggaran DD/ADD di Desa Ulu Mamis Situnggaling benar adanya dan secara hukum itu jelas menyalahi juknis dan peraturan yang ditentukan untuk itu”.katanya.

Lebih lanjut,HT mengatakan,”Kita melakukan investigasi dan mendapatkan bukti bahwa BPD tidak pernah di libatkan dalam perencanaan,pengerelesasian dan menerima laporan dari kepala desa tentang kemana dan untuk apa DD/ADD Desa Ulu Mamis Situnggaling tahun 2023 – 2024 – 2025 tersebut,tidak dilakukannya kewajiban untuk pembayaran gaji perangkat desa,proyek yang fiktif dan manipulatif penggunaan anggaran DD/ADD yang di lakukan BP sebagai kepala desa Ulu Mamis Situnggaling.Kec.SDH.Kab.Tapsel tersebut telah mengakibatkan kerugian uang negara yang peruntukannya sudah jelas dan di atur dengan per undang undangan dan hukum di NKRI kita ini,untuk itu,kita akan memonitor dan mengawal ini sampai tuntas agar jadi efek jera dan contoh buat para kepala desa,jangan bermain main dengan anggaran yang peruntukannya untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat”.katanya.

Dari No Telp yang ada pada awak media,Kepala Desa Ulu Mamis Situnggaling Kec.SDH belum bisa di konfirmasi tentang hal tersebut.

Namun,bila hal tersebut benar adanya,akan sangat di sayangkan bila Kepala Desa yang seharusnya jadi pionir dan tokoh utama untuk kemajuan desanya dengan mempergunakan Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk pemerataan pembangunan,malah berbuat curang demi kepentingan pribadi,dan untuk itu sudah seharusnya bila terbukti,agar di proses dan di hukum seberat beratnya.kata Si Regar,salah satu warga yang ada saat konfirmasi di lakukan awak media.

PADANGSIDIMPUAN – Metro Indonesia.id. – Sekolah Rakyat yang di cetuskan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dan ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas,oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab diduga malah dijadikan kesempatan untuk melakukan penyelewengan,korupsi dan penyalah gunaan wewenang.Senin (11 Agu 2025).

Seperti yang di duga terjadi pada Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan ( Tapsel) yang Berlokasi di Balai Latihan Kerja ( BLK Tapsel) kelurahan Lembah Lubuk Manik,Kecamatan Padang Sidimpuan Hitaimbaru,Kota Padang Sidimpuan,yang mana dalam pengerjaan proyek tersebut di duga bahwa kontraktornya tidak melakukan renovasi sesuai Spek dan RAB yang di tentukan.

Hal ini di katakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Waktu Indonesia Bergerak ( LSM WIB) Tapanuli Selatan,Burhanuddin Hutasuhut kepada awak media:”Kami menduga bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan proyek untuk renovasi tersebut telah melakukan kecurangan dalam pelaksanaan renovasinya, untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya dengan tanpa memikirkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan tersebut”.

“Dugaan tersebut di perkuat oleh keterangan dari Simatupang yang merupakan pengawas lapangan dari pihak Kontraktor , bahwa papan plang inform Pengerjaan Rehab Yang Diposkan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan anggaran Milyaran Rupiah tersebut merupakan PL yang di bagi dalam 5 titik rehab renovasi dan di kerjakan lima kontraktor yaitu: 1.CV.ANUGRAH HARAPAN ( Renovasi Sekolah Rakyat Tahap 1 C,Renovasi Gedung Mes dan Sarana Kelengkapan) Nilai Kontrak Rp.390.382.000,00.
2.CV.AUFA.(Renovasi Workshop Utama Sisi Tengah) Nilai Kontrak Rp.382.443.000,00.
3.CV.MESA BASANI.(Renovasi Workshop Utsma Sisi Kanan).Nilai Kontrak Rp.375.781.000,00.
4.PT.REQUEL MEMBANGUN BERSAMA.(Renovasi Gedung Workshop Utama Sisi Utara).Nilai Kontrak Rp.371.070.000,00.
5.?.katanya.

