MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Wakil Bupati Melawi Drs, Kluisen melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kecamatan Belimbing Hulu, pada Senin (02/10).

Kunker Bupati dan Wakil Bupati Melawi ini digelar dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintah kecamatan tahun 2023 dan diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Belimbing Hulu.

Turut hadir dalam kegiatan Kunker tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin, Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, Pimpinan Bank Kalbar Nanga Pinoh, Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi, Para Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Tokoh Masyarakat.

Camat Belimbing Hulu, Saibun Sibarani menjelaskan profil lengkap kecamatan Belimbing Hulu, mulai dari jumlah desa yang ada di kecamatan Belimbing Hulu, data SDM, kondisi infrastruktur, data sarana dan prasarana pendukung kantor, jumlah penduduk, data fasilitas pendidikan dan keagamaan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada di kecamatan Belimbing Hulu.

Sementara itu, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa mengatakan Kunker yang dilaksanakan jangan hanya dijadikan acara seremonial saja, melainkan harus ada evaluasi program dan kegiatan sebagai bahan menyusun program pembangunan di tahun mendatang.

“Kunker  dan tatap muka bersama masyarakat dan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Belimbing Hulu dalam rangka silaturahmi, menampung aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat, sekaligus melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,” ungkapnya.

Bupati mengungkapkan saat ini pemerintah daerah terus melaksanakan pembangunan baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan bidang lainnya demi kesejahteraan masyarakat.

“Anggaran yang dialokasikan di Kecamatan Belimbing Hulu ini cukup besar, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) mencapai 19 Milyar lebih, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 15 Milyar lebih, termasuk dana penanganan stunting untuk Puskesmas sebesar 96 juta rupiah,” jelasnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa Pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan Belimbing dan Belimbing Hulu mencapai hampir 100 milyar, diantaranya untuk Pembangunan peningkatan jalan Batu Nanta – Guhung, peningakatan jalan simpang nasional batu buil – Tiong Keranjik, dan peningkatan jalan Batu Buil – Batu Ampar.

“Insyaallah untuk tahun 2024, Melawi juga akan menerima aspirasi DAK sebesar 200 milyar, dan 50 milyar akan kita alokasikan untuk pembangunan di wilayah Belimbing dan Belimbing Hulu. Hal ini bisa kita laksanakan karena adanya komunikasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat melalui Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat II,” terangnya.

Dan terkait Pembangunan di wilayah Belimbing Hulu, Bupati mengatakan masih ada pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian bersama berkaitan Pembangunan di wilayah Belimbing Kiri khususnya ke arah desa Kayu Bunga.

“Pembangunan melalui UPJJ ke arah Desa Kayu Bunga sepanjang 39 KM akan kita upayakan secara bertahap tahun ini dan tahun depan pengerjaannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan kunker ini juga, Bupati mengingatkan terkait penanganan masalah stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kabupaten Melawi. Bupati juga mengingatkan terkait netralitas ASN menjelang Pemilu 2024, dan penggunaan dana desa harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi penyimpangan.

“Mari kita bergandengan tangan, bahu membahu dan bersama-sama membangun Kabupaten Melawi yang adil, pantas, hebat, dan berlandaskan gotong royong,” tutupnya.

Pada kesempatan tersebut juga Pemerintah Kabupaten Melawi melaksanakan pengobatan gratis, imunisasi, pemberian obat pencegahan massal kaki gajah, penyerahan benih tanaman pekarangan dan rumah bibit untuk kelompok Wanita tani desa Kayu Bunga, dan penyerahan BKB KIT Stunting,

Selain itu Tim Penggerak PKK Kabupaten Melawi juga memberikan bantuan uang tunai secara simbolis kepada pengrajin produk unggulan di 11 Kecamatan dalam kunker tersebut.

Tak hanya itu, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, pemberian bantuan makanan tambahan untuk balita, pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, peninjauan pembuatan produk unggulan di kecamatan, dan peninjauan simulasi pengolaan makanan bergizi cegah stunting

MELAWI-KALBAR, Metroindonesia.id – Pemkab Melawi dan Kajari Sintang secara resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa atas nama Pemkab Melawi dan Kajari Sintang (Kepala Kejaksaan Negeri), Aco Rahmadi Jaya di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, pada Rabu (27/09).

Kajari Sintang, Aco Rahmadi Jaya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan MoU yakni untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Melawi dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan serta ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

“Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili Pemkab Melawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi,” jelas Aco Rahmadi Jaya.

Lebih lanjut  dikatakan Aco bahwa lingkup kerjasama lainnya berupa pemberian pertimbangan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dengan memberikan Pendapat Hukum sertaPendampingan Hukum, Pemberian layanan hukum melalui konsilisasi, mediasi dan fasilitasi.

“Adapun manfaat lainnya yakni peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi magang dan penyediaan narasumber, dan kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi,” terang Aco.

Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyambut baik dan mengapresiasi Kajari Sintang yang telah bersedia menjalin kerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Melawi.

“Saya berharap dengan adanya Nota kesepakatan ini akan membuka peluang terciptanya sinergi antara aparat penegak hukum dengan aparat intern Pemkab Melawi,” kata Bupati.

Bupati juga mengimbau kepada seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Melawi agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan.

“Kita harus senantiasa berhati-hati dalam pelaksanaan dan kegiatan penatausahaan pemerintah di Kabupaten Melawi dengan maksimal agar terhindar dari masalah perdata dan meminimalisir terjadinya mal-administrasi,” tutupnya .