Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

Pj. Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes didampingi Kasatpol PP, Zulkifli Lubis bersama Camat Padangsidimpuan Utara, Nanda Alfina, SH turun meninjau lokasi Kos-kosan yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi online. Kamis (22/2).

Kos kosan yang meresahkan warga.

Hal ini dilakukan terkait viral nya di media sosial tentang warga yang menggeruduk kos-kosan di Kelurahan Kampung Tobat, Kecamatan Padangsidimpuan Utara.

Dihadapan Walikota Letnan Dalimunthe, Mustofa (30) salah seorang warga Kampung Tobat menceritakan keberadaan kost-kostan yang berlokasi di Gg. Amal ini sudah sangat meresahkan. Karena kos-an ini sering didatangi oleh orang-orang yang tak dikenal.

Pj.Walikota Psp Letnan Dalumunthe mendengarkan keluhan dan aduan warga.

Kita sudah sering melaporkan hal ini kepada kepling (kepala lingkungan) dan lurah, namun tak digubris. Hingga puncaknya pada senin (19/2) kemarin kira-kira pukul 18.00 WIB kita bersama warga kampung tobat lainnya mengeruduk lokasi kosan itu” ucap Mustofa.

Kasatpol PP.Zulkifli Lubis dan Camat Utara Nanda Alfina.SH meninjau Kos kosan

Ia melanjutkan keberadaan kostan ini awalnya dihuni oleh keluarga dan juga karyawan yang bekerja di wilayah Padangsidimpuan, namun setelah pengelola berganti, aktifitas di kostan tersebut semakin tidak terkendali, “Warga terganggu karena kos-kosan itu selalu ramai dan gaduh dengan banyaknya pasangan pria wanita keluar masuk, kemudian musik yang diputar juga menimbulkan kebisingan dan kadang bisa sampai pagi, pak” ucapnya.

Mendengar itu, Walikota letnan mengaku sangat terpukul dengan adanya kejadian seperti itu.

Rehat sejenak bersama warga sekitar bercanda untuk mencairkan suasana.

ini harus jadi perhatian kita bersama, baik pemerintah,warga masyarakat dan para orang tua karena ini juga tak terlepas dari pentingnya pengawasan dan pola asuh yang ditetapkan kepada anak-anak,” pesan Walikota Letnan.

Kemudian, mengenai Kost-an tersebut Walikota Letnan mengatakan untuk sementara dikosongkan dan jika terbukti akan memberikan teguran dan sanksi kepada pengelola.

Ia meminta kepada Kasatpol PP untuk lebih meningkatkan pengawasan dan penertiban praktik-praktik prostitusi berkedok kos-an ataupun penginapan diwilayah Kota Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

SMA Negeri 3 Kota Padangsidimpuan kali ini mendapat kehormatan untuk menerima atau jadi tuan rumah kunjungan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah yang berlangsung pada Hari Kamis 22 Februari 2024 mulai Jam 07.00.di lapangan Sekolah tersebut.

Kegiatan yang bertujuan untuk lebih mengenalkan Hukum kepada Siswa siswi Sekolah tersebut dihadiri Kepala Seksi Intelijen Yunius Zega,SH.MH sebagai yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan,Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kominfo Kota Padangsidimpuan, yang mewakili Bagian hukum Setda kota Padangsidimpuan, Camat Padangsidimpuan Selatan, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Jaksa Fungsional, staf Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Kepala SMA Negeri 3 Padangsidimpuan, para Guru SMA Negeri 3 Padangsidimpuan, dan diikuti seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 3 Padangsidimpuan.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang mengangkat Tema,“Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”. di sampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Yunius Zega.SH.MH.ketika memberikan arahan pada acara tersebut yang di mulai dengan di adakannya Apel Pagi oleh Siswa-Siswi SMA Negeri 3.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Yunius Zega.SH.MH kali ini mengawali materi dengan memperkenalkan diri beserta tim penyuluhan hukum,kemudian Menyampaikan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait pelanggaran hukum yang rawan dilakukan oleh para siswa di era Teknologi canggih saat ini seperti”Penyalah gunaan Sosial Media dan Penyalah gunaan Narkotika.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan,Junius Zega SH.MH.menyampaikan agar siswa/siswi senantiasa mawas diri terhadap penggunaan sosial media,karena melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan ITE akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di kalangan anak SMA khususnya adalah terkait pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) seperti penyebaran berita hoaks,bullying, jual beli barang-barang terlarang melalui sosial media.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) seperti yang disebutkan tersebut,Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan mengajak siswa-siswi untuk dapat mengontrol penggunaan smartphone, serta menyampaikan untuk bijak dalam menyaring konten-konten yang disediakan oleh media sosial seperti Instagram, Youtube, Facebook dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut,Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan juga menyampaikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini,yang kian meningkat dan maraknya penyimpangan perilaku generasi muda yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup Bangsa.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Sumatera Utara dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan,agar siswa-siswi mempunyai karakter yang Tangguh dan Jujur di dalam diri,karena itulah sebetulnya sebagai kunci agar bisa menggapai kesuksesan.
Terkait hal yang harus dilakukan agar bisa mencapai Kurikulum Merdeka,para siswa/i harus menerapkan karakter berani jujur dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Acara Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah tersebut,juga di isi sesi tanya jawab dengan siswa-siswi SMA Negeri 3 Padangsidimpuan yang langsung di sambut dengan antusiasme yang tinggi dari siswa-siswi,di buktikan dengan banyaknya siswa dan siswi yang mengajukan pertanyaan seputar materi dan permasalahan yang dihadapi siswa dan siswi sehari-hari.

