Indonesia. id. – Masyarakat yang berada di Register 40 Kabupaten Padang Lawas ( Palas) dan Padang Lawas Utara ( Paluta) melayangkan surat Gugatan terhadap Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ( Satgas PKH ) dan beberapa perusahaan ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Jum’at (8/8/2025)

Melalui kuasa Hukumnya Franjul M Sianturi, S.E, S.H dan Famati Gulo, S.H, M.H memberikan keterangan

” Sesuai dengan Surat Kuasa khusus yang diberikan kepada kami oleh saudara Lian Guntur Pulungan benar hari ini kami melayangkan surat gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri padang sidimpuan, keberatan masyarakat dugaan realisasi plasma 20 % yang tidak diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat dan tata kelola perkebunan yang tidak sesuai adapun pihak pihak yang kami laporkan Satgas PKH, PT. Agrina Palma Nusantara, PT. Perhutani, PT. Wonorejo Perdana, Austindo Nusantara Jaya Tbk ( ANJ) , Torganda Bukit Harapan I dan Torganda Bukit Harapan II ” Jelas Franjul M Sianturi

Sementara perwakilan masyarakat Lian Guntur Pulungan ( Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Bathin Sobanga kabupaten paluta ) melalui siaran pers di depan Pengadilan menjelaskan.

” Kami masyarakat merasa sangat dirugikan dari berbagai aspek, hari ini kami mengajukan gugatan secara perdata atas pengelolahan Plasma yang ada di Paluta oleh perusahaan yang kami lihat ada kesalahan Adminstrasi disini kami mewakili masyarakat menginginkan keadilan kesejahteraan masyarakat yang mana plasma yang harusnya diberikan perusahaan 20 % agar di realisasikan kepada masyarakat ” Jelas Lian Guntur pulungan

” Gugatan perdata yang kami layangkan ini bukan untuk melawan pemerintah kita membela hak hak masyarakat mau kita kemanakan rakyat yang 15.000 ( lima belas ribu) kepala keluarga ini, masyarakat butuh keadilan, kemakmuran dan Kesejahteraan ” Tambah Lian Guntur Pulungan.

Sudah turun temurun menari nafkah di wilayah yang kini dikuasai oleh negara melalui satgas KPH dan dikelola PT. Agrinas yang mana seharus nya dalam peraturan perundang undangan masyarakat terdampak pada lebih kurang 50.000 Hektar ada konvensasi untuk alokasi lahan Plasma 20 %, sesuai
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ” Jelas Lian.

“Saat ditertibkan oleh satgas PKH hingga kini kewajiban 20% plasma tidak pernah benar-benar dilaksanakan dan saat eksekusi lahan beberapa waktu lalu tidak melibatkan para tokoh masyarakat ” Tambah Lian.

Senada dengan itu Roni Nasution juga berharap Pemerintah pusat jangan tutup mata dengan penderitaan rakyat.

” Kami tidak melawan negara hanya meminta integritas negara dalam menjalankan hukum , kami sangat berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mewujudkan reforma agraria sejati dan mengoreksi skema kebun tanpa plasma yang justru dilegalkan negara melalui kebijakan Satgas PKH ” Tutup Roni Nasution.

Deli Serdang,

Supremasi hukum sepertinya tidak berjalan dengan baik. akibat lemahnya penegakan hukum yang ada di sumatera Utara membuat para koruptor tidak gentar untuk melakukan korupsi.

Kepala desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten deli Serdang, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana desa(DD) dan anggaran dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut telah mencoreng citra seluruh warga desa tanjung rejo.

Seharusnya kantor desa adalah tempat untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat lain halnya dengan kepala desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang, kantor desa adalah tempat menimbah uang untuk kepentingan pribadinya. jika berpedoman pada UU no 30 tahun 2002 dan UU no 28 tahun 1999 pasal 55 tentang penyelengaraan negara bersih dari KKN dan dugaan manipulasi data. Sudah barang tentu perbuatan Kepala desa tersebut menyalahi aturan.

