https://www.facebook.com/share/p/CLZwMVEFn2WXyn8r/?mibextid=xfxF2i
Beranda blog

Jelang Idul Fitri 1445 H Pemkab Samosir Gelar Rakor TPID

0
Jelang Idul Fitri 1445 H Pemkab Samosir Gelar Rakor TPID

Samosir | Metro Indonesia

Bupati Samosir diwakili Asisten II Hotraja Sitanggang memimpin rapat tim pengendali inflasi daerah (TPID) di Aula Kantor Bupati Samosir, 26/03

Rakor TPID dilakukan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Fitri 1445 H untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga, menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan menjalin komunikasi yang efektif. Mengantisipasi kecenderungan peningkatan harga, ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar Kabupaten Samosir dan memastikan keamanan bahan pokok yang akan dikonsumsi.

Hadir dalam rakor, Wakapolres Samosir T. Panggabean, Kepala Unit Data Statistik Kehumasan Bank Indonesia Wilayah Kerja Sibolga Yuda Rizkianto Agus, Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kopnakerindag Rista Sitanggang, perwakilan Bank di Kab. Samosir dan TPID Kab. Samosir.

Pemkab samosir
Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah

Bupati Samosir melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hotraja Sitanggang menjelaskan kunjungan wisatawan dalam libur Idul Fitri berpotensi meningkatkan inflasi, hunian hotel akan meningkat, melihat situasi itu maka kebutuhan juga meningkat sehingga perlu dipastikan ketersediaan pasokan bahan pangan agar tidak menimbulkan gejolak kenaikan harga.
“Perlu keseriusan pemerintah bersama TPID mengambil langkah antisipatif sejak awal, sehingga kebutuhan wisatawan dan masyarakat terpenuhi tentunya dengab harga yang stabil” kata Hotraja

Secara data produksi, ketersediaan pasokan beras di Kabupaten Samosir relatif aman namun terjadi kenaikan harga pada beberapa Bapokting. Hotraja meminta TPID aktif melakukan monitoring pasar dan memberikan pemahaman kepada pedangang agar tidak menaikkan harga terlalu tinggi. “Penanggulangan harga dan informasi harga selalu dilakukan secara berjenjang lintas sektor. Melalui hasil monitoring diharapkan informasi lengkap tersajikan dan terlaporkan” imbuhnya

Mengacu pada data Inflasi Kota Sibolga sebagai Kota Indeks harga konsumen (IHK) terdekat pada wilayah kerja BI perwakilan Sibolga, Inflasi di Kabupaten Samosir pada bulan Januari 2024 sebesar 2,43 % meningkat pada bulan Februari 2024 menjadi 3,06 %, hal ini disebabkan harga beras, tomat, rokok kretek, cabai merah dan bawang merah.

Untuk mengantisipasi kenaikan Bapokting Hotraja menyebutkan Pemkab Samosir bekerjasama dengan Bank Indonesia Wilayah Kerja Sibolga dan Bulog akan melaksanakan pasar murah pada tanggal 02 dan 03 April 2024 dengan bahan pokok yang dijual berupa beras, minyak goreng, cabai dan bawang merah. Berbagai langkah yang ditempuh Pemkab Samosir untuk pengendalian inflasi yaitu dengan perluasan lahan pertanian seperti tanaman cabai yang baru-baru ini dilakukan bersama tim PKK pada 9 Kecamatan. Hotraja menambahkan disamping menyambut Idul Fitri, inflasi harus ditekan demi kelangsungan ekonomi masyarakat, menghindari timbulnya banyak gejolak.

Kepala Unit Data Statistik Kehumasan Bank Indonesia Wilayah Kerja Sibolga Yuda Rizkianto Agus mengatakan, terjadi perbaikan angka inflasi dibanding masa Covid. Sepanjang tahun 2023-2024 secara nasional terjadi tekanan harga dibeberapa komoditas akibat adanya pergeseran musim panen salah satunya beras, namun inflasi diwilayah kerja BI perwakilan Sibolga sampai bulan Pebruari 2024 masih terjaga dan masih dibawah ambang batas. Ia menambahkan Perayaan idul Fitri pasti akan berpengaruh pada daerah wisata dengan lonjakan wisatawan, seperti halnya Kabupaten Samosir akan banyak pengunjung dari luar sehingga perlu mengantisipasi ketersediaan pasokan pangan.

Untuk pengendalian inflasi, secara nasional Kabupaten Samosir perlu memperhatikan beberapa komoditas seperti beras, cabe, telur, gula pasir , minyak goreng maka diharapkan TPID sebagai forum yang cukup dewasa dalam penanggulangan Inflasi bekerjasama dengan Kepala Daerah, satgas pangan, kepolisian tetap melakukan monitoring pasar dan melakukan langkah-langkah antipasif. Pengendalian inflasi tidak melulu menekan harga akan tetapi bisa juga dengan inovasi pengembangan pertanian/peternakan, menerapkan inovasi program terkini yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta adanya komoditas unggulan.
“Kabupaten Samosir sampai minggu ke-3 bulan maret masih dibawah rata-rata, pengembangan harga/ kebijakan harga cukup baik dan secara struktur kelembagaan TPID Kabupaten Samosir sudah baik” kata Yuda.

Kabag Perekonomian Setdakab. Samosir Tri Endis Manalu menyampaikan dalam pengendalian inflasi tahun 2024 telah dilakukan monitoring pada 7 pasar yaitu Pangururan, Simanindo, Ambarita, Mogang, Nainggolan, Sitinjak dan Limbong terkait ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas bahan pangan strategis selain itu menjalin komunikasi aktif dengan para pedagang agar tidak semena-mena menaikkan harga sehingga harga tetap normal dan stabil.

Sebagai langkah pengendalian inflasi, besok (27/03) Pemkab Samosir akan melakukan monitoring pasar di pasar Onanbaru, mengecek harga dan ketersediaan Bapokting.

Lembaga Adat Pasak Sebaju Minta Eddy Hartono Tanuwijaya Menarik Kembali Oknum Ormas TBBR Dari Desa Kebebu

0
Lembaga Adat Pasak Sebaju Minta Eddy Hartono Tanuwijaya Menarik Kembali Oknum Ormas TBBR Dari Desa Kebebu
Foto: Syahrudin, Ketua Adat Pasak Sebaju, Desa Kebebu.
KALBAR MELAWI, Metroindonesia.id – Ketua Lembaga Adat Desa Dusun Sebaju, Desa Kebebu, Syahrudin meminta kepada Eddy Hartono Tanuwijaya agar menarik kembali sejumlah oknum ormas Tariu Borneo Bangkule Rajank (TBBR) Kabupaten Melawi yang membuat warga Desa Kebebu merasa resah dan terancam.

Hal tersebut disampaikan Syahrudin usai mengikuti musyawarah adat untuk membahas persoalan yang sama pada Kamis, 25 April 2024 di Kantor Desa Kebebu. Ia mengatakan sudah menyampaikan keresahan masyarakat tentang keberadaan oknum ormas tersebut kepada Kepala Desa.

“Sebelumnya juga kita sudah membuat kesepakatan agar tidak ada pihak luar yang terlibat konflik antara (PT IMP) PT Infinitas Merah Putih dengan Eddy Hartono Tanuwijaya soal perebutan lahan sawit. Silahkan kedua belah pihak menyelesaikan secara hukum  tanpa membuat keresahan warga desa,” ujar Syahrudin saat diwawancari pada 25 April 2024.

Syahrudin juga mengatakan dengan kehadiran sejumlah oknum ormas TBBR tersebut tidak meminta izin kepada pemerintah Desa Kebebu, justru membuat warga takut untuk beraktivitas berkebun karena sejumlah oknum tersebut membawa Mandau dan sumpit.

“Jumlahnya sekitar 50 sampai 60 orang dan kami tidak mengenal mereka dan mereka juga membawa Mandau dan sumpit yang membuat warga Desa Kebebu, khususnya warga Dusun Sebaju takut dan merasa terancam,” ungkapn ketua adat Pasak Sebaju ini.

Syahrudin juga berharap kepada Pemerintah Desa agar menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan pihak-pihak terkait agar segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.

“Akibat dari permasalahan ini aktifitas ekonomi warga terganggu. Warga yang masih memiliki kebun karet takut untuk pergi ke kebun untuk mengambil getah karet, terutama ibu-ibu. Harapan saya persoalan antara PT IMP dan Eddy Hartono segera dapat diselesaikan agar tidak memicu persoaln baru di masyarakat,” harap  Syahrudin mengakhiri wawancara.