Tim Penyuluhan Hukum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan membagikan souvenir untuk siswa/i SMA Negeri 3 Padangsidimpuan di akhir acara sebagai cenderamata telah terlaksananya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah di SMA.N 3 tersebut.

Program Jaksa Masuk Sekolah yang dilaksanakan oleh Kejari Padangsidimpuan adalah pelaksanaan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan RI.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah tersebut merupakan Upaya Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dalam menjalankan tugas dan fungsi preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan pengenalan hukum sejak dini kepada para pelajar agar tidak tersandung permasalahan Hukum.serta bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat terkhusus bagi pelajar.

Padangsidimpun – Metroindonesia.id.

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Padangsidimpuan menyelenggarakan program tahfidz Al-Qur’an bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) beragama Islam di Masjid Al Ikhlas Lapas. Program ini bertujuan untuk membina dan membimbing WBP agar lebih memahami isi Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tahfidz Al-Qur’an ini diikuti oleh 20 orang WBP yang telah diseleksi berdasarkan kemampuan membaca Al-Qur’an dan hafalannya. Mereka dibimbing dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padangsidimpuan yang berpengalaman dalam bidang tahfidz Al-Qur’an.

Kepala Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, Japaham Sinaga, mengatakan bahwa program tahfidz Al-Qur’an ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang diberikan kepada WBP. “Program ini diharapkan dapat membantu WBP untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT, serta menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Japaham.

Salah satu WBP yang mengikuti program tahfidz Al-Qur’an, Fendi, mengaku senang dengan program ini. “Saya sangat senang bisa mengikuti program ini. Saya ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik,” ungkap Fendi.

Program tahfidz Al-Qur’an ini merupakan salah satu bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan dalam memberikan pembinaan kepada WBP agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal ilmu agama yang bermanfaat.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

Pj. Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe SKM, M.Kes diwakili Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, S.STP, M.Si buka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Padangsidimpuan, Tahun 2024 di Aula Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan. Selasa (20/2).

Dalam arahannya, Pj. Walikota melalui Sekda Roni Gunawan Rambe menyampaikan bahwa Stunting sudah ditetapkan menjadi isu prioritas Nasional dalam rencana pembangunan jangka memengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021, menjadi 14% pada tahun 2024.

Ia menjelaskan, dalam upaya pencapaian target, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional, melalui peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021, tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting (RAN PASTI), yang mana BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting di tingkat pusat dan daerah.

“Stunting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia unggul, percepatan penurunan stunting dimulai pada saat prakonsepsi sampai 1000 hari pertama kehidupan, sehungga perlu kita tingkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada seluruh target sasaran yang diselenggarakan melalui kerja-kerja kolaboratif dalam TPPS” jelasnya.

Beliau berharap, rakor ini dapat dioptimalkan menjadi wadah strategis dalam koordinasi, konsolidasi dan sinergi antar OPD terkait dan para pelaku percepatan penurunan stunting diseluruh jenjang TPPS agar dapat meningkatkan kinerja konvergensi dan kualitas layananan intervensi kepada seluruh sasaran di wilayah pemko Padangsidimpuan.

Turut hadir Ketua TP.PKK Kota Padangsidimpuan, Ny. Masroini Letnan Dalimunthe beserta jajarannya,para camat, seluruh Kepala Puskesmas dan yang mewakili Kemenag.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

Pemerintah Kota Padangsidimpuan menggelar konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2025-2045 di ruang rapat H. M. Abdul Pane, Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Utara. Senin (19/02).

Kegiatan dibuka oleh Pj. Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM. M.Kes.
Dalam kesempatan tersebut,Walikota psp menyampaikan.”Dalam upaya mewujudkan transformasi menuju Padangsidimpuan yang berkelanjutan, sejahtera dan maju, sesuai kewenangannya, Pemko Padangsidimpuan menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional”.

Hal tersebut dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan untuk periode dua puluh tahun.

