Monitoring Ke Pasar Tradisional Ambarita, Bupati Samosir Pastikan Stok Bapokting Jelang Lebaran 2025

DAERAH

Penulis

Jimmy Ulima

-

28 Maret 2025

0

Monitoring Ke Pasar Tradisional Ambarita, Bupati Samosir Pastikan Stok Bapokting Jelang Lebaran 2025 — Bupati Samosir Pastikan Stok Bahan Pangan Penting Jepang Lebaran Aman dan Harga Terkendali

Samosir | metroindonesia.id

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom bersama Wakil Bupati Ariston Tua Sidauruk turun ke Pasar Tradisional Ambarita, Kecamatan Simanindo untuk monitoring/memantau ketersediaan dan harga bahan pokok penting menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H, pada Kamis (27/3).

Monitoring turut diikuti oleh unsur Forkopimda, Ketua TP. PKK Ny Kennauli A. Sidauruk, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Ketapang dan Pertanian, Kadis Kopnakerindag Rista Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD, Camat Simanindo, Kabag Perekonomian, dan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah).

“Monitoring dilakukan untuk mengecek langsung ketersediaan stok dan harga bahan pokok penting, sekaligus melihat perputaran perekonomian di pasar ini, dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1446 H”, kata Bupati Samosir Vandiko Gultom.

Hasilnya, kata Vandiko, ketersediaan bahan pokok penting relatif masih aman. Begitu juga dengan harga cenderung stabil dan terkendali.

“Dari hasil pantauan kami dan interaksi dengan para pedagang yang menjual berbagai jenis kebutuhan pokok, bahwa stok pangan dalam kondisi aman dan harga masih dapat terkendali. Kita harapkan dengan kondisi ini tidak akan ada lonjakan inflasi yang signifikan jelang lebaran”, lanjutnya.

Bupati didampingi Wakil Bupati menekankan kepada OPD terkait agar terus memonitor perkembangan di setiap pasar-pasar tradisional, dan menghimbau para pedagang tidak menaikkan harga secara sepihak, dan melayani pengunjung dengan ramah.

Dalam mengendalikan inflasi daerah, Pemkab Samosir telah melakukan langkah nyata dengan menggelar Gerakan Pangan Murah di sejumlah tempat, dan terus memonitor perkembangan dilapangan.

“Kepada para pengunjung, kami sampaikan selamat berlibur di Kabupaten Samosir, jaga kebersihan dan ketertiban”, ujar Bupati Vandiko Gultom.

Monitoring ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi TPID yang dipimpin oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati pada, Selasa (25/3) lalu.

Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BI Sibolga Riza Putera, unsur Forkopimda, Asisten II Hotraja Sitanggang, Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kopnakerindag Rista Sitanggang, pimpinan OPD, Camat, TPID, dan pengusaha grosir beras UD. Rita.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menjelaskan kunjungan wisatawan dalam libur Idul Fitri berpotensi meningkatkan inflasi, hunian hotel akan meningkat, melihat situasi itu maka kebutuhan juga meningkat sehingga perlu dipastikan ketersediaan pasokan bahan pokok penting agar tidak menimbulkan gejolak kenaikan harga.

“Perlu mengambil langkah antisipatif sejak awal, sehingga kebutuhan wisatawan dan masyarakat terpenuhi tentunya dengan ketersediaan pasokan dan harga yang stabil”, katanya.

Secara data neraca produksi bapokting di Kabupaten Samosir, Dinas Ketapang dan Pertanian melaporkan masih cukup aman. Demikian halnya ketersediaan stok di pasar, pantauan monitoring Dinas Kopnakerindag juga menjamin ketersediaan bapokting.

Kepala KPw BI Sibolga Riza Putera menyampaikan, mengacu pada data Inflasi Kota Sibolga sebagai Kota Indeks harga konsumen (IHK) terdekat pada wilayah kerja BI perwakilan Sibolga, Inflasi di Kabupaten Samosir pada bulan Januari 2025 sebesar 2,10 % disebabkan oleh emas perhiasan, cabai merah, sigaret kretek mesin, minyak goreng dan beras. Pada bulan Februari 2025 menjadi 0,74 %, disebabkan harga emas perhiasan, sigaret kretek mesin, minyak goreng, mie dan ikan dencis.