Punggawa Desa Kebebu Minta Eddy Hartono Tanuwijaya Taati Keputusan Adat

0
Punggawa Desa Kebebu Minta Eddy Hartono Tanuwijaya Taati Keputusan Adat
Musyawarah adat di Desa Kebebu
KALBAR MELAWI, Metroindonesia.id – Punggawa Desa Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, M. Lidin Yakin bersama pengurus Adat Desa menggelar musyawarah adat terkait adanya kisruh antara (PT IMP) PT Infinitas Merah Putih dengan Eddy Hartono Tanuwijaya di Kantor Desa Kebebu pada 25 April 2024 pagi.

Musyawarah adat yang difasilitasi Pemerintah Desa Kebebu di pimpin langsung oleh Punggawa Desa Kebebu dan turut dihadiri oleh kepala Desa Kebebu, Pengurus adat, Pihak PT IMP dan ketua adat Pasak Sebaju serta sejumlah awak media. Sementara Eddy Hartono Tanuwijaya yang dikenai adat tidak menghadiri musyawarah adat tersebut.

Dalam musyawarah adat, Kepala Desa Kebebu, Ari Susanto mengatakan telah menyurati Eddy Hartono Tanuwijaya selaku tergugat secara adat pada Sabtu, 20 April 2024 perihal dirinya mendatangkan sejumlah oknum ormas TBBR ke Desa Kebebu tanpa izin sehingga yang membuat warga desa Kebebu merasa terancam.

“Persoalan ini sebenarnya konflik internal keluarga yang mana saat ini dalam proses menunggu putusan Pengadilan terkait harta gono gini,” jelas Kades Ari Susanto.

Ari menambahkan panggilan adat ini dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat kepada pemerintah desa dengan masuknya puluhan orang luar yang membawa Mandau dan sumpit yang difasilitasi oleh Eddy Hartono Tanuwijaya yaitu Oknum Ormas TBBR.

“Dalam hal ini saya sebagai Kepala Desa memfasilitasi para pihak yang bermasalah secara adat dan akan menindaklanjuti hasil dari Keputusan musyawarah adat,” pungkasnya.

Punggawa Desa Kebebu, M. Lidin Yakin dengan didampingi pengurus adat lainnya dalam musyawarah mengatakan bahwa Eddy Hartono Tanuwijaya dinilai masyarakat telah meresahkan dengan mendatangkan puluhan orang luar (Oknum Ormas TBBR) ke Desa tanpa izin serta membuat warga desa merasa terancam.

“Datangnya orang luar (Oknum Ormas TBBR) ke desa Kebebu dengan membawa Mandau dan sumpit sehingga membuat masyarakat resah dan penuh rasa ketakutan. Jika ini terus berlangsung akan menjadi potensi gangguan Kamtibmas, khususnya di Desa Kebebu,” ujar punggawa desa Kebebu ini.

Masih kata M. Lidin, kedatangan sejumlah oknum ormas TBBR tersebut sudah melanggar adat kesupan dan pemomar darah karena masuk tanpa izin kepada pemerintah desa atau masyarakat setempat.

“Apabila ada pertikaian lalu membawa parang, sumpit atau senjata tajam lainnya, baik perorangan maupun massa dengan maksud menyerang walaupun tidak sampai keinginannya, maka yang membawa senjata tajam ataupun parang dikenakan hukum adat,” jelas Lidin membacakan pasal adat.

M. Lidin Yakin juga meminta kepada kepala desa untuk menyampaikan hasil musyawarah adat ini kepada Polres Melawi sebagai tembusan agar diketahui. Dengan adanya Keputusan adat ini secara langsung memerintahkan kepada Eddy Hartono Tanuwijaya untuk menarik orang-orang tersebut dari desa Kebebu.

“Kami meminta kepada kades agar berita acara hasil musyawarah adat ini disampaikan kepada Polres Melawi. Serta meminta kepada Eddy Hartono Tanuwijaya menjalankan hasil musyawarah keputusan adat ini agar tidak memicu hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Punggawa Desa Kebebu.

Bupati Tapsel : Zakat Dapat Menghidupkan Suatu Wilayah Maupun Negara

0
Bupati Tapsel : Zakat Dapat Menghidupkan Suatu Wilayah Maupun Negara

 

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu mengatakan dengan membayar zakat dapat menghidupkan suatu wilayah maupun Negara.

Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri sosialisasi optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (24/4).

Dolly menyampaikan harta yang sudah dicari dan cukup untuk diri sendiri dan keluarganya ataupun telah memiliki persediaan tidak boleh dihentikan alirannya. “Harta yang dibagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa juga menghidupkan suatu wilayah bahkan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut Dolly menyinggung betapa pentingnya zakat bagi umat muslim dan Ia sedikit mengulas sejarah umat muslim dikala berkabung atas wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun muncul gerakan hendak memisahkan antara sholat dan zakat. Dimana ada yang berpendapat bahwa jika sudah melaksanakan sholat tak wajib lagi membayar zakat. Namun, hal tersebut diperangi oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq.

IMG 20240425 WA0002 IMG 20240424 WA0017 IMG 20240424 WA0020

 

“Tidak boleh seseorang yang sudah sholat tapi dia tidak berzakat padahal dia mampu,” tegas Dolly.

Maka Dolly berharap kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat menyalurkan zakatnya demi keberkahan di bumi Tapanuli Selatan. Karena tidak ada satu agamapun yang melarang ataupun menghambat untuk berbagi.

Sementara untuk non muslim memang tidak diwajibkan untuk membayar zakat, namun mereka bisa menyalurkan sebagian penghasilannya secara sukarela berbentuk infaq maupun shadaqah. Dengan begitu bagi yang berpenghasilan kurang mampu dapat saling menikmati keberkahan dari yang berpenghasilan.

Disamping itu, Dolly juga mengingatkan agar tidak berpangku tangan terhadap masyarakat penerima zakat maupun infaq dan shodaqoh. Ia mengimbau agar tetap memperhatikan para mustahik sehingga suatu saat dapat merubah nasib menjadi bagian dari pemberi zakat dan bukan lagi penerima zakat.

“Karena sesuatu yang alami jika ia terhambat akan menjadi rusak dan mencari jalannya sendiri untuk keluar, maka harta yang ditimbun dapat menjadi sebuah penyakit. Untuk itu, dengan membersihkan harta dapat membawa keberkahan dan ketenangan hati, sehingga masyarakat yang menerima dapat merasakan ketenangan dan pada akhirnya roda sosial antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Dolly.

Sementara itu, Sekda Tapsel Sofyan Adil menyampaikan bahwa untuk pengumpulan zakat dapat melalui bendahara di tiap-tiap instansi. Dan ia juga menyebutkan bahwa para peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut merupakan orang-orang terpilih yang di anggap sudah wajib zakat.

“Untuk eselon 3 keatas sudah wajib zakat, begitu juga dengan camat, sekcam dan lurah juga sudah wajib membayar zakat,” papar Sekda.

Kemudian ia juga menambahkan bagi para dokter di rumah sakit, dan para guru yang bersertifikasi juga sudah wajib zakat.

Sebelumnya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Ibnussalam berterimakasih kepada Bupati Tapsel atas turut sertanya dalam kegiatan ini, dan juga dorongan kuat oleh Sekretaris Daerah.

Adapun peserta sosialisasi yakni Pimpinan OPD, Kabag, Camat, Lurah, Guru SD-SMP se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Buka HLM TPID dan TP2DD, Bupati Tapsel Berharap Agar Jaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

0
Buka HLM TPID dan TP2DD, Bupati Tapsel Berharap Agar Jaga Kestabilan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (24/4).

Dalam sambutannya, Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan agar senantiasa berupaya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya dengan terus melakukan operasi pasar secara rutin.

Beliau juga menyebutkan untuk terus mengacu pada 4 Pilar Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu keterjangkauan harga dan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menjaga inflasi daerah.

IMG 20240425 WA0001 1

Lebih lanjut, Dolly memaparkan UU No 18 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin kecukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Sehubungan dengan itu Kabupaten Tapsel melakukan berbagai upaya dan kebijakan agar dapat memproduksi pangan secara mandiri, cukup dan beraneka ragam, mempermudah akses pangan, dan meningkatkan nilai tambah daya saing komoditas pangan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman,” ungkapnya.