Selain bertentangan dengan Undang-undang perbuatan tersebut juga bertentangan dengan PP NO 54 tahun 2003 pasal 33 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian dipidana 1/ 20 tahun sesuai dengan UU 811 tahun 1999 jo UU No21 tahun 1999 dan UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Kasus yang terjadi di desa tanjung rejo kecamatan Percut Sei tuan dimana kepala desa, selamat mengunakan dana desa untuk keadaan mendesak pada . tahun 2024. tahap 1 Rp 37.800.000. tahap 2 Rp ,37,800,000.
tahap 3 Rp 37,800,000
Kepala desa tanjung rejo dinilai sudah menyalahi permendesa PDTT No 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 dimana peraturan menteri keuangan (PMK) No 108 tahun 2024 yang mengatur tentang pangalokasian penggunaan dan penyaluran dana desa dimana dalam keadaan mendesak hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

Begitu juga dengan pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/pengemasan jalan usaha tani menggunakan anggaran desa tersebut selama 1 tahun mencapai Rp 196,704,000,- namun kondisi jalan desa masih terlihat biasa-biasa saja.

Selain itu, pembangunan / rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan,box /slab culvert,Drainase,prasana jalan lain )**. Rp 117.478.000, dalam hal ini kuat dugaan anggaran tersebut telah di mark-up oleh kepala desa karena dalam setiap penggelolaan anggaran semua harus sesuai dengan juknis dan peraturan .

Menyikapi hal tersebut, diduga kuat adanya permainan kepala desa dan dinas PMD deli Serdang . Pasalnya hingga kini oknum Kepala desa tersebut masih merajalela untuk mengkotak katik anggaran tersebut.

Kami minta pada penegak hukum khususnya kejatisu agar segera menindak lanjuti penggelolaan anggaran dana desa dan dana desa tahun 2024 di desa tanjung rejo Percut Sei tuan kabupaten deli Serdang yang tidak transparan kepada publik.(Gunawan)

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id. – Heri Triska Siregar dalam pernyataannya,Selasa (5 Agu 2025). untuk menanggapi adanya berita dan usulan pemberhentian terhadap Eddi Sulam Siregar, anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan karena telah diputus bersalah oleh Pengadilan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP,menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami menghormati proses hukum yang telah berjalan, dan putusan pengadilan yang telah menjatuhkan vonis terhadap saudara Eddi Sullam Siregar.

2. Saudara Eddi Sullam Siregar merupakan Anggota DPRD yang berjuang untuk rakyat, hal ini nyata disampaikan oleh Masyarakat yang ada di Dapilnya, yang sudah merasakan langsung bagaimana saudara Eddi Sullam Siregar berjuang untuk Masyarakatnya, dan mungkin bisa ditanya kepada teman-temannya di DPRD Tapsel yang rata-rata membela sdr Eddi Sullam Siregar mengingat sepak terjangnya untuk rakyat, dan jika kita melihat di masa persidangan nya yang lalu di Pengadilan Negeri Padangsidempuan,ratusan Masyarakat selalu hadir melihat persidangan untuk memberikan dukungan moral kepada sdr Eddi Sullam Siregar agar lebih kuat dan tabah dalam cobaan ini, bahkan lebih dari lima ratus masyarakat,mahasiswa dan ormas yang bergabung untuk mengadakan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Padangidempuan untuk meminta agar sdr Eddi Sullam Siregar dibebaskan dari tuntutan hukum terlepas dari kepentingan Politik maupun kepentingan lainnya. masyarakat di dapilnya pada khususnya sangat menyayangkan vonis dari Pengadilan, sejauh ini berdasarkan informasi dari sdr Eddi Sullam Siregar, DPW Partai Nasdem dan DPP Partai Nasdem tetap mendukung sdr Eddi Sullam Siregar untuk berjuang secara hukum hingga nanti ada pertimbangan dalam upaya Hukum PK yang sedang kami persiapkan.

3. Kembali sedikit kebelakang,pada mulanya perkara ini muncul setelah peristiwa mogok kerja karyawan PT SAE dan berujung ricuh dan terjadilah keributan dan pemukulan antara karyawan PT SAE dengan HUMAS PT SAE pada tanggal 16 Februari 2024 di Gate R 17 Project PLTA di Marancar sesuai dengan LP Nomor: LP/B/46/H/2024 / SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Februari 2024. Dari peristiwa itu ditetapkan 6 orang tersangka, terdakwa dan sudah divonis 2 tahun 2 bulan sesuai dengan putusan Perkara Nomor: 242/Pid.B/2024/PN Psp, kemudian menjelang putusan Perkara nomor 242/Pid.B/2024/PN Psp ditetapkanlah sdr Eddi Sullam Siregar sebagai Tersangka dengan Nomor LP yang sama dengan yang 6 orang itu yaitu LP Nomor: LP/B/46/H/2024 / SPKT/POLRES TAPSEL/POLDA SUMUT, Tanggal 16 Februari 2024 namun Persidangannya terpisah sebagaimana putusan Perkara Nomor: 450/Pid.B/2024/PN.Psp. tertanggal 03 Februari 2025 dan memberikan vonis kepada sdr EDDI SULLAM SIREGAR dengan vonis 2 tahun, Sdr Eddi Sullam Siregar melakukan upaya hukum banding dan kasasi namun putusan kasasi tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

