Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mewakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam forum itu, Kementerian Sekretariat Negara memaparkan perannya dalam mendukung pelaksanaan program strategis Presiden, mulai dari dukungan kelembagaan, sinkronisasi kebijakan, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Bukan pelaksana teknis program prioritas
Dalam pengantarnya, Mensesneg menegaskan bahwa Kementerian Sekretariat Negara bukan pelaksana teknis program prioritas Presiden. Menurutnya, tugas kementerian yang dipimpinnya adalah memastikan arahan Presiden dapat terwujud dalam kebijakan, peraturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib serta harmonis.
“Peran kami adalah memastikan arahan Presiden dapat diwujudkan dalam kebijakan, regulasi, koordinasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, sinkron, dan akuntabel,” kata Prasetyo dalam pengantar yang dibacakan Juri Ardiantoro.
Delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional
Mensesneg menjelaskan, program strategis Presiden yang tertuang dalam Asta Cita telah dijabarkan melalui Program Cepat Hasil Terbaik (PHTC), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta delapan Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Pemerintah kemudian menetapkan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup delapan klaster, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; perekonomian masyarakat dan desa; serta pengurangan kemiskinan.
Menurutnya, PKPN mendorong seluruh kementerian dan lembaga menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih program, duplikasi anggaran, atau hambatan koordinasi yang dapat memperlambat pencapaian target pembangunan.
Pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan
Dalam dua tahun pemerintahan, sejumlah indikator disebut menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia pada triwulan III tahun 2026 tumbuh 5,47 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,04 persen.
Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 turun menjadi 4,75 persen. Sementara persentase penduduk miskin pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen, atau berkurang sekitar 920 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya.
“Capaian-capaian tersebut tentunya perlu terus ditingkatkan agar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Mensesneg.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya kegiatan, tetapi terutama dari hasil dan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap rupiah APBN harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Tiga peran utama dan 639 regulasi
Untuk mempercepat program strategis Presiden, Kementerian Sekretariat Negara menjalankan tiga peran utama. Pertama, dukungan kelembagaan melalui penguatan lembaga-lembaga baru yang secara administrasi dikoordinasikan oleh kementerian itu, termasuk dukungan pengisian aparatur dan anggaran. Di bidang pengelolaan keuangan, kementerian tersebut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, yang telah diraih selama 17 tahun berturut-turut.
Kedua, sinkronisasi kebijakan melalui penguatan regulasi dan penetapan berbagai produk legislasi. Sejak 20 Oktober 2024 hingga 17 November 2026, Kementerian Sekretariat Negara telah mengundangkan 639 peraturan perundang-undangan, terdiri dari 136 undang-undang, 105 peraturan pemerintah, 302 peraturan presiden, 65 keputusan presiden, dan 31 instruksi presiden.
Ketiga, menindaklanjuti program prioritas Presiden melalui penyelesaian hambatan pelaksanaan program (debottlenecking), koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi. Kementerian Sekretariat Negara juga meninjau langsung ke lapangan sejumlah program, antara lain Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan revitalisasi sekolah.
Tantangan pelaksanaan program prioritas
Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Makanan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, Magang Nasional dan pelatihan vokasi, KDKMP, serta bantuan stimulan perumahan swadaya. Mensesneg menyampaikan pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain cakupan MBG yang masih perlu ditingkatkan, operasional KDKMP yang perlu dipercepat, dan terbatasnya pendanaan untuk program perumahan.
Melalui rapat kerja itu, Kementerian Sekretariat Negara berharap sinergi dan komunikasi antara pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi XIII, semakin erat. Masukan, pandangan, dan rekomendasi anggota dewan diharapkan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan serta percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.