Selanjutnya beliau berharap agar Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta tranparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

Terakhir, beliau mengucapkan terima kasih kepada BI Sibolga atas kolaborasi dalam menyajikan berbagai informasi terkait kondisi perekonomian dan inflasi di wilayah kerja BI Sibolga sehingga dapat melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangannya serta percepatan dan perluasan transaksi digital baik pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga Yuliansah Andrias selaku Narasumber mengatakan, ada lima arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok barang dan jasa, serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.

Dikesempatan yang sama, Sekda Tapsel Sofyan Adil mengatakan, dengan adanya rapat HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berkolaborasi, bersinergi dan konsisten dalam melakukan inventarisasi data dan informasi dalam menyusun program pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

“Untuk pemenuhan evaluasi dan pelaporan TPID dan TP2DD, diharapkan Tapanuli Selatan menjadi pemenang TPID award dan champion TP2DD,” tutupnya.

Bupati Dolly Pasaribu Lantik Pengurus LPTQ Kabupaten Tapsel Periode 2023-2025

0
Bupati Dolly Pasaribu Lantik Pengurus LPTQ Kabupaten Tapsel Periode 2023-2025

 

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu secara resmi melantik Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2023-2025 di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Senin (22/4).

“Pelantikan tersebut menandakan kepengurusan baru untuk tiga tahun ke depan akan dipimpin oleh Ketua Umum LPTQ Sofyan Adil”

Usai melantik pengurus LPTQ yang baru, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu berpesan agar LPTQ Kabupaten Tapsel dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin untuk melakukan pembinaan.

Serta menjadi modal dasar untuk meningkatkan daya saing kafilah kita dalam merebut prestasi yang semakin baik di masa mendatang. Bukan hanya di tingkat Provinsi akan tetapi juga Tingkat Nasional dan Internasional.

IMG 20240424 WA0022

“Saya berharap agar pengurus LPTQ yang baru saja dilantik mampu memenuhi harapan ini, lebih-lebih Kabupaten Tapsel yang akan menjadi tuan rumah pada perhelatan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Dolly menambahkan, LPTQ yang baru saja dilantik dapat melakukan pembinaan pendidikan Al-Qur’an kepada generasi muda guna menanamkan kecintaan kepada Al-Qur’an.

“LPTQ Kabupaten Tapsel tidak semata-mata dibentuk untuk mengembangkan prestasi SDM daerah yang potensial namun mampu bersaing pada MTQ dan STQ, juga memiliki misi yang lebih luas dan berdimensi sosial religius seperti menginternaliasi nilai-nilai kandungan ajaran Al Qur’an kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat,” ungkap Dolly.

“Keberadaan LPTQ haruslah mampu menjadi salah satu pilar dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tapanuli sSelatan yang religius,” ucapnya.

Sementara itu Ketua LPTQ Kabupaten Tapanuli Selatan Sofyan Adil mengatakan, LPTQ Kabupaten Tapsel mencari bibit muda (anak-anak) putra maupun putri agar bisa dibina secara berkelanjutan yang nantinya bisa kita andalkan untuk membawa nama baik Tapanuli Selatan ke tingkat provinsi, Nasional maupun Internasional, dengan merekrut anak-anak yang berusia dini agar kesempatan untuk membina dan mengembangkan kemampuannya lebih efektif, terang Sofyan.

“Kita sangat mengharapkan LPTQ Kabupaten Tapsel dapat menjalankan program-programnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dimana yang kita inginkan dengan pembinaan LPTQ tersebut dapat menumbuhkan pemahaman serta kemampuan baca tulis Al Quran yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkapnya.

Disamping itu melalui kaderisasi qori-qoriah ataupun hafidz-hafidzah juga akan terbantu, karena dengan semakin banyaknya generasi yang mampu membaca sekaligus memahami Al Quran dengan baik, tutup Sofyan.

Bupati Tapsel : Manfaatkan Momentum Halal Bihalal Untuk Saling Bermaafan

0
Bupati Tapsel : Manfaatkan Momentum Halal Bihalal Untuk Saling Bermaafan

 

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu menghadiri acara halal bihalal akbar Pemerintah Kecamatan Sipirok bersama BKMT Marsada di halaman Kantor Camat Sipirok, Selasa (23/4).

Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan rasa terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya acara halal bihalal yang digagas oleh Camat Sipirok beserta pemuka kecamatan yang telah mengundang seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sipirok.