Dia menambahkan Perayaan idul Fitri tahun ini, pasti akan berpengaruh pada daerah wisata dengan lonjakan wisatawan, seperti halnya Kabupaten Samosir akan banyak pengunjung dari luar sehingga perlu mengantisipasi ketersediaan pasokan pangan.

Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir Tri Endis Manalu menyampaikan dalam pengendalian inflasi tahun 2025 telah dilakukan monitoring pada 7 pasar yaitu Pangururan, Simanindo, Ambarita, Mogang, Nainggolan, Sitinjak dan Limbong terkait ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan pangan strategis dan melaporkan ke situs pengawasan pengendalian inflasi nasional.

Tokoh Pemuda Melayu Kabupaten Melawi Deklarasikan Tolak Perang Petasan Pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah

Penulis

Redaksi

-

28 Maret 2025

0

MELAWI, metroindonesia.id – Tokoh Pemuda Melayu Kabupaten Melawi menggelar kegiatan silaturrahmi dan koordinasi dalam rangka menjaga situasi kamtibmas menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 M di Kabupaten Melawi pada Kamis, (27/03/2025) pukul 20.30 WIB di Warkop Harmoni Jalan Provinsi Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh.

Kegiatan silaturrahmi dan koordinasi yang digelar oleh tokoh pemuda melayu tersebut turut dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Melawi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Melawi, Sejumlah kepala Desa dan organisasi Pemuda Melayu se- Kabupaten Melawi. Dalam kegiatan tersebut juga digelar deklarasi bersama untuk menolak secara tegas adanya perang petasan, mercon atau kembang api.

Dalam kesempatan tersebut Kaban Kesbangpol Kabupaten Melawi, Drs, M. Yamin mengapresiasi kegiatan silaturrahmi dan koordinasi yang di gelar oleh pemuda Kabupaten Melawi dalam rangka menjaga situasi kamtibmas menyambut hari raya Idul Fitri 1446 H tahun 2025 M di Kabupaten Melawi tetap aman dan kondusif.

“Atas nama Pemkab Melawi kami mengingatkan dan menegaskan bahwa telah beredar surat Edaran Bupati Melawi terkait larangan untuk perang petasan selama Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M,” tandasnya.

Yamin juga mengajak masyarakat Kabupaten Melawi agara dalam merayakan Idul Fitri di isi dengan kegiatan yang positif dan menjalin silaturahmi dengan keluarga, kerabat dan teman.

“Mari kita jaga situasi Kamtibmas yang aman dan tertib di Kabupaten Melawi selama Perayaan Idul Fitri tahun 2025,” imbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Kompas Raya, Sahrani mengatakan bahwa untuk wilayah Desa Kompas Raya, Perangkat Desa, Temenggung/Punggawa dan tokoh masyarakat telah memberikan imbauan kepada warga desa untuk tidak melakukan perang petasan.

“Sangat disayangkan kegiatan sampan bidar dan sampan hias yang telah terlaksana beberapa tahun terakhir tidak dapat terlaksana di tahun ini karena terkendala anggaran. Namun demikian ia berharap warga tetap bisa menjaga situasi Kamtibmas selama Idul Fitri,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syfai’i melalui Kasat Intelkam IPTU Dendy Arif Setiyadi mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melawi untuk menolak kegiatan perang petasan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas selama hari Raya Idul Fitri.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat turut andil untuk menjaga harkamtibmas di Kabupaten Melawi selama perayaan Idul Fitri di Kabupaten Melawi. Kami juga mengapresiasi langkah tokoh pemuda Melayu yang telah mendeklarasikan untuk menolak perang petasan,” ucapnya.

Berikut bunyi deklarasi bersama tokoh Pemuda Kabupaten Melawi :

Bersedia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Melawi, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
Menolak aktifitas perang petasan di Kabupaten Melawi, karena dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
Mengutamakan kerja sama dan komunikasi dengan pihak berwenang dan masyarakat, untuk menjaga keamanan dan ketertiban;
Mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri agar tercipta suasana khidmat dan khusyuk. Mengutamakan kerja sama dan komunikasi.

