Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Aktadivia menemui tokoh masyarakat dan warga Desa Ampera Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, di Dans Cafe, Jalan Ampera Raya, Rabu (18/11/26). Dalam dialog terbuka itu warga menyampaikan sejumlah keluhan, mulai dari sengketa tanah, laporan pencurian, penanganan perkara yang belum tuntas, sampai kebutuhan pengamanan lingkungan.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 25 warga, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, serta unsur TNI dan pemerintah kecamatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas 100 hari Kapolri. Melalui forum itu, Polres Kubu Raya membuka ruang komunikasi langsung agar persoalan di tingkat desa bisa diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Warga Ber-KTP Pontianak Tetap Bisa Melapor
Salah satu persoalan yang mencuat adalah kebingungan warga Perumnas IV saat hendak melaporkan tindak pidana pencurian. Sebagian warga mengaku sulit menentukan tempat melapor karena memegang KTP Kota Pontianak, sementara lokasi kejadian berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
Menanggapi hal itu, Rensa menegaskan identitas kependudukan tidak menjadi penghalang untuk melaporkan tindak pidana ke Polres Kubu Raya. “Silakan masyarakat melapor ke Polres Kubu Raya meskipun menggunakan KTP Kota Pontianak,” kata Kapolres.
Ia menjelaskan, bila laporan disampaikan ke Polresta Pontianak sedangkan tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Kubu Raya, penanganannya akan dilimpahkan sesuai kewenangan.
Sengketa Tanah Diminta Lewat Musyawarah Desa
Warga juga meminta sengketa tanah lebih dulu diselesaikan melalui musyawarah di tingkat desa sebelum dibawa ke kepolisian. Usulan itu disambut baik Kapolres, yang menilai penyelesaian secara kekeluargaan melalui pemerintah desa sebagai langkah positif sepanjang persoalan masih dapat dimusyawarahkan dan tidak mengabaikan aspek hukum.
Rensa mengakui sengketa pertanahan di Kubu Raya kerap kompleks, antara lain karena penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tumpang tindih dari periode kepemimpinan desa sebelumnya serta munculnya klaim kepemilikan baru ketika harga tanah meningkat.
Usul CCTV dan Imbauan Pengamanan Mandiri
Di bidang pencegahan kejahatan, warga mengusulkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah pintu masuk dan titik strategis kawasan permukiman. Gagasan itu muncul menyusul sejumlah kejadian pencurian yang meresahkan warga. Kapolres menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan akan meminta jajarannya mendata lokasi yang membutuhkan CCTV.
Rensa sekaligus mengingatkan warga agar tidak mengabaikan langkah pengamanan sederhana di rumah masing-masing. “Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian,” ujarnya, seraya meminta masyarakat memastikan kendaraan terkunci, pintu dan jendela rumah tertutup, serta tidak meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah dijangkau.
Keluhan Fasilitas Pendidikan dan Pengaturan Lalu Lintas
Persoalan pelayanan publik turut mengemuka. Ketua RW Perumnas IV Dedi Sutrisno menyampaikan keterbatasan fasilitas pendidikan, khususnya belum tersedianya SMP di kawasan itu, sehingga sebagian warga masih menggunakan identitas kependudukan Kota Pontianak demi kemudahan akses pendidikan anak.
Menanggapi aspirasi itu, Kapolres berkomitmen meneruskan masukan warga kepada Bupati Kubu Raya dan Dinas Pendidikan agar kebutuhan pembangunan SMP atau penyediaan fasilitas pendidikan di kawasan tersebut mendapat perhatian.
Terkait kelancaran lalu lintas, Rensa menjelaskan kepolisian telah menyiapkan personel untuk mengurai kemacetan dan membantu aktivitas masyarakat, terutama pada jam masuk sekolah. Sekitar 128 personel dikerahkan di 42 titik setiap Senin dengan melibatkan polsek jajaran Polres Kubu Raya, dan pengamanan difokuskan pada sejumlah persimpangan serta kawasan rawan kepadatan kendaraan.
Antisipasi Banjir dan Penguatan Poskamling
Warga juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Bhabinkamtibmas Desa Ampera Raya yang dinilai aktif dan responsif membantu masyarakat, serta berharap pola pelayanan dan kedekatan itu dipertahankan. Rensa menyambut apresiasi tersebut dan meminta jajarannya menjaga kualitas pelayanan serta membangun komunikasi terbuka. “Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Kubu Raya Kompol Andri Syahroni mengingatkan warga meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim penghujan, terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir. Warga yang tinggal di bantaran sungai, khususnya keluarga dengan balita dan lanjut usia, diminta meningkatkan kesiapsiagaan, dan pemantauan kondisi lingkungan perlu dilakukan berkala agar kebutuhan bantuan cepat diterima petugas.
Andri juga menyoroti pentingnya penyesuaian administrasi kependudukan bagi warga yang wilayahnya telah ditetapkan masuk Kabupaten Kubu Raya berdasarkan ketentuan Permendagri. Kejelasan administrasi wilayah diharapkan mencegah persoalan kewilayahan dan potensi gesekan sosial di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kasat Binmas Polres Kubu Raya AKP I Komang Suparmi mendorong masyarakat menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan melalui pembentukan pos keamanan lingkungan (poskamling) di setiap RT. Menurut dia, keterlibatan masyarakat sangat penting karena luas wilayah dan jumlah penduduk tidak sebanding dengan ketersediaan personel kepolisian.
Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Drs. Yakobus Kumis, M.H., yang turut hadir, menilai komunikasi dua arah antara kepolisian dan masyarakat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kemitraan dalam menyelesaikan persoalan sosial.