Payakumbuh, Metroindonesia.id – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra, memberikan apresiasi atas penyampaian jawaban Wali Kota Zulmaeta terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, jawaban yang disampaikan cukup komprehensif dan mencerminkan adanya itikad baik dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi legislatif dan masyarakat.

“Kami menilai Wali Kota dan jajaran telah memberikan penjelasan yang cukup rinci terhadap setiap masukan dari fraksi-fraksi. Ini menunjukkan adanya komitmen bersama untuk membangun Payakumbuh secara transparan dan responsif,” kata Wirman Putra di Gedung DPRD, Rabu (06/08/2025), usai rapat paripurna.

Wirman menyebutkan, berbagai persoalan strategis yang disorot fraksi seperti insentif guru PAUD, pengelolaan Pasar Padang Kaduduak, penataan tenaga non-ASN, peningkatan layanan RSUD Adnaan WD, hingga aspek keamanan dan infrastruktur publik, telah ditanggapi secara konstruktif oleh pihak eksekutif.

“Tentu masih ada beberapa hal yang perlu didalami lebih lanjut dalam rapat kerja bersama. Namun paling tidak, respons awal dari Wali Kota telah memberikan arah yang positif terhadap proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar pelaksanaan program dan anggaran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Selain itu, ia mendorong agar seluruh OPD lebih aktif berkoordinasi, terutama dalam menyikapi masukan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik.

“Kami berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjaga, sehingga apa yang dirancang dalam APBD dapat betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wirman juga mengajak seluruh anggota DPRD dan mitra kerja pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam menyusun anggaran yang berpihak pada masyarakat dan menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. (*)

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Erlindawati, menilai bahwa pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mencerminkan bentuk kontrol politik yang sehat serta mewakili aspirasi kritis dari masyarakat.

“Setiap fraksi memiliki fokus perhatian masing-masing yang relevan dengan dinamika pembangunan daerah dan tuhan masyarakat,” kata Erlindawati di Ruang Sidang DPRD, Selasa (05/08/2025).

Ia menyebut, mulai dari sorotan terhadap temuan BPK, keterlambatan insentif guru PAUD dan LPTQ, hingga proses seleksi direksi Perumda Air Minum, semuanya merupakan isu strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami di DPRD akan memastikan bahwa seluruh catatan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam pembahasan perubahan APBD selanjutnya,” ujarnya.

Erlindawati juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam seluruh proses perubahan anggaran. Menurutnya, prinsip-prinsip tata kelola yang baik harus menjadi fondasi dalam setiap keputusan fiskal.

“Kami berharap eksekutif dapat merespons pemandangan umum ini secara komprehensif dan terbuka, sehingga proses perubahan APBD berjalan dalam koridor hukum dan memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya. (*)

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Pemko Payakumbuh menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (04/08/2025).

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyampaikan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perencanaan anggaran yang adaptif terhadap tantangan dan dinamika yang ada.

“Kami menyusun rancangan perubahan APBD ini secara terstruktur, profesional, dan berorientasi pada hasil. Tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara realistis, namun tetap optimistis di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global,” kata Wawako Elzadaswarman.

Ia mengapresiasi sinergi antara eksekutif dan legislatif yang telah membahas dan menyepakati dokumen Perubahan KUA dan PPAS 2025 secara tuntas.

Ia menjelaskan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2025 naik menjadi Rp762,79 miliar dari sebelumnya Rp755,87 miliar.

Kenaikan sebesar Rp6,91 miliar ini sepenuhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan meningkat dari target awal.

Namun demikian, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp8,59 miliar, menjadi Rp574,95 miliar. Penurunan ini terkait dengan efisiensi anggaran yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.

“Meski terjadi pengurangan dari pusat, transfer antar daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi justru meningkat Rp5,36 miliar, menjadi Rp29,84 miliar,” ungkapnya.

Dari sisi belanja, anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD 2025 meningkat menjadi Rp844,71 miliar, bertambah Rp16,04 miliar dari alokasi awal.

“Tambahan belanja ini didukung oleh pemanfaatan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), baik dari BLUD RSUD dan Puskesmas, DAK, DAU, maupun insentif fiskal,” jelasnya.

Menurutnya, alokasi belanja akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti peningkatan pelayanan dasar, percepatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, pengendalian inflasi, dan penanganan stunting.