Diduga Kantor Desa Tegalsari Tak Bertuan, Di Kantor Desa Saat Jam Kerja Tidak Ada Pelayanan.

DAERAH

Penulis

Mahendra

-

27 Maret 2025

0

Diduga Kantor Desa Tegalsari Tak Bertuan, Di Kantor Desa Saat Jam Kerja Tidak Ada Pelayanan.

Karawang.{metroindonesia.id}-Merujuk ke peraturan (PP) nomor 11 tahun 2019, tentang Desa, yang mana gaji mereka sudah setara dengan PNS Golongan 2A, maka sepatutnya mereka harus lebih disiplin melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan bisa dilihat hasil keputusan presiden (Kepres) nomor 68 tahun 1995 yang mana, telah mengatur tentang hari kerja dilingkungan, lembaga pemerintah sudah tentu dan sudah pasti Kepala Desa memahaminya.

Penerapan 5 hari kerja dalam seminggu yaitu Jumat sampai Kamis masuk jam 07.30 wib/16.00 wib dengan waktu istirahat dari pukul jam 12.00 WIB S.D 13.00 wib dan pada hari Jum’at masuk pukul 07.30 wib s/d pukul jam 16.30 wib dan waktu istirahat pada pukul 11.30 wib.Namun sangat di sayangkan aturan tersebut di lakukan oleh Desa Tegalsari kecamatan Cilamaya wetan kabupaten Karawang jawabarat. Seharusnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat di Desa lebih tahu

Pasalnya dari hasil kroscek Tim media pada hari Kamis 27 Maret 2025 pukul 10.50 WIB, Desa tersebut layaknya kuburan, tanpa ada aktifitas dari pihak Pemerintah desa memunculkan asumsi publik bahwa Kepala Desa beserta perangkat seakan makan Gaji buta, karena di saat jam kerja tidak ada pelayanan sama sekali, padahal Kantor Desa merupakan tempat pengaduan masyarakat, juga tempat pelayanan yang salah satunya adalah pelayanan surat menyurat yang di butuhkan oleh masyarakat, secara prosedural harus ada tanda tangan dari Kades, sedangkan di hari itu tidak ada seorang pun dari perangkat Desa Tegal Sari yang stanby di kantor desa tempat kerjanya baik aparat desa apalagi Kades .

Guna untuk melengkapi isi pemberitaan tim media mencoba untuk konfirmasi ke PLT Camat Cilamaya Wetan, “Basuki Rachmat SE, atas perihal tidak adanya pelayanan di kantor Desa Tegal Sari namun saat di konfirmasi via whatsapnya camat PLT diduga bungkam atau tidak merespon sama sekali hanya dibaca saja. hal seperti itu terindikasi telah melanggar PP no. 11 tahun 2019 tentang Desa dan Kepres No 68 tahun 1995.( Kamis 27-03-2025 ).

Kepada pemerintah dan instansi terkait agar bisa memberikan masukan kepada kepala desa agar selalu mengikuti aturan yang ada, dan selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat hingga jam kerja selesai.

Hingga berita ini Dipublikasikan belum ada hak jawab dari Kepala Desa Tegal Sari, karena terkendala akses komunikasi .

( Tim )

Diduga Pelaksanaan Hot-mix Oleh Kades Ciptamarga Curangi Volume Serta Ada Indikasi TPKD Mandul.

Proyek

Penulis

Mahendra

-

27 Maret 2025

0

Diduga Pelaksanaan Hot-mix Oleh Kades Ciptamarga Curangi Volume Serta Ada Indikasi TPKD Mandul. — Exif_JPEG_420

Karawang.{metroindonesia.id}-
“Dengan adanya Dana Desa ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat mengurangi kesenjangan, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian desa.

Namun janggal nya, dari hasil kroscek Tim media, untuk ketebalan Hot mix bervariatif antara 0,008 hingga 0,02 Meter. Diduga ada kemungkinkan pihak Desa Ciptamarga kecamatan jayakerta kabupaten Karawang Jawabarat, telah melakukan pengurangan ketebalan Hot mix, yang tidak sesuai dengan yang tertera di papan informasi.