Lebih lanjut,Burhanuddin Hutasuhut mengatakan,”Kami telah melakukan pengamatan dan investigasi secara seksama dalam beberapa hari ini di lokasi proyek,di mana kami telah menemukan banyak sekali kejanggalan dan dugaan penyimpangan dalam pengerjaannya, mulai dari pemasangan Papan Nama untuk Informasi Publik yang baru dipasang setelah pekerjaan berjalan kurang lebih 10 hari, asbes /triplek yang tidak diganti walaupun sudah rapuh dengan di cat kembali sehingga asbes /triplek nya bengkak dan terkelupas,dan masih banyak yang lainnya “katanya.

Ketika hal tersebut coba di konfirmasi ke pihak pengawas lapangan dari pihak Kontraktor, Simatupang mengatakan,” Benar bang papan informasi terlambat karena ada yang salah di Rencana Anggaran Biaya ( RAB) makanya lagi proses ganti, untuk yang lainnya bang tunggu bos dari medan ” ucap Tupang kepada awak media ini singkat.

Senada dengan yang dikatakan Ketua LSM WIB,Suryadi,sebagai salah seorang pemerhati pembangunan dan kebijakan pemerintah di Tabagsel mengatakan sangat menyayangkan bila dugaan tersebut benar adanya,” Seperti kita ketahui program Sekolah Rakyat ini merupakan program Presiden Bapak Prabowo, sangat disayangkan jika masih ada kontraktor nakal yang berani memainkan anggaran pada Program Presiden ” ucap Suryadi

Untuk itu,Burhanuddin Hutasuhut mengatakan akan terus melakukan investigasi serta mengumpulkan bukti bukti untuk nantinya di laporkan agar bisa di proses dan diperiksa Aparat Penegak Hukum sesuai undang undang dan hukum yang berlaku di NKRI.

” Kami dari LSM WIB akan terus mengawal renovasi ini serta mengumpulkan bukti bukti yang diperlukan agar nantinya biar APH saja yang melakukan audit dan perkiraan kerugian keuangan negaranya ” tutup Burhan.

Indonesia. id. – Masyarakat yang berada di Register 40 Kabupaten Padang Lawas ( Palas) dan Padang Lawas Utara ( Paluta) melayangkan surat Gugatan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ( Satgas PKH ) dan beberapa perusahaan ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Jum’at (8/8/2025)

Melalui kuasa Hukumnya Franjul M Sianturi, S.E, S.H dan Famati Gulo, S.H, M.H memberikan keterangan

” Sesuai dengan Surat Kuasa khusus yang diberikan kepada kami oleh saudara Lian Guntur Pulungan benar hari ini kami melayangkan surat gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri padang sidimpuan, keberatan masyarakat dugaan realisasi plasma 20 % yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan tata kelola perkebunan yang tidak sesuai adapun pihak pihak yang kami laporkan Satgas PKH, PT. Agrina Palma Nusantara, PT. Perhutani, PT. Wonorejo Perdana, Austindo Nusantara Jaya Tbk ( ANJ) , Torganda Bukit Harapan I dan Torganda Bukit Harapan II ” Jelas Franjul M Sianturi

Sementara perwakilan masyarakat Lian Guntur Pulungan ( Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Bathin Sobanga kabupaten paluta ) melalui siaran pers di depan Pengadilan menjelaskan.

” Kami masyarakat merasa sangat dirugikan dari berbagai aspek, hari ini kami mengajukan gugatan secara perdata atas pengelolahan Plasma yang ada di Paluta oleh perusahaan yang kami lihat ada kesalahan Adminstrasi disini kami mewakili masyarakat menginginkan keadilan kesejahteraan masyarakat yang mana plasma yang harusnya diberikan perusahaan 20 % agar di realisasikan kepada masyarakat ” Jelas Lian Guntur pulungan

” Gugatan perdata yang kami layangkan ini bukan untuk melawan pemerintah kita membela hak hak masyarakat mau kita kemanakan rakyat yang 15.000 ( lima belas ribu) kepala keluarga ini, masyarakat butuh keadilan, kemakmuran dan Kesejahteraan ” Tambah Lian Guntur Pulungan.