Pada kesempatan itu, secara pribadi Dolly menyampaikan ucapan permintaan maaf kepada camat, kepala desa, lurah dan seluruh lapisan masyarakat yang berhadir.

IMG 20240424 WA0011
Dolly menyampaikan bahwa halal bihalal merupakan sebuah tradisi yang hanya ada di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

“Tradisi yang sudah dibudayakan tersebut dapat dijadikan momentum silaturahmi untuk bermaaf-maafan,” terang Dolly.

Kemudian Dolly mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan momentum halal bihalal dengan memperbaiki komunikasi antar sesama.

“Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada kita semua, semoga kekompakan ini menjadi modal selanjutnya bagi kita untuk membangun Sipirok yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Disamping itu, Dolly juga mengungkapkan bahwa Sipirok merupakan sebuah nama yang besar, maka teruslah bersatu dan bangkitkan kepercayaan diri dalam membangun Sipirok.

Sementara terkait atas kemenangan Kecamatan Sipirok sebagai Juara I pada Lomba Kecamatan Terbaik se-Sumatera Utara, Dolly menyampaikan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari dorongan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat sehingga Kecamatan Sipirok dapat mengalahkan ratusan kecamatan lainnya seluruh Sumatera Utara.

Kemudian Dolly menyinggung bahwa di 2045 mendatang telah ditetapkan Indonesia Emas. Dimana berfokus pada Nusantara yang berdaulat, maju, berkelanjutan.

Dolly menyebutkan bahwa Tapsel sendiri memiliki sumber daya manusia yang kuat, utamanya pada kawula muda, namun ia mengingatkan untuk tidak meninggalkan adat dan budaya. Sehingga ia menyampaikan visi Tapsel di 2045 harus tetap mengakar pada budaya Angkola, sebutnya.

Sebelumnya Camat Sipirok Sahruddin Perwira mengucapkan terima kasih kepada Bupati Dolly karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal yang diadakannya di tengah padatnya kegiatan pemimpin nomor satu di Tapsel, ucapnya.

Tampak hadir, Forkopimcam Sipirok, Ketua TP PKK Kecamatan Sipirok, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sipirok, Kapus Danau Marsabut, Ketua MUI Kecamatan Sipirok, Ketua KUA, Kepala SD se-Kecamatan Sipirok, organisasi keagamaan, para jamaah BKMT dan masyarakat Sipirok.

Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Tapsel 15,6 Persen

0
Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Tapsel 15,6 Persen

 

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Berdasarkan publikasi hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Penurunan Stunting RI yang di buka oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Jakarta pada Kamis (25/4/2024). Bahwa prevalensi stunting Kabupaten Tapsel turun dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 23,8 persen.

Artinya selama satu tahun Kabupaten Tapsel berhasil menurunkan 23,8 persen yang mana hasil ini menempatkan Kabupaten Tapsel menjadi kabupaten dengan angka penurunan prevalensi stunting paling baik se-Provinsi Sumut sebesar 23,8 persen disusul Kota Tanjung Balai sebesar 21,20 persen dan Kabupaten Padang Lawas sebesar 18,10 persen.

IMG 20240425 WA0013
Mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Ahmad Ibrahim Lubis, dan Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Tapsel Abdul Latif Lubis mereka mengutarakan kegembiraannya, bahwa Tapsel berada pada posisi saat ini 15,6 persen.

“Alhamdulillah, ini berkat usaha, komitmen dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas semua OPD terkait,” katanya.

Lebih lanjut Latif juga menyebut ini merupakan prestasi luar biasa yang mana Kabupaten Tapsel bisa jauh lebih baik prevalensi stunting dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya keras membuat capaian prevalensi stunting Tapsel turun 23,8 persen.

“Menanggapi kasus stunting di angka tertinggi di Provinsi Sumut, Pemkab Tapsel memandang serius. Sehingga berbagai upaya dilakukan dengan semaksimal mungkin,” ucap Bupati.

“Alhamdulillah kita telah menurunkan angka prevalensi stunting itu, saya berharap angka ini mampu terus ditekankan. Sehingga kasus stunting tuntas di negeri ini,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Tapsel ini meminta sinergi dan kolaborasi serta akselerasi semua pihak, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.