Dari informasi warga pekerjaan Hot mix di laksanakan malam senin, mulai dari jam 10 malam sampai subuh, terang warga yang tidak mau di sebutkan namanya. “Selain itu juga dari komentar beberapa pihak orang Desa, saat Tim media datang ke kantor Desa Ciptamarga aparat desa menjelaskan.”Untuk terkait yang melaksanakan pekerjaan Hot mix jalan lingkungan itu di kerjakan oleh Lurah sendiri.”katanya.
Selanjutnya tim media mempertanyakan kinerja LPM, ikut tidaknya dalam pengaspalan jialing di Dusun Jujulubaru, aparat Desa tersebut, malah bilang tidak tahu.

“Untuk pekerjaan Hot mix yang saya tahu itu di urus oleh pa lurah, dan untuk LPM di libatkan atau tidak saya tidak tahu. Coba bapak ( wartawan) langsung datang saja ke pak lurah di rumah satunya lagi dekat sawah. Kebetulan hari ini pa lurah tidak datang ke Desa, infonya lagi ke sawah,” Terangnya.

Dengan adanya kejanggalan pelaksanaan Hot mix jialing, diantaranya diduga LPM tidak dilibatkan dan ketebalan Hot mix yang seakan tidak sesuai yang tertera di papan informasi, awak media coba konfirmasi ke Muslihat Kades Ciptamarga namun di rumahnya ia tidak ada, selanjutnya tim media menghubungi melalui via Whatsap nya, Namun ia membalas dengan enteng,” semua sudah terpampang di papan informasi di setiap lokasi,” Tanpa mengklarifikasi apalagi menjawab pertanyaan wartawan, dengan detail.

Berharap instansi yang kompeten di dalamnya, turun ke bawah untuk kroscek pekerjaan Hot-mik tersebut .

Pemkab Samosir Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Susun RKPD 2026

DAERAH

Penulis

Jimmy Ulima

-

27 Maret 2025

0

Pemkab Samosir Gelar Forum Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Susun RKPD 2026 — Forum Lintas

Samosir | metroindonesia.id

Pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD 2026, Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk di Aula Kantor Bupati Samosir, 26/03.

Forum Lintas Perangkat Daerah mengangkat Tema “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Dibidang Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”, dan merupakan rangkaian dari Forum Konsultasi Publik yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten I Tunggul Sinaga, Asisten II Hotraja Sitanggang, Asisten III Arnod Sitorus, Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata, pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir serta para camat se-Kabupaten Samosir.

Pembahasan program kerja dibagi dalam 3 forum. Guna meningkatkan kualitas perencanaan, masing-masing OPD memberikan paparan yang memuat sasaran, program yang menyesuaikan terhadap Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Strategis Daerah RKPD Kabupaten Samosir Tahun 2026. Mempertimbangkan dan mengakomodir usulan masyarakat desa yang ditampung dalam Musrenbang Kecamatan serta hasil telaahan pokir (terinput dalam SIPD) dan Mempersiapkan data dukung terhadap setiap usulan dan topik pembahasan.

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai rangkaian sistim perencanaan pembangunan daerah, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menekankan pimpinan OPD lebih bersungguh-sungguh dengan mengedepankan prinsip kolaborasi, menjalin sinergitas melalui inovasi baru guna percepatan pelayanan kepada masyarakat

“Dibutuhkan sumbangsih saran, kritik guna menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Forum perangkat daerah RKPD ini dilaksanakan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan, pendekatan tematik, yang tentu sungguh mengharapkan keterlibatan kita semua, melalui lintas sektor dalam rangka percepatan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai visi Pemerintah Kabupaten Samosir 2025-2029 yaitu Samosir Unggul, Inklusif dan Berkelanjutan” kata Ariston

Lebih lanjut disampaikan Ariston, Sesuai kajian dan kebijakan, tematik yang diangkat dalam mendukung visi misi Pemkab. Samosir akan dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan program. Tematik tersebut diantaranya peningkatan sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatakan layanan infrastruktur dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