Sudah turun temurun menari nafkah di wilayah yang kini dikuasai oleh negara melalui satgas KPH dan dikelola PT. Agrinas yang mana seharus nya dalam peraturan perundang undangan masyarakat terdampak pada lebih kurang 50.000 Hektar ada konvensasi untuk alokasi lahan Plasma 20 %, sesuai
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ” Jelas Lian.

“Saat ditertibkan oleh satgas PKH hingga kini kewajiban 20% plasma tidak pernah benar-benar dilaksanakan dan saat eksekusi lahan beberapa waktu lalu tidak melibatkan para tokoh masyarakat ” Tambah Lian.

Senada dengan itu Roni Nasution juga berharap Pemerintah pusat jangan tutup mata dengan penderitaan rakyat.

” Kami tidak melawan negara hanya meminta integritas negara dalam menjalankan hukum , kami sangat berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewujudkan reforma agraria sejati dan mengoreksi skema kebun tanpa plasma yang justru dilegalkan negara melalui kebijakan Satgas PKH ” Tutup Roni Nasution.

Deli Serdang,

Supremasi hukum sepertinya tidak berjalan dengan baik. akibat lemahnya penegakan hukum yang ada di sumatera Utara membuat para koruptor tidak gentar untuk melakukan korupsi.

Kepala desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten deli Serdang, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa(DD) dan anggaran dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut telah mencoreng citra seluruh warga desa tanjung rejo.

Seharusnya kantor desa adalah tempat untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lain halnya dengan kepala desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, kantor desa adalah tempat menimbah uang untuk kepentingan pribadinya. jika berpedoman pada UU no 30 tahun 2002 dan UU no 28 tahun 1999 pasal 55 tentang penyelengaraan negara bersih dari KKN dan dugaan manipulasi data. Sudah barang tentu perbuatan Kepala desa tersebut menyalahi aturan.

Selain bertentangan dengan Undang-undang perbuatan tersebut juga bertentangan dengan PP NO 54 tahun 2003 pasal 33 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana 1/ 20 tahun sesuai dengan UU 811 tahun 1999 jo UU No21 tahun 1999 dan UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Kasus yang terjadi di desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei tuan dimana kepala desa, selamat mengunakan dana desa untuk keadaan mendesak pada . tahun 2024. tahap 1 Rp 37.800.000. tahap 2 Rp ,37,800,000.
tahap 3 Rp 37,800,000
Kepala desa tanjung rejo dinilai sudah menyalahi permendesa PDTT No 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 dimana peraturan menteri keuangan (PMK) No 108 tahun 2024 yang mengatur tentang pangalokasian penggunaan dan penyaluran dana desa dimana dalam keadaan mendesak hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Begitu juga dengan pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengemasan jalan usaha tani menggunakan anggaran desa tersebut selama 1 tahun mencapai Rp 196,704,000,- namun kondisi jalan desa masih terlihat biasa-biasa saja.

Selain itu, pembangunan / rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan,box /slab culvert,Drainase,prasana jalan lain )**. Rp 117.478.000, dalam hal ini kuat dugaan anggaran tersebut telah di mark-up oleh kepala desa karena dalam setiap penggelolaan anggaran semua harus sesuai dengan juknis dan peraturan .

Menyikapi hal tersebut, diduga kuat adanya permainan kepala desa dan dinas PMD deli Serdang . Pasalnya hingga kini oknum Kepala desa tersebut masih merajalela untuk mengkotak katik anggaran tersebut.

Kami minta pada penegak hukum khususnya kejatisu agar segera menindak lanjuti penggelolaan anggaran dana desa dan dana desa tahun 2024 di desa tanjung rejo Percut Sei tuan kabupaten deli Serdang yang tidak transparan kepada publik.(Gunawan)