Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayahnya meningkatkan kinerja perusahaan, memperkuat tata kelola, serta mengoptimalkan potensi usaha agar memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Dorongan itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, ketika membuka Rapat Koordinasi BUMD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (18/11/2026).
Dalam sambutannya, Hendra menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pembina dan pengelola BUMD atas kerja keras serta kontribusinya menjalankan aktivitas usaha, memberikan pelayanan, dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
Posisi strategis BUMD
Menurut Hendra, BUMD menempati posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan potensi sumber daya daerah, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia menilai BUMD tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga harus mengambil peran dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam konteks pembangunan Kalimantan Barat, BUMD diharapkan mampu mengambil peran dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas akses pembiayaan, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, memperkuat aktivitas perdagangan dan investasi, serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat,” ungkap Hendra.
Lima arahan strategis
Untuk mencapai sasaran tersebut, Hendra menyampaikan lima arahan strategis kepada Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana bisnis yang realistis serta berorientasi pada pertumbuhan. Kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan profitabilitas perusahaan. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan modal dan aset perusahaan.
Keempat, menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik. Kelima, mengembangkan inovasi dan diversifikasi usaha secara selektif agar perusahaan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan masyarakat.
Selain mendorong peningkatan kinerja internal perusahaan, Hendra meminta kepala perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD memperkuat koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap perkembangan masing-masing perusahaan. Menurutnya, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi serta capaian kinerja BUMD, sehingga langkah pembinaan dan kebijakan pemerintah daerah dapat dirumuskan lebih tepat sasaran.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda pertemuan rutin, tetapi juga forum strategis untuk menyamakan persepsi, bertukar gagasan, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan BUMD yang profesional, transparan, dan berdaya saing.