Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Samosir melaksanakan kunjungan kerja untuk mendukung penguatan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) di Aula Kantor Bupati Samosir, Rabu (18/11/2026). Kegiatan itu diikuti 50 peserta dari unsur pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan pendidikan.
Bimtek menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Pabung Samosir T. Siringo Ringo, Kasi Datun Kejari Samosir Maulita Sari, serta Kanit PPA Polres Samosir Bulet Mars Swanto Lumban Batu. Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Friska Situmorang, Perencana Ahli Pertama Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Ignasius Alvin Krisnugrahan, dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Provinsi Sumatera Utara Mohammad Andi.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur pemerintah, pendidik, serta para pemangku kepentingan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak anak sesuai prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Tanggung jawab bersama lintas sektor
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyatakan pemenuhan hak dan perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan keluarga, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, Pemkab Samosir berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang mampu menjamin pemenuhan hak dan memberikan perlindungan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan serta berpartisipasi sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya,” tegas Ariston.
Ia menilai Bimtek Konvensi Hak Anak penting dan strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan. Ariston menekankan empat prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak, yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Seluruh perangkat daerah, FKPD, dan pemangku kepentingan harus meningkatkan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat. Tanggung jawab ini harus menjadi gerakan bersama yang terintegrasi dalam program dan kebijakan pembangunan,” tambahnya.
Menurut Ariston, anak-anak di Samosir harus memperoleh akses pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, lingkungan keluarga yang nyaman, ruang bermain ramah anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Ia menegaskan pembangunan daerah bukan hanya soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.
“Membangun daerah bukan hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini. Investasi terbaik bagi masa depan Samosir adalah anak-anak, maka harus dijaga dan dipenuhi haknya,” tuturnya.
Dukungan DPRD hingga aparat penegak hukum
Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nasip Simbolon menyampaikan dukungannya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Ia berharap anak-anak di Samosir tumbuh menjadi generasi hebat di tanah kelahirannya sendiri, serta menyatakan kesiapan DPRD mendukung pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran yang berpihak pada perlindungan anak.
Menurut Nasip, perhatian terhadap anak harus menjadi prioritas, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang membawa berbagai tantangan bagi generasi muda. “Dalam bidang anggaran, perlindungan anak harus diprioritaskan. Kita harus lebih bertanggung jawab kepada anak, memberi perhatian yang serius agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, termasuk di tengah perkembangan teknologi,” katanya.
Dukungan serupa disampaikan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan. Keterlibatan unsur FKPD tersebut disebut menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara terpadu.
Melalui kunjungan kerja dan Bimtek Konvensi Hak Anak ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Dengan kolaborasi berkelanjutan, cita-cita mewujudkan Kabupaten Samosir Layak Anak diharapkan semakin nyata sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan.