Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027. Jawaban Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/11/2026), yang dipimpin Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Prioritas pembangunan dan penguatan PAD
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Pemkab Probolinggo menyampaikan terima kasih atas masukan dalam penyusunan APBD 2027 yang disusun berbasis kebutuhan riil masyarakat. Penyusunannya mengacu pada RKPD serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan.
APBD 2027 diarahkan pada prioritas nasional dan daerah, meliputi penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur hingga pedesaan. Sektor pertanian, perikanan, dan kelautan juga menjadi perhatian melalui anggaran penyaluran pupuk bersubsidi serta bantuan alat pertanian dan alat tangkap perikanan secara bertahap.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian NJOP, optimalisasi tarif pajak dan retribusi sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024, digitalisasi layanan dan pembayaran, pemutakhiran data potensi pajak, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi objek pajak secara berkelanjutan.
Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemkab memastikan pelayanan tetap berjalan selama masa transisi melalui penguatan SOP dan pembagian tugas yang jelas. Pengisian jabatan dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi melalui manajemen talenta ASN yang telah mendapat persetujuan BKN. Sejumlah proses pengisian jabatan telah memperoleh persetujuan teknis dan menunggu pelantikan sesuai ketentuan.
Ketergantungan transfer pusat dan efisiensi belanja
Menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Pemkab menyatakan ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam APBD 2027 masih mencapai 78 persen. Meski demikian, angka itu mengalami penurunan dibandingkan 2026 seiring peningkatan PAD. Ke depan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat.
Di tengah penurunan transfer pusat dan kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab tetap memprioritaskan program strategis, mandatory spending, serta pelayanan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Penyusunan APBD 2027 berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. Setiap kegiatan diarahkan memiliki output konkret dan indikator kinerja terukur, didukung Kerangka Acuan Kerja serta standar biaya yang meliputi ASB, HSPK, dan SBU. Penyesuaian pagu transfer daerah 2027 juga dibahas bersama DPRD.
Pengendalian belanja daerah dilakukan melalui pembatasan honorarium dan tim kegiatan, pengurangan belanja pemeliharaan serta operasional kantor, dan pembatasan paket meeting yang tidak berdampak langsung terhadap hasil kegiatan.
Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Pemkab mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp60.543.796.701 dalam APBD 2027. Pemerataan pembangunan diperkuat melalui Dana Afirmasi Desa sebesar Rp100.000.000 per desa dan bantuan keuangan khusus kepada desa untuk pembangunan fisik. Dukungan bagi petani, nelayan, dan ketahanan pangan dialokasikan melalui perangkat daerah terkait.
Belanja wajib pendidikan mencapai 32,01 persen. Sementara anggaran kesehatan diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan obat, peningkatan sarana puskesmas dan pelayanan RSUD, serta akses kesehatan bagi masyarakat miskin.
Menanggapi Fraksi Partai NasDem, Pemkab menyatakan komposisi belanja modal dalam APBD 2027 masih relatif kecil dibandingkan belanja lainnya sehingga akan dievaluasi dan disesuaikan. Belanja pegawai dialokasikan sebesar 33,53 persen dan dapat berubah mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Dalam jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Pemkab menyebut penurunan transfer ke daerah berdampak pada pengurangan belanja perangkat daerah sehingga target program akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Alokasi belanja modal tercatat 6,7 persen, sedangkan realisasi pemenuhan belanja infrastruktur publik baru mencapai 25,84 persen dari ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen.
Rancangan APBD 2027 menganggarkan bantuan keuangan sebesar Rp261.940.695.302 atau 10,11 persen, meliputi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bantuan keuangan khusus kepada desa melalui pokok pikiran DPRD.
Pariwisata dan target pendapatan
Di sektor pariwisata, Pemkab mengembangkan program SAE Wisata dengan target 100 even setiap tahun melalui tiga kluster, yakni Bromo, Bentar, dan Bermi. Strategi promosi dilakukan melalui The Seven Festival yang mengangkat potensi wisata alam, budaya, dan olahraga. Seven Lakes Festival 2025 mencatat 8.478 kunjungan wisatawan dengan estimasi perputaran ekonomi mencapai Rp1.271.700.000, sedangkan Seven Beaches Festival 2026 mencatat sekitar 40.609 kunjungan. Pengembangan pariwisata juga didukung anggaran kegiatan olahraga dan ekonomi kreatif.
Menjawab Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Pemkab menjelaskan dokumen APBD disusun melalui aplikasi SIPD dengan format seragam secara nasional. Penurunan pendapatan daerah dibandingkan KUA-PPAS dipengaruhi berkurangnya transfer pemerintah pusat, meliputi Dana Desa, DAK, dan DBH. Target PAD dalam Rancangan KUA-PPAS sebesar Rp458,79 miliar, sedangkan hasil pembahasan Banggar mencapai Rp484.632.708.760. Sinkronisasi program prioritas nasional, provinsi, dan kabupaten telah dilakukan sejak penyusunan RKPD.
Pemkab juga merencanakan perubahan Perda penyertaan modal Perusda Rengganis dan PDAM pada 2027. Adapun pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Event Seven Beaches 2026 menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp14.141.190.852. Pada 2027, The Seven Festival direncanakan di Kluster Bermi dengan dukungan anggaran Rp370 juta.
Penganggaran hibah dan bantuan sosial mengacu pada usulan Musrenbang serta ketentuan perundang-undangan agar transparan dan akuntabel. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2026 didasarkan pada realisasi belanja hingga Oktober 2026 dan prediksi pelampauan pendapatan daerah. Pemkab memastikan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, ketahanan pangan, kesehatan, dan pendidikan sesuai kemampuan fiskal, dengan evaluasi melalui output dan target program serta perjanjian kinerja kepala perangkat daerah.
Pemerintah berharap keberlanjutan kegiatan pariwisata mendapat dukungan seluruh pihak.