METRO, KALBAR – Presiden Republik Indonesia, Jokowi (Joko Widodo) secara resmi telah mencabut aturan pelarangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya per 23 Mei 2022.
Kebijakan Presiden Jokowi tersebut disambut baik oleh masyarakat, khususnya dikalangan asosiasi petani sawit. Menurut para petani kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Seperti yang disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kalimantan Barat, YS Marjitan. Ia menyambut baik dan mengapresiasi langkah Presiden Jokowi terkait pencabutan larangan ekspor CPO dan produk turunannya itu.
Baca Juga: Kompol Asmadi Resmi Tutup Kegiatan TOT Personel Polres Melawi Tahun 2022
“Keputusan Presiden Jokowi ini merupakan langkah baik bagi pemerintah. Ekspor CPO serta produk turunannya memang menjadi faktor utama dalam menggerakkan perekonomian di sektor kelapa sawit. Ini memberikan angin yang segar bagi petani dan pelaku usaha kelapa sawit,” paparnya.
Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Kabupaten Melawi Sofian Hadi, juga menyambut baik. Baginya, langkah itu merupakan langkah baik. Dengan pembukaan kembali ekspor CPO itu, maka akan membuat harga jual Tandan Buah Segar (TBS) dan perekonomian ikut meningkat.
“Kami atas nama keluarga besar asosiasi berterima kasih kepada pak Jokowi yang telah mencabut larangan ekspor CPO. Bagi kami ini berita yang sangat menggembirakan. Harapan kami dengan adanya pembukaan keran ekspor CPO akan berpengaruh besar dan membuat harga TBS stabil, dengan harga sesuai penetapan pemerintah,” ucapnya saat ditemui di Cafe Toegoe, Sabtu (21/5).
Baca Juga: Petani Sawit Indonesia Berikan Apresiasi Kepada Jokowi Usai Cabut Larangan Ekspor
Menurutnya, pelarangan ekspor CPO membuat pengaruh harga TBS menurun drastis yang membuat petani sawit menjerit. Yang sebelumnya Rp. 3000 lebih, ketika adanya pelarangan, menurun hingga seribu lebih tidak sampai Rp.2000.
“Ini pengaruh besar bagi petani, sehingga kebutuhan para petani tidak mampu terpenuhi. Dengan adanya pengumuman pencabutan itu harga TBS merangkak naik dari Rp. 2.700 lebih, menjadi Rp. 3000 lebih. Mudah-mudahan nanti akan merangkak naik, hingga stabil,” paparnya.
Baca juga: Dirjen KKP Dan Komisi IV DPR RI Sosialisasikan Kebijakan Perikanan Budidaya 2022
Pada kesempatan itu, Sopian juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menstabilkan stok minyak goreng di pasaran hingga melampui kebutuhan. “Semoga tidak ada lagi kelangkaan dan stok minyak goreng bisa stabil,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemkab Melawi Raih Predikat WTP 3 Kali Berturut-Turut Dalam Laporan Keuangan
Penulis: Ira