“Jika ada perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah disusun, segera sampaikan dan akan diberikan tindakan sesuai aturan,” tegasnya.

Hal yg sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Sofyan Adil selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapsel mengucapkan terima kasih kepada OPD terkait, camat, kapus, koordinator PLKB, kepala desa se-Tapsel atas upaya penurunan stunting ini.

Pelatikan 89 ASN diakhir masa jabatan bupati Deli Serdang Drs H M Yusuf Siregar Dinilai Cacat Hukum

0
Pelatikan 89 ASN diakhir masa jabatan bupati Deli Serdang Drs H M Yusuf Siregar Dinilai Cacat Hukum

Deli Serdang, metroindonesia.id

Ketua (GMPL dan P) Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan dan Pembangunan Kabupaten Deliserdang Arnold Perjuangan Manurung S.SI, nilai pelantikan ke – 89 ASN Yang telah dilantik oleh Bupati Deliserdang Drs Yusuf Siregar, cacat hukum cetus Arnold Manurung ke – Wartawan, Rabu , 24/04/2024

Hal tersebut didasari dari Permendagri undang – undang pasal 71 nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014, tentang (ayat dua) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dilarang melakukan pergantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kemendagri

Ayat 5, Dalam Hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil sampai dengan ayat 3 Walikota,selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), dan ayat tiga (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau pun KPU Kabupaten/Kota
Sanksi yang dimaksud pada ayat 1 yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sambung Arnold bahwa inilah yang menjadi acuhan bahwa terkait dengan pelantikan ke – 89 ASN Yang telah dilantik oleh Bupati Deliserdang Drs Yusuf Siregar, cacat hukum, nyata Arnold

Selanjutnya juga dijelaskan bahwasanya untuk pergantian pejabat harus mengantongi persetujuan tertulis dari Kemendagri terdiri dari : A. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Tinggi PPT Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
B. Dan Pejabat fungsional diberikan tugas memimpin satuan unit kerja pejabat administrator dan pejabat pengawas

Serta proses pergantian PPT dapat dilaksanakan melalui ujian kompetensi atau mutasi antar jabatan dan atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, tentang menajemen Pegawai Negeri Sipil dan surat edaran Menpan-RB nomor 19 tahun 2023, tentang mutasi/ rotasi Pejabat Tinggi yang menduduki jabatan yang belum mencapai dua (2) tahun, ucap Arnold Manurung

Itulah mengapa Ketua GMPL dan P Deliserdang, menegaskan mengapa pelantikan ke -89 ASN Yang dilakukan oleh Bupati Deliserdang Drs Yusuf Siregar di hari terakhir nya menjabat tersebut cacat hukum

Parahnya lagi ucap Ketua GMPL dan P Deliserdang Arnold Manurung, menyesalkan bahwa terdapat dua oknum Pejabat Eselon ll yang di non jobkan, yaitu Wagino Sajali S.Pd M.Pd dari Kabag Umum Sekretariat Daerah Deliserdang, dan Andrija Rifandi STTP MAP dari Sekretaris PMD Deliserdang, seru Arnold Perjuangan Manurung S.SI (G.P)

Berebut Kue Dana Bos,Tatanan Struktural Dinas Pendidikan Tapsel Amburadul.

0
Berebut Kue Dana Bos,Tatanan Struktural Dinas Pendidikan Tapsel Amburadul.
Tapanuli Selatan I metroindonesia.id – “Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel”,seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April 2024).

Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.

Perbuatan saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan dari Kadis Arman Pasaribu,diduga adalah hal jamak yang sering di sajikan Kabid,Kabag di internal di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan pengambil keputusan di dinas tersebut.
Jelas jelas itu telah menyalahi prosedur dan peraturan,tapi untuk dinas pendidikan tapsel,di duga itu bukan masalah serius asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.

Dinas Pendidikan

Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol dari yang berwenang,atau memang ada kesengajaan dan pembiaran untuk itu,sehingga penggunaan anggaran tersebut,bisa di bagi bagi?.APH seharusnya tanggap dan cepat turun tangan,karena hal itu diduga telah jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yang ada,baik anggaran dari daerah maupun dari pusat.

Ada dugaan bahwa yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu salah satu oknum orang dalam ber inisial MH,dan itu di duga atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.