“Untuk itu, Pemko Padangsidimpuan harus melakukan penyelarasan RPJP 2025-2045 dengan RPJP Nasional 2025-2045 yang merupakan kunci sinergitas pembangunan pusat dan daerah.” Ucap Walikota Letnan.

Konsultasi publik Ranwal RPJPD ini, merupakan salah satu tahapan penyusunan RPJP yang bertujuan untuk memperoleh masukan secara langsung dari seluruh pemangku kepentingan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun khususnya terkait arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan.

Selanjutnya, Walikota mengajukan Ranwal RPJP Kota Padangsidimpuan 2025-2045 kepada Gubernur yang diterima oleh Kepala Balitbangda Provsu, Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si selaku wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendapatkan masukan terhadap permasalahan, isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok dalam Ranwal RPJP itu sendiri.

Sementara Kepala Balitbangda Provsu, Dr. Ir. Hasmirizal Lubis, M.Si mengatakan, penyusunan RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa RPJPD 2025-2045 yang diserahkan oleh Walikota akan dikonsultasikan dan diselaraskan dengan RPJPN (Nasional) 2025-2045 yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan substansi prioritas daerah yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

Kecewa,marah dan sangat,sangat prihatin,otomatis akan di terasa oleh setiap individu yang di jiwanya masih tersisa rasa perduli,rasa bangga dan asa rindu untuk melihat dan menikmati kemajuan pembangunan fisik ataupun manusianya di Kota Padangsidimpuan. Saat tahu,melihat,mendengar dan mengetahui sejauh mana Skill dan tingkat kesadaran ataupun tingkat pengetahuan yang di kuasai para Pejabat yang menduduki beberapa posisi penting dan strategis,baik dalam eksternal maupun internal Pemerintahan di Kota Psp.

Ke tidak Pahaman ataupun ketidak pengertian akan Tugas dan tanggung jawab yang di embannya serta Buta akan pungsi Hukum dan Per Undang Undangan yang mengikat dan seharusnya di patuhi nya sesuai posisi dan jabatannya.

Seperti apa yang di lakukan dan di tunjukkan Ketua KPU Kota Padangsidimpuan.dimana di duga karena merasa lebih superior dan kebal hukum,menganggap sepele dan tidak pernah mau menanggapi pertanyaan dan konfirmasi yang diajukan oleh beberapa wartawan baik cetak maupun On line terkait dugaan tidak adanya transparansi dalam penggunaan Anggaran PEMILU 2024.

Ketua KPU Kota Padangsidimpuan dalam hal ini diduga telah gagal atau gagap Hukum dalam memahami isi dan arti per Undang Undangan yang mengikat dan harus di laksanakan nya sesuai posisi dan tugasnya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU ) dan sebagai pelaksanaan dalam menjalankan kewajiban UU KIP No.14 Tahun 2008,dan UUD Thn 1945 Pasal 28 F.

Hal sama dan malah lebih parah dipertontonkan Lurah Panyanggar Khoiruddin ketika di Konfirmasi juga oleh Wartawan tentang adanya dugaan penyalah gunaan wewenang dan jabatan untuk penggunaan Anggaran KPU dan KPPS Kel.Panyanggar.

Khoiruddin sebagai Lurah malah menjawab melenceng dengan teriak teriak menantang di depan Petugas Kepolisian dan Militer yang bertugas sebagai PAM Pemilu(14 Feb 2024) .”Saya bukan Anak Kampung,Saya tidak pernah punya rasa takut.Uang Saya telah banyak habis gara gara Pemilu ini.Dari tasi malam banyak kali yang datang me ngancam saya,Biar Kalian Tahu,Saya jadi Lurah di Kelurahan Panyanggar ini bukan di tempatkan namun Saya yang memintanya katanya”.

Urusan di intimidasi,oleh siapa dan berkorban Uang dan lain sebagainya untuk siapa tersebut.
Hubungannya dengan Konfirmasi Wartawan apa.
Kalau betul apa yang di katakan Lurah khoiruddin tersebut,dan Khoiruddin Faham serta mengerti akan Hukum.
Lurah Khoiruddin tidak seharusnya melakukan tersebut. tapi akan menempuh Jalur Hukum untuk memberi contoh.

Karena Negara Kita adalah Negara yang menjamin perlindungan Hukum bagi setiap Warga Negaranya tampa ada pengecualian.

Pemilihan dan penempatan posisi bagi para Lurah di Kota Padangsidimpuan yang tidak jelas sistem dan prosedurnya,di duga jadi salah satu faktor yang menyebabkan para Lurah tidak mengeri Hukum dan Per Undang Undangan,serta banyaknya di temukan hal hal yang melenceng dan melanggar yang di duga dilakukan Para Lurah.

Penempatan dan penunjukan Lurah selama ini di duga dilakukan bukan karena Skill, Kemampuan dan seleksi untuk mencari Orang orang terbaik, namun di dasarkan atas hubungan, relasi dan dugaan karena kekuatan Fulus lah bisa dan akan dapat jabatan serta posisi di Kota padangsidimpuan.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.

Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Dr.Lambok.MJ.Sidabutar.Plh.Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Elan Zaelani.SH.MH melakukan Press Release melalui Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Yunius Zega.SH.MH sekitar Jam 10.00.Wib Tanggal 19 Februari 2024 terkait penyerahan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut
Umum (JPU) oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dalam kasus perkara yang telah masuk tahap II Kegiatan Belanja Barang kepada
Masyarakat Pembangunan Ipal Domestik di Kota Padangsidimpuan Tahun 2020 bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Dalam Penjelasannya Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Yunius Zega.SH.MH mengatakan bahwa penyerahan Tersangka dan barang bukti oleh Jaksa Penyidik Perkara Pidana Khusus Kejari Padangsidimpuan dilakukan atas nama 3 (tiga) Tersangka yaitu BS
selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), FP selaku Direktur CV. Satahi
Persada sebagai Penyedia dan DS selaku Direktur CV. Sportif Citra Mandiri sebagai Konsultan
Pengawas dalam kegiatan tersebut,lengkap dengan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian
Tersangka (BA-4) masing-masing Tersangka Tertanggal 19 Februari 2024.

Penyidikan yang di lakukan terhadap masing-masing Tersangka dilaksanakan berdasarkan:
a. Terhadap Tersangka BS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-
360/L.2.15/Fd.1/10/2023 Tanggal 05 Oktober 2023.
b. Terhadap Tersangka FP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-
02/L.2.15/Fd.1/10/2023 Tanggal 05 Oktober 2023.
c. Terhadap Tersangka DS berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-
01/L.2.15/Fd.1/10/2023 Tanggal 05 Oktober 2023.

Lebih lanjut,Kasi Intelijen Kejari Padangsidimpuan dalam Press Release tersebut mengatakan”Kasus yang menjerat para Tersangka adalah terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Kegiatan Belanja Barang kepada Masyarakat/Pembangunan Ipal Domestik di Kota Padangsidimpuan
TA. 2020 yang berlokasi di Sekolah Islam Terpadu Darul Hasan yang beralamat di Jalan Ompu Huta
Tunjul Kec.Hutaimbaru.Kota Padangsidimpuan.

“Dimana dalam pekerjaan tersebut para Tersangka tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera didalam Kontrak.
Pekerjaan tidak
sesuai dengan Spesifikasi yang tertera dalam Kontrak dengan kondisi Barang/Jasa yang telah
dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)
tersebut,sehingga tidak berfungsi sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Ahli Konstruksi Nomor :
011/LP/IX/2022/VGS yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 540.601.214,-berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik Nomor :
0000/2.1349/AL/0287/1/IX/2023 tanggal 12 September 2023”.

“Pada saat dilakukan penelitian Tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Padangsidimpuan,para Tersangka masing-masing mengakui perbuatannya,dimana pengakuan para Tersangka tersebut telah
dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4)”.

“Setelah penelitian terhadap para Tersangka selanjutnya dilaksanakan tindak lanjut pemeriksaan Kesehatan kepada
masing-masing Tersangka oleh Dokter pada Poliklinik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.dimana dari
hasil pemeriksaan Kesehatan yang di lakukan terhadap masing-masing Tersangka,dinyatakan dalam keadaan sehat sehingga bisa dilakukan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padang
Sidempuan sesuai Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 20 hari ke depan,terhitung sejak tanggal 19 Februari 2024 hingga 09 Maret 2024 berdasarkan:
a. BS berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (P16A) Nomor: PRIN-
161/L.2.15/Ft/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan (T7) Nomor:
PRIN-173/L.2.15/Ft/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 serta Berita Acara Pelaksanaan Perintah
Penahanan (BA-7) tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka dan Jaksa
Penuntut Umum.
b.Tersangka FP berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (P16A)
Nomor: PRIN-162/L.2.15/Ft/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Perintah Penahanan (T7) Nomor: PRIN-176/L.2.15/Ft/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 dan Berita Acara Pelaksanaan
Perintah Penahanan (BA-7) Tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka dan
Jaksa Penuntut Umum;
c. Tersangka DS berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (P16A)
Nomor: PRIN-163/L.2.15/Ft/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024dan Surat Perintah Penahanan (T7)
Nomor: PRIN-177/L.2.15/Ft/02/2024 Tanggal 19 Februari 2024 serta Berita Acara Pelaksanaan
Perintah Penahanan (BA-7) Tertanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Tersangka dan
Jaksa Penuntut Umum.
Bahwa dalam waktu dekat Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri
Padangsidimpuan akan melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus untuk dilakukan persidangan.

Untuk para tersangka dijerat dengan Undang Undang :
PRIMAIR pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.