Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Senin (26/10), dengan agenda tanggapan dan jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Anggaran Harus Memberi Manfaat Nyata
Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan warga. Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan kerja sama selama ini dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Mojokerto.
Menurut Ning Ita, penyusunan program pembangunan daerah perlu memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Mojokerto, lanjutnya, berkomitmen mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dengan proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menegaskan, APBD bukan sekadar instrumen administratif pemerintahan, tetapi juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembahasan Teknis Bersama Tim Anggaran
Untuk hal-hal teknis atas jawaban pemandangan umum tersebut, Ning Ita meminta pembahasan dilakukan lebih lanjut bersama tim anggaran Pemerintah Kota Mojokerto. “Selanjutnya terkait hal-hal teknis atas jawaban pemandangan umum ini, dapat didiskusikan lebih lanjut pada saat pembahasan bersama tim anggaran pemerintah Kota Mojokerto, sehingga dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2027,” katanya.
Melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kota Mojokerto berharap pembangunan daerah dapat berjalan optimal serta mendukung peningkatan kesejahteraan warga.