Kepala Bappeda Rajoki Simarmata mengatakan Forum lintas Perangkat Daerah merupakan proses rangkaian panjang siklus perencanaan pembangunan daerah, dan menjadi ruang mengkolaborasikan seluruh rangkaian sebelumnya.
“Dari hasil evaluasi RPJMD sebelumnya , ada 11 isu strategis yang harus dituntaskan melengkapi RPJMD 2025-2029. Empat skala prioritas pembangunan 2026 yang ditetapkan akan menjawab isi strategis tersebut” kata Rajoki

Hasil Pembahasan Forum Lintas Perangkat Daerah dituangkan dalam berita acara yang akan dijadikan acuan dalam program kerja 2026. Sesuai tema penyusunan RKPD 2026, Rajoki menyampaikan program yang disusun lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan mengacu dari program pemerintah pusat dalam RPJMN yang dituangkan dalam bentuk visi dan diturunkan dalam misi Astacita Presiden RI.

Polsek Ella Hilir Menghadiri Khataman Alqur’an Bulan Ramadhan 1446 Hijriah

Penulis

Redaksi

-

26 Maret 2025

0

MELAWI, metroindonesia.id – Polsek Ella Hilir menghadiri kegiatan khataman Alqur’an pada hari Rabu (26/03/2025) pukul 20.00 Wib di salah rumah warga di Dusun Sandong Permai, Desa Nanga Ella Hilir, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.

Kapolsek Ella Hilir IPDA Darmawan Susilo melalui AIPTU Suwardi mengatakan bahwa kegiatan khataman Alqur’an di bulan suci ramadhan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada bulan suci ramadhan.

“Khataman Alqur’an merupakan kegiatan rutin setiap bulan ramadhan baik dilakukan di Masjid, Surau ataupun di rumah warga,” ujarnya.

Lanjutnya, mendekati Idul Fitri Polsek Ella Hilir juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Ella Hilir jika ada pelayanan yang diberikan masih jauh dari harapan.

“Melalui momonet bukan suci ramadhan ini atas nama Polsek Ella Hilir menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin jika selama memberikan pelayanan masih terdapat kekurangan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat Ella Hilir agar etap berhati-hati selama hilir atau mudik lebaran” ucapnya.

Kegiatan khataman Alqur’an juga di hadiri oleh Ketua Surau Jannatul Firdaus Sdr. Halimin A.Ma. Kepala Desa Nanga Ella Hilir, Budiono,SH., serta kelompok pengajian di RT 03 Desa Nanga Ella Hilir.

DPP ELANG TIGA HAMBALANG NKRI SUMUT MEMINTA KEPADA BUPATI TAPSEL SEGERA SELESAIKAN SENGKETA LAHAN DI PLTA SIMARBORU

Uncategorized

Penulis

Ali Yusron

-

25 Maret 2025

0

DPP ELANG TIGA HAMBALANG NKRI SUMUT MEMINTA KEPADA BUPATI TAPSEL SEGERA SELESAIKAN SENGKETA LAHAN DI PLTA SIMARBORU

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id. – Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Simarboru berkapasitas 510 MW yang sedang dikerjakan oleh PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) berada di 3 wilayah kecamatan yaitu Sipirok Marancar dan Batang Toru (simarboru) Kabupaten Tapanuli Selatan ( Tapsel) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).Selasa (25 – Mar 2025).

Lokasi lahan yang digunakan untuk pendirian pembangunan PLTA ini berada di Keluatan ( Tanah Wilayat) Sipirok Sejak peresmian proyek PLTA tahun 2012 hingga saat ini tidak pernah ada permintaan khusus kepada Raja Luat Sipirok dalam penggunaan lahan Keluatan Sipirok tersebut

Perihal tersebut membuat Wim Raja Parmuhunan Siregar sebagai perwakilan dari Keluatan Sipirok menyampaikan keluhannya kepada Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Elang Tiga Hambalang NKRI Sumut, Ardi Yunus Siregar

“Pihak pengelola PLTA Simarboru tidak menghargai Raja Sipirok yang berhak atas tanah Keluatan Sipirok yang sekarang sudah digunakan dalam pembangunan proyek PLTA Simarboru”, sebut Wim Siregar