“Sebanyak 88,13 persen belanja diarahkan untuk operasional, 11,62 persen untuk belanja modal, dan sisanya 0,25 persen untuk belanja tidak terduga,” katanya.

Elzadaswarman berharap agar seluruh proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan lancar hingga disetujuinya Perubahan APBD 2025.

“Dengan kolaborasi dan akuntabilitas, kami berharap DPRD dapat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini, sehingga pembangunan dan pelayanan publik di Kota Payakumbuh dapat terus berjalan optimal,” pungkasnya. (*)

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menyatakan dukungan terhadap penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Ia menilai, dokumen anggaran yang disusun oleh eksekutif sudah mengakomodasi dinamika fiskal dan kebijakan nasional, namun tetap harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat.

“Kami tentu menyambut baik penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025 ini. Namun kami juga menekankan bahwa anggaran yang disusun harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Wirman usai rapat paripurna, Senin (04/08/2025).

Menurutnya, DPRD akan melakukan pembahasan secara teliti dan objektif terhadap seluruh struktur anggaran yang diajukan, termasuk mencermati program-program prioritas yang dibiayai melalui peningkatan belanja dan pemanfaatan sisa lebih anggaran (SiLPA).

Wirman menyampaikan bahwa DPRD akan memberi perhatian serius terhadap efektivitas dan kualitas belanja daerah dalam perubahan APBD tahun ini.

“Belanja yang bertambah harus betul-betul memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita ingin pastikan bahwa program-program prioritas, terutama penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting, benar-benar berjalan secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi belanja dengan visi-misi kepala daerah serta arah pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden dan Permendagri terkait penyusunan APBD 2025.

Terkait dengan kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,14 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2025, Wirman menyatakan apresiasi atas optimisme yang ditunjukkan oleh Pemko Payakumbuh.

“Target PAD yang meningkat patut diapresiasi, namun yang terpenting adalah realisasinya. Kenaikan ini harus diikuti oleh strategi yang konkret, seperti peningkatan pelayanan, perluasan basis pajak, dan upaya intensif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, agar target-target anggaran yang ditetapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas.

Wirman menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD sangat ditentukan oleh sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif.

Untuk itu, DPRD akan terus mengawal proses pembahasan hingga ditetapkannya Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kami di DPRD berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara mendukung program pembangunan dan menjalankan fungsi pengawasan. Sinergi yang kuat adalah kunci agar APBD benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan di Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (*)

Payakumbuh, Metroindonesia.id – Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra Dt. Rajo Mantiko Alam menghadiri kegiatan Satu Iven Satu Nagari, di halaman Balai Adat KAN Limbukan, Minggu (03/08/2025), dengan tema “Bamamak”.

Wirman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan masyarakat Kenagarian Limbukan atas terselenggaranya acara tersebut.

“Kegiatan ini bukti sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menggali potensi budaya lokal,” kata Wirman.

Ia menilai acara ini tidak hanya sebagai iven semata, tetapi menjadi momentum memperkuat identitas dan kearifan lokal nagari.

Menurutnya, Kenagarian Limbukan memiliki kekayaan budaya, kuliner, serta kerajinan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

“Potensi ini perlu terus didorong agar bisa naik kelas dan dikenal lebih luas,” ujarnya.

Sebagai Ketua DPRD, ia berkomitmen mendukung program pemberdayaan masyarakat dan penguatan identitas nagari.

“Kami akan dorong kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengembangan nagari,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan daerah.

Sebagai Rang Sumando Nagari Limbukan, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kekompakan dan memperkuat semangat gotong royong.

“Kebersamaan adalah modal utama untuk membangun Payakumbuh yang lebih maju dan berbudaya,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyampaikan apresiasi terhadap tema “Bamamak” yang dinilai penuh makna dan kearifan lokal.

“Tema ini menggambarkan peran mamak dalam membimbing keponakan dalam tradisi Minangkabau,” ujarnya.

Ia menambahkan, program Satu Iven Satu Nagari adalah bentuk pelestarian budaya dan tradisi nenek moyang.

Dikesempatan itu, Ketua KAN Limbukan PB Dt. Mogek Bosa Nan Hitam juga menyampaikan rencana alek batagak pangulu tahun 2026 mendatang.

Ia menyebut sebanyak 19 niniak mamak sudah siap menegakkan soko di Nagari Limbukan.

“Kami berharap Pemko Payakumbuh dan DPRD dapat memberikan dukungan untuk kegiatan adat ini nantinya,” pungkasnya. (*)