Seperti yang terjadi baru baru ini,dimana cairnya Dana Bos sekolah telah membuat beberapa oknum dimaksud bagai kebakaran jenggot,untuk ikut berbagi walaupun harus menyerobot tugas orang lain,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa kedepannya,di setting dan di lakukan trik dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah SD dan SMP sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja pesanan rekanan dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran,yang harus dibayar secara sip lah dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah.

Kadis Pendidikan Arman Pasaribu diduga adalah aktor yang memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti dugaan adanya pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang anggarannya di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dan kutipan untuk itu dilakukan oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan.

Tapi belakangan,kutipan inilah di duga yang malah jadi sumber sengketa di interen mereka untuk jadi yang berhak melakukan kutipan.

Modus operandi penggantian RKS/RKAS sekolah,di duga jadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah,agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping adanya dugaan ancaman dan intimidasi bila membangkang,segala urusan bisa di persulit.

Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu seharusnya segera menertibkan hal ini,bila tidak ingin isu tersebut nantinya jadi berkembang dan bisa jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan dan menggambarkan tentang keberhasilan fisi dan misi pemkab tapsel tentang sumber daya SDM yang telah melewati target.dan ini diduga hanya sebatas retorika agar terpilih lagi nantinya dalam Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di negara kita.

APH (Aparat Penegak Hukum) diharapkan bisa tegas dan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan kalau telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul , agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat para Koruptor tak bermoral yang diduga banyak bersemayam di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.

Hal itu di katakan MP kepada awak media metroindonesia.id.oleh seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan dia mengaku akan segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengawal dugaan kasus ini.

Berebut Kue Dana Bos,Tatanan Struktural Dinas Pendidikan Tapsel Amburadul.

0
Berebut Kue Dana Bos,Tatanan Struktural Dinas Pendidikan Tapsel Amburadul.

 

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.

“Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel” seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April 2024).

Screenshot 20240424 2255192 2

Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.

Perbuatan saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan dari Kadis Arman Pasaribu,diduga adalah hal jamak yang sering di sajikan Kabid,Kabag di internal di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan pengambil keputusan di dinas tersebut.
Jelas jelas itu telah menyalahi prosedur dan peraturan,tapi untuk dinas pendidikan tapsel,di duga itu bukan masalah serius asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.

Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol dari yang berwenang,atau memang ada kesengajaan dan pembiaran untuk itu,sehingga penggunaan anggaran tersebut,bisa di bagi bagi?.APH seharusnya tanggap dan cepat turun tangan,karena hal itu diduga telah jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yang ada,baik anggaran dari daerah maupun dari pusat.

Ada dugaan bahwa yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu salah satu oknum orang dalam ber inisial MH,dan itu di duga atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.

Seperti yang terjadi baru baru ini,dimana cairnya Dana Bos sekolah telah membuat beberapa oknum dimaksud bagai kebakaran jenggot,untuk ikut berbagi walaupun harus menyerobot tugas orang lain,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa kedepannya,di setting dan di lakukan trik dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah SD dan SMP sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja pesanan rekanan dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran,yang harus dibayar secara sip lah dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah.

Kadis Pendidikan Arman Pasaribu diduga adalah aktor yang memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti dugaan adanya pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang anggarannya di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dan kutipan untuk itu dilakukan oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan.

Tapi belakangan,kutipan inilah di duga yang malah jadi sumber sengketa di interen mereka untuk jadi yang berhak melakukan kutipan.

Modus operandi penggantian RKS/RKAS sekolah,di duga jadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah,agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping adanya dugaan ancaman dan intimidasi bila membangkang,segala urusan bisa di persulit.

Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu seharusnya segera menertibkan hal ini,bila tidak ingin isu tersebut nantinya jadi berkembang dan bisa jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan dan menggambarkan tentang keberhasilan fisi dan misi pemkab tapsel tentang sumber daya SDM yang telah melewati target.dan ini diduga hanya sebatas retorika agar terpilih lagi nantinya dalam Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di negara kita.

APH (Aparat Penegak Hukum) diharapkan bisa tegas dan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan kalau telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul , agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat para Koruptor tak bermoral yang diduga banyak bersemayam di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.

Hal itu di katakan MP kepada awak media metroindonesia.id.oleh seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan dia mengaku akan segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengawal dugaan kasus ini.