Lahan yang digunakan dalam pembangunan PLTA ini berada dalam wilayah Keluatan Sipirok
“Sengketa lahan ini harus segera diselesaikan siapapun pihak yang berkepentingan di dalam proyek ini, jika tidak akan dikawatirkan akan memunculkan konflik social di wilayah-wilayah yang termanfaatkan.” Tambah Wim Siregar

Menyikapi hal tersebut ketua DPP Elang Tiga Hambalang NKRI Sumatera Utara Ardi Yunus Siregar meminta kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu agar menyelesaikan masalah sengketa lahan ini sesegera mungkin

Juga meminta kepada pihak PLTA Simarboru segera memberikan penjelasan kepada pihak keluatan sipirok atas penggunaan lahan yang telah termanfaatkan dalam proyek ini.

” penyelesaian permasalahan ini sangat krusial sehingga menjadi kewajiban kepada Bupati Tapanuli Selatan yang baru, Gus Irawan Pasaribu, untuk bersikap bijak dalam menyikapi potensi konflik sosial yang bisa muncul akibat pembangunan proyek ini ” Tutup Ardi Yunus

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025-2026

DAERAH

Penulis

Jimmy Ulima

-

25 Maret 2025

0

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025-2026

Bogor, Jabar | metroindonesia.id

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil VII (kota Bogor) Rizaldy D. Priambodo melaksanakan kegiatan penyebarluasan peraturan daerah tahun anggaran 2025 – 2026 Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut berlokasi di Jl Cibeureum/Perumahan Mulyaharja 1 (Telkom) rt.01/rw.08, Mulyaharja, kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, pada (25/3/2025).

Didampingi oleh Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bogor Bpk Said Muhamad Mohan dan perwakilan dari beberapa kelurahan,rt,RW setempat,juga dihadiri oleh warga dari setiap kelurahan wilayah Kecamatan Bogor Selatan.

Dalam kegiatan ini selain menyampaikan penyebarluasan peraturan daerah Beliau juga mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat yang hadir dalam acara tersebut,terutama keluhan keluhan masyarakat dalam bidang insfratruktur dan ekonomi. (Oloan Simatupang)

Bupati Samosir Apresiasi Kerja Keras Pokdakan Mekar

Penulis

Jimmy Ulima

-

25 Maret 2025

0

Bupati Samosir Apresiasi Kerja Keras Pokdakan Mekar — Bupati Samosir Vandiko T. Gultom Panen Ikan Bersama Pokdakan Mekar

Samosir | metroindonesia.id

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom hadiri undangan panen bersama Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mekar. Program budidaya ikan kolam darat sistim bioflok di Kabupaten Samosir mulai membuahkan hasil. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mekar yang melakukan budidaya ikan nila berbuah manis dan melakukan panen perdana lansung bersama Bupati Samosir di Desa Sitoluhuta-Pangururan, 24/03.

Bupati Samosir Vandiko T. Gultom mengapresiasi kerja keras dan kemauan Pokdakan Mekar yang terus berusaha dan mengupgrade ilmu sehingga dapat membuahkan hasil yang lumayan bagus. “Ini masih Panen perdana, hasil panen satu kolam 250 kg dalam waktu panen 4 bulan, sudah cukup baik, kami mengapresiasi dan hasilnya sudah dapat dirasakan secara langsung,” kata Vandiko

Hasil sinergitas Pemkab Samosir dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dijalankan saat ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pembudidaya ikan lainnya untuk beralih dari KJA ke kolam darat sistim bioflok, terutama dalam menjaga kelestarian alam. “Ini potensi yang baik, ternyata bisa dan sudah berhasil. Dengan beralihnya dari KJA ke Bioflok akan membawa dampak perbaikan lingkungan Danau Toba. Pada dasarnya kami siap melakukan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat yang memerlukan kehadiran pemerintah,” ucap Vandiko

