Sejumlah isu politik dan hukum mencuat dalam 24 jam terakhir, Kamis (19/11/2026) hingga Jumat (20/11/2026). Sorotan utama datang dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), disusul rencana Presiden Prabowo Subianto menyerahkan nama calon wakil presiden ke MPR serta pengusutan dugaan korupsi dana bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
ICW Laporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD
ICW melaporkan Puan dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11/2026). Laporan itu menyoroti dugaan kurangnya keterbukaan dalam pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Kepala Divisi Hukum dan Penyidikan ICW Ibrahim mengatakan, rancangan undang-undang tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka sejak pembahasan dimulai sampai akhirnya disahkan.
“Undang-undang dalam penyusunan RUU tersebut harus disosialisasikan secara luas, namun hingga hari ini undang-undang tersebut disahkan, kami belum menemukan dokumennya di situs DPR,” kata Ibrahim kepada wartawan.
ICW juga mempertanyakan tidak adanya ketentuan mengenai pengayaan gelap dalam UU itu. Menurut Ibrahim, pasal semacam itu dibutuhkan untuk menjerat pejabat negara yang memiliki kekayaan di luar penghasilan sahnya.
Nama Cawapres Pengganti Gibran Disebut Diserahkan 25 November
Presiden Prabowo Subianto diperkirakan menyerahkan nama dua calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming ke MPR pada 25 November 2026. Benny K Harman mengatakan, informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa Prabowo akan datang langsung untuk menyerahkan nama calon tersebut.
“Informasi yang saya dapat, Presiden akan datang sendiri,” kata Benny di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, Panitia Ad Hoc MPR bertugas menyusun Ketetapan MPR (Tap MPR) tentang mekanisme pemilihan wakil presiden. Draf tersebut kemudian dibahas oleh pimpinan MPR sebelum disampaikan ke sidang paripurna.
Jokowi Tanggapi Santai Tiga Kader PSI Mundur
Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak mempermasalahkan mundurnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini bertugas di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Jokowi, pengabdian kepada negara tidak harus melalui jabatan di kabinet, dan aktivitas di luar pemerintahan dinilai memberi kader kebebasan lebih untuk bergerak.
“Iya, tugas mengabdi kepada negara tidak harus di kabinet. Di luar kabinet tidak masalah, malah bisa lebih lincah. Kalau tugas mengabdi kepada masyarakat bisa lebih lincah,” ujarnya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/11/2026).
Ketiga kader PSI yang mengundurkan diri adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka. Pengunduran diri mereka diterima Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Bareskrim dan Kejagung Ekspos Kasus Dugaan Makar
Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pengungkapan kasus dugaan makar pada Jumat (20/11/2026). Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan agenda tersebut.
“Rencananya kami akan melakukan presentasi pada hari Jumat di Kejaksaan Agung,” kata Susatyo, Kamis (19/11/2026).
Sebelum pemaparan, Bareskrim menggelar rapat internal yang melibatkan unsur pengawasan Polri, Kompolnas, dan sejumlah ahli. Langkah itu ditempuh untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum serta mempertimbangkan fakta dan bukti terkini.
KPK Periksa Lagi Sekretaris Utama BNPB
KPK kembali memeriksa Sekretaris Utama BNPB Rustian sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai (DSP) bencana. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/11/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik juga memeriksa Donny Immanuel Haratua Situmeang, seorang aparatur sipil negara (ASN) di BNPB.
Pemeriksaan Rustian kali ini merupakan yang kedua. Sebelumnya, pada 27 Oktober 2026, penyidik memeriksanya sekitar tujuh jam, termasuk terkait status kepegawaian dua orang ahli BNPB dan kewenangannya sebagai pengguna anggaran dalam penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap 15 orang pada 13 Oktober 2026. KPK kemudian menetapkan lima tersangka yang terbagi dalam klaster dugaan konflik kepentingan dan suap.
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti senilai Rp5,47 miliar berupa uang tunai, mata uang asing, emas, tabungan emas, dan aset kripto. KPK juga mendalami dugaan keterlibatan mantan Kepala BNPB Suharyanto dalam kasus ini.