4. Dalam surat dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan pasal 170 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 sesuai dengan Putusan Nomor 450/Pid.B/2024/PN.Psp. tertanggal 03 Februari 2025, namun dalam putusan sdr Eddi Sullam Siregar tidak terbukti ikut melakukan pemukulan namun yang termuat adalah sebagai orang yang menyuruh melakukan sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke-1 sebagaimana bunyi pasal 55 ayat 1 “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan kata lain jika sesorang terlibat dalam tindakan pidana melalui penyertaan mereka dapat dihukum dengan hukuman yang sama dengan pelaku utama.

5. Namun demikian terkait usulan pemberhentian, kami juga berpegang pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai mekanisme pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD ataupun usulan pemberhentian Eddi Sullam Siregar sebagai anggota DPRD Tapanuli Selatan.

6. Berdasarkan Pasal 119 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang anggota DPRD dapat diberhentikan antar waktu apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih sebagaimana Ketentuan dalam PP No 12 tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD dan UU MD3 yang diubah terakhir dengan UU No. 13 tahun 2019;

7. Dalam hal ini, meskipun Saudara Eddi Sullam Siregar telah dijatuhi vonis pidana 2 tahun, perlu dipastikan apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait ancaman hukuman dan jenis tindak pidananya.

8. Oleh karena itu, setiap usulan pemberhentian harus mengedepankan asas kehati-hatian, keadilan, dan menghormati hak-hak hukum yang dimiliki oleh yang bersangkutan, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti Peninjauan Kembali (PK) yang sedang dipersiapkan oleh Kuasa Hukumnya;

9. Kami mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi dan tidak menjadikan persoalan ini sebagai komoditas politik, serta menunggu proses administrasi dan keputusan resmi dari partai politik pengusung dan lembaga yang berwenang.

10. Partai politik adalah satu-satunya pihak yang berwenang secara hukum mengusulkan pemberhentian antar waktu (PAW) anggota DPRD ataupun pengusulan pemberhentian dari sdr Eddi Sullam Siregar;

11. Hal ini ditegaskan dalam: Pasal 407 ayat (1) UU MD3: “Usul pemberhentian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf c disampaikan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD.” Pasal 99 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2018: “Usul pemberhentian antar waktu anggota DPRD disampaikan oleh pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.” Artinya, tanpa surat resmi dari partai, proses pemberhentian tidak bisa dilanjutkan. Lembaga DPRD tidak dapat memproses PAW secara sepihak. Mereka hanya berwenang memproses, bukan memutuskan tanpa dasar, dan dasar itu harus berasal dari partai politik pengusung.

12. Jadi, jika partai politik tidak mengajukan usulan pemberhentian, maka secara hukum anggota DPRD tersebut tidak bisa diberhentikan antar waktu, meskipun ada putusan pengadilan yang telah inkracht.

13. Jika anggota DPRD telah terbukti secara hukum (misalnya vonis pidana 2 tahun inkracht), tetapi partainya tidak mengusulkan PAW, maka: Lembaga lain (misal Bawaslu, masyarakat, LSM) hanya bisa mendesak melalui jalur etik, opini publik, atau internal partai.

14. DPRD sendiri tidak bisa secara hukum memberhentikan tanpa usulan partai,gubernur atau bupati/walikota juga tidak bisa menerbitkan SK pemberhentian tanpa surat resmi dari partai.

15. Sekali lagi menurut pandangan hukum kami sebagai Penasehat Hukumnya dan peraturan perundang undangan yang berlaku “sebut Heri Triska Siregar, “tanpa usulan dari partai politik, pemberhentian antar waktu tidak dapat dilaksanakan, meskipun syarat pemberhentian (misalnya vonis pidana) telah terpenuhi. Meski hal ini bisa menimbulkan masalah etik dan moralitas, tetapi secara hukum formal, partai tetap menjadi penentu.