Kedepan, Bupati Samosir menekankan agar Budidaya ini dapat lebih dimaksimalkan melalui potensi yang ada dan pengalaman saat ini sehingga hasil panen dapat mencapai 500 kg/ kolam. Optimalisasi dimaksud dengan membuat pelet sendiri dari bahan sekitar untuk menekan biaya produksi. Kelompok pembudidaya ikan dihimbau mengikuti saran dari Dinas pertanian bagaimana agar hasil bisa optimal sehingga bisa meningkatkan perekonomian anggota Pokdakan. “Mari bekerjasama dengan baik. Program ini bersifat stimulan, harus dapat dimanfaatkan untuk budidaya berikutnya sehingga kedepan menjadi Pokdakan yang mandiri yang dapat meningkatkan nilai perekonomian bagi anggota kelompok,” tambah Vandiko

Dalam kesempatan ini, Bupati Samosir mendukung komitmen kelompok Mekar menjadikan desa Sitoluhuta menjadi “Kampung Nila”. Dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, Vandiko yakin Desa Sitoluhuta dapat terintegrasi menjadi kampung nila.

Dari sisi analisa ekonomi, Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom menjelaskan, potensi perikanan bioflok sangat menjanjikan, selain gampang juga dapat mengurangi volume pakan, karena limbah yang dihasilkan ikan diolah kembali oleh mikroorganisme yang sudah ditabur menjadi pakan.

Kata Tumiur, hasil panen saat ini tidak terlepas dari pelatihan dan pendampingan yang dilakukan Dinas Ketapang dan Pertanian kepada Pokdakan. Kekurangan ilmu pembudidaya ikan difasilitasi dengan mendatangkan praktisi dari Medan.
“Saat ini hasilnya 250-350 gr per ekor atau rata-rata 250 kg/kolam. Dengan harga 30 ribu/ kg, Pokdakan mekar dapat menghasilkan 12 juta,” jelas Tumiur

Tambah Tumiur, hasil ini akan terus ditingkatkan dan memenuhi produksi perikanan sesuai permintaan pasar dengan tetap melakukan pendampingan dan pelatihan guna transfer ilmu yang lebih baik.

Ketua Pokdakan Mekar Cornelius Simbolon
merasa terharu dan bangga dengan kedatangan Bupati Samosir beserta OPD. Ia berharap sinergitas yang telah berjalan baik dapat terus berjalan baik. Diakui Cornelius, pengembangan Pokdakan sistim bioflok di Samosir sangat menjanjikan dan berpotensi untuk dikembangkan, membuka peluang bisnis. Untuk itu Cornelius mengajak pembudidaya daya ikan dengan sistim KJA tidak ragu beralih ke Kolam darat sistim Bioflok.

“Atas nama masyarakat kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Samosir, sampai ditahap ini kami berhasil. Sangat menjanjikan membuat kolam Bioflok saya berani garansi bahwasanya ini menguntungkan,” terang Cornelius
Untuk pengembangan kedepan, Cornelius berharap perhatian pemerintah untuk membantu mesin pembuat pelet, karena baku pembuatan pelet ada di Samosir.
“Sinergitas Pemkab dan kementerian tidak diragukan lagi dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan sudah ada home industri pembuatan pelet” tambahnya.

Turut hadir Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu, Kadis Perhubungan Laspayer Sipayung, Kepala Pelaksana BPBD Sarimpol Simanihuruk, dan Kepala RSUD Iwan H. Sihaloho serta anggota kelompok Pokdakan Mekar.

Launching JAGA DESA, Kejari Samosir Sosialisasikan Ke Pemerintah Daerah

Penulis

Jimmy Ulima

-

25 Maret 2025

0

Launching JAGA DESA, Kejari Samosir Sosialisasikan Ke Pemerintah Daerah — Kajari Samosir bersalaman dengan ketua Apresiasi Kabupaten Samosir

Samosir | metroindonesia.id

Kejaksaan Negeri Samosir sosialisasikan sekaligus launching aplikasi berbasis website “JAGA DESA” (jagadesa.kejaksaan.go.id). Launching dilakukan oleh Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, SH, M.Hum didampingi Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM, Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Wakapolres Samosir Kompol ST. Panggabean, Pabung Kodim 0210/TU G. Sebayang, di Aula AE. Manihuruk, Desa Lumban Suhisuhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Senin (24/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dilingkungan Kejari Samosir, Kepala Dinas Sosial PMD F. Agust Karokaro, Sekdis Inspektorat Blasman Sitanggang, Kabag Pemerintahan Belman Sinaga, Ketua APDESI Kabupaten Samosir beserta jajaran, para Camat, dan seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Samosir.

Aplikasi “JAGA DESA“ (Jaksa Garda Desa) merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDTT), dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.

Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, SE, MM dalam sambutannya berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan dana desa, agar dana desa benar-benar dapat dipergunakan secara efektif untuk percepatan pembangunan desa.

Lanjut Wabup, tujuan dana desa adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa berharap dana desa kedepan akan lebih besar, sehingga penggunaan dana desa harus berhati-hati karena akan selalu diawasi akuntabilitasnya.

“Oleh karena itu kepala desa selaku pucuk pimpinan didesa harus melaksanakan fungsi sebaik-baiknya dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dan senantiasa dituntut untuk memahami dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diamanatkan dalam regulasi”, ujar Wakil Bupati Ariston.

Wabup Samosir Ariston berharap para Kepala Desa dapat memberdayakan aparat desa dalam hal pemahaman program jaga desa, oleh karena itu diperlukan perhatian dan keseriusan dalam hal penginputan data desa.

Dari sisi SDM, Ariston menyampaikan masing-masing desa karakteristiknya tidak sama dimana kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dana desa mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, maka jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan untuk memahami bagaimana mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan secara akuntabel sehingga sangat perlu pendampingan. Maka dengan program Jaga Desa yang akan mengawal desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan desa.

“Semoga dengan adanya pengawalan ini, kepala desa merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di desa”, katanya.

Sementara Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyampaikan, lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, sangat mengapresiasi dilaunchingnya aplikasi jaga desa oleh kejaksaan negeri Samosir.

“Program yang sangat luar biasa. Kedepan seluruh Kepala Desa akan dapat menginplementasikan seluruh program sesuai dengan APBDes 2025 dengan baik”, ujar Nasip.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yakni Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi, Nasip menghimbau Kepala Desa agar melakukan program kegiatan yang ber skala prioritas. Kemudian, dalam pengelolan dana desa harus transparan dan akuntabel.

“Melalui Jaga Desa ini menjadi salah satu sosialisasi agar pemerintah desa melakukan kegiatan tanpa kendala sesuai dengan regulasi, transparan dan akuntabel”, katanya.

Ketua APDESI Kab. Samosir, Raja Sondang Simarmata, berharap kehadiran Jaga Desa sebagai bentuk kemitraan dalam pengawasan, sehingga pemerintah desa bisa merasa nyaman dalam bekerja, dan mendapat dukungan pengawalan dari institusi Kejaksaan.

Dalam pemaparannya, Kajari Samosir Karya Graham Hutagaol, SH, M. Hum menjelaskan, bahwa program ini merupakan program unggulan pemerintah melalui Kejagung RI, yang sudah dilaunching oleh JAM Intel Kejagung RI dan Menteri Desa PDT, pada tanggal 7 Februari 2025 lalu.

Jaga Desa merupakan perwujudan poin ke-enam Asta Cita Presiden RI yakni, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Pembangunan desa merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Membangun desa berarti membangun Indonesia”, jelasnya.

Dijelaskan lagi, aplikasi Jaga Desa (jagadesa.kejaksaan.go.id) adalah sebuah sitem pelaporan berbasis aplikasi dalam rangka kecepatan respon Kejaksaan terkait berbagai kendala dan permasalahan hukum yang ada di desa. Aplikasi Jaga Desa hadir untuk memastikan pengelolaan dana desa secara tepat sasaran, mencegah kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat dan sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang pertanggung jawaban keuangan.

Kejari Samosir juga menyampaikan, Jaksa Agung RI menginginkan Jaksa hadir untuk mengasistensi program program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan aparatur desa di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, dengan mengutamakan pencegahan sehingga meminimalisir aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi.

“Melalui aplikasi ini kami bisa pantau dan monitor apa yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa”, kata Hutagaol.